Permatamas Indonesia

Tag: DJKI

Apa Itu Merek Dagang

Merek HKI·

Apa Itu Merek Dagang – Merek dagang merupakan salah satu elemen penting dalam dunia bisnis modern karena berfungsi sebagai identitas yang melekat pada produk atau jasa. Dalam konteks hukum Indonesia, merek dagang tidak hanya dianggap sebagai simbol pemasaran, tetapi juga sebagai objek perlindungan hukum yang bernilai strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang diberikan kedudukan sebagai hak eksklusif yang hanya dapat digunakan oleh pemilik terdaftar untuk melindungi keberlangsungan usahanya dari tindakan peniruan atau penyalahgunaan. Dengan demikian, merek bukan hanya sekadar nama, tetapi aset hukum dengan nilai ekonomi.

Di era persaingan usaha yang semakin ketat, penggunaan merek dagang telah menjadi instrumen penting untuk menciptakan reputasi, membangun kepercayaan publik, serta meningkatkan daya saing. Perusahaan kecil hingga korporasi besar menyadari bahwa merek yang kuat dapat memengaruhi persepsi pasar dan keputusan konsumen. Oleh karena itu, pendaftaran merek bukan lagi langkah pilihan, tetapi kebutuhan. Pemilik usaha yang belum mendaftarkan mereknya dapat menghadapi risiko besar, seperti sengketa hukum, kehilangan identitas usaha, hingga larangan penggunaan nama usaha yang sudah lama dibangun.

Lebih jauh lagi, merek dagang memberikan manfaat jangka panjang karena status hak eksklusifnya dapat diperpanjang setiap 10 tahun. Artinya, suatu merek dapat menjadi investasi yang terus menghasilkan nilai ekonomi seiring meningkatnya popularitas produk atau jasa. Dalam praktik bisnis global, banyak merek yang bahkan lebih bernilai dibandingkan fisik atau aset perusahaan itu sendiri. Dengan memahami hal ini, pelaku usaha di Indonesia semakin dituntut untuk mengenali peran merek dagang sebagai komponen strategis yang bukan hanya melindungi identitas usaha tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan peluang ekspansi pasar. Proses Merek Dagang Sekarang

Apa yang Dimaksud dengan Merek Dagang?

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek dagang adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Dengan kata lain, merek dagang berfungsi sebagai alat identifikasi agar konsumen dapat mengenali produk secara jelas dan membedakannya dari produk pesaing. Fungsi pembeda ini menjadi esensi utama merek karena tanpa unsur tersebut, suatu tanda tidak dapat dikategorikan sebagai merek dagang dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam penerapannya, merek dagang memiliki unsur legalitas yang harus dipahami pemilik bisnis. Pendaftaran merek dilakukan di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar pemiliknya memperoleh hak hukum penuh atas penggunaan merek.

Di tengah pemahaman tersebut, terdapat tiga karakter utama merek dagang yang harus diperhatikan:
• Harus bersifat unik atau memiliki daya pembeda.
• Tidak boleh menyerupai atau meniru merek pihak lain.
• Tidak bertentangan dengan moralitas, ketertiban umum, atau aturan perundang-undangan.

Pemahaman yang tepat mengenai definisi formal merek dagang menjadi penting terutama bagi pelaku usaha yang ingin menjaga keberlangsungan bisnisnya. Jika sebuah merek digunakan secara komersial tanpa pendaftaran resmi, pemilik usaha tidak memiliki kekuatan hukum ketika terjadi peniruan atau gugatan.

Oleh karena itu, banyak ahli hukum menekankan bahwa aspek perlindungan merek harus dilakukan sejak awal bisnis dimulai. Dengan demikian, merek tidak hanya menjadi label visual, tetapi juga aset hukum yang memberikan keamanan, legitimasi, dan nilai kompetitif dalam pasar perdagangan. Lindungi Merek Dagang Anda Sekarang

Apa Saja Contoh Merek Dagang?

Contoh merek dagang dapat ditemukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua produk komersial yang beredar menggunakan identitas merek untuk membedakan diri dari pesaing. Produk makanan, minuman, pakaian, elektronik, dan kosmetik adalah kategori umum yang memakai merek dagang sebagai identitas bisnis.

Dalam dunia perdagangan, keberadaan merek membantu konsumen mengidentifikasi kualitas dan reputasi produk. Tanpa merek, konsumen akan mengalami kesulitan menentukan pilihan karena tidak ada pembeda antara produk asli dan tiruan.

Dalam pengelompokannya, contoh merek dagang dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori penggunaan, seperti berikut:
1. Kategori merek produk makanan dan minuman seperti Indomie, Aqua, dan Coca-Cola.
2. Kategori merek produk teknologi atau elektronik seperti Samsung, Apple, dan Xiaomi.
3. Kategori produk fashion dan kecantikan seperti Adidas, Zara, dan Wardah.

Selain kategori di atas, contoh merek dagang juga dapat ditemukan pada produk digital dan platform teknologi seperti aplikasi media sosial, perangkat lunak, dan game. Bahkan saat ini, merek dalam bentuk suara, bentuk 3D, hingga animasi telah diakui sebagai bagian dari merek dagang non-tradisional. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan merek terus mengikuti transformasi pasar dan teknologi.

Dengan pemahaman tersebut, semakin jelas bahwa merek dagang merupakan bagian integral dari kegiatan perdagangan di era modern.

 

Apa Itu Merek Dagang
Apa Itu Merek Dagang

Apa Definisi Merek Dagang?

Definisi merek dagang secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa merek merupakan tanda yang memiliki fungsi pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Definisi ini menekankan dua aspek utama yaitu unsur visual yang dapat dikenali dan fungsi komersial sebagai pembeda.

Tanpa dua unsur tersebut, sebuah tanda tidak dapat dikategorikan sebagai merek dagang dan tidak memenuhi syarat untuk dilindungi secara hukum.

Definisi ini juga mencakup aspek unsur pembentuk merek yang dapat berupa:
• Tulisan berupa huruf, kata, atau angka.
• Gambar, simbol, atau bentuk visual lainnya.
• Kombinasi warna, unsur suara, atau bentuk tiga dimensi.

Pentingnya definisi merek dagang bukan hanya sebatas konsep hukum, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan strategis pemilik usaha dalam membangun identitas brand. Dengan definisi yang jelas, negara memberikan batasan dan standar agar setiap pelaku usaha memahami bagaimana mereknya diakui secara sah dalam kegiatan perdagangan.

Hal ini juga menjadi fondasi dalam mekanisme pendaftaran, sengketa merek, hingga perlindungan hukum terhadap tindakan pelanggaran atau pemalsuan. Pada akhirnya, definisi merek dagang berfungsi sebagai pijakan dasar bagi seluruh aktivitas legal dan komersial yang berkaitan dengan identitas produk atau jasa. Tanpa pemahaman yang benar, pelaku usaha dapat menghadapi risiko penolakan pendaftaran atau sengketa hukum di kemudian hari.

Oleh karena itu, memahami definisi merek dagang bukan hanya aspek teknis hukum, tetapi langkah krusial dalam memastikan merek menjadi aset bisnis yang terlindungi dan memiliki nilai jangka panjang. Klik Ajukan Merek Dagang Anda

Apa Perbedaan Merek Jasa dan Merek Dagang?

Merek jasa dan merek dagang sering dianggap sama, padahal dalam sistem hukum kekayaan intelektual keduanya memiliki fungsi dan ruang lingkup perlindungan yang berbeda. Merek dagang digunakan untuk melindungi identitas suatu produk berupa barang fisik, sementara merek jasa digunakan untuk melindungi identitas layanan yang ditawarkan oleh individu maupun badan usaha.

Perbedaan ini penting karena berdampak pada penentuan kelas pendaftaran merek di DJKI agar perlindungan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai tujuan penggunaan dalam perdagangan.
Dalam praktiknya, perbedaan tersebut dapat dilihat dari fungsi perlindungan hukum yang melekat pada masing-masing jenis merek. Secara garis besar, karakter pembeda antara keduanya mencakup aspek berikut:

• Merek dagang digunakan untuk melindungi barang fisik atau produk komersial yang diperdagangkan di pasar.
• Merek jasa melindungi layanan atau pelayanan yang diberikan kepada konsumen baik dalam bentuk online maupun offline.
• Keduanya tetap memiliki persamaan yaitu memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau menyerupai.

Perbedaan ini juga berdampak pada strategi bisnis dan branding pelaku usaha. Banyak perusahaan yang memiliki kedua jenis merek sekaligus karena mereka menjual produk sekaligus memberikan layanan pendukung. Contohnya, perusahaan teknologi yang menjual perangkat elektronik dengan merek dagang, sekaligus menawarkan layanan software berlangganan sebagai merek jasa. Dengan memahami perbedaan ini, pelaku usaha dapat menentukan jenis perlindungan yang tepat agar mereknya memiliki legalitas yang kuat, aman, dan selaras dengan model usaha. Klik Daftar Merek Jasa Anda

Apa Contoh Merek Dagang?

Merek dagang dapat ditemui dengan mudah dalam berbagai kategori produk yang digunakan masyarakat sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, elektronik, hingga kosmetik. Hampir seluruh produk legal yang beredar memerlukan merek dagang agar dapat dikenal masyarakat dan membangun citra bisnis.

Keberadaan merek dagang bukan hanya untuk pemasaran, tetapi juga sebagai alat hukum untuk melindungi identitas usaha dari peniruan atau penggunaan tanpa izin pihak lain.

Secara umum, contoh merek dagang dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori industri, seperti:
1. Kategori merek pada produk makanan dan minuman seperti Indomie, Sprite, dan Yakult yang menggambarkan identitas produk fisik yang dijual kepada konsumen.
2. Kategori merek pada produk teknologi atau elektronik seperti Samsung, Lenovo, dan Apple yang menunjukkan ciri khas melalui nama dan logo.
3. Kategori produk kecantikan, fashion, dan kebutuhan harian seperti Wardah, Nike, dan Pepsodent yang dikenal secara luas melalui distribusi pasar yang besar.

Selain produk fisik, beberapa bentuk merek dagang juga mulai berkembang mengikuti tren digital, seperti aplikasi, software, dan marketplace. Perusahaan seperti TikTok, Grab, dan Spotify adalah contoh produk digital yang tetap dikategorikan sebagai merek dagang karena digunakan dalam perdagangan.

Dengan pemahaman ini, terlihat bahwa pelindungan merek dagang mencakup berbagai bentuk produk modern dan tidak terbatas pada kategori barang tradisional.

Apa Saja 4 Jenis Merek Dagang?

Dalam sistem kekayaan intelektual, terdapat empat jenis merek dagang utama yang diakui secara hukum berdasarkan karakter pembentuk serta bagaimana konsumen mengenalinya. Penggolongan ini penting dipahami sebelum proses pendaftaran karena akan menentukan bagaimana merek diuji dalam pemeriksaan dan apakah memiliki daya pembeda yang kuat.

Semakin unik jenis merek, semakin besar peluang diterima dalam proses registrasi.
Empat jenis merek dagang tersebut dapat dijelaskan melalui contoh berikut:

1. Merek kata (wordmark) yaitu merek yang hanya terdiri dari tulisan atau kata seperti Google, Honda, atau BCA.
2. Merek logo (figurative mark) yaitu merek berupa simbol atau gambar tanpa tulisan seperti logo Nike atau logo Apple.
3. Merek kombinasi (combined mark) yaitu gabungan kata dan gambar seperti Starbucks, KFC, atau Shopee.

Selain tiga kategori di atas, terdapat juga bentuk merek non-tradisional seperti bentuk 3D, suara, hologram, atau animasi yang kini juga diterima sebagai bagian dari merek dagang modern. Bentuk seperti botol Coca-Cola atau jingle startup Netflix merupakan contoh penerapannya.

Dengan memahami empat jenis ini, pelaku usaha dapat memilih bentuk identitas merek yang sesuai dengan strategi branding sehingga merek memiliki kekuatan hukum sekaligus daya tarik komersial yang maksimal.

Apa Merek Dagang yang Paling Kuat?

Tidak semua merek memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam praktik penilaian merek, merek yang paling kuat adalah yang memiliki ciri khas tinggi, unik, tidak melanggar aturan, dan tidak menyerupai merek milik pihak lain.

Semakin sulit merek tersebut dipalsukan atau diprediksi, semakin tinggi tingkat perlindungan hukumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menekankan bahwa kekuatan merek sangat dipengaruhi tingkat pembeda dan orisinalitasnya.

Secara umum, kategori merek paling kuat dapat dibedakan menjadi:
1. Merek fantasi (fanciful mark) yaitu merek yang tidak memiliki makna sebelumnya, seperti Kodak atau Xerox.
2. Merek arbitrer (arbitrary mark) yaitu merek yang menggunakan kata umum tetapi tidak memiliki hubungan dengan produk, seperti Apple untuk produk teknologi.
3. Merek sugestif (suggestive mark) yaitu merek yang memberikan gambaran tidak langsung seperti Netflix atau Jaguar.

Selain faktor nama, kekuatan merek juga ditentukan oleh konsistensi penggunaan, strategi branding, perlindungan hukum, dan posisi pasar. Merek yang telah didaftarkan, dipromosikan secara profesional, dan digunakan dalam perdagangan secara aktif memiliki kedudukan hukum yang jauh lebih kuat dibandingkan merek yang hanya digunakan tanpa pendaftaran.

Dengan demikian, kekuatan merek bukan hanya ditentukan oleh kreativitas nama, tetapi juga komitmen pemiliknya dalam mengelola dan melindunginya secara legal. Legalkan Merek Anda Sekarang Juga

Merek Dagang Usaha Diisi Apa?

Saat mengajukan permohonan pendaftaran merek, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah: “Kolom merek usaha harus diisi apa?” Bagian ini sangat penting karena berisi identitas resmi merek yang akan mendapatkan perlindungan hukum. Pada umumnya, kolom tersebut harus diisi dengan nama merek yang ingin didaftarkan, baik berupa tulisan, logo, kombinasi keduanya, atau bentuk merek non-tradisional.

Isi yang dicantumkan harus sesuai dengan yang akan digunakan dalam perdagangan agar tidak menimbulkan pertentangan atau penolakan dalam pemeriksaan substantif.
Selain nama atau logo, kolom tersebut juga harus disesuaikan dengan jenis merek yang didaftarkan.

Secara umum pengisian deskripsi merek dilakukan dengan memperhatikan unsur penting berikut:
• Nama atau kata yang menjadi identitas utama merek, misalnya HOME AND KLIN dan PAICLEAN
• Jika merek berupa logo, maka deskripsi singkat tentang bentuk dan elemen visual perlu dicantumkan, seperti “logo huruf A dengan lingkaran emas”.
• Jika berupa kombinasi, maka penjelasan gabungan keduanya harus dimasukkan agar pemeriksa dapat mengidentifikasi bentuk perlindungan yang diminta pemohon.

Kesalahan dalam pengisian bagian ini sering kali menjadi penyebab terjadinya revisi atau bahkan penolakan permohonan karena merek dianggap tidak memiliki kejelasan atau tidak sesuai dengan dokumen pendukung.

Oleh karena itu, pelaku usaha disarankan mengisi bagian ini secara tepat, rinci, dan sesuai format yang berlaku di DJKI. Dengan pengisian yang akurat, proses pemeriksaan akan lebih mudah dan peluang merek memperoleh sertifikat resmi menjadi jauh lebih besar. Pada titik ini, pemilik usaha juga perlu memastikan bahwa nama atau logo yang diisi belum digunakan pihak lain agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Daftar Merek Anda Sebelum Ada Sengketa.

