hak kekayaan intelektual - Jasa Merek HKI dan Jasa HKI Bekasi

Apa Itu Pengalihan Merek HKI

Merek HKI·Oktober 30, 2025Oktober 30, 2025

Apa Itu Pengalihan Merek HKI – Dalam dunia bisnis, merek bukan sekadar logo atau nama produk, tapi merupakan aset strategis yang memiliki nilai hukum dan ekonomi. Merek menjadi identitas resmi sebuah produk atau jasa, membedakan dari pesaing, dan bisa menjadi faktor penentu kepercayaan konsumen. Karena nilai itulah, memahami pengelolaan dan kepemilikan merek, termasuk proses pengalihan merek, menjadi hal krusial bagi setiap pelaku usaha yang ingin mengembangkan, menjual, atau berkolaborasi dalam bisnis.

Banyak pemilik usaha sering bertanya: apa itu pengalihan merek, bagaimana prosesnya, dan apa manfaatnya bagi bisnis mereka. Artikel ini akan membahas secara tuntas mulai dari definisi pengalihan merek, dasar hukum yang mengaturnya, jenis dan prosedur pengalihan, hingga dokumen yang diperlukan, sehingga pembaca mendapatkan panduan lengkap dan praktis untuk memanfaatkan aset merek mereka dengan aman dan legal.

Pengertian Pengalihan Merek HKI

Pengalihan merek adalah proses memindahkan hak kepemilikan merek dari pemilik lama ke pihak lain secara resmi dan sah di mata hukum. Dalam praktik bisnis, pengalihan merek sering dilakukan ketika sebuah bisnis dijual, diakuisisi, atau ketika pemilik ingin memberikan hak penggunaan merek kepada pihak lain. Proses ini bukan sekadar administrasi, tetapi juga langkah penting untuk melindungi aset intelektual dan memastikan hak atas merek tetap terlindungi dari sengketa atau klaim pihak ketiga.

Memahami pengalihan merek menjadi krusial bagi setiap pemilik usaha. Dengan mengetahui definisi, prosedur, dan aturan yang berlaku, pelaku bisnis dapat mengelola merek mereka secara legal, mengoptimalkan nilai aset, dan meminimalkan risiko hukum. Artikel ini akan membahas pengertian pengalihan merek secara lengkap, memberikan contoh kasus, serta menjelaskan tujuan yang bisa dicapai melalui pengalihan merek bagi pemilik bisnis.

Definisi pengalihan merek menurut hukum

Pengalihan merek adalah proses memindahkan hak kepemilikan merek dari pemilik lama ke pihak lain. Dalam hukum Indonesia, pengalihan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Proses pengalihan harus dicatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar berlaku secara resmi dan diakui secara hukum.

Tujuan pengalihan merek bagi pemilik bisnis

Pemilik bisnis dapat melakukan pengalihan merek untuk berbagai tujuan, seperti:
1. Mengalihkan bisnis kepada pihak lain secara legal.
2. Mendapatkan dana segar dari penjualan merek.
3. Mengamankan aset intelektual agar hak atas merek tetap terlindungi setelah berpindah tangan.

Contoh kasus pengalihan merek

Contoh nyata pengalihan merek sering terjadi ketika perusahaan besar mengakuisisi usaha kecil dan sekaligus membeli hak atas merek produk tertentu. Dalam skenario ini, merek tidak hanya berpindah kepemilikan, tetapi juga ikut membawa nilai bisnis, reputasi, dan loyalitas pelanggan yang sudah terbentuk.

Misalnya, sebuah perusahaan makanan besar membeli hak merek snack lokal populer untuk memperluas lini produknya. Dengan begitu, nama dan logo merek resmi berpindah kepemilikan, memungkinkan perusahaan baru menggunakan merek tersebut secara sah, sekaligus mempertahankan identitas yang sudah dikenal oleh konsumen.

Dasar Hukum Pengalihan Merek HKI

Pengalihan merek bukan sekadar proses bisnis, tetapi juga harus mematuhi aturan hukum yang berlaku agar hak kepemilikan merek sah dan terlindungi. Tanpa landasan hukum yang jelas, pengalihan merek berisiko menimbulkan sengketa, klaim pihak ketiga, atau pembatalan pengalihan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, memahami dasar hukum menjadi langkah penting bagi setiap pelaku usaha yang ingin melakukan pengalihan merek secara aman dan legal.

Di Indonesia, pengalihan merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU ini menetapkan hak dan kewajiban pemilik merek, prosedur pengalihan, serta mekanisme pencatatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan dasar hukum yang jelas, proses pengalihan menjadi sah secara hukum dan meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari, sekaligus memberikan kepastian bagi pihak penerima hak merek.

Undang-undang dan peraturan terkait merek

Pengalihan merek di Indonesia harus mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, agar hak kepemilikan sah dan terlindungi secara hukum. Landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur hak dan kewajiban pemilik merek, prosedur pendaftaran, hingga mekanisme pengalihan merek. Dengan mengikuti ketentuan ini, proses pengalihan menjadi resmi, transparan, dan minim risiko sengketa di kemudian hari.

Selain UU Merek, DJKI juga mengeluarkan peraturan pelaksana terkait prosedur pengalihan dan pendaftaran dokumen, termasuk formulir resmi dan persyaratan dokumen pendukung. Peraturan ini memastikan bahwa setiap pengalihan merek dicatat dengan benar dan diakui secara hukum, sekaligus memberikan pedoman bagi pelaku usaha agar proses pengalihan dilakukan secara efisien dan sesuai standar administrasi yang berlaku.

Dasar hukum pengalihan merek di Indonesia adalah:

• UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
• Peraturan turunan DJKI yang mengatur prosedur pendaftaran dan pengalihan hak atas merek.
UU ini memastikan bahwa setiap pengalihan merek dilakukan secara sah, tercatat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memegang peran strategis dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual, termasuk pengalihan merek. DJKI bertugas mencatat, memverifikasi, dan memastikan setiap proses pengalihan merek dilakukan sesuai peraturan, sehingga hak pemilik baru diakui secara sah.

Dengan peran ini, DJKI tidak hanya menjadi otoritas administrasi, tetapi juga penjamin keamanan hukum bagi pemilik dan penerima hak merek, meminimalkan risiko sengketa, dan memastikan proses pengalihan berjalan transparan dan profesional.

DJKI bertugas untuk:
1. Mencatat dan memverifikasi pengalihan merek.
2. Menjamin hak pemilik baru diakui secara hukum.
3. Memberikan informasi publik mengenai status kepemilikan merek.

Ketentuan Hukum Pengalihan Merek

Ketentuan hukum pengalihan merek menetapkan aturan main yang harus dipatuhi oleh pemilik lama dan penerima merek, agar hak kepemilikan berpindah secara sah dan terlindungi. Pengalihan yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan hukum berisiko tidak diakui secara resmi, menimbulkan sengketa, dan dapat merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, memahami ketentuan hukum menjadi langkah penting sebelum memulai proses pengalihan merek.

Secara umum, ketentuan hukum mencakup pembuatan dokumen resmi, pencatatan pengalihan di DJKI, dan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini juga mencakup batasan terkait hak penggunaan, persetujuan pihak terkait, dan prosedur pengajuan resmi. Dengan mengikuti ketentuan ini, proses pengalihan merek menjadi legal, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Jenis-Jenis Pengalihan Merek HKI

Pengalihan merek dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, tergantung hak yang dipindahkan dan kesepakatan antara pemilik lama dan pihak penerima. Jenis-jenis pengalihan ini penting dipahami agar setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya, serta agar proses pengalihan berjalan transparan dan sah di mata hukum. Pemilihan jenis pengalihan yang tepat juga memengaruhi strategi bisnis, nilai aset, dan perlindungan hukum bagi merek yang dialihkan.

