Apakah Produk Daging dan Susu Harus Menggunakan Merek HAKI Kelas 29?

Apakah Produk Daging dan Susu Harus Menggunakan Merek HAKI Kelas 29?

Apakah Produk Daging dan Susu Harus Menggunakan Merek HAKI Kelas 29? – Produk daging dan susu merupakan bagian penting dari industri pangan, baik dalam bentuk bahan pangan maupun produk olahan. Di pasaran, konsumen dapat menemukan daging beku, sosis, abon, bakso, nugget, susu, keju, yoghurt, hingga berbagai produk pangan lainnya yang menggunakan identitas merek sebagai pembeda. Pertanyaannya, apakah setiap produk daging dan susu harus menggunakan merek HAKI Kelas 29? Jawabannya perlu dilihat dari dua hal berbeda, yaitu kewajiban menggunakan merek dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Pada dasarnya, penggunaan merek tidak sama dengan kewajiban mendaftarkan merek. Pelaku usaha dapat menggunakan nama untuk produknya, tetapi pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap identitas tersebut. Kelas 29 merupakan klasifikasi yang relevan untuk banyak produk daging, ikan, unggas, telur, susu dan produk susu, serta pangan yang diawetkan atau diolah. Bagi produsen yang serius membangun bisnis, memahami posisi merek sejak awal dapat membantu menghindari persoalan ketika produk mulai dikenal luas.

Apa Itu Merek Kelas 29 untuk Produk Daging dan Susu?

Kelas 29 adalah salah satu kelas barang dalam klasifikasi merek yang mencakup berbagai produk pangan, khususnya daging, ikan, unggas, telur, susu dan produk susu, serta makanan yang diawetkan atau diolah. Karena cakupannya cukup luas, produsen perlu menentukan uraian barang berdasarkan produk yang benar-benar dibuat atau dipasarkan. Jadi, tidak semua produk yang secara umum disebut “makanan” otomatis ditempatkan dalam Kelas 29.

Contoh produk yang berkaitan dengan Kelas 29 antara lain:

  • Daging sapi
  • Daging ayam
  • Daging kambing
  • Daging beku
  • Daging asap
  • Abon sapi
  • Abon ayam
  • Sosis sapi
  • Sosis ayam
  • Bakso sapi
  • Bakso ayam
  • Nugget ayam
  • Kornet
  • Ikan olahan
  • Ikan asap
  • Telur olahan
  • Susu
  • Keju
  • Yoghurt
  • Mentega

Kelas barang tersebut penting karena perlindungan merek berkaitan dengan barang atau jasa yang dicantumkan dalam permohonan. Misalnya, produsen menggunakan merek tertentu untuk susu dan yoghurt. Pemilik usaha perlu memastikan kedua produk tersebut tercantum dalam uraian barang yang sesuai. Demikian pula produsen abon, sosis, atau nugget perlu menyusun uraian berdasarkan kegiatan usaha yang sebenarnya.

Apakah Produk Daging dan Susu Harus Menggunakan Merek HAKI Kelas 29?
Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 29 untuk Makanan Olahan dan Produk Hewani Resmi DJKI

Apakah Produk Daging dan Susu Wajib Memiliki Merek Terdaftar?

Tidak semua produk daging dan susu secara otomatis diwajibkan memiliki merek terdaftar hanya karena produknya termasuk Kelas 29. Namun, apabila sebuah usaha menggunakan suatu nama sebagai identitas komersial, pendaftaran merek sangat penting untuk dipertimbangkan. Perlu dibedakan antara kewajiban legalitas produk pangan dengan perlindungan kekayaan intelektual atas nama atau tanda yang digunakan. Pendaftaran merek merupakan langkah untuk memperoleh perlindungan atas identitas merek sesuai ketentuan yang berlaku.

Ada beberapa alasan mengapa produsen tetap sebaiknya mempertimbangkan pendaftaran merek:

  1. Merek menjadi identitas pembeda antara produk sendiri dan produk kompetitor.
  2. Pendaftaran memberikan perlindungan hukum sesuai ruang lingkup barang yang didaftarkan.
  3. Merek dapat menjadi aset bisnis, terutama ketika produk semakin dikenal.
  4. Membantu membangun reputasi, karena konsumen dapat mengenali produk secara konsisten.
  5. Mendukung ekspansi usaha, termasuk distribusi melalui marketplace, reseller, dan jaringan ritel.
  6. Mengurangi risiko konflik merek, terutama jika dilakukan penelusuran sebelum mengajukan.

Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan sekadar “apakah produk daging dan susu wajib menggunakan merek?”, melainkan “apakah merek yang digunakan sudah mendapatkan perlindungan yang memadai?” Bagi usaha yang masih kecil sekalipun, mendaftarkan merek sejak awal dapat menjadi strategi untuk melindungi identitas sebelum investasi dalam kemasan, promosi, dan distribusi semakin besar.

Persyaratan Mendaftarkan Merek Produk Daging dan Susu

Ketika pemilik usaha memutuskan mendaftarkan mereknya, beberapa data dan dokumen perlu dipersiapkan. Persyaratan tersebut berkaitan dengan identitas pemohon, tanda yang didaftarkan, serta barang yang ingin mendapatkan perlindungan. Produsen yang memiliki banyak varian produk perlu memberikan perhatian lebih pada uraian barang agar permohonan tidak disusun secara asal.

Beberapa hal yang perlu disiapkan meliputi:

  • Nama atau tanda merek.
  • Label atau etiket merek.
  • Identitas pemohon.
  • Data badan usaha apabila pemilik merek adalah perusahaan.
  • Uraian barang yang akan dilindungi.
  • Kelas barang yang sesuai.
  • Dokumen pendukung berdasarkan kondisi pemohon.
  • Dokumen UMK jika mengajukan fasilitas tarif UMK.
  • Informasi tambahan sesuai kebutuhan permohonan.

Sebelum mengajukan, penelusuran merek juga sangat dianjurkan. Contohnya, sebuah produsen ingin menggunakan satu merek untuk susu, keju, dan yoghurt. Walaupun nama tersebut belum pernah digunakan oleh perusahaan sendiri, bukan berarti otomatis aman untuk didaftarkan. Pemeriksaan terhadap merek yang memiliki kemiripan pada barang sejenis dapat membantu pemilik usaha membuat keputusan sebelum membayar biaya permohonan.