Jasa Pendaftaran Merek Dagang Berpengalaman – PERMATAMAS

Jika Anda ingin mendaftarkan merek dagang tetapi tidak memahami prosedur, persyaratan, atau potensi penolakannya, maka bekerja dengan penyedia layanan profesional adalah pilihan terbaik. PERMATAMAS hadir sebagai penyedia jasa pendaftaran merek yang berpengalaman dalam menangani berbagai kebutuhan perlindungan kekayaan intelektual, baik untuk UMKM, perusahaan besar, maupun pelaku bisnis digital.

Dengan dukungan tim legal berpengalaman, proses pendaftaran menjadi lebih cepat, tepat, dan minim risiko penolakan administratif maupun substantif.
PERMATAMAS memberikan pendampingan lengkap mulai dari pengecekan ketersediaan nama merek, persiapan dokumen, pengajuan resmi hingga pemantauan status permohonan sampai sertifikat terbit.

Dalam proses layanan, Anda akan mendapatkan keuntungan seperti:
• Konsultasi pemilihan nama merek berdasarkan kelas dan strategi branding usaha.
• Pemeriksaan merek melalui database DJKI untuk memastikan tidak ada merek yang sama atau mirip.
• Pendampingan legal hingga masa perlindungan berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Dengan pengalaman mengurus pendaftaran merek dari berbagai sektor usaha dan wilayah, PERMATAMAS memahami setiap proses teknis serta kendala yang mungkin terjadi. Pendekatan layanan yang terstruktur, profesional, dan responsif menjadikan PERMATAMAS pilihan terpercaya bagi pelaku usaha yang memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek.

Melindungi merek sejak awal adalah langkah strategis untuk menjaga identitas usaha, menghindari sengketa, serta meningkatkan nilai komersial dan legalitas bisnis Anda.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu merek dagang?

Merek dagang adalah tanda berupa nama, logo, simbol, atau kombinasi yang digunakan untuk membedakan produk suatu pelaku usaha dengan yang lain.

2. Apa tujuan pendaftaran merek dagang?

Tujuannya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas nama atau logo produk sehingga tidak dapat digunakan pihak lain tanpa izin.

3. Apa perbedaan merek dagang dan merek jasa?

Merek dagang digunakan untuk produk barang, sedangkan merek jasa digunakan untuk membedakan layanan atau pelayanan bisnis.

4. Berapa lama perlindungan merek dagang berlaku?

Merek terdaftar berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang.

5. Apakah merek harus didaftarkan sebelum digunakan?

Tidak wajib, tetapi sangat disarankan agar tidak terjadi sengketa, penolakan, atau plagiasi di masa depan.

6. Apakah saya bisa mengecek apakah merek sudah digunakan?

Ya, pengecekan dapat dilakukan melalui sistem pencarian merek DJKI (Kemenkumham).

7. Berapa waktu proses pendaftaran merek dagang?

Proses normal mulai dari pendaftaran hingga diterbitkan sertifikat biasanya memakan waktu ±12–24 bulan, tergantung status pemeriksaan dan keberatan.

8. Apakah UMKM wajib mendaftarkan merek dagang?

Tidak wajib, tetapi sangat penting agar merek punya identitas hukum yang jelas dan terlindungi.

9. Apakah nama merek boleh sama tetapi beda kelas?

Tergantung, bisa terjadi penolakan jika dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau terkenal secara umum.

10. Apakah PERMATAMAS menyediakan layanan pendaftaran merek?

Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan pendaftaran merek profesional, termasuk konsultasi, pemeriksaan merek, pendampingan dokumen, dan pengajuan resmi ke DJKI.

Langkah Daftar Merek HKI Online

Merek HKI·

Langkah Daftar Merek HKI Online – Memiliki merek terdaftar adalah langkah penting agar identitas bisnis memiliki perlindungan hukum. Di era digital saat ini, proses pendaftaran merek sudah semakin mudah karena dapat dilakukan secara online melalui sistem resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Namun, kurangnya pemahaman prosedur sering membuat pemohon melakukan kesalahan, menyebabkan permohonan ditolak atau tertunda. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai langkah daftar merek HKI online, syarat yang harus dipenuhi, biaya resmi, hingga rekomendasi jasa pendaftaran merek terpercaya.

Apa itu Merek HKI

Merek HKI adalah identitas berupa nama, logo, simbol, atau gabungan keduanya yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Merek bukan hanya sekadar label, tetapi menjadi representasi reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap sebuah bisnis.

Dengan mendaftarkan merek ke DJKI, pemilik usaha mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan atau meniru merek tersebut tanpa izin. Bahkan, jika ada pihak yang melanggar, pemilik merek berhak mengambil langkah hukum seperti gugatan ganti rugi, penyitaan, atau pelaporan pidana.

Pendaftaran merek sangat penting dilakukan sedini mungkin, terutama untuk bisnis yang sedang berkembang atau berencana masuk marketplace. Dalam regulasi Indonesia, prinsip first to file berlaku — artinya, pihak yang pertama mendaftarkan merek adalah yang diakui sebagai pemilik sah, bukan pihak yang pertama menggunakan merek.

Syarat Daftar Merek HKI Online

Sebelum mengajukan permohonan, pemohon wajib mempersiapkan dokumen dan data berikut agar proses pendaftaran berjalan lancar:

1. Identitas Pemohon
Data pemilik merek harus jelas dan valid, baik pemohon perorangan maupun badan usaha:
1. Perorangan: KTP dan NPWP (jika ada).
2. Badan usaha (CV/PT): Akta pendirian, NPWP perusahaan, serta dokumen legalitas perusahaan seperti NIB atau SK pengesahan.

2. Informasi Detail Tentang Merek
Beberapa data teknis terkait merek wajib dipersiapkan:
1. Nama merek: Pastikan unik dan tidak menyerupai atau meniru merek lain.
2. Logo / Etiket merek: Format JPEG maksimal 2 MB.
3. Deskripsi produk/jasa: Jelaskan secara rinci penggunaan merek pada produk atau layanan.
4. Kelas merek: Pilih kelas sesuai kategori Nice Classification (tersedia total 45 kelas).

3. Dokumen Pendukung Tambahan
Beberapa dokumen tambahan yang diperlukan sesuai kondisi:
1. Surat pernyataan kepemilikan merek.
2. Surat kuasa, jika didaftarkan melalui konsultan HKI.
3. Surat UMK, jika mendaftar sebagai Usaha Mikro & Kecil untuk memperoleh tarif UMK.

Semua dokumen harus diunggah dalam kondisi jelas dan sesuai format agar tidak menjadi penyebab permohonan ditolak secara administratif.

 

Langkah Daftar Merek HKI Online
Langkah Daftar Merek HKI Online

Berikut Langkah Daftar Merek HKI Online

Proses pendaftaran merek HKI secara online dapat dilakukan melalui website DJKI. Berikut panduan langkah demi langkah yang diperbarui dan mudah dipahami:
1. Buat akun DJKI dan verifikasi
o Kunjungi website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
o Lakukan registrasi akun dengan mengisi data diri dan email aktif, kemudian lakukan verifikasi.

2. Ajukan permohonan baru
o Login ke akun DJKI dan pilih menu untuk pendaftaran merek.
o Isi informasi pemohon dan data merek termasuk nama merek, logo, deskripsi, dan kelas merek.

3. Pesan kode billing
o Lakukan permintaan kode billing sebagai tagihan resmi biaya pendaftaran.
o Pembayaran dilakukan melalui kanal perbankan, ATM, teller, atau mobile banking.

4. Lakukan pembayaran sesuai biaya tagihan
o Pastikan pembayaran dilakukan sebelum masa berlaku kode billing berakhir agar permohonan tidak hangus.

5. Unggah dokumen persyaratan
o Unggah KTP, NPWP, surat pernyataan kepemilikan merek, logo merek, serta dokumen lainnya yang diperlukan.

6. Periksa data dan kirim permohonan
o Lakukan pengecekan akhir untuk memastikan data yang diisi sudah benar.
o Klik submit untuk mengirim permohonan resmi ke DJKI.

7. Pantau proses pemeriksaan
o Proses berlangsung melalui beberapa tahapan: pemeriksaan formalitas, pengumuman selama 2 bulan, pemeriksaan substantif, lalu penerbitan sertifikat.
o Durasi estimasi mulai dari 6 sampai 12 bulan.

Semua tahapan dapat dipantau melalui akun DJKI tanpa harus datang ke kantor secara langsung.

Biaya Daftar Merek HKI Online

Biaya pendaftaran merek sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dibayar secara digital melalui kode billing. Biayanya berbeda tergantung status pemohon apakah termasuk UMKM atau umum (reguler).

Secara umum, pendaftaran merek termasuk kategori biaya terjangkau mengingat perlindungan hukum yang diberikan sangat bernilai jangka panjang. Sertifikat merek berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sehingga sangat penting untuk menjaga aset bisnis melalui perlindungan atas merek.

Berikut daftar biaya resmi pendaftaran merek HKI online:
• UMKM : Rp 500.000 per kelas
• Reguler : Rp 1.800.000 per kelas

Biaya di atas tidak termasuk biaya jasa konsultan (opsional) apabila menggunakan layanan pihak ketiga.

Jasa Pengurusan Daftar Merek HKI Online

Tidak semua pelaku bisnis memiliki waktu atau pemahaman untuk mengurus pendaftaran merek secara mandiri. Banyak pemohon yang mengalami kendala seperti kesalahan pengisian, pemilihan kelas yang tidak tepat, dokumen kurang lengkap, hingga proses pendaftaran ditolak atau memerlukan perbaikan berkali-kali.

Di sinilah jasa konsultan HKI terpercaya sangat membantu.
PERMATAMAS hadir sebagai penyedia jasa pengurusan pendaftaran merek dengan tim ahli berlatar belakang hukum dan pengalaman panjang mengurus pendaftaran merek di seluruh Indonesia. Mulai dari pengecekan merek (search), analisis kelas, penyusunan dokumen, proses pendaftaran, monitoring status DJKI, hingga sertifikat keluar — semua ditangani secara profesional.

Keuntungan mengurus merek melalui PERMATAMAS:
• Analisis merek sebelum pendaftaran untuk menghindari potensi penolakan.
• Proses cepat karena ditangani tim profesional.
• Pemohon tidak perlu memikirkan administrasi dan teknis.
• Konsultasi gratis sampai tuntas.

Jika Anda ingin memastikan merek usaha terlindungi dan lolos pemeriksaan DJKI tanpa ribet, mengurus pendaftaran merek melalui PERMATAMAS adalah pilihan tepat.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu Merek HKI?

Merek HKI adalah identitas berupa logo, nama, simbol, atau kombinasi keduanya yang menjadi pembeda produk atau jasa suatu usaha dari usaha lain. Setelah terdaftar di DJKI, merek mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

2. Apa saja syarat daftar merek HKI online?

Syaratnya meliputi identitas pemilik (KTP/NPWP atau legalitas badan usaha), etiket/logo merek, deskripsi produk/jasa, pilihan kelas merek, serta dokumen pendukung seperti surat pernyataan kepemilikan atau surat kuasa jika dikuasakan ke konsultan.

3. Bagaimana langkah daftar merek HKI online secara resmi?

Prosesnya meliputi pembuatan akun DJKI, pengisian data permohonan baru, pemilihan kelas merek, pemesanan kode billing, pembayaran biaya, mengunggah dokumen persyaratan, lalu memantau proses melalui akun hingga sertifikat terbit.

4. Berapa biaya daftar merek HKI online?

Biayanya mengikuti ketetapan pemerintah:

  • UMKM: Rp 500.000 per kelas

  • Reguler: Rp 1.800.000 per kelas
    Biaya di luar jasa konsultan jika pemohon menggunakan pendamping profesional.

5. Bagaimana jika tidak punya waktu atau tidak paham proses daftar merek?

Pemohon dapat menggunakan jasa konsultan HKI profesional untuk memastikan pendaftaran berjalan lancar tanpa penolakan atau kesalahan teknis. PERMATAMAS dapat membantu mulai dari pengecekan merek, analisis kelas, pendaftaran, hingga sertifikat terbit.

Tahapan Pendaftaran Merek HAKI Tebaru

Merek HKI·

Tahapan Pendaftaran Merek HAKI Terbaru – Mendaftarkan merek merupakan langkah penting untuk melindungi identitas bisnis dan memastikan produk atau jasa Anda memiliki perlindungan hukum. Untuk mendaftarkan merek di Indonesia, permohonan dilakukan lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses ini terlihat sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang tepat agar tidak terjadi penolakan atau revisi berulang.
Agar lebih mudah dipahami, berikut penjelasan lengkap mengenai tahapan pendaftaran merek HKI mulai dari persiapan dokumen hingga diterbitkannya sertifikat.

Persiapan Sebelum Mengajukan Permohonan

Tahapan pertama yang harus dilakukan sebelum mendaftarkan merek adalah melakukan persiapan administratif. Persiapan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan lengkap dan sesuai ketentuan DJKI sehingga proses dapat berjalan lancar.

• Pemeriksaan Ketersediaan Merek

Sebelum mengajukan pendaftaran, sangat penting untuk melakukan pengecekan ketersediaan atau clearance search. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa merek Anda:
• Tidak memiliki kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar
• Tidak sedang dalam proses permohonan oleh pihak lain
• Tidak termasuk kategori yang dilarang oleh undang-undang
Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan melalui fitur pencarian di situs resmi DJKI atau platform lain yang menyediakan layanan pengecekan merek. Apabila terdapat kesamaan, kemungkinan besar permohonan akan ditolak pada pemeriksaan substantif.

• Menyiapkan Dokumen Persyaratan

Secara umum, dokumen yang wajib dipersiapkan meliputi:
• Nama merek dan/atau logo
• KTP dan NPWP pemohon atau penanggung jawab
• Surat pernyataan kepemilikan merek
• Contoh etiket merek
• Daftar barang atau jasa yang akan dilindungi
• Bukti pembayaran biaya pendaftaran
Dokumen harus disiapkan dalam format digital yang sesuai agar dapat diunggah tanpa kendala.

• Menentukan Kelas Merek

Salah satu poin paling penting adalah menentukan kelas merek berdasarkan klasifikasi Nice (Nice Classification) yang terdiri dari 45 kelas:
• Kelas 1–34 untuk barang
• Kelas 35–45 untuk jasa
Pemilihan kelas harus dilakukan secara tepat karena kesalahan akan memengaruhi perlindungan hukum dan mungkin membutuhkan pendaftaran ulang.

 

Tahapan Pendaftaran Merek HAKI Tebaru
Tahapan Pendaftaran Merek HAKI Tebaru

Berikut Tahapan Pendaftaran Merek HAKI Tebaru

Setelah seluruh dokumen siap, tahap selanjutnya adalah melakukan pendaftaran secara online melalui sistem resmi DJKI. Proses online ini diberlakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

• Membuat Akun di Sistem DJKI

Langkah awal adalah membuat akun di situs resmi DJKI melalui:
👉 https://merek.dgip.go.id atau sistem pendukung seperti InfinID.
Setelah akun dibuat, lakukan verifikasi email agar akses dapat digunakan sepenuhnya.

• Mengisi Informasi Permohonan

Setelah masuk, pilih “Permohonan Baru” dan isi data berikut:
• Data pemohon
• Data kuasa (jika menggunakan konsultan HKI)
• Informasi merek (nama, logo, warna)
• Kelas barang/jasa
• Deskripsi barang/jasa
• Informasi hak prioritas (jika ada)
Pastikan seluruh informasi diisi dengan benar karena kesalahan dapat menyebabkan permohonan tertunda atau bahkan ditolak.

Proses Pembayaran Pendaftaran Merek

Pembayaran merupakan tahapan wajib yang menentukan apakah permohonan dapat diproses lebih lanjut atau tidak.