Secara umum, jenis pengalihan merek dibagi menjadi pengalihan kepemilikan penuh, pengalihan terbatas, dan lisensi. Pengalihan kepemilikan penuh memindahkan seluruh hak atas merek ke pihak baru, sementara pengalihan terbatas hanya mencakup sebagian hak, misalnya untuk wilayah tertentu atau lini produk tertentu. Sedangkan lisensi memungkinkan pihak lain menggunakan merek dengan batasan tertentu, baik eksklusif maupun non-eksklusif, tanpa mengubah kepemilikan asli. Pemahaman jenis-jenis ini membantu pemilik merek mengambil keputusan yang tepat sesuai kebutuhan bisnis.

Pengalihan kepemilikan penuh

Pengalihan kepemilikan penuh terjadi ketika pemilik lama memindahkan seluruh hak atas merek kepada pihak lain secara resmi. Dengan pengalihan ini, pihak penerima menjadi pemilik sah, memiliki hak penuh untuk menggunakan, mengelola, dan mengembangkan merek tanpa batasan dari pemilik lama. Proses ini biasanya dilakukan dalam konteks penjualan bisnis, akuisisi, atau transaksi investasi, di mana kepemilikan merek menjadi bagian dari aset yang dialihkan.

Keuntungan utama dari pengalihan kepemilikan penuh adalah kepastian hukum dan kemudahan pengelolaan merek. Pihak baru tidak perlu lagi meminta izin atau persetujuan dari pemilik sebelumnya, sehingga dapat bebas melakukan strategi pemasaran, ekspansi produk, atau lisensi lebih lanjut. Selain itu, pengalihan ini juga mempermudah pencatatan resmi di DJKI, sehingga hak kepemilikan diakui secara sah dan terlindungi dari sengketa hukum di masa depan.

Pengalihan terbatas / sebagian hak

Pengalihan terbatas atau sebagian hak terjadi ketika pemilik lama memindahkan hanya sebagian hak atas merek kepada pihak lain. Misalnya, hak penggunaan merek diberikan untuk wilayah geografis tertentu, jenis produk tertentu, atau periode waktu tertentu. Dengan begitu, pemilik lama tetap mempertahankan kendali atas merek di sektor lain yang tidak termasuk dalam pengalihan.

Keuntungan dari pengalihan terbatas adalah fleksibilitas bagi pemilik merek. Pemilik lama dapat tetap menggunakan merek untuk lini produk lain atau wilayah yang tidak dialihkan, sambil tetap menghasilkan pendapatan atau kemitraan melalui hak yang diberikan kepada pihak penerima. Jenis pengalihan ini cocok untuk strategi ekspansi bisnis tanpa kehilangan kontrol penuh atas merek.

Lisensi eksklusif vs non-eksklusif

• Lisensi eksklusif: hanya satu pihak penerima yang berhak menggunakan merek.
• Lisensi non-eksklusif: beberapa pihak dapat menggunakan merek secara bersamaan, dengan batasan yang jelas.

Perbedaan Pengalihan Merek HKI dan Lisensi Merek

Perbedaan pengalihan merek dan lisensi merek terletak pada hak kepemilikan dan tingkat kontrol atas merek. Dalam pengalihan merek, hak kepemilikan berpindah sepenuhnya ke pihak baru, sehingga pemilik lama tidak lagi memiliki hak atas merek tersebut. Sedangkan lisensi merek hanya memberikan izin penggunaan merek kepada pihak lain, sementara kepemilikan tetap berada di tangan pemilik asli. Perbedaan ini penting dipahami agar setiap pihak mengetahui batasan hak dan kewajiban dalam transaksi merek.

Selain hak kepemilikan, perbedaan lain terlihat dari fleksibilitas penggunaan dan risiko hukum. Lisensi bisa bersifat eksklusif atau non-eksklusif, memberikan pihak penerima hak terbatas dengan aturan tertentu, sementara pengalihan merek memberikan pihak baru kebebasan penuh untuk menggunakan, mengelola, atau melisensikan kembali merek. Memahami perbedaan ini membantu pemilik merek menentukan strategi bisnis yang tepat, apakah menjual aset secara penuh atau hanya memberikan hak penggunaan terbatas.

Hak dan kewajiban pemilik merek

Dalam pengalihan, hak dan kewajiban penuh berpindah ke pihak baru. Sedangkan pada lisensi, pemilik tetap memiliki hak dan hanya memberikan izin penggunaan.
Batasan penggunaan merek pada lisensi

Lisensi menetapkan batasan penggunaan, seperti wilayah, waktu, atau jenis produk. Pemilik merek tetap memegang hak utama.

Kapan harus memilih pengalihan vs lisensi

• Pengalihan: cocok untuk transaksi bisnis atau penjualan aset.
• Lisensi: cocok untuk memperluas distribusi tanpa kehilangan kepemilikan merek.

Manfaat Pengalihan Merek HKI

Pengalihan merek memberikan berbagai manfaat strategis bagi pemilik bisnis dan pihak penerima. Bagi pemilik lama, pengalihan merek bisa menjadi cara untuk menghasilkan pendapatan tambahan, melepaskan aset yang tidak lagi strategis, atau memfokuskan sumber daya pada lini bisnis lain.

Sementara bagi pihak penerima, pengalihan merek memungkinkan mereka untuk memanfaatkan reputasi, identitas, dan nilai yang sudah terbentuk dari merek tersebut, sehingga lebih cepat memasuki pasar dengan keunggulan kompetitif.

Selain aspek finansial dan bisnis, pengalihan merek juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan pengalihan yang sah, baik pemilik lama maupun penerima hak mendapatkan perlindungan dari klaim pihak ketiga, meminimalkan risiko sengketa, dan memastikan hak penggunaan merek diakui secara resmi oleh DJKI.

Hal ini menjadikan pengalihan merek sebagai langkah penting dalam strategi pengelolaan aset intelektual perusahaan.

Mempermudah transaksi bisnis

Pengalihan merek mempermudah proses transaksi bisnis dengan menjadikan kepemilikan merek sah secara hukum. Dalam konteks jual beli atau akuisisi usaha, merek yang sudah dialihkan secara resmi meningkatkan kepercayaan pihak pembeli, karena mereka tahu hak atas merek telah berpindah secara legal dan dapat digunakan tanpa risiko klaim dari pemilik lama.

Selain itu, pengalihan merek juga memudahkan negosiasi dan penyusunan kesepakatan bisnis. Dengan kepastian hukum yang jelas, kedua belah pihak dapat fokus pada aspek strategis seperti harga, nilai aset, dan potensi ekspansi bisnis, tanpa terhambat oleh kekhawatiran terkait status kepemilikan merek. Hal ini menjadikan pengalihan merek sebagai langkah penting dalam transaksi bisnis yang aman dan efisien.

Menambah nilai aset perusahaan

Pengalihan merek tidak hanya memindahkan hak kepemilikan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi perusahaan. Merek yang sudah terdaftar dan dialihkan menjadi aset resmi yang dapat dinilai secara finansial, sehingga menambah total nilai perusahaan, terutama saat perusahaan ingin menjual, mengakuisisi, atau mencari investor.