Pada 2026, tarif PNBP pendaftaran merek yang dipublikasikan DJKI adalah Rp500.000 per kelas bagi pemohon UMK dan Rp1.800.000 per kelas bagi pemohon umum. Tarif tersebut merupakan biaya resmi permohonan dan tidak sama dengan biaya jasa profesional. Dengan mempersiapkan dokumen serta klasifikasi sejak awal, pemilik usaha dapat mengurangi kesalahan administratif dan membuat proses pengajuan lebih terarah.

Proses Pengajuan Merek Kelas 29, Biaya, dan Estimasi Waktu

Jika produsen daging atau susu memutuskan untuk melindungi mereknya, proses pengajuan perlu dilakukan secara sistematis. Tahap awal adalah menentukan nama yang akan digunakan, memeriksa potensi persamaan dengan merek lain, kemudian memastikan Kelas 29 dan uraian barang sudah sesuai. Setelah dokumen lengkap, permohonan diajukan melalui sistem DJKI dan pemohon melakukan pembayaran PNBP. Selanjutnya, permohonan mengikuti tahapan pemeriksaan dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Alur pengajuan secara umum dapat dipahami sebagai berikut:

  1. Menentukan nama atau logo merek yang akan didaftarkan.
  2. Melakukan penelusuran awal terhadap merek yang memiliki kemiripan.
  3. Menentukan Kelas 29 dan uraian barang.
  4. Menyiapkan identitas serta dokumen pemohon.
  5. Mengajukan permohonan melalui sistem DJKI.
  6. Membayar PNBP sesuai kategori pemohon.
  7. Mengikuti tahapan pemeriksaan dan publikasi.
  8. Memantau permohonan sampai memperoleh keputusan dan sertifikat.

Untuk 2026, tarif PNBP yang dipublikasikan DJKI adalah Rp500.000 per kelas bagi pemohon UMK dan Rp1.800.000 per kelas bagi pemohon umum. Biaya jasa konsultan atau pendampingan profesional berada di luar tarif tersebut. Sementara itu, waktu penyelesaian tidak dapat dipastikan dengan satu angka untuk semua permohonan karena proses dapat dipengaruhi pemeriksaan, publikasi, keberatan, maupun kondisi administrasi masing-masing permohonan.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mendaftarkan Merek Produk Daging dan Susu

Banyak pemilik usaha menganggap selama nama merek belum ditemukan di toko atau marketplace, nama tersebut pasti dapat didaftarkan. Padahal, penggunaan nama secara komersial tidak sama dengan pemeriksaan ketersediaan merek. Risiko juga dapat muncul ketika pemohon menentukan kelas hanya berdasarkan nama produk tanpa melihat uraian barang yang sebenarnya. Kesalahan seperti ini sebaiknya diantisipasi sebelum permohonan diajukan.

Beberapa kesalahan yang perlu diperhatikan adalah:

  • Tidak melakukan penelusuran merek sebelum pengajuan.
  • Menganggap nama yang belum digunakan sendiri pasti aman.
  • Salah menentukan kelas atau uraian barang.
  • Mencantumkan produk yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha.
  • Data pemohon tidak konsisten dengan dokumen.
  • Mengabaikan dokumen yang diperlukan untuk pemohon UMK.
  • Menganggap bukti permohonan sama dengan sertifikat merek.
  • Tidak memantau perkembangan permohonan setelah diajukan.

Cara sederhana untuk mengurangi risiko tersebut adalah membuat daftar produk terlebih dahulu. Misalnya, produsen mempunyai merek untuk daging beku, sosis, abon, bakso, dan nugget. Semua produk tersebut perlu ditinjau agar uraian barang yang diajukan benar-benar menggambarkan kegiatan usaha. Jika produsen juga memiliki susu, keju, dan yoghurt, kebutuhan perlindungannya perlu diperiksa secara terpisah berdasarkan klasifikasi yang relevan. Persiapan seperti ini jauh lebih baik daripada mengoreksi strategi setelah permohonan terlanjur diajukan.

Mengapa Menggunakan Jasa Profesional untuk Mendaftarkan Merek Kelas 29?

Pendaftaran merek sebenarnya dapat dilakukan sendiri. Namun, pemilik industri pangan sering kali harus membagi waktu antara produksi, pengadaan bahan baku, pengemasan, pemasaran, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Ketika jumlah produk semakin banyak, menentukan uraian barang serta menyiapkan dokumen juga dapat menjadi pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Dalam kondisi tersebut, jasa profesional dapat membantu membuat proses persiapan lebih terstruktur.

Manfaat pendampingan profesional antara lain:

  1. Konsultasi klasifikasi barang, berdasarkan produk yang ingin dilindungi.
  2. Penelusuran awal merek, sebagai bahan pertimbangan sebelum pengajuan.
  3. Pemeriksaan dokumen dan data pemohon, agar lebih tertata.
  4. Pendampingan proses pengajuan, sesuai prosedur yang berlaku.
  5. Pemantauan perkembangan permohonan, selama proses berlangsung.
  6. Konsultasi ketika terdapat kendala, berdasarkan kondisi permohonan.

Penggunaan jasa profesional bukan berarti merek otomatis diterima. Keputusan tetap berada pada kewenangan DJKI dan permohonan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Nilai utama pendampingan adalah membantu pemilik usaha mengurangi kesalahan yang dapat dicegah, memahami tahapan, dan menyiapkan permohonan secara lebih rapi. Bagi bisnis daging dan susu yang ingin berkembang, pendekatan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi perlindungan merek jangka panjang.

Kesimpulan

Produk daging dan susu tidak otomatis wajib memiliki merek terdaftar hanya karena termasuk dalam Kelas 29. Namun, bagi pelaku usaha yang menggunakan nama tertentu untuk membedakan produknya, pendaftaran merek merupakan langkah penting untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap identitas tersebut. Produk seperti daging olahan, abon, sosis, bakso, nugget, ikan olahan, susu, keju, dan yoghurt perlu diperiksa klasifikasinya serta uraian barangnya sebelum permohonan diajukan.