• Membuat Kode Billing

Kode billing pendaftaran merek dapat dibuat melalui sistem permohonan DJKI atau melalui situs resmi pembayaran:
👉 https://simpaki.dgip.go.id
Kode billing bersifat unik dan berlaku dalam jangka waktu tertentu.

• Melakukan Pembayaran

Pembayaran dilakukan melalui:
• ATM
• Mobile banking
• Internet banking
• Teller bank
Pastikan nominal yang dibayar sesuai dengan yang tercantum di kode billing.

• Besaran Biaya Resmi Pendaftaran Merek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah terbaru, biaya PNBP yang berlaku adalah:
• Rp1.800.000 / kelas untuk kategori umum
• Rp500.000 / kelas untuk UMK yang dibuktikan dengan surat keterangan UMK
Setelah pembayaran berhasil, sistem akan memverifikasi secara otomatis dan Anda dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Verifikasi dan Unggah Dokumen Persyaratan

Pada tahap ini, Anda perlu memastikan semua dokumen pendukung telah diunggah sesuai ketentuan.

• Unggah Dokumen yang Diminta

Dokumen yang perlu diunggah biasanya berupa:
• Etiket merek
• Surat pernyataan kepemilikan
• Identitas pemohon
• Bukti pembayaran
• Dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan
Format dan ukuran file harus mengikuti ketentuan agar tidak terjadi error saat pengunggahan.

• Pemeriksaan Ulang Data Permohonan

Sebelum klik “Selesai” atau “Kirim”, pastikan Anda memeriksa kembali:
• Kelas barang/jasa
• Ejaan nama merek
• File dokumen
• Keterangan yang dimasukkan
Kesalahan kecil dapat berdampak besar dan menyebabkan revisi.

• Mengunduh Tanda Terima

Setelah permohonan dikirim, sistem akan menerbitkan tanda terima elektronik. Simpan tanda terima tersebut sebagai bukti sah bahwa permohonan Anda telah masuk ke sistem DJKI.

Pemeriksaan oleh DJKI dan Penerbitan Sertifikat

Inilah tahapan yang menentukan apakah merek Anda akan disetujui atau tidak.

• Pemeriksaan Formalitas (Maksimal 30 Hari)

Pada tahap ini, DJKI memeriksa:
• Kelengkapan dokumen
• Validitas data
• Kebenaran pembayaran
Jika ada kekurangan, pemohon akan diminta melakukan perbaikan.

• Masa Pengumuman Publik (2 Bulan)

Merek akan diumumkan selama dua bulan agar masyarakat dapat memberikan keberatan bila merasa ada kemiripan.
Jika tidak ada keberatan, proses akan lanjut ke tahap berikutnya.

• Pemeriksaan Substantif

DJKI melakukan pemeriksaan lebih dalam untuk melihat:
• Tingkat keunikan merek
• Potensi kemiripan dengan merek lain
• Kepatuhan terhadap UU Merek
Proses substantif dapat berlangsung beberapa bulan.

• Terbitnya Sertifikat Merek

Jika permohonan disetujui dan tidak ada kendala, sertifikat merek resmi akan diterbitkan secara digital dan dapat diunduh langsung melalui akun DJKI.
Sertifikat ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Jasa Pendaftaran Merek HKI Terpercaya

Apabila Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus pendaftaran merek tanpa kesalahan, cepat, dan sesuai prosedur, PERMATAMAS menyediakan layanan Jasa Pendaftaran Merek HKI dengan proses mudah, pendampingan lengkap, dan biaya transparan.

Kami didukung tim berpengalaman dan telah menangani ratusan permohonan dari berbagai sektor bisnis di seluruh Indonesia. Dengan dukungan konsultan profesional, proses Anda menjadi lebih cepat dan minim risiko penolakan.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ – Tahapan Pendaftaran Merek HKI

1. Berapa lama proses pendaftaran merek HKI?

Proses pendaftaran merek biasanya berlangsung antara 8–12 bulan, tergantung apakah terdapat keberatan dari pihak ketiga atau revisi dokumen. Lama proses terdiri dari pemeriksaan formalitas, masa pengumuman 2 bulan, pemeriksaan substantif, hingga penerbitan sertifikat.

2. Apa yang menyebabkan pendaftaran merek ditolak?

Penolakan terjadi jika merek mirip dengan merek terdaftar, mengandung unsur yang dilarang oleh undang-undang, deskripsi tidak jelas, atau pemilihan kelas tidak sesuai.

3. Apakah UMK mendapat biaya pendaftaran yang lebih murah?

Ya, UMK mendapatkan biaya lebih murah yaitu Rp500.000 per kelas, dengan syarat melampirkan Surat Keterangan UMK dan Surat Pernyataan UMK bermaterai.

4. Apakah pendaftaran merek bisa dilakukan secara online?

Bisa. Pendaftaran dilakukan melalui merek.dgip.go.id, mulai dari pembuatan akun, pengisian data, pembayaran kode billing, hingga mengunggah dokumen.

5. Apakah perlu melakukan pengecekan merek sebelum daftar?

Sangat perlu. Clearance search dilakukan untuk memastikan tidak ada merek yang sama atau mirip, agar peluang persetujuan lebih tinggi.

6. Apakah menggunakan konsultan HKI lebih aman?

Ya. Konsultan HKI membantu memilih kelas yang tepat, menyiapkan dokumen, menghindari kesalahan yang menyebabkan revisi, hingga memastikan proses berjalan sesuai aturan.

7. Apa yang harus disiapkan untuk daftar merek?

Pemohon perlu menyiapkan KTP/NPWP, nama atau logo merek, etiket, daftar kelas, surat pernyataan kepemilikan, dan bukti pembayaran.

8. Berapa lama sertifikat merek berlaku?

Sertifikat merek berlaku 10 tahun sejak tanggal pengajuan dan dapat diperpanjang tanpa batas selama masih digunakan.

9. Jika ada keberatan dari pihak lain, apa yang harus dilakukan?

Pemohon dapat memberikan tanggapan tertulis selama masa pengumuman. DJKI akan mempertimbangkannya sebelum memutuskan kelanjutan permohonan.

10. Apakah Permatamas bisa membantu pendaftaran merek?

Ya. PERMATAMAS menyediakan Jasa Pendaftaran Merek HKI Terpercaya, dengan pendampingan penuh, analisis ketersediaan merek, proses cepat, dan minim risiko penolakan.

Tahapan Pendaftaran Merek HKI

Merek HKI·

Tahapan Pendaftaran Merek HKI – Proses pendaftaran merek HKI adalah langkah fundamental bagi setiap pelaku usaha yang ingin melindungi identitas bisnisnya secara hukum. Merek bukan hanya sekadar nama atau logo, tetapi merupakan aset penting yang menentukan nilai dan kredibilitas sebuah usaha di mata konsumen.

Karena itu, memahami setiap tahapan pendaftaran menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hukum berjalan maksimal—terutama bagi pelaku usaha yang sedang mengurus struktur badan usaha maupun Jasa Pendirian PT sebagai fondasi legal bisnis mereka.

Banyak pemilik usaha yang belum memahami bahwa pendaftaran merek tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada sejumlah prosedur yang telah ditetapkan oleh DJKI untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan benar-benar layak, tidak meniru, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Proses ini mencakup pencarian awal, pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, hingga pengumuman terbuka.

Beberapa tahapan yang harus diketahui sebelum mendaftarkan merek meliputi:
• Melakukan pencarian merek untuk menghindari duplikasi
• Menyiapkan dokumen administrasi dan identitas pemohon
• Mengajukan permohonan resmi secara online melalui DJKI

Dengan memahami tahapan-tahapan tersebut, pelaku usaha dapat memastikan bahwa proses pendaftaran merek berjalan lebih cepat dan minim kendala. Proses yang tepat akan membantu merek mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun dan bisa diperpanjang kembali. Tanpa perlindungan ini, risiko pembajakan merek, klaim pihak lain, dan hilangnya nilai usaha bisa semakin tinggi.

| baca juga : Penyebab Merek HKI Ditolak

Apa Itu Pendaftaran Merek HKI?

Pendaftaran merek HKI adalah proses resmi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap sebuah nama, logo, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Di Indonesia, pendaftaran dilakukan melalui DJKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Proses ini memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan atau mengklaim identitas bisnis tersebut. Hal ini sangat penting terutama bagi industri yang memiliki persaingan tinggi, seperti kecantikan, di mana banyak pelaku usaha membutuhkan pendampingan Jasa Izin Kosmetik.

Pendaftaran merek bukan hanya prosedur administratif, tetapi sebuah mekanisme hukum untuk menjaga reputasi dan nilai komersial sebuah usaha. Merek yang terdaftar memberikan hak eksklusif bagi pemiliknya untuk menggunakan dan mengelola merek tersebut secara penuh. Ini termasuk hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang identik atau mirip pada produk sejenis. Dengan demikian, pendaftaran menjadi benteng utama dalam menjaga keberlangsungan brand di tengah kompetisi pasar.

Lebih jauh lagi, pendaftaran merek memberikan nilai tambah yang besar bagi bisnis. Produk atau jasa yang memiliki merek terdaftar memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi karena dianggap profesional dan serius dalam menjalankan usaha. Perlindungan hukum ini dapat menjadi aset penting dalam proses ekspansi, kerja sama bisnis, hingga kebutuhan investor. Pelaku usaha yang tidak mendaftarkan mereknya berpotensi kehilangan hak atas nama yang telah mereka bangun dengan susah payah.

| baca juga : Perbedaan HKI dan HAKI serta Cara Cek Merek di DJKI

Pentingnya Mendaftarkan Merek HKI untuk Perlindungan Usaha

Mendaftarkan merek adalah langkah strategis untuk melindungi identitas dan investasi bisnis dalam jangka panjang. Dengan merek yang terdaftar, pemilik usaha memiliki hak eksklusif untuk menggunakan brand tersebut dalam kegiatan perdagangan. Hal ini menghindarkan dari risiko peniruan yang semakin marak di berbagai sektor, misalnya pada industri herbal yang sering memanfaatkan Jasa Izin Herbal untuk memastikan legalitas produknya.

Tanpa perlindungan hukum, merek dapat diklaim oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Dari sisi keamanan bisnis, pendaftaran merek juga menjadi bukti legal yang kuat apabila terjadi sengketa. Sertifikat merek dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut pihak yang membajak atau menggunakan nama yang mirip.

Selain itu, kepemilikan merek yang sah dapat mencegah larangan penggunaan merek di kemudian hari akibat klaim dari pihak lain yang lebih dulu mendaftarkannya. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa usaha yang telah berkembang justru kehilangan mereknya karena tidak mengurus pendaftaran sejak awal.

Keuntungan lain dari pendaftaran merek adalah meningkatnya nilai komersial usaha. Merek yang terdaftar dapat dijadikan aset untuk lisensi, waralaba, atau investasi. Konsumen pun lebih percaya pada produk dengan identitas hukum yang jelas. Dengan demikian, pendaftaran merek bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang. Mengabaikan hal ini sama saja membiarkan risiko besar mengancam kelangsungan usaha.

| baca juga : Mengapa Merek HKI Perlu Dilindungi

Syarat Administratif Sebelum Mengajukan Pendaftaran Merek HKI

Sebelum mengajukan pendaftaran merek ke DJKI, pelaku usaha perlu memahami syarat administratif yang harus dipenuhi. Persiapan yang matang akan mempercepat proses pengajuan dan meminimalkan risiko penolakan. Banyak pelaku usaha yang mengurus berbagai legalitas sekaligus, seperti Jasa Izin Kosmetik, sehingga memahami persyaratan administrasi menjadi langkah penting.

Dokumen dan data yang disiapkan harus sesuai standar agar dapat diterima tanpa revisi.
Pada tahap awal, pemohon harus memastikan bahwa identitas pribadi atau badan usaha telah lengkap. Selain itu, merek yang akan didaftarkan tidak boleh meniru atau menyerupai merek pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya. Untuk memudahkan, DJKI menyediakan fasilitas pencarian merek sebagai pengecekan awal.

Beberapa syarat administratif yang wajib disiapkan meliputi:

• Identitas pemohon: KTP, NPWP, atau akta badan usaha
• Label merek dalam bentuk visual
• Surat pernyataan kepemilikan merek
• Kelas barang/jasa sesuai klasifikasi NICE

Dengan menyiapkan seluruh persyaratan tersebut, proses pengajuan akan berjalan lebih lancar. Dokumen yang lengkap mempercepat pemeriksaan formalitas dan mencegah penolakan oleh DJKI. Persiapan administratif yang baik adalah pondasi utama untuk memastikan keberhasilan pendaftaran merek.

| baca juga : Apa Itu Kelas Merek HKI

Cara Melakukan Pencarian Merek (Search) di DJKI

Melakukan pencarian merek atau search di DJKI adalah langkah penting yang tidak boleh dilewatkan sebelum Anda mengajukan permohonan resmi. Proses ini bertujuan memastikan bahwa merek yang ingin didaftarkan belum digunakan atau diajukan oleh pihak lain. Banyak pelaku usaha yang tidak menyadari bahwa kekeliruan pada tahap ini dapat berujung pada penolakan permohonan.

Karena itu, proses pencarian harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama jika Anda juga mengurus izin yang bersinggungan dengan regulasi seperti Jasa Izin BPOM Makanan. Untuk membantu pemohon, DJKI menyediakan fitur pencarian resmi yang dapat diakses secara gratis melalui situs resminya. Fitur ini memungkinkan Anda melihat apakah terdapat kemiripan atau persamaan pada merek yang sudah didaftarkan sebelumnya.

Saat melakukan pencarian, pastikan Anda memeriksa beberapa variabel penting seperti ejaan, logo, kelas barang/jasa, dan bahkan unsur warna. Hal ini penting karena DJKI menilai kemiripan tidak hanya berdasarkan tulisan, tetapi juga keseluruhan identitas merek.

Di tahap ini, Anda juga bisa memperhatikan beberapa daftar pengecekan berikut:

• Pastikan tidak ada merek dengan nama yang sama
• Cek kemiripan logo atau elemen visual
• Pastikan kelas (Nice Classification) tidak tumpang tindih
• Telusuri merek yang mirip fonetik

Jika hasil pencarian menunjukkan bahwa tidak ada merek yang serupa, Anda dapat melanjutkan ke tahap pengajuan dengan lebih percaya diri. Namun, jika ditemukan kemiripan, sebaiknya lakukan modifikasi sebelum mendaftar. Kesalahan pada tahap awal akan berdampak besar selama proses pemeriksaan formalitas maupun substantif. Dengan mengikuti langkah pencarian ini secara menyeluruh, Anda akan lebih siap menghindari kemungkinan penolakan dan memperkuat peluang merek Anda diterima secara resmi.

| baca juga : Cara Cek Merek HKI yang Sudah Terdaftar di DJKI

Proses Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek HKI Secara Online

Pengajuan permohonan pendaftaran merek kini semakin mudah berkat sistem digital DJKI yang memungkinkan seluruh proses dilakukan secara online. Dengan adanya platform ini, pelaku usaha dari berbagai daerah dapat mengajukan permohonan tanpa harus datang ke kantor DJKI. Langkah awal yang harus dilakukan pemohon adalah membuat akun resmi di portal DJKI.

Setelah akun aktif, Anda dapat mengisi detail permohonan mulai dari identitas pemohon, contoh merek, hingga kelas barang atau jasa yang ingin dilindungi. Proses pengunggahan dokumen kini jauh lebih praktis sehingga memudahkan para pelaku usaha, termasuk yang berkaitan dengan layanan seperti Jasa Alat Kesehatan.