Selain meningkatkan nilai finansial, merek yang dialihkan secara sah juga menambah reputasi dan kredibilitas perusahaan. Investor dan mitra bisnis lebih percaya pada perusahaan yang memiliki aset intelektual resmi dan terkelola dengan baik. Dengan demikian, pengalihan merek menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi bisnis dan membuka peluang pertumbuhan lebih luas.

Perlindungan hukum bagi pihak penerima

Pengalihan merek memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pihak penerima. Dengan pengalihan yang sah, pihak penerima resmi memiliki hak kepemilikan atas merek, sehingga dapat menggunakan, mengelola, atau mengembangkan merek tanpa risiko klaim dari pemilik lama. Hal ini penting untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan lancar dan aman secara hukum.

Selain itu, perlindungan hukum ini juga meminimalkan risiko sengketa dengan pihak ketiga. Dengan dokumen pengalihan yang tercatat di DJKI, pihak penerima memiliki bukti legal yang kuat jika terjadi perselisihan, sehingga hak atas merek diakui secara resmi. Dengan demikian, pengalihan merek tidak hanya memindahkan hak, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang mendukung keberlangsungan bisnis.

Syarat Pengalihan Merek HKI

Sebelum melakukan pengalihan merek, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar proses berjalan sah dan diakui secara hukum. Syarat ini mencakup kepemilikan sah atas merek, dokumen identitas pemilik dan penerima, serta persetujuan semua pihak yang terkait. Memenuhi syarat ini memastikan pengalihan merek tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari dan mempermudah proses pencatatan di DJKI.

Selain itu, syarat pengalihan merek juga tergantung pada jenis dan skala bisnis. Untuk UMKM, dokumen yang dibutuhkan mungkin lebih sederhana, sedangkan perusahaan besar biasanya memerlukan akta notaris, bukti transaksi, dan dokumen pendukung tambahan. Dengan memahami dan menyiapkan semua syarat ini, proses pengalihan merek menjadi lebih efisien, aman, dan legal secara resmi.

Syarat dari sisi hukum

• Pemilik dan penerima harus sah secara hukum.
• Pengalihan harus tercatat di DJKI.
• Tidak boleh melanggar hak pihak ketiga.

Syarat dari sisi administrasi DJKI

• Formulir pengalihan resmi DJKI harus diisi.
• Surat pernyataan dan dokumen identitas diserahkan.
• Bukti kepemilikan merek yang sah.

Syarat tambahan untuk UMKM vs perusahaan besar

Selain syarat dasar, pengalihan merek juga memiliki persyaratan tambahan yang berbeda antara UMKM dan perusahaan besar. UMKM biasanya hanya perlu menyiapkan dokumen identitas, bukti kepemilikan merek, dan surat kuasa sederhana, sehingga proses lebih cepat dan ringan.

Sementara perusahaan besar sering diwajibkan melengkapi akta notaris, dokumen transaksi resmi, laporan keuangan, dan persetujuan dari berbagai pihak terkait, untuk memastikan kepemilikan berpindah secara sah dan terdokumentasi dengan lengkap sesuai standar hukum.

Dokumen yang Diperlukan untuk Pengalihan Merek HKI

Sebelum melakukan pengalihan merek, menyiapkan dokumen yang lengkap adalah langkah krusial agar proses berjalan lancar dan sah secara hukum. Dokumen yang tepat tidak hanya mempermudah pengajuan ke DJKI, tetapi juga menjadi bukti legal yang melindungi hak kedua belah pihak jika terjadi sengketa di kemudian hari. Tanpa dokumen yang lengkap, pengalihan bisa tertunda atau bahkan tidak diakui secara resmi.

Selain itu, jenis dokumen yang dibutuhkan biasanya bervariasi tergantung jenis pengalihan dan skala bisnis. Dokumen dasar seperti identitas pemilik dan penerima, bukti kepemilikan merek, serta surat kuasa menjadi wajib, sementara dokumen tambahan seperti akta notaris atau persetujuan pihak terkait sering diperlukan untuk pengalihan yang lebih kompleks. Dengan memahami kebutuhan dokumen sejak awal, pelaku usaha dapat mempersiapkan proses pengalihan merek secara efisien dan minim risiko.

Dokumen identitas pemilik dan penerima

Dalam proses pengalihan merek, dokumen identitas pemilik dan penerima menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Dokumen ini mencakup KTP atau identitas resmi lainnya, NPWP, dan surat kuasa apabila pengalihan dilakukan melalui perwakilan. Dokumen identitas memastikan bahwa pihak yang melakukan pengalihan maupun pihak penerima resmi dan sah di mata hukum, serta meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari.

Selain itu, dokumen identitas juga berfungsi sebagai bukti legal dalam pencatatan resmi di DJKI. Dengan dokumen yang lengkap, proses verifikasi menjadi lebih cepat dan transparan, sehingga hak kepemilikan merek dapat dialihkan dengan aman. Pemilik dan penerima merek pun mendapatkan kepastian hukum atas hak mereka, yang penting untuk kelangsungan bisnis dan strategi pengelolaan aset merek.

Bukti kepemilikan merek

Bukti kepemilikan merek menjadi dokumen kunci dalam pengalihan merek, yang biasanya berupa sertifikat merek resmi dari DJKI. Sertifikat ini membuktikan bahwa merek dimiliki secara sah oleh pemilik lama dan menjadi dasar legal bagi pihak penerima untuk mendapatkan hak penuh atau terbatas atas merek tersebut.

Tanpa sertifikat ini, proses pengalihan berisiko tertunda atau tidak diakui secara resmi, sehingga memiliki sertifikat yang valid sangat penting untuk kepastian hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dokumen pendukung tambahan (surat kuasa, notaris)

Selain dokumen identitas dan bukti kepemilikan, dokumen pendukung tambahan juga sering dibutuhkan untuk kelancaran pengalihan merek. Surat kuasa diperlukan jika pengalihan dilakukan melalui pihak ketiga yang mewakili pemilik, sementara akta notaris menjadi wajib untuk transaksi formal, terutama bagi perusahaan besar.

Kedua dokumen ini memastikan proses pengalihan resmi, sah secara hukum, dan tercatat dengan benar, sehingga meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Bagaimana Prosedur Pengalihan Merek HKI

Sebelum membahas tahap demi tahap, penting untuk memahami bahwa prosedur pengalihan merek harus dilakukan secara resmi dan sesuai aturan DJKI. Proses ini tidak hanya sekadar administrasi, tetapi juga menjadi jaminan hukum bahwa hak kepemilikan merek berpindah secara sah, sehingga pemilik baru bisa menggunakan merek tanpa risiko klaim dari pihak lama maupun pihak ketiga.

Selain itu, prosedur pengalihan merek mencakup persiapan dokumen, pengajuan resmi, dan verifikasi oleh DJKI. Dengan memahami alur prosedur sejak awal, pelaku usaha dapat mempersiapkan semua persyaratan dengan tepat, meminimalkan risiko penolakan, dan memastikan proses pengalihan berlangsung efisien dan transparan. Hal ini menjadi langkah penting sebelum masuk ke tahapan inti pengajuan pengalihan merek.

Tahap persiapan dokumen

Tahap awal dalam prosedur pengalihan merek adalah persiapan dokumen secara lengkap dan akurat.
Pada tahap ini, pemilik dan penerima merek perlu melakukan beberapa langkah penting:
• Kumpulkan semua dokumen yang diperlukan, mulai dari identitas pemilik dan penerima, bukti kepemilikan merek, hingga dokumen pendukung tambahan seperti surat kuasa atau akta notaris.
• Pastikan dokumen asli dan salinan legal tersedia untuk keperluan verifikasi dan administrasi resmi.