Pada 2026, tarif PNBP pendaftaran merek yang dipublikasikan DJKI adalah Rp500.000 per kelas bagi pemohon UMK dan Rp1.800.000 per kelas bagi pemohon umum. PERMATAMAS siap membantu melalui Jasa Daftar Merek, mulai dari konsultasi, penelusuran awal, pemeriksaan dokumen, penentuan kebutuhan kelas, hingga pendampingan pengajuan secara profesional.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ

1. Apakah produk daging wajib menggunakan merek Kelas 29?

Tidak. Produk daging tidak otomatis wajib memiliki merek terdaftar. Namun, apabila digunakan sebagai produk bermerek, pendaftaran dapat memberikan perlindungan hukum terhadap identitas merek sesuai ruang lingkup barangnya.

2. Apakah susu termasuk Kelas 29?

Susu dan sejumlah produk susu termasuk dalam cakupan Kelas 29. Uraian barang tetap perlu disesuaikan dengan jenis produk yang dipasarkan.

3. Apa contoh produk Kelas 29 untuk industri pangan?

Contohnya daging olahan, daging beku, abon, sosis, bakso, nugget, kornet, ikan olahan, telur olahan, susu, keju, yoghurt, dan mentega.

4. Apakah satu merek dapat digunakan untuk beberapa produk Kelas 29?

Bisa, sepanjang produk yang dicantumkan sesuai dengan kebutuhan perlindungan dan uraian barang yang berlaku. Daftar produk sebaiknya ditentukan sebelum pengajuan.

5. Berapa biaya pendaftaran merek Kelas 29 tahun 2026?

Tarif PNBP yang dipublikasikan DJKI adalah Rp500.000 per kelas untuk pemohon UMK dan Rp1.800.000 per kelas untuk pemohon umum.

6. Apakah biaya jasa konsultan sudah termasuk PNBP?

Tidak. PNBP merupakan biaya resmi permohonan, sedangkan biaya jasa konsultan atau pendampingan merupakan biaya layanan yang dihitung secara terpisah.

7. Mengapa merek perlu ditelusuri sebelum didaftarkan?

Penelusuran membantu mengetahui apakah terdapat merek yang memiliki persamaan atau kemiripan sehingga pemilik usaha dapat mempertimbangkan risiko sebelum mengajukan permohonan.

8. Apakah merek yang sudah digunakan pasti dapat didaftarkan?

Tidak. Penggunaan sebelumnya tidak otomatis menjamin pendaftaran diterima. Merek tetap harus memenuhi persyaratan dan melalui pemeriksaan sesuai ketentuan.

9. Berapa lama proses pendaftaran merek Kelas 29?

Waktunya dapat berbeda untuk setiap permohonan karena dipengaruhi pemeriksaan, publikasi, kemungkinan keberatan, serta kondisi administrasi permohonan.

10. Apa manfaat menggunakan jasa profesional untuk pendaftaran merek?

Jasa profesional dapat membantu penelusuran awal, klasifikasi, uraian barang, pemeriksaan dokumen, pengajuan, serta pemantauan proses sehingga persiapan permohonan lebih terstruktur.

Persyaratan Mendaftarkan Merek HAKI Kelas 29 untuk Produk Hewani

Persyaratan Mendaftarkan Merek HAKI Kelas 29 untuk Produk Hewani

Persyaratan Mendaftarkan Merek HAKI Kelas 29 untuk Produk Hewani – Industri produk hewani terus berkembang, mulai dari usaha daging segar dan beku hingga makanan olahan seperti sosis, bakso, abon, nugget, dan berbagai produk berbahan dasar ikan. Di sisi lain, nama merek yang digunakan pada kemasan menjadi bagian penting dari strategi bisnis. Ketika sebuah produk mulai dikenal konsumen, merek tersebut dapat memiliki nilai komersial yang besar. Karena itu, memahami persyaratan mendaftarkan merek HAKI Kelas 29 menjadi langkah penting bagi produsen yang ingin membangun usaha secara lebih aman dan profesional. Kelas 29 mencakup sejumlah produk seperti daging, ikan, unggas, telur, susu dan produk susu, serta makanan yang diawetkan atau diolah.

Namun, pendaftaran merek tidak cukup hanya dengan menyiapkan nama dan membayar biaya permohonan. Pemilik usaha perlu memastikan identitas pemohon, label merek, klasifikasi, uraian barang, serta dokumen pendukung telah dipersiapkan dengan tepat. Penelusuran awal terhadap merek yang sudah ada juga penting untuk mengurangi risiko kendala. Dengan persiapan yang baik, proses pengajuan kepada DJKI dapat dilakukan secara lebih terarah. PERMATAMAS dapat membantu pelaku usaha melalui layanan pendampingan pendaftaran merek dari tahap konsultasi hingga pengajuan.

Pengertian Merek HAKI Kelas 29 dan Contoh Produk Hewani

Kelas 29 merupakan klasifikasi barang dalam pendaftaran merek yang mencakup berbagai produk pangan, khususnya daging, ikan, unggas, telur, susu dan produk susu, serta sejumlah produk makanan yang diawetkan atau diolah. Bagi produsen produk hewani, klasifikasi ini penting karena merek yang didaftarkan tidak hanya berkaitan dengan nama, tetapi juga dengan jenis barang yang ingin mendapatkan perlindungan. Uraian barang harus menggambarkan produk yang memang diproduksi atau diperdagangkan.

Contoh produk yang dapat berkaitan dengan Kelas 29 antara lain:

  • Daging sapi
  • Daging ayam
  • Daging kambing
  • Daging beku
  • Daging asap
  • Kornet
  • Abon sapi
  • Abon ayam
  • Sosis sapi
  • Sosis ayam
  • Bakso sapi
  • Bakso ayam
  • Nugget ayam
  • Nugget daging
  • Ikan olahan
  • Ikan asap
  • Telur olahan
  • Susu
  • Keju
  • Yoghurt

Daftar tersebut merupakan contoh untuk memahami cakupan barang, bukan pengganti pemeriksaan klasifikasi. Produk tertentu dapat memiliki karakter khusus sehingga uraian barang perlu ditentukan secara lebih teliti. Produsen yang memiliki beberapa jenis produk juga sebaiknya membuat daftar barang yang ingin dilindungi sejak awal. Dengan cara ini, pemohon dapat menghindari uraian yang terlalu sempit atau justru memasukkan barang yang tidak berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Persyaratan Mendaftarkan Merek HAKI Kelas 29 untuk Produk Hewani
Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 29 untuk Makanan Olahan dan Produk Hewani Resmi DJKI

Mengapa Produk Hewani Perlu Memiliki Perlindungan Merek?