Agar proses pengajuan berjalan lancar, pastikan seluruh data dan dokumen telah sesuai persyaratan. Pada saat melakukan pendaftaran, ada beberapa komponen penting yang harus diperhatikan, seperti:
• Dokumen identitas pemohon
• Contoh merek (logo/tulisan)
• Surat pernyataan kepemilikan merek
• Bukti pembayaran PNBP

Dengan mengikuti seluruh prosedur tersebut, permohonan Anda akan masuk ke sistem DJKI dan siap memasuki tahap pemeriksaan formalitas. Kemudahan yang ditawarkan sistem online ini mempercepat proses pendaftaran merek sehingga lebih efisien bagi pelaku usaha modern.

| baca juga : 7 Alasan Merek Ditolak DJKI

Tahapan Pendaftaran Merek HKI
Tahapan Pendaftaran Merek HKI

Tahap Pemeriksaan Formalitas dalam Pendaftaran Merek

Tahap pemeriksaan formalitas adalah proses awal setelah permohonan dikirimkan ke DJKI. Pada tahap ini, petugas akan mengecek kelengkapan dokumen dan kesesuaian data yang diajukan. Pemeriksaan formalitas tidak menilai substansi merek, tetapi memastikan bahwa permohonan sudah memenuhi persyaratan administratif.

Proses ini sangat penting karena permohonan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dapat langsung ditolak sebelum memasuki pemeriksaan substantif. Tahap ini sering disepelekan oleh pemohon, padahal kelalaian kecil seperti salah unggah dokumen dapat menyebabkan penundaan. Layanan seperti Jasa Sertifikasi Halal pun sering melalui prosedur administratif serupa.

Ada beberapa aspek yang diperiksa pada tahap formalitas, seperti:
• Identitas pemohon
• Kelengkapan dokumen
• Kesesuaian kelas

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, permohonan akan diteruskan ke tahap berikutnya yaitu pemeriksaan substantif. Dengan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sejak awal, proses pendaftaran akan berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan.

| baca juga : UMKM Wajib Tahu! Pentingnya Jasa Daftar Merek Untuk Perlindungan Usaha

Tahap Pemeriksaan Substantif Merek

Tahap pemeriksaan substantif merupakan tahap paling krusial dalam proses pendaftaran merek. Pada tahap ini, DJKI akan menilai apakah merek yang diajukan memenuhi unsur orisinalitas, tidak meniru merek terdaftar, dan tidak melanggar ketentuan hukum. Pemeriksaan substantif dilakukan secara menyeluruh mulai dari aspek visual, fonetik, konsep, hingga kesamaan kelas. Jika ditemukan kemiripan dengan merek lain, permohonan dapat ditolak.

Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa merek benar-benar memiliki identitas unik. Banyak pelaku usaha yang berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli atau layanan seperti Jasa Hak Cipta DJKI untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Dalam pemeriksaan substantif, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama DJKI, seperti:

1. Kemiripan tulisan atau bunyi
2. Kemiripan logo atau elemen visual
3. Kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan

Tahap ini membutuhkan waktu cukup panjang karena pemeriksa harus memastikan seluruh aspek sesuai dengan aturan HKI. Permohonan yang lolos pemeriksaan substantif akan melanjutkan proses hingga tahap pengumuman. Jika pada tahap ini tidak ada keberatan dari pihak lain, maka merek dapat melanjutkan ke proses penerbitan sertifikat.

Pada akhirnya, ketelitian dalam proses pemeriksaan substantif sangat menentukan apakah merek akan diterima atau tidak. Dengan memahami proses ini, pelaku usaha dapat mempersiapkan merek dengan lebih matang dan meningkatkan peluang diterima oleh DJKI.

| baca juga : Apa Itu Perpanjang Merek HKI

Pengumuman Merek dalam Berita Resmi HKI

Pengumuman merek dalam Berita Resmi HKI adalah tahap publikasi yang dilakukan setelah permohonan lolos pemeriksaan substantif awal. Pada tahap ini, DJKI akan menampilkan informasi mengenai merek yang diajukan agar publik dapat melihat dan memberikan tanggapan apabila merasa keberatan.

Masa pengumuman biasanya berlangsung beberapa bulan, dan selama periode tersebut, pemilik merek harus siap menghadapi potensi sanggahan. Tahap ini menjadi momen penting karena membuka ruang transparansi untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap merek yang sudah terdaftar sebelumnya maupun yang sedang dalam proses.

Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan layanan seperti Jasa Izin Halal untuk memastikan brand mereka memiliki fondasi legal yang kuat sejak awal. Di dalam masa pengumuman, pihak ketiga dapat memantau, mengawasi, dan menilai apakah merek tersebut berpotensi menimbulkan persamaan atau konflik dengan merek mereka. Pengumuman ini dilakukan secara terbuka untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pendaftaran merek.

Agar pemohon memahami fokus yang harus diperhatikan, berikut beberapa poin penting dalam tahap pengumuman:

• Informasi merek yang dipublikasikan harus sesuai dengan permohonan yang diajukan
• Masa pengumuman memberi kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan
• Pemohon wajib memantau perkembangan secara berkala
• Pengumuman menjadi dasar sebelum proses penerbitan sertifikat

Setelah masa pengumuman selesai dan tidak ada keberatan, permohonan merek dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, apabila ada sanggahan dari pihak ketiga, pemohon harus menyiapkan argumen yang kuat untuk mempertahankan mereknya. Oleh sebab itu, pemantauan aktif dan konsultasi yang tepat sangat diperlukan agar merek dapat melanjutkan proses tanpa hambatan. Tahap ini menegaskan pentingnya strategi dan persiapan matang sebelum merek diumumkan secara publik.

| baca juga : Apa Itu Pengalihan Merek

Proses Keberatan dan Sanggahan dari Pihak Ketiga

Proses keberatan atau sanggahan merupakan bagian penting dalam prosedur pendaftaran merek yang berfungsi menjaga keadilan dan menghindari konflik antar pemilik merek. Ketika permohonan memasuki masa pengumuman, pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika merasa bahwa merek yang diumumkan memiliki persamaan atau berpotensi menimbulkan kebingungan dengan merek mereka.

Proses ini dilakukan dengan mengajukan dokumen resmi ke DJKI beserta bukti yang menguatkan keberatan tersebut. Banyak pemilik usaha yang menggunakan layanan seperti Jasa Pendaftaran Merek agar argumen yang disampaikan kuat dan memenuhi standar hukum. Keberatan dapat diajukan dengan alasan yang beragam, mulai dari kemiripan fonetik, persamaan visual, hingga penggunaan kelas yang sama.

Ketika keberatan diterima oleh DJKI, pemohon akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan resmi. Dalam tahap ini, bukti-bukti seperti desain asli, konsep, sejarah penggunaan merek, dan dokumen legal lainnya harus dipersiapkan secara detail.

Untuk memudahkan pemohon memahami aspek yang perlu diperhatikan, berikut beberapa poin penting dalam proses keberatan:

• Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas
• DJKI memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk menyampaikan argumen
• Bukti yang kuat sangat berpengaruh dalam hasil keputusan
• Tanggapan pemohon harus diberikan dalam batas waktu yang ditentukan

Setelah kedua pihak menyampaikan argumen, DJKI akan menilai dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan dapat berupa penolakan keberatan atau penolakan permohonan merek. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan persiapan yang matang dan pemahaman menyeluruh tentang peraturan HKI. Pelaku usaha yang ingin memperkuat posisi mereknya biasanya memilih pendampingan profesional untuk memastikan keberhasilan dalam menghadapi sanggahan.

| baca juga : Cegah Duplikasi Merek dengan Bantuan Jasa Merek HKI

Jasa Pendaftaran Merek HKI Profesional

Mengurus pendaftaran merek membutuhkan ketelitian, strategi, dan pemahaman hukum yang memadai. Banyak pelaku usaha yang akhirnya memilih menggunakan layanan profesional untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar tanpa kesalahan administratif maupun substantif.

Jasa profesional pendaftaran merek membantu mulai dari pengecekan awal, penyusunan dokumen, pengajuan online, hingga pendampingan jika terjadi keberatan dari pihak ketiga. Dengan adanya dukungan tenaga ahli, pemohon dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa harus repot memahami semua prosedur teknis.

Beberapa keuntungan menggunakan layanan profesional meliputi:

• Pendampingan dari awal hingga sertifikat terbit
• Analisis risiko dan pengecekan kemiripan merek
• Pengurusan dokumen dan pendaftaran dengan benar
• Konsultasi hukum dan strategi merek

Jika Anda ingin mengurus pendaftaran merek dengan aman, cepat, dan profesional, PERMATAMAS siap membantu. Segera amankan identitas bisnis Anda dan daftarkan merek Anda bersama tim ahli kami. Jangan menunda—urus pendaftaran merek Anda sekarang di PERMATAMAS untuk melindungi usaha Anda secara resmi dan berkelanjutan.

| baca juga : Merek Siap Bersaing Di Pasar Global Dengan Bantuan Jasa Merek HKI

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ Pendaftaran Merek HKI

1. Apa itu pendaftaran merek HKI?
Pendaftaran merek HKI adalah proses legal untuk melindungi identitas merek sebuah produk atau jasa agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Setelah terdaftar, pemilik merek mendapatkan hak eksklusif secara hukum.

2. Berapa lama proses pendaftaran merek di DJKI?
Rata-rata prosesnya berlangsung 12–18 bulan, tergantung kelengkapan dokumen, hasil pemeriksaan substantif, serta apakah ada keberatan dari pihak ketiga.

3. Apakah pendaftaran merek bisa ditolak?
Ya. Penolakan terjadi jika merek terlalu mirip dengan merek sebelumnya, deskriptif, menyinggung, atau tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Merek.

4. Apakah pencarian merek (search) wajib dilakukan?
Tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk memastikan merek tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar sehingga mengurangi risiko penolakan.

5. Apakah merek harus diajukan oleh pemilik usaha?
Tidak harus. Merek dapat diajukan oleh individu, kuasa hukum, atau konsultan HKI resmi yang ditunjuk secara sah.

6. Apa manfaat utama memiliki merek terdaftar?
Merek terdaftar melindungi dari penjiplakan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memberikan kekuatan hukum jika terjadi sengketa merek.

7. Apakah merek yang sudah digunakan bertahun-tahun otomatis terdaftar?
Tidak. Penggunaan lama tidak menjamin perlindungan hukum. Anda tetap harus mengajukan pendaftaran ke DJKI untuk mendapatkan status “terdaftar”.

8. Berapa biaya pendaftaran merek di Indonesia?
Biaya resmi berbeda untuk UMK dan Non-UMK, serta tergantung kelas yang diajukan. Rata-rata mulai dari Rp 500.000 – Rp 1.800.000 per kelas.

9. Apa yang terjadi jika ada keberatan dari pihak ketiga?
Pemohon harus memberi tanggapan resmi melalui DJKI. Proses akan dinilai dan diputuskan oleh pemeriksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.

10. Apakah PERMATAMAS bisa membantu pendaftaran merek?
Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan Jasa Pendaftaran Merek HKI Profesional mulai dari pengecekan, pengajuan, hingga pendampingan keberatan untuk memastikan merek Anda aman secara hukum.

Penyebab Merek HKI Ditolak

Merek HKI·

Penyebab Merek HKI Ditolak – Mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan langkah penting bagi pelaku usaha yang ingin melindungi identitas produk atau jasanya secara hukum. Namun, tidak semua pengajuan merek dapat diterima. Banyak pemohon yang mengalami penolakan karena merek yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penolakan ini sering kali disebabkan oleh faktor yang sebenarnya bisa dihindari jika pemohon memahami aturan dasar sebelum mengajukan pendaftaran.

Agar tidak mengalami hal serupa, pelaku usaha perlu mengetahui apa saja yang menjadi alasan umum penolakan merek oleh DJKI. Dengan memahami penyebab penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan sejak awal dan memastikan bahwa merek yang diajukan benar-benar memenuhi syarat perlindungan hukum. Dalam artikel ini, akan dijelaskan secara mendalam tujuh penyebab utama penolakan merek HKI beserta tips agar permohonan merek Anda tidak ditolak.

Merek Memiliki Kesamaan dengan Merek Terdaftar Sebelumnya

Salah satu penyebab paling umum mengapa merek HKI ditolak adalah karena memiliki kesamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dulu di DJKI. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek, DJKI berhak menolak permohonan apabila merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar. Persamaan ini bisa berupa nama, logo, bentuk tulisan, warna, atau kombinasi elemen lainnya.

Sebagai contoh, jika seseorang ingin mendaftarkan merek “PERMATAMAS” untuk produk pembersih rumah tangga, sedangkan sudah ada merek “PERMATAMAS” yang terdaftar di kelas yang sama, maka DJKI kemungkinan besar akan menolak permohonan tersebut karena dianggap memiliki kemiripan yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Untuk menghindarinya, pemohon perlu melakukan pencarian merek terlebih dahulu di database resmi DJKI sebelum mengajukan pendaftaran.

Dengan melakukan pencarian awal, pelaku usaha dapat memastikan bahwa merek yang diajukan benar-benar unik dan belum digunakan oleh pihak lain. Hal ini juga membantu menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari. Jika Anda merasa kesulitan melakukan riset merek, Anda bisa menggunakan bantuan jasa daftar merek berpengalaman yang akan membantu memastikan merek Anda aman dan layak didaftarkan.

Merek Mengandung Unsur yang Bersifat Umum atau Deskriptif

Merek yang bersifat deskriptif atau terlalu umum juga tidak dapat diterima oleh DJKI. Maksudnya, merek yang hanya menjelaskan fungsi, jenis, atau sifat dari barang dan jasa yang ditawarkan dianggap tidak memiliki daya pembeda. Misalnya, seseorang yang ingin mendaftarkan merek “SABUN BERSIH” untuk produk pembersih tidak akan diterima, karena nama tersebut hanya menggambarkan fungsi produknya, bukan identitas uniknya.

Merek yang terlalu deskriptif tidak dapat memberikan pembeda yang jelas antara satu produk dengan produk lain di pasar. DJKI menilai bahwa merek semacam ini tidak bisa menjadi indikator asal-usul komersial suatu produk. Oleh karena itu, penting bagi pemohon untuk memilih nama yang unik, kreatif, dan tidak langsung menggambarkan jenis barang atau jasanya.

Sebaiknya gunakan nama yang memiliki nilai khas dan mudah diingat oleh konsumen. Contohnya, merek “XXXXCLEAN” atau “CLEANXXXX” memiliki karakter unik dan daya pembeda yang kuat dibandingkan kata “SABUN BERSIH”. Untuk membantu memilih nama merek yang tepat dan memenuhi syarat hukum, pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan jasa pendaftaran merek profesional yang memahami strategi branding sekaligus regulasi DJKI.

Penyebab Merek HKI Ditolak
Penyebab Merek HKI Ditolak

Merek Mengandung Unsur yang Bertentangan dengan Moral dan Hukum

DJKI secara tegas menolak permohonan merek yang mengandung unsur yang bertentangan dengan kesusilaan, agama, dan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Merek. Contoh merek yang akan ditolak adalah merek yang mengandung kata-kata vulgar, simbol pornografi, hinaan terhadap kelompok tertentu, atau penggunaan nama agama secara tidak pantas.

Penolakan semacam ini bertujuan menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai moral masyarakat.

Merek merupakan elemen publik yang bisa dilihat dan digunakan oleh siapa saja, sehingga pemerintah berkewajiban memastikan tidak ada unsur yang menyinggung atau meresahkan.

Selain itu, DJKI juga menolak merek yang bertentangan dengan hukum atau digunakan untuk menutupi kegiatan ilegal. Oleh karena itu, penting bagi pemohon untuk memastikan nama dan logo mereknya sopan, etis, dan tidak menyinggung pihak mana pun. Langkah ini tidak hanya memperlancar proses pendaftaran, tetapi juga meningkatkan citra positif merek di mata konsumen.