Persiapan dokumen yang rapi dan lengkap menjadi kunci agar proses pengajuan ke DJKI berjalan lancar, mengurangi risiko penolakan, dan memastikan hak kepemilikan merek berpindah secara sah. Dengan menyiapkan dokumen sejak awal, pemilik dan penerima merek dapat memastikan proses pengalihan lebih efisien dan aman secara hukum.

Proses pengajuan ke DJKI

Sebelum masuk ke tahapan inti, penting dipahami bahwa proses pengajuan pengalihan merek ke DJKI harus dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur. Pengajuan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak kepemilikan merek resmi tercatat dan diakui secara hukum, sehingga pemilik baru bisa menggunakan merek tanpa risiko klaim atau sengketa.

Memahami proses pengajuan sejak awal juga membantu pelaku usaha menyiapkan dokumen dan persyaratan dengan tepat, sehingga proses berjalan lebih efisien dan aman.
• Ajukan formulir pengalihan dan lampiran dokumen.
• Bayar biaya administrasi sesuai ketentuan DJKI.

Proses verifikasi dan pengumuman

Setelah dokumen diajukan, tahap berikutnya dalam pengalihan merek adalah proses verifikasi dan pengumuman oleh DJKI. Tahap ini sangat penting karena DJKI akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen, memastikan bahwa pengalihan dilakukan sesuai aturan hukum. Proses

ini juga menjadi momen transparan bagi publik, sehingga pihak lain dapat mengetahui adanya pengalihan merek dan meminimalkan risiko sengketa atau klaim dari pihak ketiga.

• DJKI memverifikasi dokumen.
• Setelah diverifikasi, pengalihan diumumkan dan tercatat resmi.
• Pemilik baru menerima sertifikat pengalihan.

Akta Notaris Pengalihan Merek Apakah Wajib

Dalam proses pengalihan merek, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah akta notaris wajib digunakan. Akta notaris berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat transaksi pengalihan secara legal, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik lama maupun pihak penerima. Meskipun tidak semua pengalihan merek mewajibkan akta notaris, keberadaannya sering kali menjadi jaminan tambahan, terutama untuk transaksi yang melibatkan perusahaan besar atau aset bernilai tinggi.

Selain memberikan kepastian hukum, akta notaris juga mempermudah proses pencatatan di DJKI. Dokumen ini menjadi bukti formal yang diakui secara hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan memahami peran dan fungsi akta notaris sejak awal, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai kebutuhan dokumen tambahan dalam pengalihan merek, sehingga proses berjalan lebih aman dan efisien.

Fungsi akta notaris dalam pengalihan

Akta notaris adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa transaksi pengalihan merek dilakukan secara sah di mata hukum.

Fungsi utama akta notaris adalah:
1. Memberikan bukti legalitas atas pengalihan merek.
2. Melindungi kedua belah pihak dari perselisihan hukum di kemudian hari.
3. Memastikan proses pengalihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga DJKI menerima dokumen tanpa kendala.

Dengan adanya akta notaris, hak kepemilikan berpindah secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagi perusahaan besar, akta notaris sering menjadi syarat wajib, sedangkan UMKM bisa saja menggunakan prosedur yang lebih sederhana, namun tetap legal.

Peraturan yang mengatur akta notaris

Di Indonesia, pengalihan merek diatur oleh UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan peraturan pelaksana DJKI. Selain itu, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan landasan hukum mengenai otoritas notaris dalam membuat akta pengalihan.

Peraturan ini menekankan bahwa:
• Akta notaris adalah bukti sah secara hukum.
• Semua transaksi yang menyangkut aset bisnis bernilai tinggi, termasuk merek, lebih aman jika menggunakan akta notaris.

Risiko jika tanpa akta notaris

Melakukan pengalihan merek tanpa akta notaris memang memungkinkan, tetapi memiliki risiko hukum yang lebih tinggi. Tanpa akta notaris, dokumen pengalihan bisa tidak dianggap resmi secara formal, sehingga mempersulit pembuktian kepemilikan jika terjadi sengketa atau klaim dari pihak ketiga.

Memahami risiko ini penting agar pelaku usaha dapat memutuskan apakah perlu melibatkan notaris untuk memastikan pengalihan merek berjalan aman dan diakui secara hukum.

Jika pengalihan merek dilakukan tanpa akta notaris, beberapa risiko muncul:
1. Sengketa hukum antara pemilik lama dan baru.
2. Kesulitan administrasi saat pendaftaran di DJKI.
3. Klaim pihak ketiga yang menimbulkan kerugian finansial dan reputasi.

Berapa Lama Proses Pengalihan Merek HKI

Salah satu pertanyaan umum dalam pengalihan merek adalah berapa lama prosesnya sampai selesai. Durasi pengalihan merek dapat bervariasi tergantung kelengkapan dokumen, jenis pengalihan, dan prosedur DJKI. Dengan memahami perkiraan waktu sejak awal, pelaku usaha bisa merencanakan langkah bisnis dan administrasi secara lebih efisien, sehingga tidak ada hambatan yang mengganggu proses pengalihan.

Estimasi waktu rata-rata

Proses pengalihan merek resmi di DJKI biasanya memakan waktu 2–4 bulan, tergantung kelengkapan dokumen dan jenis pengalihan. Pengalihan sederhana mungkin lebih cepat, sedangkan pengalihan yang melibatkan perusahaan besar, akta notaris, dan negosiasi tambahan bisa lebih lama.
Faktor yang mempengaruhi durasi

Beberapa faktor yang mempengaruhi waktu pengalihan merek antara lain:
• Kelengkapan dokumen: Dokumen yang tidak lengkap menyebabkan revisi berulang.
• Jenis pengalihan: Pengalihan penuh biasanya lebih cepat dibanding pengalihan sebagian hak.
• Jumlah pihak yang terlibat: Banyak pihak atau perusahaan besar menambah proses administrasi dan verifikasi.
• Waktu verifikasi DJKI: Kadang terdapat antrean administrasi, khususnya untuk periode sibuk.

Tips mempercepat proses

Untuk mempercepat proses pengalihan merek, pelaku usaha perlu memahami langkah-langkah yang dapat meminimalkan hambatan administratif. Dengan menyiapkan dokumen lengkap, memeriksa status merek sebelumnya, dan mengikuti prosedur DJKI secara tepat, proses pengalihan bisa berjalan lebih cepat dan efisien.

Memahami tips ini sejak awal membantu menghindari penundaan yang tidak perlu dan memastikan hak kepemilikan merek berpindah secara sah

1. Persiapkan semua dokumen secara lengkap sebelum pengajuan.
2. Gunakan jasa profesional yang memahami prosedur DJKI.
3. Pastikan status merek sudah diverifikasi dan tidak ada sengketa.
4. Ikuti prosedur resmi tanpa melewatkan tahap yang diwajibkan.

Berapa Biaya Pengalihan Merek HKI

Sebelum melakukan pengalihan merek, salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah biaya yang akan dikeluarkan. Biaya ini bisa bervariasi tergantung jenis pengalihan, dokumen yang diperlukan, dan jasa tambahan seperti notaris atau konsultan.

Dengan memahami perkiraan biaya sejak awal, pelaku usaha bisa merencanakan anggaran secara tepat dan menghindari pengeluaran yang tidak terduga selama proses pengalihan.