Dalam bisnis pangan, merek dapat menjadi pembeda utama ketika konsumen memilih produk di antara banyak pilihan. Produsen yang menjual abon, sosis, bakso, susu, keju, atau ikan olahan tidak hanya menjual produknya, tetapi juga membangun reputasi melalui nama dan identitas yang digunakan. Jika merek semakin dikenal, perlindungan terhadap identitas tersebut menjadi semakin penting. Pendaftaran merek memberikan dasar perlindungan sesuai ketentuan hukum dan membantu pemilik usaha mengelola merek sebagai aset bisnis.

Beberapa alasan produk hewani sebaiknya menggunakan merek yang didaftarkan antara lain:

  1. Memberikan perlindungan hukum terhadap identitas merek sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Membedakan produk dari kompetitor, terutama dalam pasar makanan yang memiliki banyak pilihan.
  3. Membangun kepercayaan pelanggan, karena konsumen dapat mengenali produk melalui identitas yang konsisten.
  4. Mendukung perluasan pasar, baik melalui marketplace, reseller, distributor, maupun toko ritel.
  5. Meningkatkan nilai aset usaha, karena merek dapat menjadi bagian dari aset tidak berwujud.
  6. Mengurangi risiko konflik, terutama apabila penelusuran dilakukan sebelum permohonan diajukan.

Pendaftaran sebaiknya dilakukan ketika bisnis mulai serius menggunakan sebuah nama untuk pemasaran. Jangan menunggu sampai merek menjadi terkenal kemudian baru memikirkan perlindungannya. Sebelum mengajukan, pemilik usaha sebaiknya memastikan bahwa nama tersebut tidak memiliki persamaan yang berpotensi menjadi hambatan. Dengan strategi yang lebih awal, produsen dapat mengembangkan kemasan, promosi, dan distribusi dengan dasar identitas merek yang lebih tertata.

Persyaratan Mendaftarkan Merek HAKI Kelas 29 untuk Produk Hewani

Persyaratan pendaftaran perlu disiapkan secara lengkap agar permohonan dapat diproses dengan lebih tertib. Pemohon harus menentukan siapa pemilik merek, apa tanda yang ingin didaftarkan, dan barang apa saja yang ingin mendapatkan perlindungan. Bagi industri produk hewani, bagian uraian barang perlu mendapat perhatian khusus karena satu usaha dapat memiliki banyak jenis produk. Data yang tidak sesuai antara dokumen dan permohonan juga dapat menimbulkan kendala administratif.

Beberapa persyaratan dan persiapan yang perlu diperhatikan meliputi:

  • Nama atau tanda merek yang akan didaftarkan.
  • Label atau etiket merek.
  • Identitas lengkap pemohon.
  • Data badan usaha jika pemiliknya perusahaan.
  • Daftar produk atau uraian barang yang ingin dilindungi.
  • Kelas barang yang sesuai dengan produk.
  • Dokumen pendukung sesuai status pemohon.
  • Dokumen UMK apabila mengajukan permohonan dengan fasilitas tarif UMK.
  • Data lain yang dipersyaratkan dalam sistem pengajuan.

Setelah dokumen tersedia, pemeriksaan nama merek menjadi tahap penting sebelum permohonan diajukan. Contohnya, produsen memiliki merek untuk produk abon dan sosis. Nama tersebut perlu ditelusuri terlebih dahulu untuk melihat apakah terdapat merek lain yang memiliki kemiripan pada barang sejenis. Hal yang sama berlaku bagi produsen susu, keju, yoghurt, ikan olahan, atau produk hewani lainnya. Penelusuran tidak memberikan jaminan penerimaan, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum pemohon mengeluarkan biaya resmi.

Dari sisi biaya, tarif PNBP pendaftaran merek pada 2026 yang dipublikasikan DJKI adalah Rp500.000 per kelas bagi pemohon UMK dan Rp1.800.000 per kelas bagi pemohon umum. Tarif tersebut merupakan biaya resmi permohonan dan berbeda dari biaya jasa pendampingan apabila pemohon menggunakan layanan profesional. Karena persyaratan dan kondisi setiap pemohon dapat berbeda, pemeriksaan dokumen dan status pemohon sebelum pengajuan tetap menjadi langkah yang disarankan.

Proses Pengajuan, Biaya, dan Estimasi Waktu Pendaftaran Merek Kelas 29

Setelah persyaratan dipersiapkan, pemilik usaha dapat melanjutkan ke tahap pengajuan permohonan merek melalui sistem DJKI. Proses dimulai dengan pengisian data pemohon dan merek, pemilihan kelas serta uraian barang, pengunggahan dokumen, kemudian pembayaran PNBP. Setelah permohonan diterima, terdapat tahapan pemeriksaan dan publikasi sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, pemilik usaha perlu memahami bahwa bukti permohonan belum sama dengan sertifikat merek.

Alur pengajuan secara umum meliputi:

  1. Menentukan merek dan produk yang akan dilindungi.
  2. Melakukan penelusuran awal terhadap merek yang memiliki kemiripan.
  3. Memastikan produk sesuai dengan Kelas 29.
  4. Menyiapkan identitas dan dokumen pemohon.
  5. Mengisi serta mengajukan permohonan melalui sistem DJKI.
  6. Membayar PNBP sesuai kategori pemohon.
  7. Mengikuti tahapan pemeriksaan dan publikasi.
  8. Memantau status permohonan sampai keputusan akhir.

Pada 2026, tarif PNBP yang dipublikasikan DJKI adalah Rp500.000 per kelas bagi pemohon UMK dan Rp1.800.000 per kelas bagi pemohon umum. Biaya tersebut belum termasuk jasa profesional jika pemilik usaha menggunakan pendampingan. Sementara itu, lama proses tidak dapat dijanjikan dengan satu angka pasti karena bergantung pada tahapan pemeriksaan, publikasi, kemungkinan keberatan, dan kondisi masing-masing permohonan. Persiapan dokumen yang akurat dapat membantu mengurangi risiko hambatan administratif.