Merek Mengandung Unsur Penipuan atau Menyesatkan Konsumen

Penyebab lain yang sering membuat pendaftaran merek ditolak adalah karena merek dianggap menyesatkan konsumen. Misalnya, sebuah merek yang mencantumkan kata “ORGANIC” padahal produknya tidak mengandung bahan organik, atau menggunakan nama “IMPORTED” padahal barang tersebut diproduksi di dalam negeri.

Merek seperti ini dianggap menipu masyarakat karena memberikan informasi yang tidak benar mengenai asal, kualitas, atau komposisi produk. DJKI bertugas melindungi konsumen dari tindakan yang menyesatkan, sehingga setiap merek harus mencerminkan kebenaran identitas produk yang diwakilinya.

Sebelum mengajukan permohonan, pastikan merek Anda tidak mengandung kata atau klaim yang berpotensi menyesatkan. Jika ingin menggunakan istilah tertentu, pastikan ada bukti atau dasar yang sahih. Konsultasi dengan konsultan HKI atau tim jasa daftar merek juga bisa membantu menilai apakah merek Anda aman dari penolakan karena unsur penipuan.

Merek Menyerupai Nama atau Simbol Lembaga Resmi

DJKI tidak akan menerima pendaftaran merek yang meniru atau menyerupai nama lembaga negara, bendera, simbol pemerintahan, atau organisasi internasional seperti PBB, WHO, atau UNESCO. Ketentuan ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan simbol resmi yang dapat menyesatkan masyarakat atau merugikan institusi tertentu.

Sebagai contoh, pendaftaran merek dengan lambang Garuda Pancasila, bendera merah putih, atau tulisan “Republik Indonesia” jelas akan ditolak. Hal ini termasuk penggunaan logo, emblem, atau bentuk yang menyerupai simbol kenegaraan, meskipun dimodifikasi sedikit.

Agar aman, gunakan desain logo dan nama merek yang benar-benar orisinal serta tidak memiliki kemiripan dengan simbol lembaga resmi. Pelaku usaha juga disarankan melakukan pengecekan terlebih dahulu di database DJKI atau meminta bantuan konsultan jasa pendaftaran merek yang memahami larangan hukum terkait penggunaan elemen simbolik dalam merek.

Merek Tidak Memiliki Daya Pembeda yang Jelas

 Merek yang tidak memiliki daya pembeda juga akan ditolak oleh DJKI. Daya pembeda adalah kemampuan merek untuk membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari perusahaan lain. Contohnya, merek yang hanya terdiri dari huruf atau angka acak tanpa makna, seperti “123” atau “A.B.C.”, dianggap tidak memiliki daya pembeda yang cukup kuat.

DJKI menghendaki agar setiap merek memiliki unsur yang khas dan mudah dikenali oleh masyarakat. Merek yang terlalu sederhana atau umum akan sulit mendapatkan perlindungan hukum karena tidak dapat berfungsi sebagai identitas unik.

Untuk menghindarinya, buatlah merek dengan kombinasi nama, warna, atau desain logo yang menarik dan berbeda. Konsultasikan konsep merek Anda kepada ahli atau melalui layanan jasa daftar merek yang berpengalaman dalam menentukan strategi branding sesuai aturan hukum.

Dokumen Pendaftaran Merek Tidak Lengkap atau Tidak Valid

Selain faktor substantif, alasan administratif juga sering menjadi penyebab penolakan. Banyak pemohon gagal karena dokumen yang diajukan tidak lengkap, salah unggah file, atau data identitas tidak sesuai dengan akta usaha. Kesalahan umum lainnya termasuk tidak menyertakan bukti pembayaran PNBP atau surat pernyataan yang diperlukan.

Kesalahan administratif ini sebenarnya dapat dihindari dengan memeriksa kembali semua berkas sebelum pengajuan. Pastikan setiap data pemohon, bukti transfer, hingga contoh label merek sudah benar dan sesuai format yang diminta DJKI.

Untuk memastikan semua berjalan lancar, pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan jasa pendaftaran merek yang profesional. Tim berpengalaman akan membantu menyiapkan dokumen, melakukan pengecekan awal, dan memastikan tidak ada kesalahan teknis yang menyebabkan penolakan. Dengan demikian, proses pendaftaran bisa berjalan lebih cepat dan efisien.

Jasa Daftar Merek HKI Profesional

Setelah memahami berbagai penyebab penolakan pendaftaran merek, tentu penting bagi pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah pengajuan merek ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Banyak pelaku usaha yang mengalami penolakan hanya karena kesalahan teknis kecil seperti kesamaan nama, kesalahan kelas barang/jasa, atau kurangnya dokumen pendukung. Oleh karena itu, menggunakan jasa daftar merek HKI profesional menjadi solusi cerdas agar proses pendaftaran berjalan lancar dan peluang diterima semakin besar.

PERMATAMAS Indonesia hadir sebagai konsultan HKI berpengalaman yang telah membantu berbagai pelaku usaha dari berbagai bidang dalam proses pendaftaran merek, mulai dari tahap persiapan dokumen, pengecekan merek, hingga pengajuan resmi ke DJKI. Tim kami terdiri dari tenaga ahli di bidang hukum dan kekayaan intelektual yang memahami secara mendalam prosedur serta regulasi DJKI. Dengan pendampingan profesional dari PERMATAMAS, Anda tidak perlu khawatir lagi terhadap kesalahan administratif maupun potensi penolakan yang dapat memperlambat proses perlindungan merek Anda.

Jika Anda sedang merencanakan untuk mendaftarkan merek produk atau jasa, jangan ragu untuk mempercayakannya kepada kami di PERMATAMAS yang fokus melayani jasa daftar merek HKI secara cepat, resmi, dan terpercaya. Dapatkan konsultasi gratis untuk memastikan merek Anda memenuhi seluruh persyaratan DJKI. Lindungi identitas bisnis Anda sejak dini, dan biarkan kami membantu Anda mendapatkan sertifikat merek resmi dengan proses yang efisien dan hasil yang pasti.

Kesimpulan Kenapa Merek Ditolak

Penolakan pendaftaran merek HKI sering kali disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi. Mulai dari kesamaan dengan merek lain, unsur yang bersifat umum, hingga dokumen yang tidak lengkap. Dengan memahami ketujuh penyebab di atas, pelaku usaha dapat menghindari kesalahan umum dan meningkatkan peluang mereknya diterima oleh DJKI.

Langkah terbaik sebelum mengajukan pendaftaran adalah melakukan riset merek, memahami regulasi, serta menyiapkan dokumen secara lengkap dan benar. Bila perlu, gunakan bantuan profesional seperti jasa daftar merek untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan merek yang terdaftar resmi, produk Anda tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memiliki nilai kepercayaan yang tinggi di mata konsumen dan mitra bisnis.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Bagaimana Proses Pengalihan Merek HKI

Merek HKI·

Bagaimana Proses Pengalihan Merek HKI – Proses pengalihan merek HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan langkah hukum yang dilakukan ketika hak kepemilikan atas suatu merek dialihkan dari pemilik sebelumnya kepada pihak lain. Pengalihan ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti jual beli, pewarisan, hibah, merger, atau perjanjian kerja sama bisnis. Dalam konteks hukum, pengalihan merek harus dilakukan secara sah dan dicatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar memiliki kekuatan hukum yang tetap dan diakui secara nasional.

Bagi pelaku usaha, pengalihan merek menjadi bagian penting dari strategi pengembangan bisnis. Misalnya, ketika perusahaan mengakuisisi merek lain yang sudah memiliki reputasi pasar, maka hak penggunaan dan perlindungan merek tersebut otomatis berpindah tangan setelah proses pengalihan disahkan. Hal ini memberikan nilai tambah terhadap ekspansi usaha dan memperkuat posisi kompetitif di industri.

Dalam prosesnya, pengalihan merek juga membutuhkan kelengkapan dokumen hukum seperti akta perjanjian pengalihan, surat kuasa, serta bukti kepemilikan merek terdaftar. Oleh karena itu, setiap tahapan perlu dilakukan dengan cermat dan mengikuti prosedur resmi DJKI agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Pengertian dan Tujuan Pengalihan Merek HKI

Pengalihan merek HKI adalah proses pemindahan hak atas merek terdaftar dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan dasar hukum tertentu. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum yang sah terhadap kepemilikan baru atas suatu merek.

Pengalihan ini memastikan bahwa pihak penerima hak memiliki wewenang penuh untuk menggunakan, memperpanjang, dan melindungi merek tersebut dari pelanggaran.
• Pengalihan dapat terjadi karena jual beli merek antara dua perusahaan.
• Bisa juga karena pewarisan atau hibah dari pemilik lama ke pihak lain.
• Dalam kasus merger, hak atas merek berpindah secara otomatis ke entitas hasil penggabungan.
• Pengalihan juga dapat dilakukan melalui kontrak lisensi dengan ketentuan tertentu.
• Tujuan utama dari semua bentuk pengalihan ini adalah menjaga legalitas dan kontinuitas merek secara sah di bawah hukum HKI.

Dasar Hukum Pengalihan Merek HKI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi dasar hukum utama yang mengatur proses pengalihan merek di Indonesia.
2. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pengalihan merek harus dilakukan secara tertulis dan dicatatkan pada DJKI agar sah di mata hukum.
3. Selain itu, peraturan pelaksana dari Kementerian Hukum dan HAM memberikan pedoman administratif mengenai tata cara pencatatan pengalihan.
4. Tidak hanya itu, dokumen perjanjian pengalihan juga harus dibuat dengan notaris agar memiliki kekuatan pembuktian hukum yang kuat.
5. Dengan memahami dasar hukum ini, pelaku usaha dapat memastikan bahwa proses pengalihan berjalan aman dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Jenis-Jenis Pengalihan Merek HKI

Terdapat beberapa jenis pengalihan merek yang umum dilakukan oleh pelaku usaha, di antaranya:
• Jual beli merek: Terjadi ketika pemilik lama menjual hak atas mereknya kepada pihak lain.
• Hibah atau warisan: Diberikan secara cuma-cuma atau melalui proses hukum warisan.
• Merger dan akuisisi: Merek berpindah ke perusahaan hasil penggabungan.
• Lisensi jangka panjang: Meski tidak sepenuhnya berpindah, penerima lisensi memiliki hak pakai atas merek selama periode tertentu.
• Pengalihan karena sengketa atau perjanjian kerja sama bisnis.

Setiap jenis pengalihan memiliki prosedur administratif berbeda, namun semuanya wajib dicatat di DJKI agar sah secara hukum.

Bagaimana Proses Pengalihan Merek HKI
Bagaimana Proses Pengalihan Merek HKI

Syarat Dokumen Pengalihan Merek HKI

Agar proses pengalihan merek disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), diperlukan sejumlah dokumen penting yang harus dipersiapkan secara benar dan lengkap. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti hukum bahwa pemindahan hak atas merek dilakukan secara sah serta disetujui oleh kedua belah pihak.

Berikut beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi dalam pengalihan merek:

1. Sertifikat Merek
Merupakan dokumen utama yang menunjukkan bahwa merek telah terdaftar secara resmi atas nama pemilik sebelumnya. Tanpa adanya sertifikat ini, proses pengalihan tidak dapat diproses oleh DJKI.

2. Akta Notaris Pengalihan Merek
Dokumen ini menjadi bukti tertulis bahwa pemilik lama menyetujui pemindahan hak atas merek kepada pihak penerima. Pembuatan akta wajib dilakukan oleh notaris yang memiliki kewenangan hukum.

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
Diperlukan untuk memverifikasi identitas pihak penerima hak merek agar sesuai dengan data yang tercantum dalam akta notaris.

4. Dokumen Legalitas Perusahaan (bagi pemohon berbentuk badan hukum)
Meliputi akta pendirian, NPWP, serta dokumen legal lain yang membuktikan bahwa perusahaan memiliki status hukum yang sah.

Selain dokumen-dokumen di atas, pastikan semua berkas telah dipindai (scan) dengan jelas dan diunggah melalui akun DJKI. Berkas yang tidak terbaca, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan data dapat menyebabkan proses pengajuan ditolak atau diminta perbaikan. Oleh karena itu, ketelitian administrasi sangat penting agar proses pengalihan merek berjalan tanpa hambatan.

Sebagai catatan tambahan, seluruh dokumen harus memuat nama pemilik yang konsisten antara sertifikat merek dan akta notaris. Ketidaksesuaian sekecil apa pun dapat menghambat proses pencatatan pengalihan di sistem DJKI.

Langkah-Langkah Proses Pengalihan Merek HKI

Proses pengalihan merek merupakan tahapan penting yang harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum agar hak atas merek dapat berpindah secara sah dari pemilik lama kepada pihak penerima. Setiap langkahnya melibatkan proses administratif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mulai dari penyusunan perjanjian pengalihan, legalisasi dokumen, hingga pencatatan resmi dalam database merek nasional. Dengan memahami setiap tahap secara benar, pelaku usaha dapat memastikan bahwa pengalihan merek berjalan lancar, memiliki kekuatan hukum, dan diakui secara resmi oleh negara.

Langkah-langkah pengalihan merek dapat dijelaskan sebagai berikut:
• Menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan seperti perjanjian pengalihan dan sertifikat merek.
• Melakukan pengecekan status merek melalui sistem DJKI.
• Mengajukan permohonan pengalihan secara online melalui akun resmi.
• Menunggu verifikasi dari petugas DJKI.
• Menerima sertifikat pengalihan sebagai bukti resmi bahwa hak atas merek telah berpindah tangan.

Dengan mengikuti tahapan tersebut secara benar, proses pengalihan merek dapat berjalan lancar dan sah di mata hukum.

Estimasi Waktu dan Biaya Pengalihan Merek HKI

1. Proses administrasi pengalihan merek umumnya memakan waktu antara 2–3 bulan tergantung kelengkapan dokumen.
2. Biaya resmi pencatatan pengalihan merek di DJKI resminya Rp700.000.
3. Jika menggunakan jasa konsultan HKI profesional, biaya tambahan dapat bervariasi sesuai kompleksitas kasus.
4. Pengurusan yang dilakukan dengan tepat dapat menghindarkan penundaan akibat revisi atau kekurangan data.
5. Disarankan bekerja sama dengan pihak yang berpengalaman seperti konsultan merek agar proses lebih efisien.

Kesalahan Umum dalam Pengalihan Merek HKI

Banyak pelaku usaha yang masih melakukan kesalahan administratif dalam proses pengalihan merek, seperti tidak mencatatkan pengalihan di DJKI atau hanya membuat perjanjian sederhana tanpa legalisasi notaris. Padahal, pencatatan di DJKI merupakan syarat mutlak agar pengalihan tersebut diakui secara hukum. Tanpa pencatatan resmi, pemilik baru tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi mereknya jika terjadi sengketa atau pelanggaran.

Selain itu, kesalahan lain yang sering terjadi adalah kelalaian dalam menyiapkan dokumen pendukung seperti surat kuasa, perjanjian pengalihan, dan sertifikat merek asli. Banyak juga yang tidak melakukan pengecekan status merek sebelum proses pengalihan, sehingga muncul kendala administratif di tengah jalan. Untuk menghindari risiko tersebut, pelaku usaha disarankan menggunakan Jasa Daftar Merek HKI profesional agar setiap tahap pengalihan sesuai dengan prosedur resmi dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Pentingnya Pencatatan Pengalihan di DJKI

Pencatatan pengalihan merek di DJKI adalah langkah wajib agar perubahan kepemilikan memiliki kekuatan hukum tetap. Tanpa pencatatan, pemilik baru tidak dapat menuntut haknya jika terjadi pelanggaran merek. Selain itu, pencatatan membantu memperbarui data publik agar konsumen dan pihak lain mengetahui status hukum terbaru dari merek tersebut.