Biaya resmi DJKI

Biaya resmi DJKI merupakan tarif tetap yang ditetapkan pemerintah untuk pengalihan merek, dan bergantung pada jenis pengalihan yang dilakukan. Mengetahui besaran biaya ini sejak awal membantu pemilik dan penerima merek merencanakan anggaran dengan tepat serta menghindari kebingungan atau penundaan dalam proses administrasi pengalihan.

Sebagai contoh:
• Pengalihan Merek Resmi Rp 700.000 tujuh ratus ribu rupiah

Biaya tambahan (notaris, konsultasi)

Selain biaya resmi DJKI, dalam proses pengalihan merek sering muncul biaya tambahan seperti jasa notaris untuk dokumen formal atau biaya konsultasi profesional. Memahami potensi biaya ini sejak awal membantu pelaku usaha mengelola anggaran secara efisien dan memastikan proses pengalihan merek berjalan lancar tanpa hambatan finansial yang tidak terduga.

Selain biaya resmi DJKI, ada biaya lain yang mungkin muncul:
• Notaris: pembuatan akta pengalihan bisa Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000, tergantung nilai aset dan kompleksitas.
• Konsultasi profesional: jasa pengurusan dokumen, verifikasi, dan advis hukum bisa berbeda-beda, biasanya Rp 500.000 – Rp 2.000.000.

Cara efisien mengelola biaya

• Gunakan paket jasa profesional yang sudah include DJKI + notaris.
• Pastikan dokumen lengkap agar tidak ada biaya tambahan akibat revisi.
• Bandingkan biaya jasa profesional untuk mendapatkan harga terbaik sesuai kebutuhan.

Cara Mengecek Status Merek HKI Sebelum Pengalihan

Sebelum memulai pengalihan merek, sangat penting untuk mengecek status merek terlebih dahulu. Langkah ini memastikan bahwa merek yang akan dialihkan tidak sedang dalam sengketa, belum dialihkan sebelumnya, dan masih aktif terdaftar di DJKI. Dengan melakukan pengecekan sejak awal, pelaku usaha dapat meminimalkan risiko konflik hukum dan memastikan proses pengalihan berjalan lancar serta sah secara hukum.

Menggunakan database DJKI online

Sebelum pengalihan, pastikan merek belum terdaftar untuk pihak lain. DJKI menyediakan database online yang bisa diakses publik untuk:
• Mengecek status kepemilikan.
• Mengetahui kelas barang/jasa terkait merek.
• Memastikan tidak ada klaim atau sengketa sebelumnya.

Memastikan merek belum dialihkan sebelumnya

Selain pengecekan online, sebaiknya lakukan konfirmasi resmi ke DJKI untuk memastikan merek yang akan dialihkan memang sah dan bebas sengketa.

Tips meminimalkan risiko konflik hukum
• Gunakan jasa profesional untuk memverifikasi status.
• Simpan bukti verifikasi sebagai arsip legal.
• Hindari membeli merek tanpa pengecekan menyeluruh.

Kesalahan Umum dalam Pengalihan Merek HKI

Dalam proses pengalihan merek, banyak pelaku usaha yang sering melakukan kesalahan yang bisa menghambat atau bahkan membatalkan proses. Kesalahan umum ini biasanya terkait dokumen tidak lengkap, kelalaian dalam pengecekan status merek, atau tidak menggunakan jasa profesional.

Dengan memahami potensi kesalahan sejak awal, pemilik dan penerima merek dapat mengambil langkah pencegahan sehingga proses pengalihan berjalan lebih aman, efisien, dan sah secara hukum.

Mengabaikan pengecekan status merek

Salah satu kesalahan paling umum dalam pengalihan merek adalah mengabaikan pengecekan status merek sebelum proses dimulai. Banyak pelaku usaha langsung mengajukan pengalihan tanpa memastikan apakah merek masih aktif, belum dialihkan sebelumnya, atau tidak sedang dalam sengketa, sehingga berisiko menimbulkan perselisihan hukum dengan pihak lain dan menunda proses pengalihan.

Dokumen tidak lengkap atau salah format

Kesalahan lain yang sering terjadi dalam pengalihan merek adalah dokumen tidak lengkap atau salah format. Dokumen yang kurang lengkap, tidak sesuai format, atau tidak resmi dapat menyebabkan proses pengalihan tertunda, penolakan, dan biaya tambahan. Oleh karena itu, memastikan semua dokumen disiapkan dengan benar sejak awal menjadi langkah krusial agar pengalihan merek berjalan lancar dan sah secara hukum.

Tidak menggunakan jasa profesional

Mengurus pengalihan sendiri tanpa pemahaman hukum bisa menimbulkan risiko, terutama untuk perusahaan besar atau transaksi bernilai tinggi.

Dampak Hukum Jika Pengalihan Merek HKI Tidak Sesuai Aturan

Jika pengalihan merek dilakukan tidak sesuai aturan atau prosedur yang berlaku, dampaknya bisa serius dari sisi hukum. Pemilik baru atau pihak penerima merek dapat menghadapi gugatan hukum, klaim pihak ketiga, atau penolakan resmi dari DJKI, yang berpotensi membatalkan pengalihan dan menimbulkan kerugian finansial. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan secara resmi.

Selain risiko hukum, pengalihan yang tidak sah juga dapat merusak reputasi bisnis. Pelaku usaha bisa kehilangan kepercayaan dari mitra, konsumen, atau investor karena dianggap tidak profesional atau ceroboh dalam mengelola aset intelektual. Oleh karena itu, memahami aturan dan melaksanakan pengalihan merek sesuai prosedur adalah langkah penting untuk melindungi hak hukum dan reputasi bisnis secara keseluruhan.

Risiko gugatan hukum

Jika pengalihan tidak sesuai prosedur, pemilik baru berisiko digugat pemilik lama atau pihak ketiga. Gugatan ini bisa memakan waktu dan biaya besar.
Kerugian finansial bagi pihak terkait
Selain biaya hukum, transaksi yang tidak sah bisa membuat aset merek hangus, menyebabkan kerugian finansial bagi kedua belah pihak.

Dampak terhadap reputasi bisnis

Perusahaan yang terlibat sengketa hukum atas merek akan mengalami turunnya kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, bahkan bisa mempengaruhi penjualan dan reputasi jangka panjang.

Jasa Pengalihan Merek HKI Permatamas

Untuk mempermudah proses pengalihan merek, Permatamas menyediakan jasa profesional yang lengkap dan terpercaya. Layanan kami mencakup konsultasi, persiapan dokumen, hingga pendampingan notaris, sehingga pemilik dan penerima merek dapat melakukan pengalihan secara sah, efisien, dan minim risiko hukum.

Dengan pengalaman dan keahlian tim kami, proses pengalihan merek Anda menjadi lebih cepat dan aman, memberikan kepastian hukum yang Anda butuhkan untuk kelangsungan bisnis.

Keunggulan menggunakan jasa professional

• Proses cepat dan efisien: Semua dokumen disiapkan lengkap sesuai standar DJKI.
• Minim risiko hukum: Konsultan ahli memverifikasi status merek dan prosedur hukum.
• Dukungan lengkap: Mulai dari persiapan dokumen, akta notaris, hingga pendaftaran resmi.