Kesalahan dalam Mendaftarkan Merek Produk Hewani dan Cara Menghindarinya

Kesalahan dalam pendaftaran sering terjadi karena pemilik usaha terlalu fokus pada nama yang menarik tanpa melakukan pemeriksaan hukum terlebih dahulu. Nama yang dianggap unik dari sisi pemasaran belum tentu memiliki posisi yang aman ketika dibandingkan dengan merek lain. Selain itu, produsen produk hewani terkadang memasukkan daftar barang secara terburu-buru sehingga uraian yang diajukan tidak sepenuhnya sesuai dengan produk yang dipasarkan.

Beberapa kesalahan yang perlu dihindari antara lain:

  • Tidak melakukan penelusuran merek sebelum pengajuan.
  • Salah menentukan klasifikasi barang.
  • Memasukkan uraian produk yang tidak sesuai.
  • Mengabaikan dokumen pendukung pemohon.
  • Menganggap penggunaan merek sebelumnya otomatis memberikan perlindungan.
  • Tidak memperhatikan status UMK ketika mengajukan tarif khusus.
  • Menganggap tanda terima sebagai sertifikat merek.
  • Tidak memantau proses setelah permohonan diajukan.

Agar lebih aman, pemilik usaha sebaiknya menyusun daftar produk terlebih dahulu, kemudian melakukan pemeriksaan kelas dan penelusuran merek. Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi daging beku, sosis, bakso, dan nugget dengan satu nama merek. Seluruh produk tersebut perlu ditinjau berdasarkan uraian barang yang tepat, bukan sekadar dimasukkan menggunakan istilah umum seperti “makanan”. Langkah ini membantu membuat permohonan lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Manfaat Menggunakan Jasa Profesional untuk Pendaftaran Merek Produk Hewani

Pemilik usaha sebenarnya dapat melakukan pendaftaran merek secara mandiri. Namun, bagi produsen yang sedang mengelola produksi, kualitas, distribusi, dan pemasaran, proses administratif dapat cukup menyita perhatian. Pendampingan profesional dapat membantu pemilik usaha memahami tahapan secara lebih terstruktur, khususnya ketika produk yang dimiliki cukup banyak atau merek sudah digunakan dalam skala perdagangan yang luas.

Manfaat menggunakan jasa profesional antara lain:

  1. Membantu menentukan kebutuhan kelas dan uraian barang berdasarkan produk yang dipasarkan.
  2. Melakukan pemeriksaan awal merek sebagai bahan pertimbangan sebelum pengajuan.
  3. Membantu memeriksa dokumen, termasuk data pemohon dan persyaratan administratif.
  4. Mendampingi proses pengajuan, sehingga tahapan administrasi lebih terarah.
  5. Memantau perkembangan permohonan, sesuai status yang tersedia.
  6. Memberikan konsultasi ketika muncul kendala, agar pemilik usaha memahami langkah yang dapat dipertimbangkan.

Pendampingan profesional tidak berarti merek pasti diterima karena keputusan tetap berada dalam kewenangan DJKI. Namun, proses yang dipersiapkan dengan lebih teliti dapat membantu mengurangi kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah. Bagi produsen daging, susu, ikan, telur, dan makanan hewani lainnya, perlindungan merek sebaiknya dipandang sebagai bagian dari strategi membangun aset usaha jangka panjang.

Kesimpulan

Persyaratan mendaftarkan merek HAKI Kelas 29 untuk produk hewani mencakup persiapan nama merek, identitas pemohon, label, uraian barang, klasifikasi, serta dokumen pendukung. Sebelum mengajukan, penelusuran merek dan pemeriksaan klasifikasi juga penting agar pemilik usaha memiliki dasar pertimbangan yang lebih baik. Tarif PNBP tahun 2026 yang dipublikasikan DJKI adalah Rp500.000 per kelas untuk pemohon UMK dan Rp1.800.000 per kelas untuk pemohon umum.

Produk seperti daging olahan, sosis, bakso, abon, nugget, ikan olahan, susu, keju, dan yoghurt dapat menjadi bagian dari strategi merek Kelas 29 apabila klasifikasinya sesuai. PERMATAMAS siap membantu melalui Jasa Daftar Merek, mulai dari konsultasi, pemeriksaan awal, pengecekan dokumen, hingga pendampingan proses pengajuan secara profesional.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ

1. Apa saja persyaratan mendaftarkan merek Kelas 29?

Persyaratan umumnya meliputi nama atau tanda merek, label atau etiket, identitas pemohon, uraian barang, kelas yang sesuai, serta dokumen pendukung berdasarkan kondisi pemohon.

2. Apakah produk daging termasuk Kelas 29?

Berbagai produk daging dan olahannya dapat termasuk Kelas 29. Penentuan akhirnya perlu disesuaikan dengan jenis dan uraian barang yang sebenarnya dipasarkan.

3. Apakah produk susu dapat didaftarkan pada Kelas 29?

Susu dan sejumlah produk susu termasuk cakupan Kelas 29. Pemohon perlu memastikan uraian barang yang digunakan sesuai dengan produk yang diperdagangkan.

4. Berapa biaya pendaftaran merek Kelas 29 tahun 2026?

Tarif PNBP yang dipublikasikan DJKI adalah Rp500.000 per kelas bagi pemohon UMK dan Rp1.800.000 per kelas bagi pemohon umum.

5. Apakah biaya jasa profesional termasuk PNBP?

Tidak. PNBP merupakan biaya resmi permohonan kepada negara, sedangkan biaya jasa profesional merupakan biaya layanan pendampingan dan dihitung secara terpisah.

6. Mengapa perlu melakukan penelusuran merek?

Penelusuran membantu pemohon mengetahui apakah terdapat merek lain yang memiliki kemiripan sehingga risiko dapat dipertimbangkan sebelum permohonan diajukan.

7. Apakah merek yang sudah digunakan pasti bisa didaftarkan?

Tidak. Penggunaan merek sebelumnya tidak otomatis menjamin pendaftaran diterima. Merek tetap harus memenuhi persyaratan dan melalui pemeriksaan.

8. Berapa lama proses pendaftaran merek produk hewani?

Lama proses dapat berbeda antara satu permohonan dengan lainnya karena terdapat tahapan pemeriksaan dan publikasi serta kemungkinan adanya keberatan atau kendala administratif.

9. Apakah satu merek dapat digunakan untuk sosis dan bakso?

Satu merek dapat digunakan untuk beberapa produk apabila barang tersebut memang ingin dilindungi dan uraian barangnya sesuai dengan klasifikasi yang berlaku.