Manfaat Pengalihan Merek bagi Pelaku Usaha:
• Memperluas portofolio bisnis melalui akuisisi merek yang sudah dikenal.
• Memberi peluang ekspansi pasar tanpa harus membangun merek baru dari nol.
• Menambah nilai aset perusahaan karena merek adalah bagian dari kekayaan intelektual.
• Meningkatkan kredibilitas di mata investor dan mitra bisnis.
• Memberikan perlindungan hukum yang sah atas kepemilikan baru.

Layanan Jasa Pengalihan Merek HKI

PERMATAMAS merupakan penyedia layanan profesional yang membantu pelaku usaha dalam mengurus seluruh proses administrasi dan legalitas pemindahan hak merek secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan dukungan tim ahli berpengalaman yang memahami regulasi hukum merek, PERMATAMAS memastikan setiap proses pengalihan dilakukan dengan cepat, aman, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Melalui layanan pengalihan merek HKI dari PERMATAMAS, pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam penyusunan dokumen, pencatatan pengalihan, hingga penerbitan sertifikat resmi. Selain itu, layanan ini juga memberikan kepastian hukum atas kepemilikan merek yang dialihkan, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan tenang dan legalitas yang terjamin.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

 

Cara Cek Nama Merek yang Sudah Digunakan Orang Lain

Merek HKI·

Cara Cek Nama Merek yang Sudah Digunakan Orang Lain – Menentukan nama merek merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun identitas dan citra bisnis. Namun, sebelum meluncurkan produk dengan nama tersebut, Anda perlu memastikan bahwa nama merek itu belum digunakan atau didaftarkan oleh pihak lain. Langkah ini penting untuk menghindari potensi sengketa hukum atau keharusan mengganti nama setelah melakukan promosi besar-besaran.

Proses pengecekan nama merek kini dapat dilakukan dengan mudah melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan memahami cara cek merek yang benar, Anda dapat memastikan bahwa merek Anda benar-benar unik, tidak melanggar hak pihak lain, dan sah secara hukum. Artikel ini akan membahas panduan lengkap cara cek nama merek yang sudah digunakan orang lain, serta menjelaskan pentingnya bekerja sama dengan jasa pendaftaran merek profesional agar bisnis Anda terlindungi secara maksimal sejak awal.

Mengapa Penting Mengecek Nama Merek Sebelum Digunakan

Banyak pelaku usaha terburu-buru meluncurkan produk tanpa mengecek status merek terlebih dahulu. Padahal, langkah ini bisa berakibat fatal. Jika ternyata nama yang digunakan sudah terdaftar, maka penggunaan nama tersebut bisa dianggap pelanggaran hukum, dan Anda berpotensi dituntut secara perdata maupun pidana.

Selain itu, merek yang tidak terdaftar juga tidak memiliki perlindungan hukum. Artinya, jika ada pihak lain yang mendaftarkan nama yang sama lebih dulu, maka Anda bisa kehilangan hak untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, melakukan pengecekan terlebih dahulu menjadi langkah wajib sebelum Anda mengajukan pendaftaran melalui jasa pendaftaran merek resmi.

Langkah-Langkah Cara Cek Nama Merek yang Sudah Terdaftar di DJKI

Berikut panduan lengkap untuk mengecek apakah nama merek yang ingin Anda gunakan sudah dipakai atau belum:

1. Kunjungi situs resmi DJKI
Buka laman https://pdki-indonesia.dgip.go.id. Situs ini merupakan basis data resmi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

2. Pilih menu pencarian merek dagang
Setelah masuk ke halaman utama, pilih kategori “Merek” untuk memfilter hasil pencarian sesuai dengan kebutuhan Anda.

3. Masukkan nama merek yang ingin dicek
Ketik nama merek Anda pada kolom pencarian, misalnya “PERMATAMAS”. Hasil pencarian akan menampilkan merek-merek yang sudah terdaftar dan mirip dengan nama tersebut.

4. Analisis hasil pencarian
Jika muncul hasil dengan status “Terdaftar”, artinya merek tersebut sudah digunakan orang lain. Namun, jika tidak ada hasil, maka Anda dapat melanjutkan proses pendaftaran. Di tahap ini, menggunakan jasa daftar merek sangat disarankan agar bisa mendapatkan pendampingan analisis kesamaan merek dengan lebih akurat.

5. Lanjutkan ke tahap pendaftaran
Setelah yakin nama merek belum digunakan, segera daftarkan melalui DJKI atau konsultan resmi seperti PERMATAMAS agar merek Anda terlindungi secara hukum.

Contoh Cek Merek Terdaftar

Sebagai contoh, merek PERMATAMAS dengan Nomor Registrasi IDM001301979 adalah salah satu merek yang telah terdaftar secara resmi di DJKI. Artinya, merek tersebut sudah memiliki perlindungan hukum penuh dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin pemiliknya. Contoh ini menunjukkan pentingnya melakukan pendaftaran merek sejak awal, karena status “Terdaftar” memberikan kekuatan hukum atas identitas bisnis Anda.

Dengan menggunakan jasa pendaftaran merek profesional, Anda tidak hanya memastikan nama merek aman dari peniruan, tetapi juga meminimalkan risiko penolakan saat proses pendaftaran berlangsung.

Cara Cek Nama Merek yang Sudah Digunakan Orang Lain
Cara Cek Nama Merek yang Sudah Digunakan Orang Lain

Kesalahan Umum Saat Mengecek Nama Merek

Beberapa kesalahan yang sering dilakukan pelaku usaha saat melakukan pengecekan merek di antaranya:

– Tidak menggunakan ejaan yang benar saat mencari merek.
– Hanya mengecek sebagian kata, bukan keseluruhan nama merek.
– Tidak memperhatikan kelas barang atau jasa (karena setiap merek terdaftar berdasarkan kategori tertentu).
– Mengabaikan kemiripan visual atau fonetik yang juga bisa menyebabkan penolakan saat pendaftaran.

Agar tidak salah langkah, pelaku usaha sebaiknya menggunakan jasa daftar merek yang sudah berpengalaman. Konsultan berlisensi biasanya memahami pola penolakan di DJKI dan bisa memberikan saran modifikasi agar merek Anda lolos pemeriksaan formal maupun substantif.

Kelebihan Menggunakan Jasa Pendaftaran Merek

1. Menghemat waktu dan tenaga
Proses pendaftaran merek di DJKI bisa memakan waktu lama jika dilakukan sendiri. Dengan bantuan jasa pendaftaran merek, semua proses administratif dapat diurus lebih cepat dan efisien.

2. Mengurangi risiko penolakan
Konsultan berpengalaman memahami aturan hukum dan klasifikasi merek. Mereka bisa membantu memilih kelas produk yang sesuai dan memastikan nama merek tidak menyalahi ketentuan DJKI.

3. Pendampingan hingga sertifikat terbit
Layanan jasa daftar merek biasanya mencakup pemantauan status pendaftaran hingga sertifikat merek resmi diterbitkan.

Dengan bantuan profesional seperti PERMATAMAS, Anda tidak perlu khawatir terhadap kesalahan teknis atau kendala birokrasi karena semua proses akan dijalankan sesuai prosedur hukum.

Tips Memilih Nama Merek yang Aman dan Unik

– Gunakan nama yang belum pernah dipakai atau mirip dengan merek terkenal.
– Hindari penggunaan kata yang terlalu umum atau deskriptif.
– Pastikan nama mudah diucapkan, diingat, dan relevan dengan produk.
– Gunakan alat bantu seperti Google Search dan database DJKI untuk memastikan tidak ada kesamaan.

Nama yang unik akan memperkuat branding bisnis Anda sekaligus mempermudah proses pendaftaran merek di DJKI.

Jasa Pendaftaran Merek HKI

Bagi pelaku usaha yang ingin memastikan mereknya terlindungi secara hukum, menggunakan layanan jasa pendaftaran merek HKI adalah langkah cerdas. Melalui layanan ini, seluruh proses mulai dari pengecekan nama merek, analisis kesamaan, pengisian dokumen, hingga pengajuan ke DJKI bisa dilakukan dengan cepat dan aman.

PERMATAMAS Indonesia merupakan salah satu konsultan profesional yang berpengalaman dalam bidang jasa daftar merek dan pengurusan HKI. Dengan tim ahli yang memahami regulasi serta sistem DJKI, proses pendaftaran dapat berjalan tanpa kendala dan hasilnya valid sesuai hukum yang berlaku.

Jadi, sebelum memasarkan produk atau memperluas usaha, pastikan nama merek Anda sudah dicek dan didaftarkan secara resmi. Dengan menggunakan jasa pendaftaran merek, Anda tidak hanya mengamankan identitas bisnis dari potensi sengketa, tapi juga memperkuat reputasi merek di mata konsumen dan mitra bisnis.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Cara Cek Merek Dagang Sudah Terdaftar atau Belum di DJKI

Merek HKI·

Cara Cek Merek Dagang Sudah Terdaftar atau Belum di DJKI – Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, merek menjadi identitas utama sebuah produk atau layanan. Melalui merek, konsumen mengenali kualitas, kepercayaan, dan reputasi suatu usaha. Namun, tahukah kamu bahwa tidak cukup hanya memiliki merek yang menarik—merek juga harus terdaftar secara resmi di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) agar mendapatkan perlindungan hukum.
Bagi pelaku usaha yang ingin memastikan legalitas mereknya, penting mengetahui cara cek merek dagang sudah terdaftar atau belum di DJKI. Proses ini sederhana, bisa dilakukan secara online, dan sangat penting sebelum kamu mengajukan pendaftaran merek baru.

Mengapa Harus Mengecek Merek Sebelum Didaftarkan?

Cek merek dagang merupakan langkah awal yang wajib dilakukan sebelum melakukan pendaftaran ke DJKI. Tujuannya untuk memastikan bahwa nama atau logo yang kamu pilih belum digunakan atau didaftarkan pihak lain. Jika merek yang kamu gunakan ternyata sudah terdaftar, maka permohonanmu bisa ditolak, dan hal ini akan menghambat rencana branding bisnismu.

Bayangkan kamu sudah mengeluarkan biaya besar untuk desain logo, kemasan, hingga promosi, tapi ternyata merek yang kamu gunakan sudah dimiliki orang lain. Di sinilah pentingnya melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui database resmi DJKI. Banyak pelaku usaha kini juga menggunakan bantuan jasa pendaftaran merek untuk memastikan bahwa setiap proses verifikasi dilakukan secara benar dan efisien tanpa risiko duplikasi merek.

Langkah-Langkah Cara Cek Merek di Website Resmi DJKI

DJKI menyediakan fasilitas Pencarian Merek (Trademark Search) yang bisa diakses secara gratis oleh publik. Berikut langkah-langkahnya:

1. Kunjungi situs resmi DJKI: Buka https://pdki-indonesia.dgip.go.id. Ini adalah portal resmi untuk semua data Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.
2. Pilih menu “Merek” pada halaman utama: Di bagian kiri halaman, pilih menu “Merek” untuk menelusuri merek dagang yang telah didaftarkan.
3. Masukkan nama merek yang ingin dicek: Ketik nama merek yang ingin kamu cari. Misalnya kamu ingin mengecek apakah merek PERMATAMAS sudah terdaftar atau belum.
4. Lihat hasil pencarian: Setelah klik “Cari,” sistem akan menampilkan daftar hasil yang relevan. Jika merek sudah terdaftar, kamu bisa melihat nomor registrasi, status, pemilik, dan tanggal pengajuan.

Sebagai contoh, merek PERMATAMAS dengan Nomor Registrasi IDM001301979 tercatat di database DJKI sebagai merek terdaftar dan aktif. Ini berarti merek tersebut telah melewati proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, dan telah resmi mendapat perlindungan hukum.

Langkah ini menjadi bukti penting bahwa melakukan pengecekan lebih awal dapat menghindarkan kamu dari potensi konflik hukum atau penolakan merek di kemudian hari.

Cek Merek Melalui e-Status DJKI

Selain melalui fitur Pencarian Merek, kamu juga bisa memanfaatkan layanan e-Status DJKI. Layanan ini membantu pelaku usaha yang sedang mendaftarkan merek untuk memantau sejauh mana progres permohonannya.

Caranya cukup mudah:
– Kunjungi laman https://e-status.dgip.go.id
– Masukkan nomor permohonan pendaftaran merek
– Klik “Cari” dan sistem akan menampilkan posisi terakhir permohonan (misalnya: dalam pemeriksaan formalitas, substantif, atau sudah terbit sertifikat)

Banyak pengguna jasa daftar merek memanfaatkan fitur ini untuk memantau perkembangan merek klien mereka tanpa harus datang langsung ke kantor DJKI. Proses ini sangat membantu, terutama untuk pelaku UMKM yang ingin semua urusan hukum dilakukan secara praktis.

Cara Cek Merek Dagang Sudah Terdaftar atau Belum di DJKI
Cara Cek Merek Dagang Sudah Terdaftar atau Belum di DJKI

Mengapa Hasil Cek Merek di DJKI Bisa Berbeda?

Terkadang hasil pencarian di DJKI menampilkan beberapa merek yang mirip namun berbeda ejaan atau desain. Misalnya, “Permatamas,” “PermaTamas,” dan “PermaTama’s” bisa muncul secara terpisah, meskipun pengucapannya serupa. Inilah pentingnya analisis mendalam sebelum mendaftar merek, agar tidak terbentur pada persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah ada.

Konsultan profesional dalam bidang jasa pendaftaran merek biasanya melakukan analisis komparatif, mencakup aspek visual, fonetik, dan konseptual. Tujuannya agar merek yang diajukan tidak dianggap meniru atau memiliki kemiripan yang dapat menimbulkan potensi penolakan oleh DJKI.

Manfaat Melakukan Cek Merek Sebelum Daftar HKI

Melakukan pengecekan merek sebelum mendaftar bukan sekadar formalitas, tetapi investasi untuk keamanan bisnis jangka panjang. Berikut manfaat utamanya:

1. Mencegah Penolakan Merek: Kamu dapat menghindari biaya dan waktu yang terbuang karena merek sudah digunakan pihak lain.
2. Mengetahui Status Hukum: Dengan fitur DJKI, kamu bisa tahu apakah merek tersebut aktif, sedang diperiksa, atau sudah habis masa perlindungan.
3. Membangun Strategi Branding yang Aman: Mengetahui lebih awal status merek memungkinkan kamu menyiapkan strategi branding yang legal dan kuat.
4. Melindungi Investasi Usaha: Dengan bantuan jasa daftar merek, pelaku usaha dapat memastikan bahwa mereknya benar-benar terlindungi dari klaim pihak lain.

Cek Merek untuk Merek Sendiri atau Kompetitor

Selain digunakan untuk memeriksa merek sendiri, fitur pencarian DJKI juga bermanfaat untuk memantau merek kompetitor. Misalnya, kamu ingin mengetahui apakah merek pesaing di bidang produk serupa sudah memiliki perlindungan hukum atau belum. Dengan cara ini, kamu dapat menghindari risiko pelanggaran sekaligus mendapatkan inspirasi dalam membangun identitas merek yang lebih kuat.

Sebagai contoh, jika kamu memiliki merek PERMATAMAS dan ingin memastikan tidak ada merek yang serupa di bidang sejenis, kamu bisa secara rutin memeriksa daftar merek baru yang diajukan ke DJKI. Langkah ini banyak dilakukan oleh perusahaan yang serius membangun reputasi dan menjaga orisinalitas merek dagangnya.

Tips Jika Merek Kamu Belum Terdaftar

Jika setelah dicek ternyata merek kamu belum terdaftar, segera lakukan pendaftaran sebelum didahului pihak lain. Pendaftaran merek dapat dilakukan secara online melalui laman resmi DJKI, atau kamu bisa menggunakan jasa pendaftaran merek yang berpengalaman agar proses berjalan lebih cepat dan aman.