Layanan yang tersedia (konsultasi, dokumen, notaris)

• Konsultasi pengalihan merek: Analisis kebutuhan dan prosedur yang tepat.
• Pembuatan dokumen resmi: Surat pernyataan, akta notaris, formulir DJKI.
• Pendampingan resmi: Verifikasi, pengajuan ke DJKI, dan follow-up status pengalihan.

Cara menghubungi dan memulai proses pengalihan

1. Hubungi tim Permatamas melalui website atau telepon resmi.
2. Konsultasi awal untuk menentukan jenis pengalihan dan dokumen yang diperlukan.
3. Persiapkan dokumen dan ikuti proses pengalihan dengan pendampingan profesional.
4. Terima sertifikat pengalihan resmi dari DJKI setelah semua proses selesai.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Apa itu Merek HKI

Merek HKI·Oktober 29, 2025November 3, 2025

Apa itu Merek HKI – Dalam dunia usaha modern, merek bukan sekadar simbol atau nama dagang, melainkan identitas hukum dan nilai strategis yang melekat pada suatu produk atau jasa. Merek menjadi pembeda utama di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Di sinilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan penting sebagai payung hukum yang melindungi karya, inovasi, serta reputasi bisnis dari tindakan peniruan atau penyalahgunaan oleh pihak lain.

Sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya pendaftaran merek secara resmi. Tanpa perlindungan hukum, merek yang sudah dikenal luas bisa diklaim dan didaftarkan lebih dulu oleh pihak lain, sehingga pemilik aslinya kehilangan hak atas nama yang telah dibangun bertahun-tahun. Risiko seperti ini kerap terjadi dan dapat merugikan reputasi maupun nilai ekonomi perusahaan.

Oleh karena itu, mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah langkah strategis dan wajib dilakukan setiap pemilik usaha. Dengan sertifikat resmi, merek Anda akan memiliki kekuatan hukum yang diakui negara, melindungi identitas bisnis, serta memberikan kepastian hukum atas penggunaan dan pengembangannya di masa depan.

Pengertian Merek HKI itu Apa

Secara umum, Merek HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan, melindungi, serta melarang pihak lain memakai merek tersebut tanpa izin. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan reputasi sebuah produk atau jasa agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang berpotensi meniru atau menjiplak identitas bisnis tersebut.

Merek sendiri dapat berbentuk kata, nama, logo, simbol, angka, gambar, bentuk tiga dimensi, suara, atau kombinasi dari berbagai unsur tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek memberikan kekuatan hukum yang sah kepada pemiliknya. Artinya, setiap penggunaan merek serupa tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara esensial, Merek HKI bukan sekadar tampilan visual atau tanda dagang, melainkan aset hukum dan komersial bernilai tinggi yang mencerminkan reputasi serta kredibilitas sebuah usaha. Dengan perlindungan HKI, merek dapat dijadikan investasi jangka panjang — bahkan bisa dialihkan, diwariskan, atau dijual layaknya aset berwujud lainnya yang memiliki nilai ekonomi nyata.

Apa Pentingnya Merek HKI

Mendaftarkan merek merupakan langkah strategis dalam melindungi identitas bisnis dan membangun kepercayaan konsumen. Di tengah kompetisi yang semakin ketat, baik di pasar offline maupun online, merek bukan sekadar nama atau logo—melainkan simbol keaslian, reputasi, dan jaminan kualitas dari produk atau layanan Anda. Dengan merek yang terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Anda memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut dari pihak lain yang berpotensi meniru atau mengakuinya sebagai milik mereka.

Tanpa perlindungan hukum melalui pendaftaran merek, bisnis Anda berada pada posisi yang rentan. Tidak sedikit kasus di mana pelaku usaha kehilangan hak atas merek yang sudah digunakan bertahun-tahun hanya karena pihak lain lebih dahulu mendaftarkannya secara sah. Hal ini bisa berdampak besar, mulai dari hilangnya identitas usaha, kehilangan pelanggan, hingga kerugian finansial yang tidak sedikit akibat rebranding mendadak.

Dengan kata lain, pendaftaran merek bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan bisnis yang serius ingin berkembang.
Selain sebagai bentuk perlindungan hukum, pendaftaran merek juga menjadi investasi jangka panjang yang bernilai tinggi. Merek yang kuat dan terdaftar dapat meningkatkan nilai jual perusahaan, menarik investor, bahkan menjadi aset yang bisa dijual atau diwariskan.

Jadi, pentingnya merek HKI bukan hanya tentang kepemilikan, melainkan juga tentang menjamin keberlanjutan, kredibilitas, dan nilai ekonomi bisnis Anda di masa depan.

Pentingnya pendaftaran merek antara lain:
1. Memberikan perlindungan hukum yang sah dari negara.
2. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan reputasi Anda.
3. Menjadi identitas resmi yang memperkuat brand awareness.

Dengan kata lain, merek HKI adalah perlindungan sekaligus pembeda yang memastikan nama bisnis Anda tetap menjadi milik Anda.

Apa Manfaat Merek HKI

Memiliki merek yang terdaftar secara resmi memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemiliknya. Dengan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Anda memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dan melarang pihak lain meniru, menggunakan, atau memperjualbelikannya tanpa izin.

Perlindungan ini menjadi tameng penting dari potensi sengketa, pemalsuan, maupun tindakan tidak etis yang dapat merugikan reputasi bisnis Anda. Selain itu, kepemilikan merek yang sah juga menunjukkan keseriusan dan profesionalisme usaha di mata pelanggan maupun mitra bisnis.

Dari sisi bisnis, merek HKI adalah aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Merek yang kuat mampu meningkatkan daya saing, memperkuat citra perusahaan, serta membangun loyalitas konsumen. Dalam jangka panjang, merek yang telah dikenal dan dipercaya dapat meningkatkan nilai jual perusahaan, menarik investor, bahkan dijadikan jaminan dalam kerja sama bisnis.

Dengan kata lain, manfaat merek HKI bukan hanya sekadar perlindungan, tetapi juga modal strategis yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Manfaat utama memiliki merek terdaftar antara lain:
• Perlindungan hukum terhadap peniruan, pemalsuan, dan penggunaan tanpa izin.
• Nilai jual meningkat, karena merek yang sah dapat dilisensikan, dijual, atau diwariskan.
• Meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional.

Selain itu, merek yang memiliki legalitas resmi juga lebih mudah diterima oleh marketplace, lembaga ekspor, dan mitra kerja sama besar.

Hal-hal yang Dilindungi oleh HKI Merek

Perlindungan merek di bawah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukan hanya sekadar pengakuan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap identitas usaha Anda. Setiap elemen yang melekat pada merek memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan konsumen dan citra perusahaan di pasar.

Dengan memiliki merek yang terdaftar, Anda tidak hanya melindungi nama atau logo, tetapi juga seluruh elemen pembeda yang menjadi ciri khas produk atau jasa Anda.

Berikut adalah hal-hal yang termasuk dalam perlindungan HKI merek:

• Tanda: Merek mencakup berbagai bentuk tanda grafis seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, hingga komposisi warna tertentu yang memiliki karakter khas dan mudah dikenali oleh konsumen.

• Unsur lain: Selain bentuk visual, merek juga dapat dilindungi dalam bentuk elemen non-visual seperti suara, hologram, atau perpaduan berbagai unsur kreatif lainnya yang memiliki daya pembeda dan identitas unik bagi pemiliknya.

• Tujuan: Perlindungan ini bertujuan untuk memberi identitas hukum sekaligus nilai komersial bagi pemilik merek, membantu membedakan produk atau jasa antar pelaku usaha, serta berfungsi sebagai alat pemasaran dan simbol kepercayaan dalam membangun citra bisnis.