10. Apa manfaat menggunakan jasa pendaftaran merek profesional?

Pendampingan dapat membantu dalam pemeriksaan awal merek, klasifikasi, dokumen, pengajuan, serta pemantauan proses sehingga pemilik usaha dapat menjalankan pendaftaran dengan lebih terstruktur.

Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 29 untuk Makanan Olahan Resmi DJKI

Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 29 untuk Makanan Olahan Resmi DJKI

Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 29 untuk Makanan Olahan Resmi DJKI – Produk makanan olahan memiliki pasar yang luas, tetapi persaingan di sektor pangan juga semakin ketat. Nama merek yang sudah dikenal pelanggan dapat menjadi aset penting bagi produsen makanan, terlebih ketika bisnis mulai berkembang ke marketplace, toko modern, reseller, hingga jaringan distribusi yang lebih besar. Karena itu, pendaftaran merek bukan sekadar formalitas, melainkan salah satu langkah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap identitas produk. Untuk makanan olahan seperti daging, ikan, produk susu, telur, buah dan sayuran olahan, serta minyak dan lemak yang dapat dimakan, klasifikasi yang relevan perlu diperhatikan sejak awal. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memasukkan berbagai produk tersebut ke dalam Kelas 29.

Bagi produsen yang ingin mengembangkan produk dengan merek sendiri, memahami kelas barang, melakukan penelusuran merek, menyiapkan dokumen, dan mengajukan permohonan secara tepat merupakan tahapan penting. Kesalahan dalam menentukan jenis barang atau mengabaikan potensi persamaan dengan merek lain dapat meningkatkan risiko munculnya kendala dalam proses pendaftaran. Melalui Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 29 untuk Makanan Olahan Resmi DJKI, PERMATAMAS membantu pelaku usaha memahami proses tersebut mulai dari konsultasi, pemeriksaan awal merek, penyiapan dokumen, hingga pengajuan permohonan secara profesional.

Pengertian Merek HAKI Kelas 29 dan Contoh Produk Makanan Olahan

Kelas 29 merupakan salah satu klasifikasi barang dalam sistem klasifikasi merek yang digunakan untuk mengelompokkan produk tertentu berdasarkan jenis barangnya. DJKI mencantumkan Kelas 29 untuk berbagai produk seperti daging, ikan, unggas, buah dan sayuran yang diawetkan atau diolah, telur, susu dan produk susu, serta minyak dan lemak yang dapat dimakan. Artinya, pelaku usaha makanan perlu melihat karakter produk secara spesifik sebelum menentukan kelas merek yang akan diajukan.

Contoh produk yang dapat berkaitan dengan Kelas 29 antara lain:

  • Daging sapi olahan
  • Daging ayam olahan
  • Bakso sapi
  • Bakso ayam
  • Abon daging
  • Sosis
  • Daging asap
  • Daging beku
  • Ikan olahan
  • Ikan asap
  • Produk makanan laut olahan
  • Telur dan produk telur
  • Susu
  • Susu bubuk selain susu untuk bayi
  • Keju
  • Mentega
  • Yoghurt
  • Buah-buahan yang diawetkan
  • Sayuran yang diawetkan
  • Minyak yang dapat dimakan

Daftar tersebut merupakan contoh untuk membantu memahami cakupan Kelas 29, bukan berarti seluruh produk pangan otomatis masuk kelas yang sama. Bahkan dalam satu bisnis, produk dengan karakter berbeda dapat membutuhkan pemeriksaan klasifikasi yang lebih teliti. Karena itu, sebelum mengajukan permohonan, pemilik usaha sebaiknya memastikan uraian barang yang digunakan sesuai dengan produk yang benar-benar dipasarkan.

Alasan Produk Mainan dan Olahraga Sebaiknya Segera Didaftarkan sebagai Merek HAKI
Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 28 untuk Mainan, Permainan, dan Peralatan Olahraga Resmi DJKI
Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 29 untuk Makanan Olahan dan Produk Hewani Resmi DJKI
Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 29 untuk Makanan Olahan dan Produk Hewani Resmi DJKI

Mengapa Merek Makanan Olahan Kelas 29 Perlu Didaftarkan?

Merek menjadi identitas yang membedakan satu produk makanan dengan produk lain. Ketika sebuah nama sudah digunakan untuk membangun reputasi, kemasan, promosi, dan loyalitas pelanggan, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan merek dapat menjadi persoalan serius. Pendaftaran memberikan dasar perlindungan terhadap identitas merek sesuai ketentuan yang berlaku dan membantu pelaku usaha membangun aset bisnis yang lebih tertata. DJKI juga menjelaskan bahwa pendaftaran merek dapat memberikan manfaat seperti membentuk citra merek, meningkatkan daya saing, mencegah persaingan usaha tidak sehat, serta mendukung pengembangan usaha.

Beberapa alasan mengapa produsen makanan olahan sebaiknya mempertimbangkan pendaftaran merek sejak awal adalah:

  1. Melindungi identitas produk, sehingga nama dan tanda yang digunakan dalam perdagangan memiliki dasar perlindungan hukum.
  2. Membangun kepercayaan konsumen, karena merek menjadi identitas yang konsisten pada kemasan dan aktivitas pemasaran.
  3. Mendukung ekspansi bisnis, termasuk ketika produk mulai masuk marketplace, distributor, reseller, atau jaringan ritel.
  4. Mengurangi risiko konflik merek, terutama apabila penelusuran dilakukan sebelum permohonan diajukan.
  5. Meningkatkan nilai aset usaha, karena merek yang telah memperoleh perlindungan dapat menjadi bagian dari aset tidak berwujud perusahaan.

Pendaftaran sebaiknya tidak menunggu sampai produk menjadi terkenal. Justru ketika sebuah merek mulai digunakan secara serius dan memiliki rencana pengembangan pasar, pemeriksaan serta pengajuan perlindungan perlu dipertimbangkan lebih awal. DJKI sendiri menekankan pentingnya penelusuran merek sebelum pengajuan untuk meminimalkan risiko persamaan dengan merek yang telah terdaftar maupun masih dalam proses.

Persyaratan Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 29 untuk Makanan Olahan

Pengajuan merek Kelas 29 membutuhkan data pemohon, data merek, klasifikasi barang, serta dokumen pendukung yang sesuai. Pada sistem pendaftaran daring DJKI, pemohon perlu membuat akun, mengisi data permohonan, menentukan klasifikasi barang atau jasa, kemudian mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Untuk pemohon UMK, terdapat dokumen tambahan yang berkaitan dengan status UMK.