Langkah-langkah umumnya meliputi:
1. Menyiapkan dokumen identitas dan contoh merek
2. Mengajukan permohonan melalui sistem online DJKI
3. Membayar biaya pendaftaran
4. Menunggu proses pemeriksaan formalitas dan substantif
5. Mendapatkan sertifikat merek setelah disetujui

Dengan menggunakan jasa daftar merek, kamu juga akan mendapatkan pendampingan selama proses berjalan, termasuk dalam hal pengecekan dokumen, tanggapan keberatan, dan pengumuman merek.

Mengetahui cara cek merek dagang sudah terdaftar atau belum di DJKI merupakan langkah penting bagi siapa pun yang ingin melindungi identitas usahanya. Dengan fitur pencarian online DJKI, proses ini kini menjadi lebih mudah dan transparan. Melalui contoh nyata seperti merek PERMATAMAS (Nomor Registrasi IDM001301979), kita bisa melihat pentingnya pendaftaran yang sah agar merek mendapat perlindungan penuh di mata hukum.

Bagi pelaku usaha yang ingin lebih praktis, menggunakan jasa pendaftaran merek adalah solusi cerdas untuk memastikan seluruh proses berjalan cepat, aman, dan sesuai prosedur. Dengan begitu, merek bisnismu tidak hanya dikenal, tapi juga diakui dan dilindungi secara hukum di Indonesia.

Jasa Pendaftaran Merek Pengalaman Permatamas

Jika kamu membutuhkan pendampingan profesional dalam proses pendaftaran merek, PERMATAMAS Indonesia dapat menjadi pilihan yang tepat. Sebagai salah satu lembaga berpengalaman di bidang jasa daftar merek dan jasa pendaftaran merek, Permatamas telah menangani berbagai klien dari sektor UMKM hingga perusahaan nasional.

Merek PERMATAMAS sendiri sudah resmi terdaftar di DJKI dengan Nomor Registrasi IDM001301979, yang menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menjaga legalitas dan profesionalisme layanan.

Dengan tim hukum dan konsultan berpengalaman, Permatamas memberikan layanan yang mencakup:

Cek merek sebelum pengajuan (pencarian di database DJKI).
– Pendaftaran merek baru untuk produk atau jasa.
– Pendampingan sanggah atau banding merek.
– Perpanjangan masa berlaku merek dagang.

Layanan Permatamas berfokus membantu pelaku usaha agar mendapatkan perlindungan hukum atas merek mereka, sekaligus memperkuat posisi bisnis di pasar. Dengan pengalaman panjang dalam pengurusan legalitas merek, Permatamas selalu mengedepankan akurasi, kecepatan, dan kepastian hukum.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Perbedaan HKI dan HAKI serta Cara Cek Merek di DJKI

Merek HKI·

Perbedaan HKI dan HAKI serta Cara Cek Merek di DJKI – Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah yang luas mencakup semua bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek, desain industri, dan lain-lain. HKI bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya intelektual agar dapat mengontrol penggunaan, reproduksi, dan pemanfaatan karya tersebut. Dengan perlindungan HKI, inovasi dan kreativitas pemilik usaha maupun individu dapat dihargai secara adil dan terlindungi dari penggunaan pihak lain tanpa izin.

Sementara itu, HAKI adalah istilah yang lebih populer di Indonesia sebagai singkatan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Secara praktik, HAKI merujuk pada hal yang sama dengan HKI, namun istilah ini lebih sering digunakan dalam konteks lokal. Pemahaman tentang istilah ini sangat penting bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, startup, maupun perusahaan besar, agar bisa mengambil langkah hukum yang tepat untuk melindungi merek, inovasi, atau karya kreatif mereka.

Artikel ini akan membahas perbedaan istilah HKI dan HAKI, menjelaskan fungsi DJKI, serta langkah-langkah cek merek secara online. Selain itu, artikel ini juga memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha untuk melindungi merek mereka dengan bantuan jasa pendaftaran merek HKI berpengalaman.

Pengertian HKI dan HAKI

HKI adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya intelektual agar dapat menguasai dan memanfaatkan karyanya secara eksklusif.

HKI mencakup berbagai jenis perlindungan, seperti:
1. Hak Cipta: Perlindungan terhadap karya seni, sastra, musik, film, software, dan karya intelektual lainnya. Dengan hak cipta, pencipta memiliki hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan karyanya.
2. Paten: Perlindungan terhadap penemuan baru, teknologi, atau proses inovatif. Paten memberikan hak eksklusif untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut dalam jangka waktu tertentu.
3. Merek: Perlindungan terhadap nama, logo, slogan, atau simbol yang digunakan dalam bisnis. Merek yang terdaftar secara resmi di DJKI memiliki kekuatan hukum untuk mencegah pihak lain menggunakan identitas serupa.
4. Desain Industri: Perlindungan terhadap tampilan visual produk, termasuk bentuk, pola, atau kombinasi warna yang unik.

HAKI di Indonesia sering digunakan secara bergantian dengan HKI. Namun secara praktik, istilah HAKI lebih menekankan perlindungan terhadap merek, desain, dan hak cipta dalam konteks lokal. Memahami istilah ini membantu pelaku usaha menentukan jenis perlindungan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan produk atau jasa mereka.

Misalnya, perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi mungkin lebih fokus pada paten dan hak cipta software, sementara bisnis kuliner lebih menekankan perlindungan merek dan kemasan produk.

Perbedaan HKI dan HAKI serta Cara Cek Merek di DJKI
Perbedaan HKI dan HAKI serta Cara Cek Merek di DJKI

Perbedaan HKI dan HAKI

Walaupun HKI dan HAKI terdengar mirip, terdapat beberapa perbedaan mendasar:
• Istilah Resmi: HKI merupakan istilah resmi internasional yang digunakan dalam hukum kekayaan intelektual global. Sementara itu, HAKI lebih populer di Indonesia sebagai istilah lokal yang sering dipakai dalam praktik pendaftaran merek dan hak cipta di tanah air.
• Ruang Lingkup: HKI mencakup semua jenis kekayaan intelektual, mulai dari hak cipta, paten, merek, hingga desain industri. HAKI, meskipun istilah yang sama, lebih sering digunakan dalam konteks perlindungan merek, paten, dan hak cipta di Indonesia.
• Penggunaan Dokumen: Sertifikat HKI bisa merujuk ke dokumen resmi baik global maupun lokal, sementara HAKI lebih mengacu pada dokumen pendaftaran di Indonesia.

Memahami perbedaan ini membantu pelaku usaha menentukan strategi pendaftaran yang tepat, apakah perlu perlindungan di tingkat nasional atau bahkan internasional. Misalnya, jika bisnis berpotensi ekspor, pendaftaran HKI internasional menjadi sangat penting.

Mengapa Merek Perlu Perlindungan HKI/HAKI

Merek yang terlindungi HKI atau HAKI memiliki nilai lebih bagi pemilik usaha, karena merek bukan sekadar logo atau nama, tetapi identitas yang mewakili kualitas dan reputasi bisnis.

Perlindungan HKI/HAKI memberikan hak eksklusif untuk:
1. Menggunakan nama, logo, atau simbol secara legal, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menirunya.
2. Melindungi merek dari penggunaan pihak lain tanpa izin, termasuk saingan bisnis yang mencoba meniru branding.
3. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa.
4. Menjadi aset bisnis yang dapat diperdagangkan, diwariskan, atau dijadikan lisensi.

Tanpa perlindungan HKI/HAKI, pemilik usaha berisiko menghadapi sengketa hukum, penolakan pendaftaran, atau penggunaan merek oleh pihak lain. Misalnya, bisnis kuliner yang sudah terkenal bisa mengalami kerugian besar jika mereknya ditiru oleh kompetitor tanpa izin.

Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah cek merek sebelum mendaftar untuk memastikan merek tersedia dan aman digunakan.

Apa itu DJKI dan Fungsinya

DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) adalah lembaga resmi pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk:
• Menerbitkan sertifikat HKI, termasuk merek, paten, hak cipta, dan desain industri.
• Mengelola pendaftaran merek secara online melalui sistem e-Registration.
• Memberikan informasi publik terkait status dan legalitas merek, sehingga pemilik usaha dapat memantau apakah merek yang mereka gunakan telah resmi terdaftar.

Dengan menggunakan DJKI, pelaku usaha bisa memastikan bahwa merek, logo, atau inovasi mereka telah mendapat perlindungan hukum. Ini sangat penting untuk UMKM dan startup yang ingin mengembangkan bisnisnya secara aman tanpa risiko sengketa hukum di masa depan.

Cara Cek Merek di DJKI Secara Online

Cek merek di DJKI bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana berikut:
1. Kunjungi website resmi DJKI https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
2. Pilih menu Pencarian Merek
3. Masukkan nama merek yang ingin dicek.
4. Klik pencarian data

Manfaat cek merek online:
• Mengetahui apakah merek sudah digunakan atau masih tersedia.
• Menghindari penolakan pendaftaran akibat kesamaan merek.
• Menentukan strategi branding yang aman dan efektif.
• Menghemat waktu dan biaya dibandingkan jika mendaftar tanpa pengecekan.

Melakukan pengecekan merek secara rutin juga membantu pelaku usaha untuk memantau potensi persaingan dan menyesuaikan strategi bisnis secara proaktif.

Tips Mengecek Merek yang Efektif

Untuk mendapatkan hasil cek merek yang optimal, beberapa tips berikut bisa diterapkan:
1. Gunakan kata kunci yang spesifik dan relevan dengan merek Anda.
2. Periksa ejaan dan variasi nama merek yang mirip agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.
3. Pastikan memeriksa kelas barang/jasa yang sesuai dengan produk atau layanan Anda.
4. Catat semua hasil pengecekan untuk referensi saat pendaftaran resmi.
5. Lakukan pengecekan berkala, terutama jika bisnis Anda berkembang atau ada produk baru.

Dengan langkah ini, risiko konflik hukum dapat diminimalkan, dan strategi branding menjadi lebih aman dan terarah.

Opsi Jika Merek Sudah Terdaftar

Jika hasil pengecekan menunjukkan bahwa merek yang ingin Anda daftarkan ternyata sudah terdaftar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari alternatif nama merek yang benar-benar unik. Pastikan nama tersebut belum digunakan oleh pihak lain agar risiko penolakan pendaftaran atau sengketa hukum dapat diminimalkan. Menciptakan nama yang khas dan mudah diingat juga akan membantu membangun identitas merek yang kuat di mata konsumen.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa merek baru tersebut sesuai dengan kelas barang atau jasa yang akan didaftarkan. Sistem klasifikasi DJKI menggunakan kategori tertentu untuk membedakan jenis produk dan layanan, sehingga pengecekan kelas yang tepat menjadi kunci agar pendaftaran merek berhasil dan legalitasnya terlindungi secara maksimal.

Manfaat Menggunakan Jasa Pendaftaran Merek HKI

Meski pengecekan bisa dilakukan sendiri, banyak pelaku usaha memilih menggunakan jasa pendaftaran merek HKI karena:
• Memastikan proses pendaftaran berjalan lancar dan sesuai prosedur DJKI.
• Mengurangi risiko kesalahan dokumen atau prosedur yang bisa menunda pendaftaran.
• Mendapatkan saran strategi branding dan pemilihan kelas merek yang tepat.
• Fokus pada pengembangan bisnis tanpa terbebani urusan administratif.

Dengan dukungan profesional, proses pendaftaran menjadi lebih cepat, aman, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pentingnya Mengetahui Perbedaan HKI dan HAKI

Memahami perbedaan HKI dan HAKI penting agar pelaku usaha dapat memilih jenis perlindungan yang paling sesuai. Cek merek di DJKI merupakan langkah awal yang wajib dilakukan sebelum mendaftar agar terhindar dari risiko sengketa dan penolakan.

Dengan dukungan jasa pendaftaran merek HKI berpengalaman, proses pendaftaran menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Pelaku usaha, UMKM, maupun startup bisa fokus mengembangkan bisnis dan strategi branding tanpa khawatir soal legalitas merek.

Jasa Pendaftaran Merek HKI Berpengalaman

Memilih jasa pendaftaran merek HKI berpengalaman memberikan berbagai keuntungan bagi pelaku usaha, termasuk:
• Proses pendaftaran lebih cepat dan tepat sesuai regulasi DJKI.
• Mengurangi risiko penolakan atau sengketa hukum.
• Panduan dalam memilih nama dan kelas merek yang aman.
• Dukungan untuk bisnis UMKM, startup, dan perusahaan skala besar.

Keuntungan utama:
• Mendapatkan panduan lengkap dari ahli HKI.
• Mempercepat pendaftaran merek dan sertifikasi resmi.
• Mendukung strategi perlindungan merek jangka panjang.
• Memberikan rasa aman karena semua proses legalitas ditangani profesional.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Apa itu Banding Merek HKI

Merek HKI·

Apa itu Banding Merek HKI – Banding Merek HKI adalah langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon merek ketika permohonan pendaftaran mereknya ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Upaya ini memberikan kesempatan bagi pemohon untuk meminta peninjauan ulang terhadap keputusan penolakan yang dianggap tidak sesuai atau keliru. Dengan mengajukan banding, pemohon berhak menyampaikan alasan hukum, bukti pendukung, serta argumen bahwa merek yang diajukan tidak memiliki persamaan dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya.

Proses banding merek HKI merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual di Indonesia. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap keputusan penolakan dari DJKI dapat diuji ulang secara objektif oleh lembaga independen, yaitu Komisi Banding Merek. Melalui proses ini, pemeriksaan dilakukan kembali untuk menilai apakah penolakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi pelaku usaha, banding merek HKI sangat penting karena menyangkut hak atas identitas dan reputasi produk. Merek yang berhasil terdaftar memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dimiliki. Oleh sebab itu, memahami arti dan proses banding merek HKI menjadi langkah strategis bagi siapa pun yang ingin menjaga eksistensi dan legalitas mereknya di pasar.

Pengertian Banding Merek HKI

Banding Merek HKI adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon merek terhadap keputusan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Upaya banding ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemohon agar mendapatkan kesempatan untuk mempertahankan hak atas mereknya apabila merasa ada kekeliruan dalam penilaian pemeriksa merek. Dengan mengajukan banding, pemohon berharap agar mereknya dapat dinilai ulang secara objektif.

Proses banding ini menjadi bagian penting dari sistem perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual. Banding merek memastikan bahwa setiap keputusan DJKI dapat diuji kembali berdasarkan argumentasi hukum dan bukti pendukung yang sah. Hal ini menciptakan keadilan serta transparansi dalam penyelesaian sengketa merek antara pemohon dan pihak pemeriksa.

Selain itu, banding merek juga berfungsi sebagai kontrol internal terhadap kinerja pemeriksa merek di DJKI. Melalui proses banding, kesalahan administratif atau kekeliruan interpretasi dapat diperbaiki sehingga keputusan akhir menjadi lebih tepat dan berimbang. Bagi pelaku usaha, hal ini penting karena merek merupakan identitas bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan citra di mata konsumen.

baca juga : Apa Itu Pengalihan Merek HKI

Apa itu Komisi Banding Merek HKI

Komisi Banding Merek HKI adalah lembaga independen di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara banding terkait penolakan pendaftaran merek. Komisi ini berfungsi sebagai lembaga penilai kedua setelah DJKI, untuk menjamin bahwa keputusan penolakan telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal penting tentang Komisi Banding Merek HKI antara lain:
• Bersifat independen: Komisi ini tidak terikat oleh keputusan DJKI dan memiliki kebebasan dalam memberikan putusan.
• Beranggotakan ahli hukum dan praktisi kekayaan intelektual, yang berpengalaman di bidang merek dan hukum HKI.
• Menjadi lembaga administratif terakhir, sebelum pemohon membawa perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila hasil banding masih belum memuaskan.