Apa itu Merek HKI

Dasar Hukum Merek HKI

Perlindungan terhadap merek di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur secara komprehensif dalam beberapa regulasi penting. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi landasan utama dalam pengaturan, pendaftaran, serta perlindungan merek.

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatur besaran biaya resmi dalam proses administrasi pendaftaran merek. Kedua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang telah resmi terdaftar. Artinya, jika suatu merek belum memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka negara tidak memiliki dasar untuk melindunginya apabila terjadi pelanggaran, peniruan, atau perebutan merek oleh pihak lain.

Dengan adanya pendaftaran, pemilik merek memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan, mengalihkan, maupun melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip dalam satu kelas barang/jasa.

Oleh karena itu, mendaftarkan merek bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan langkah hukum strategis untuk menjaga identitas, reputasi, dan nilai komersial bisnis Anda. Kepemilikan merek yang sah memberikan rasa aman dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha, sekaligus menjadi bukti konkret bahwa merek Anda diakui serta dilindungi oleh negara.

Cara Mengurus Merek HKI

Mengurus merek HKI dapat dilakukan dengan mudah jika memahami prosedur dan dokumennya. Prosesnya melibatkan beberapa tahap administratif yang harus dilalui dengan benar.

Berikut langkah-langkah pendaftaran merek di DJKI:
1.Pemeriksaan Awal (Cek Merek): Pastikan merek yang akan didaftarkan belum digunakan pihak lain.
2. Persiapan Dokumen: Siapkan KTP atau NIB, contoh merek, dan daftar barang/jasa.
3. Pengajuan Online: Dilakukan melalui situs resmi DJKI (https://merek.dgip.go.id).
4. Pemeriksaan Formal dan Substantif: DJKI akan menilai kelayakan merek.
5. Pengumuman Publik: Jika tidak ada sanggahan dalam 2 bulan, maka berlanjut ke sertifikat.

Jika Anda tidak ingin repot, PERMATAMAS dapat menangani seluruh proses ini dengan pendampingan profesional dan laporan status secara berkala.

Berapa Biaya Resmi Merek HKI

Biaya pendaftaran merek telah diatur secara resmi oleh pemerintah dan termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dengan adanya ketentuan ini, setiap pelaku usaha dapat mengetahui besaran biaya yang harus dikeluarkan secara transparan tanpa ada pungutan liar.

Pendaftaran merek dikenakan per kelas barang atau jasa yang diajukan, sehingga semakin banyak kelas yang didaftarkan, biaya totalnya pun akan menyesuaikan.

Berikut adalah rincian biaya resmi pendaftaran merek di DJKI:
• Untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah): Rp 500.000 per kelas barang/jasa.
• Untuk Reguler (Non-UMKM): Rp 1.800.000 per kelas barang/jasa.

Biaya tersebut wajib dibayarkan langsung ke rekening resmi DJKI sebagai bentuk PNBP. Nominal ini hanya mencakup biaya pengajuan resmi ke pemerintah dan belum termasuk biaya jasa apabila Anda menggunakan layanan konsultan HKI profesional.

Menggunakan jasa pendaftaran merek seperti PERMATAMAS memberikan banyak keuntungan dibanding mengurus sendiri. Tim kami akan membantu seluruh tahapan pendaftaran — mulai dari pengecekan merek, pengisian data, unggah dokumen, hingga sertifikat resmi terbit. Proses menjadi lebih cepat, aman, dan minim risiko kesalahan administratif.

Selain itu, PERMATAMAS juga memberikan garansi 100% uang kembali apabila terjadi penolakan akibat kesalahan dari pihak kami. Sebuah jaminan pasti untuk Anda yang ingin mendaftarkan merek tanpa kerumitan dan dengan hasil yang terjamin.

Bagaimana Cara Daftar Merek HKI

Proses pendaftaran merek HKI dapat dilakukan dengan dua cara, tergantung pada kebutuhan dan tingkat pemahaman Anda terhadap sistem hukum kekayaan intelektual.

1. Daftar Mandiri ke DJKI.
Cara ini cocok bagi Anda yang sudah memahami alur pendaftaran, tata cara pengisian dokumen, serta syarat-syarat hukum yang berlaku. Semua proses dilakukan sendiri melalui sistem daring milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mulai dari pembuatan akun, pengunggahan dokumen, hingga pembayaran biaya resmi.

2. Daftar Melalui Biro Jasa atau Konsultan HKI.
Ini merupakan opsi terbaik bagi pelaku usaha yang ingin prosesnya lebih aman, efisien, dan tanpa risiko kesalahan administratif.

Keuntungan menggunakan konsultan HKI profesional antara lain:
• Dokumen Anda akan diperiksa secara teliti agar tidak ada kekeliruan dalam formulir maupun lampiran.
• Proses pendaftaran diawasi langsung oleh ahli hukum dan praktisi HKI berpengalaman.
• Anda tidak perlu mengurus tahapan yang rumit — cukup pantau progres hingga sertifikat merek resmi diterbitkan oleh DJKI.

Melalui pendampingan PERMATAMAS, semua proses pendaftaran dijamin resmi, cepat, dan data Anda 100% aman. Tim kami telah membantu ribuan pelaku usaha dari berbagai sektor — mulai dari kosmetik, makanan, hingga produk rumah tangga — untuk mendapatkan hak merek yang sah secara hukum. Dengan pengalaman dan kecepatan layanan kami, Anda dapat fokus mengembangkan bisnis, sementara urusan merek kami yang tangani hingga selesai.

Masa Berlaku Merek HKI

Merek yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat resmi dari DJKI berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Selama periode ini, pemilik memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, melisensikan, atau melarang pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.

Setelah masa berlaku berakhir, pemilik dapat memperpanjang perlindungan merek untuk jangka waktu yang sama, yaitu 10 tahun berikutnya. Perpanjangan dapat dilakukan berulang kali tanpa batas, selama dilakukan tepat waktu dan memenuhi syarat administratif. Dengan demikian, merek dapat terus dilindungi sepanjang pemilik masih menggunakannya secara aktif dalam kegiatan usaha.

Untuk menghindari keterlambatan atau kelalaian dalam proses perpanjangan, PERMATAMAS menyediakan layanan pengingat otomatis dan pendampingan penuh. Dengan sistem ini, klien dapat tenang karena mereknya akan selalu terlindungi secara hukum tanpa khawatir masa berlaku habis tanpa disadari.

Apakah Merek HKI Perlu Diperpanjang

Ya, perpanjangan merek merupakan kewajiban hukum bagi setiap pemilik merek yang ingin mempertahankan hak eksklusifnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perlindungan hukum atas merek terdaftar hanya berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Proses perpanjangan ini penting dilakukan agar merek tetap diakui dan dilindungi secara sah oleh negara.

Apabila pemilik tidak melakukan perpanjangan dalam jangka waktu yang ditentukan, merek tersebut akan dianggap tidak berlaku dan dapat dihapus dari sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Bahkan, jika merek telah dihapus, pihak lain berpotensi untuk mendaftarkan merek yang sama atau serupa.

Oleh karena itu, menjaga masa berlaku merek dengan memperpanjangnya tepat waktu merupakan langkah penting untuk menghindari kehilangan hak hukum yang sudah dimiliki.
Untuk memudahkan prosesnya, PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional yang membantu seluruh tahapan perpanjangan merek hingga selesai.