Secara umum, beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum mengajukan permohonan antara lain:

  • Nama atau tanda merek yang akan didaftarkan.
  • Label atau etiket merek dalam format yang dipersyaratkan.
  • Data pemilik merek, baik perorangan maupun badan usaha.
  • Uraian barang yang sesuai dengan produk makanan olahan.
  • Klasifikasi merek yang sesuai, termasuk pemeriksaan apakah Kelas 29 memang relevan.
  • Dokumen pendukung untuk pemohon UMK apabila menggunakan tarif khusus.
  • Surat pernyataan atau dokumen lain sesuai ketentuan sistem pada saat pengajuan.

Selain kelengkapan administrasi, tahap yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan merek. Nama yang dipilih sebaiknya tidak hanya menarik secara pemasaran, tetapi juga memiliki daya pembeda dan tidak memiliki persamaan yang berisiko dengan merek pihak lain. DJKI menyebutkan bahwa merek yang memiliki persamaan dengan merek lain untuk barang atau jasa sejenis dapat menghadapi risiko penolakan.

Untuk biaya PNBP, informasi DJKI tahun 2026 menyebutkan tarif pendaftaran merek sebesar Rp500.000 per kelas bagi pemohon UMK dan Rp1.800.000 per kelas bagi pemohon umum. Biaya tersebut merupakan biaya resmi permohonan dan dapat berbeda dari biaya jasa profesional apabila pemilik usaha menggunakan konsultan atau penyedia layanan pendampingan.

Proses Pengajuan, Estimasi Biaya, dan Waktu Pendaftaran Merek Kelas 29

Setelah merek dan dokumen disiapkan, proses berikutnya adalah pengajuan permohonan melalui sistem resmi DJKI. Tahapannya pada prinsipnya meliputi pembuatan atau penggunaan akun pemohon, pengisian data, pemilihan kelas dan uraian barang, pengunggahan dokumen, pembayaran PNBP, hingga memperoleh tanda terima permohonan. Setelah itu, permohonan memasuki tahapan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. Pemohon perlu memahami bahwa bukti pengajuan bukan berarti sertifikat merek langsung terbit karena masih terdapat rangkaian proses pemeriksaan dan publikasi.

Secara umum, alurnya dapat dipahami melalui tahapan berikut:

  1. Menentukan nama dan bentuk merek yang akan diajukan.
  2. Melakukan penelusuran awal terhadap merek yang memiliki kemiripan.
  3. Menentukan kelas dan uraian produk makanan yang sesuai.
  4. Menyiapkan data pemohon serta dokumen administrasi.
  5. Mengajukan permohonan melalui sistem DJKI.
  6. Membayar biaya PNBP sesuai kategori pemohon dan jumlah kelas.
  7. Mengikuti proses pemeriksaan dan publikasi.
  8. Memantau status sampai keputusan dan sertifikat diterbitkan apabila permohonan disetujui.

Untuk tahun 2026, tarif resmi yang disebutkan DJKI adalah Rp500.000 per kelas bagi pemohon UMK dan Rp1.800.000 per kelas bagi pemohon umum. Angka tersebut merupakan PNBP permohonan, sehingga apabila menggunakan jasa pendampingan profesional, biaya jasa perlu dihitung secara terpisah. Lama proses juga tidak sebaiknya dijanjikan secara mutlak karena dapat dipengaruhi pemeriksaan, keberatan pihak ketiga, perbaikan administratif, maupun kondisi permohonan. Dengan demikian, pemilik usaha sebaiknya melihat pendaftaran sebagai proses hukum yang membutuhkan ketelitian, bukan sekadar pengisian formulir.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mendaftarkan Merek Produk Hewani dan Makanan Olahan

Kesalahan kecil pada tahap awal dapat membuat proses pendaftaran menjadi lebih rumit. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah pemilik usaha langsung mengajukan nama merek tanpa melakukan penelusuran terlebih dahulu. Nama yang sudah lama digunakan dalam bisnis belum tentu aman untuk didaftarkan apabila ternyata terdapat merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang sejenis. Karena itu, strategi pendaftaran sebaiknya dimulai sebelum merek digunakan secara luas.

Beberapa kesalahan yang perlu dihindari antara lain:

  • Tidak melakukan pemeriksaan atau penelusuran merek sebelum mengajukan permohonan.
  • Memilih kelas berdasarkan asumsi tanpa memeriksa karakter produk.
  • Menuliskan uraian barang yang terlalu umum atau tidak sesuai dengan produk yang dipasarkan.
  • Menganggap penggunaan merek terlebih dahulu otomatis memberikan hak eksklusif.
  • Mengabaikan status UMK ketika sebenarnya memenuhi ketentuan untuk memperoleh tarif khusus.
  • Menggunakan nama yang terlalu deskriptif sehingga daya pembedanya lemah.
  • Tidak memperhatikan merek lain yang telah terdaftar atau sedang dalam proses.
  • Menganggap tanda terima permohonan sama dengan sertifikat merek.

Kesalahan tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan persiapan sebelum permohonan diajukan. Untuk produk seperti abon, sosis, bakso, keju, yoghurt, susu, ikan olahan, atau makanan berbahan dasar daging lainnya, uraian barang perlu disesuaikan dengan produk yang benar-benar diperdagangkan. Pemilik bisnis juga sebaiknya menyimpan bukti penggunaan merek, data perusahaan, desain label, dan dokumen terkait secara tertata. Pendekatan seperti ini membantu proses menjadi lebih terarah dan memudahkan ketika diperlukan pemeriksaan tambahan.

Alasan Menggunakan Jasa Profesional untuk Pendaftaran Merek Kelas 29

Mengurus merek sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh pemilik usaha. Namun, bagi produsen makanan yang sedang fokus pada produksi, distribusi, pemasaran, dan pengembangan produk, proses administratif serta pemeriksaan merek dapat menyita waktu. Penggunaan jasa profesional bukan berarti menyerahkan seluruh keputusan kepada pihak lain, melainkan memperoleh pendampingan agar setiap tahap dilakukan dengan lebih terstruktur. Konsultan atau penyedia jasa yang berpengalaman dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dokumen, klasifikasi, penelusuran awal, dan tahapan administrasi.