Peran Komisi Banding Merek sangat vital untuk menjamin terciptanya sistem perlindungan hukum merek yang objektif, adil, dan profesional. Setiap keputusan komisi harus berdasarkan fakta hukum, bukti, serta pertimbangan yang matang agar hak-hak pemohon tidak dirugikan.

Apa Tujuan Banding Merek HKI

Tujuan utama dari Banding Merek HKI adalah memberikan kesempatan bagi pemohon untuk memperoleh keadilan atas keputusan penolakan merek yang dianggap tidak tepat. Melalui banding, pemohon dapat menyampaikan bukti dan argumentasi hukum yang memperkuat klaim bahwa merek yang diajukan seharusnya layak didaftarkan.

Proses ini membantu mencegah terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum atau penilaian kemiripan antar merek. Selain sebagai sarana mencari keadilan, banding merek juga bertujuan memperkuat sistem hukum merek nasional. Dengan adanya mekanisme banding, setiap keputusan DJKI dapat diuji ulang oleh pihak independen, sehingga menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki sistem perlindungan kekayaan intelektual yang terbuka terhadap keberatan dan peninjauan.

Bagi pelaku usaha, tujuan banding merek sangat strategis untuk memastikan bahwa identitas merek dagang mereka terlindungi dari kesalahan administratif. Melalui proses banding yang sah, pemohon memiliki peluang untuk mendapatkan kembali hak mereknya dan melanjutkan proses penerbitan sertifikat merek.

Apa itu Banding Merek HKI
Apa itu Banding Merek HKI

Dasar Hukum Banding Merek HKI

Dasar hukum Banding Merek HKI telah diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 32 disebutkan bahwa pemohon berhak mengajukan banding apabila permohonan pendaftaran mereknya ditolak oleh DJKI.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
Peraturan ini menjelaskan tata cara pengajuan banding, tenggat waktu, serta dokumen yang harus disertakan.
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembentukan Komisi Banding Merek.
Menjadi dasar legal atas keberadaan Komisi Banding Merek yang bertugas menilai dan memutuskan perkara banding secara independen.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, proses banding merek HKI memiliki legitimasi yang kuat. Pemohon dapat mengacu pada ketentuan ini untuk memastikan bahwa haknya dalam mengajukan banding dijamin oleh undang-undang.

baca juga : Apa itu perpanjang Merek HKI

Syarat Mengurus Banding Merek HKI

Untuk mengajukan banding merek HKI, pemohon perlu memenuhi sejumlah persyaratan administratif agar permohonan dapat diterima oleh Komisi Banding Merek. Persyaratan ini mencakup dokumen dan ketentuan waktu pengajuan yang sudah ditetapkan oleh DJKI.

Berikut beberapa syarat utama pengajuan banding merek HKI:
• Surat permohonan banding yang diajukan secara tertulis dalam waktu maksimal 90 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penolakan.
• Alasan dan argumentasi hukum yang menjelaskan bahwa penolakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, disertai bukti pendukung.
• Salinan surat penolakan merek dari DJKI, sebagai dasar formil pengajuan banding.
• Bukti pembayaran biaya banding sesuai dengan tarif resmi pemerintah.

Pemohon dapat mengajukan banding sendiri atau melalui konsultan HKI yang berpengalaman agar penyusunan argumentasi hukum lebih kuat. Pengajuan yang disusun dengan baik akan meningkatkan peluang diterimanya banding dan mempercepat proses pemeriksaan di Komisi Banding Merek.

Biaya Resmi Banding Merek HKI

Dalam proses pengajuan Banding Merek HKI, terdapat biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Biaya ini merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang wajib dibayarkan oleh setiap pemohon banding agar permohonannya dapat diproses. Tujuan adanya biaya ini adalah untuk mendukung pelaksanaan administrasi dan pemeriksaan oleh Komisi Banding Merek secara profesional dan transparan.

Besaran biaya resmi banding merek HKI dapat berubah sesuai dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun, secara umum, biaya banding ini terbilang terjangkau dibandingkan dengan manfaat hukum yang diberikan kepada pemohon. Biaya tersebut mencakup pemeriksaan administratif, penilaian dokumen, serta sidang pertimbangan oleh komisi.

Biaya Resmi Banding Merek Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
Mengetahui rincian biaya sejak awal membantu pemohon dalam mempersiapkan anggaran dan menghindari keterlambatan dalam proses pengajuan banding.

baca juga : Apa itu Merek HKI

Cara Banding Merek HKI

Pengajuan banding merek HKI harus dilakukan dengan mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tujuannya agar proses banding berjalan lancar dan dapat diterima oleh Komisi Banding Merek untuk diperiksa lebih lanjut. Setiap tahap dalam proses ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan administratif yang bisa menyebabkan banding ditolak.

Berikut langkah-langkah atau cara mengajukan banding merek HKI:
1. Menerima surat penolakan dari DJKI. Pemohon harus menunggu keputusan resmi dari DJKI yang menyatakan permohonan mereknya ditolak.
2. Menyiapkan surat permohonan banding. Surat ini harus berisi identitas pemohon, nomor permohonan merek, serta alasan banding disertai bukti pendukung.
3. Mengajukan permohonan banding melalui DJKI. Permohonan dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu maksimal 90 hari sejak diterimanya surat penolakan.
4. Membayar biaya resmi banding. Pembayaran dilakukan sesuai tarif PNBP yang berlaku.
5. Menunggu keputusan dari Komisi Banding Merek. Komisi akan melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan yang bersifat final di tingkat administrasi.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut secara tepat, pemohon memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan hasil banding yang menguntungkan dan sah secara hukum.

Berapa Lama Mengurus Banding Merek HKI

Waktu penyelesaian Banding Merek HKI umumnya bergantung pada kompleksitas kasus dan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon. Secara umum, proses banding dapat memakan waktu antara 3 hingga 6 bulan sejak permohonan diajukan secara resmi ke DJKI. Durasi ini mencakup proses verifikasi berkas, pemeriksaan oleh Komisi Banding Merek, hingga dikeluarkannya keputusan akhir.

Jika dokumen yang diajukan lengkap dan tidak ada perbaikan tambahan, waktu penyelesaian bisa lebih cepat. Namun, jika Komisi Banding Merek membutuhkan klarifikasi tambahan atau dokumen pelengkap, proses bisa memakan waktu lebih lama. Oleh karena itu, penting bagi pemohon untuk memastikan seluruh dokumen telah sesuai dengan ketentuan sebelum mengajukan banding.

Selain itu, lamanya waktu juga dapat dipengaruhi oleh jumlah perkara banding yang sedang ditangani oleh komisi. Pada periode tertentu, terutama ketika volume permohonan tinggi, waktu pemeriksaan bisa lebih panjang. Meski demikian, semua proses banding tetap dilakukan secara transparan dengan mengacu pada peraturan hukum yang berlaku untuk menjaga keadilan bagi semua pihak.

Masa Berlaku Merek HKI

Masa berlaku merek HKI di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan ketentuan tersebut, masa perlindungan merek terdaftar berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek.

Setelah masa tersebut berakhir, pemilik merek dapat mengajukan perpanjangan perlindungan untuk jangka waktu yang sama, yaitu 10 tahun berikutnya. Proses perpanjangan merek dapat diajukan paling cepat enam bulan sebelum masa perlindungan berakhir. Jika tidak diperpanjang tepat waktu, merek dapat dihapus dari daftar umum merek dan kehilangan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, pemilik merek harus memperhatikan masa berlaku dan batas waktu perpanjangan agar hak atas mereknya tetap sah. Dengan memahami masa berlaku merek, pelaku usaha dapat menjaga kontinuitas legalitas mereknya di pasar. Hal ini penting karena merek merupakan aset bisnis yang bernilai, dan kehilangan perlindungan hukum bisa berakibat fatal terhadap reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dimiliki.

baca juga : Cara daftar Merek HKI Secara Online

Pentingnya Banding Merek HKI

Banding Merek HKI memiliki peran penting dalam menjaga hak hukum dan kepastian usaha bagi pemohon merek. Proses ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sarana hukum untuk memastikan bahwa setiap keputusan penolakan dari DJKI telah dilakukan secara benar, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Beberapa alasan pentingnya banding merek HKI antara lain:
• Menjamin keadilan bagi pemohon. Banding memberikan kesempatan bagi pemohon untuk memperjuangkan hak mereknya jika merasa keputusan penolakan tidak sesuai.
• Mencegah kesalahan administratif. Melalui proses banding, Komisi Banding Merek dapat meninjau ulang keputusan yang mungkin salah dalam penilaian kemiripan atau kategori merek.
• Memberikan kepastian hukum. Hasil banding yang diterima menjamin bahwa merek pemohon memperoleh perlindungan hukum yang sah di Indonesia.

Selain itu, pentingnya banding merek juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum HKI di Indonesia. Dengan adanya mekanisme banding, setiap pihak memiliki jalur hukum yang adil untuk mempertahankan hak kekayaan intelektualnya tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan.

Apa yang Terjadi Jika Banding Merek HKI Ditolak

Jika Banding Merek HKI ditolak, artinya Komisi Banding Merek memutuskan bahwa alasan dan bukti yang diajukan pemohon belum cukup kuat untuk membatalkan keputusan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam kondisi ini, keputusan Komisi Banding Merek bersifat final secara administratif, sehingga tidak dapat diajukan kembali dalam bentuk banding ulang.

Namun, pemohon masih memiliki kesempatan untuk menempuh jalur hukum lain, yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penolakan banding dapat menjadi pelajaran penting bagi pemohon untuk memperbaiki strategi dan memperkuat argumen hukum di masa mendatang. Biasanya, alasan penolakan mencakup aspek kesamaan merek, ketidaksesuaian dokumen, atau kurangnya bukti yang meyakinkan bahwa merek tersebut memiliki keunikan dan perbedaan dari merek yang sudah terdaftar.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan setelah banding ditolak:
• Menganalisis alasan penolakan dengan cermat agar mengetahui kelemahan dari permohonan sebelumnya.
• Konsultasi dengan konsultan HKI profesional untuk menyusun strategi hukum yang lebih kuat.
• Mengajukan gugatan ke PTUN bila yakin keputusan Komisi Banding Merek tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Mendaftar ulang merek dengan modifikasi, misalnya perubahan logo, warna, atau unsur tertentu untuk membedakan dari merek lain.

Apa Saja yang Menyebabkan Banding Merek HKI Ditolak

Penolakan terhadap Banding Merek HKI bisa terjadi karena beberapa faktor yang berkaitan dengan substansi merek maupun aspek administratif. Umumnya, Komisi Banding Merek akan menolak banding apabila menemukan bahwa alasan yang diajukan tidak cukup kuat untuk menentang dasar penolakan dari DJKI.

Salah satu penyebab paling umum adalah adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Selain itu, banding juga bisa ditolak jika merek dianggap bertentangan dengan moralitas, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kesalahan teknis dalam penyusunan dokumen, seperti kurangnya bukti pendukung atau tidak adanya argumentasi hukum yang relevan, juga bisa menjadi faktor penolakan.

Dalam beberapa kasus, penolakan juga disebabkan karena pemohon tidak memahami dasar hukum yang digunakan dalam pemeriksaan merek. Oleh sebab itu, penting untuk menyusun banding berdasarkan analisis hukum yang kuat dan data pembanding yang jelas, agar peluang diterimanya banding semakin besar.

baca juga : Kenapa logo merek perlu di lindungi

Apakah Banding Merek HKI Sulit Dimenangkan

Banding Merek HKI tidak selalu sulit dimenangkan, namun tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas argumentasi hukum dan kelengkapan bukti yang diajukan oleh pemohon. Jika pemohon mampu menunjukkan bahwa penolakan dari DJKI tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau terdapat kekeliruan dalam penilaian kemiripan merek, maka peluang untuk memenangkan banding cukup besar.

Namun, apabila permohonan banding hanya disertai alasan umum tanpa bukti konkret, maka peluang kemenangan akan menurun. Oleh karena itu, penting bagi pemohon untuk memahami alasan penolakan sebelumnya agar dapat menyusun pembelaan yang tepat sasaran. Penggunaan jasa konsultan HKI profesional juga dapat meningkatkan peluang keberhasilan karena mereka memahami teknis pemeriksaan dan jalur hukum yang tepat.

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan peluang kemenangan banding:
• Dokumen banding lengkap dan tersusun rapi.
• Bukti pembanding yang kuat untuk menunjukkan perbedaan antara merek yang ditolak dan merek yang sudah terdaftar.
• Argumentasi hukum yang logis dan berdasar undang-undang.
• Didampingi oleh konsultan HKI berpengalaman.

Seberapa Besar Banding Merek HKI Berhasil

Tingkat keberhasilan Banding Merek HKI di Indonesia bervariasi, tergantung pada kasus dan kekuatan bukti yang diajukan oleh pemohon. Secara umum, berdasarkan tren di lapangan, peluang banding diterima berkisar antara 40% hingga 60%, tergantung pada kompleksitas perkara dan kualitas argumentasi hukum. Jika pemohon memiliki bukti kuat bahwa mereknya berbeda secara signifikan dari merek lain, peluang keberhasilan akan semakin besar.

Keberhasilan banding juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemohon dalam menyusun dokumen dan memahami aspek hukum kekayaan intelektual. Banyak kasus banding berhasil karena pemohon atau konsultan HKI mampu menunjukkan bahwa pemeriksa merek sebelumnya melakukan penilaian yang tidak akurat atau melewatkan detail penting dalam analisis.

Beberapa hal yang biasanya menjadi faktor keberhasilan banding merek:
• Adanya bukti perbedaan visual, fonetik, dan konseptual antara merek yang diajukan dengan merek pembanding.
• Dokumentasi lengkap dan argumentasi hukum kuat.
• Dukungan konsultan HKI berpengalaman yang memahami teknis pemeriksaan merek dan praktik di Komisi Banding Merek.

Dengan strategi yang tepat dan penyusunan berkas yang profesional, peluang keberhasilan banding merek HKI bisa sangat tinggi.

baca juga : Pentingnya Merek dan Logo

Jasa Pengurusan Banding Merek HKI

Mengajukan Banding Merek HKI memerlukan ketelitian, strategi hukum, dan pemahaman mendalam terhadap prosedur DJKI. Banyak pemohon mengalami kendala karena kurangnya pengetahuan tentang dasar hukum dan teknis administratif. Untuk itu, menggunakan jasa profesional menjadi solusi efektif agar proses banding berjalan lancar dan peluang keberhasilannya meningkat.

PERMATAMAS hadir sebagai penyedia Jasa Banding Merek HKI terpercaya yang siap membantu Anda dari tahap awal hingga keputusan akhir. Dengan tim konsultan berpengalaman di bidang hukum kekayaan intelektual, kami memastikan setiap dokumen, alasan hukum, dan bukti pendukung disusun dengan tepat.

Layanan unggulan kami meliputi:
• Analisis penolakan merek dan penyusunan argumentasi hukum.
• Pengurusan berkas dan dokumen banding ke DJKI.
• Pendampingan profesional hingga keputusan Komisi Banding Merek diterbitkan.

Dengan bantuan PERMATAMAS Jasa Banding Merek HKI, Anda dapat memperjuangkan hak merek dengan lebih efisien, terarah, dan memiliki peluang besar untuk berhasil.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

 

jasa urus izin edar pkrt

LEGALITAS KAMI

AKTA PENDIRIAN No.15
AHU-0032144-AH.01.15 Tahun 2021
NPWP : 76.011.954.5-427.000
SIUP : 510/PM/277/DPMPTSP.PPJU
TDP : 102637007638
NIB : 0610210009793

KONTAK KAMI

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.

No Telp : 021-89253417
No HP/WA : 0857-7763-0555

Copyright @ 2023 – Jasa Merek HKI – Support DokterWebsite.ID