Pendampingan profesional dapat membantu pemilik usaha dalam beberapa hal berikut:

  1. Konsultasi klasifikasi, terutama ketika produk makanan memiliki karakter yang beragam.
  2. Pemeriksaan awal merek, untuk mengidentifikasi potensi kemiripan dengan merek lain.
  3. Pemeriksaan dokumen, agar data pemohon dan informasi produk lebih tertata.
  4. Pendampingan pengajuan, termasuk membantu proses administrasi permohonan.
  5. Pemantauan proses, sehingga pemilik usaha tidak harus terus-menerus memeriksa tahapan secara mandiri.
  6. Pemberian informasi ketika muncul kendala, sehingga langkah berikutnya dapat dipertimbangkan dengan lebih tepat.

Bagi industri pangan olahan, perlindungan merek memiliki nilai strategis karena merek dapat berkembang bersama produk. Merek yang awalnya digunakan untuk satu produk seperti abon atau frozen food dapat menjadi identitas bisnis yang lebih luas ketika perusahaan memperkenalkan lini produk baru. Meski demikian, setiap produk tambahan tetap perlu diperiksa klasifikasinya karena tidak semua barang pangan otomatis berada pada Kelas 29. Ketelitian sejak awal dapat membantu mencegah biaya dan waktu terbuang akibat pengajuan yang kurang tepat.

Kesimpulan

Merek untuk produk makanan olahan bukan hanya nama yang tercetak pada kemasan. Bagi produsen daging, susu, ikan, telur, buah dan sayuran olahan, maupun produk pangan lainnya yang relevan dengan Kelas 29, merek dapat menjadi bagian penting dari identitas sekaligus aset usaha. Pendaftaran melalui DJKI memberikan dasar perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi prosesnya tetap membutuhkan pemilihan kelas, uraian barang, dokumen, serta penelusuran merek yang tepat.

Dengan persiapan yang baik, pelaku usaha dapat mengurangi risiko kesalahan administratif maupun persoalan yang berkaitan dengan persamaan merek. PERMATAMAS siap membantu melalui Jasa Daftar Merek, mulai dari konsultasi, pemeriksaan awal merek, pengecekan dokumen, penentuan kebutuhan pengajuan, hingga pendampingan proses pendaftaran secara profesional. Bagi produsen makanan olahan yang ingin membangun merek secara lebih serius, mendaftarkan merek sejak awal merupakan langkah yang layak dipertimbangkan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ

1. Apakah produk makanan olahan termasuk Merek HAKI Kelas 29?

Banyak produk makanan olahan yang berkaitan dengan Kelas 29, termasuk daging, ikan, unggas, telur, susu dan produk susu, buah serta sayuran yang diawetkan atau diolah, dan minyak atau lemak yang dapat dimakan. Namun, klasifikasi harus disesuaikan dengan jenis barang secara spesifik.

2. Apakah bakso dapat didaftarkan dengan merek Kelas 29?

Bakso dapat berkaitan dengan Kelas 29 apabila produk yang dimaksud termasuk olahan daging. Pemohon tetap perlu memastikan uraian barang yang digunakan sesuai dengan karakter produk yang dipasarkan.

3. Berapa biaya pendaftaran merek Kelas 29 pada tahun 2026?

Tarif PNBP yang disebutkan DJKI untuk pendaftaran merek adalah Rp500.000 per kelas bagi pemohon UMK dan Rp1.800.000 per kelas bagi pemohon umum. Biaya jasa pendampingan, apabila digunakan, merupakan komponen yang berbeda.

4. Berapa lama pendaftaran merek Kelas 29 sampai sertifikat terbit?

Proses tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan jumlah hari tertentu karena terdapat beberapa tahapan pemeriksaan dan publikasi. Waktu dapat dipengaruhi kondisi permohonan serta ada atau tidaknya keberatan dan kendala administrasi.

5. Apakah susu termasuk produk yang dapat menggunakan merek Kelas 29?

Susu dan berbagai produk susu termasuk dalam cakupan Kelas 29, dengan pengecualian atau klasifikasi tertentu yang perlu diperhatikan berdasarkan karakter produk. Pemeriksaan uraian barang tetap diperlukan sebelum pengajuan.

6. Apakah satu merek bisa digunakan untuk beberapa produk makanan?

Bisa, tetapi pemilik merek perlu menentukan barang yang memang ingin dilindungi dan memastikan seluruh produk berada dalam kelas yang sesuai. Produk dengan karakter berbeda dapat membutuhkan kelas tambahan.

7. Apakah merek makanan harus dicek sebelum didaftarkan?

Sangat disarankan. Penelusuran awal dapat membantu mengidentifikasi merek yang memiliki kemiripan sehingga pemohon dapat mempertimbangkan risiko sebelum mengeluarkan biaya pengajuan.

8. Apa kesalahan yang sering terjadi saat mendaftarkan merek makanan?

Beberapa kesalahan antara lain tidak melakukan penelusuran, salah menentukan kelas, uraian barang tidak sesuai, dokumen tidak lengkap, serta memilih nama yang memiliki persamaan dengan merek pihak lain.

9. Apakah pemilik UMK mendapatkan tarif pendaftaran merek yang berbeda?

DJKI menyediakan tarif khusus bagi pemohon UMK yang memenuhi persyaratan. Pada 2026, tarif yang disebutkan adalah Rp500.000 per kelas, sedangkan pemohon umum dikenakan Rp1.800.000 per kelas.

10. Mengapa menggunakan jasa profesional untuk mendaftarkan merek makanan?

Jasa profesional dapat membantu dalam pemeriksaan awal merek, penentuan kebutuhan dokumen, klasifikasi dan uraian barang, proses administrasi, serta pemantauan tahapan permohonan. Pendampingan tersebut dapat membantu pemilik usaha mengurangi kesalahan selama proses.

LEGALITAS KAMI

AKTA PENDIRIAN No.15
AHU-0032144-AH.01.15 Tahun 2021
NPWP : 76.011.954.5-427.000
SIUP : 510/PM/277/DPMPTSP.PPJU
TDP : 102637007638
NIB : 0610210009793

KONTAK KAMI

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.

No Telp : 021-89253417
No HP/WA : 0857-7763-0555

Copyright @ 2023 – Jasa Merek HKI – Support DokterWebsite.ID