Tim berpengalaman kami memastikan setiap dokumen lengkap, tenggat waktu tidak terlewat, dan proses di DJKI berjalan lancar tanpa risiko administratif. Dengan pendampingan yang tepat, Anda tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga memastikan hak atas merek Anda tetap aman dan sah secara hukum.

Apa Sanksinya Bila Merek HKI Tidak Diperpanjang

Jika merek tidak diperpanjang tepat waktu, pemilik akan kehilangan seluruh hak hukumnya atas merek tersebut. Konsekuensinya sangat serius dan bisa berdampak langsung pada bisnis serta reputasi usaha.

• Hak eksklusif dicabut. Pemilik tidak lagi memiliki perlindungan hukum untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip.
• Nama atau logo Anda bisa digunakan pihak lain secara legal. Setelah merek terhapus dari daftar DJKI, siapa pun dapat mendaftarkannya kembali tanpa pelanggaran hukum.
• Reputasi dan kepercayaan pasar dapat hilang. Konsumen bisa bingung terhadap merek serupa yang muncul, mengakibatkan penurunan nilai brand.

Selain itu, merek yang dihapus dari daftar resmi DJKI tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam sengketa, karena statusnya sudah tidak lagi dilindungi. Oleh karena itu, melakukan perpanjangan tepat waktu bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk menjaga eksistensi dan nilai ekonomi dari aset merek Anda.

Apakah Merek HKI Bisa Dialihkan

Ya, merek HKI dapat dialihkan kepada pihak lain baik melalui pewarisan, hibah, perjanjian, maupun sebab lain yang sah menurut hukum. Pengalihan hak atas merek ini diatur secara jelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa pemilik merek memiliki hak penuh untuk memindahkan kepemilikan mereknya kepada pihak lain.

Namun, agar sah secara hukum, pengalihan tersebut wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis dan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses pengalihan merek tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Selain membutuhkan dokumen resmi seperti surat perjanjian dan bukti kepemilikan merek, juga diperlukan bukti pembayaran biaya resmi ke DJKI.

Pengalihan baru dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum setelah tercatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan demikian, baik pihak pengalihan maupun penerima hak memiliki jaminan hukum yang jelas atas kepemilikan merek tersebut.

Untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan administratif, PERMATAMAS menyediakan layanan pendampingan pengalihan merek secara profesional. Tim kami akan membantu mulai dari pemeriksaan dokumen, penyusunan perjanjian pengalihan, hingga proses pencatatan di DJKI.

Dengan pengalaman dan ketelitian kami, pengalihan merek dapat dilakukan cepat, aman, dan sah secara hukum, tanpa risiko penolakan atau keterlambatan proses.

Merek dapat dialihkan melalui beberapa cara, antara lain:
1. Jual beli.
2. Hibah atau wasiat.
3. Perjanjian lisensi.
4. Pewarisan.

Namun, peralihan hak merek harus dicatat di DJKI agar sah secara hukum.
Tanpa pencatatan, hak tersebut belum diakui oleh negara dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Apakah Merek HKI Bisa Diwariskan

Ya, merek HKI dapat diwariskan karena termasuk dalam kategori aset tidak berwujud (intangible asset) yang memiliki nilai ekonomi dan hukum. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek dapat beralih atau dialihkan, salah satunya melalui pewarisan. Artinya, ketika pemilik merek meninggal dunia, hak eksklusif atas merek tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris yang sah.

Dalam praktiknya, pewarisan merek dapat dilakukan dengan mencantumkan hak merek dalam surat wasiat, atau melalui proses hukum sesuai ketentuan waris yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa merek tidak hanya menjadi simbol identitas bisnis, tetapi juga aset berharga yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi generasi berikutnya.

Dengan memiliki merek terdaftar, ahli waris dapat melanjutkan bisnis, memperluas merek, atau bahkan menjadikannya sumber penghasilan yang berkelanjutan. Agar hak waris atas merek diakui secara sah, pencatatan perubahan kepemilikan harus dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). PERMATAMAS siap membantu Anda dalam proses tersebut, mulai dari penyiapan dokumen hukum hingga pencatatan resmi di DJKI.

Dengan pendampingan profesional kami, merek yang Anda bangun tidak hanya terlindungi selama hidup, tetapi juga menjadi warisan berharga yang abadi untuk keluarga dan penerus usaha Anda.

Apakah Merek HKI Bisa Dijual

Tentu bisa. Merek yang telah terdaftar secara hukum merupakan aset tidak berwujud (intangible asset) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Proses penjualan merek ini umumnya dilakukan melalui perjanjian tertulis yang disahkan oleh kedua belah pihak dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar perubahan kepemilikan tercatat secara sah. Dengan begitu, pemilik baru memiliki hak eksklusif penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, dan melindungi merek tersebut.

Menjual merek HKI bisa menjadi langkah strategis bagi pemilik yang ingin mendapatkan keuntungan dari merek yang sudah dikenal atau memiliki reputasi baik di pasaran. Dalam banyak kasus, merek yang sudah memiliki nilai komersial tinggi dapat dijual dengan harga yang signifikan, bahkan menjadi bagian dari investasi bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, pendaftaran merek sejak awal bukan hanya sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai bentuk investasi yang bisa memberikan keuntungan nyata di masa depan.

Namun, sebelum melakukan transaksi jual-beli merek, penting untuk memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk penyusunan akta perjanjian pengalihan hak merek dan pencatatan resmi di DJKI. Ketelitian dalam proses ini penting agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Bila Anda membutuhkan pendampingan dalam pengalihan atau penjualan merek HKI, layanan konsultan merek berpengalaman seperti PERMATAMAS siap membantu Anda menyusun dokumen dan memastikan seluruh proses berjalan aman, sah, dan efisien.

Nilai jual sebuah merek biasanya bergantung pada:
• Popularitas dan reputasi merek.
• Kekuatan brand di pasar.
• Legalitas pendaftaran di DJKI.

Banyak merek terkenal yang memiliki nilai jual miliaran rupiah karena brand awareness yang tinggi.
Dengan demikian, merek bukan sekadar simbol, tetapi juga aset investasi jangka panjang.

Jasa Pendaftaran Merek HKI Berpengalaman – PERMATAMAS

PERMATAMAS Indonesia adalah konsultan resmi yang berfokus pada layanan pendaftaran, perpanjangan, dan perlindungan merek di seluruh Indonesia. Dengan pengalaman dan tim ahli hukum profesional, kami siap mendampingi Anda dari awal hingga sertifikat merek terbit.

Keunggulan kami:
• Tim berpengalaman di bidang HKI dan hukum merek.
• Proses cepat, aman, dan transparan.
• Laporan progres dan status merek setiap tahap.

Kami tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga memberikan strategi perlindungan merek jangka panjang untuk memperkuat posisi bisnis Anda di mata hukum dan konsumen.

Hubungi Kami Sekarang
PERMATAMAS Indonesia
Konsultasi Gratis: 085777630555
Website: www.merekhki.com

Segera daftarkan merek HKI Anda hari ini.
Karena perlindungan hukum bukan sekadar pilihan — tetapi kebutuhan mutlak bagi setiap pelaku usaha yang ingin maju dan aman.

7 Alasan Merek Ditolak DJKI

Merek HKI·Oktober 27, 2025Oktober 27, 2025

7 Alasan Merek Ditolak DJKI – Alasan merek ditolak DJKI menjadi hal yang sering dialami para pemohon merek dagang di Indonesia. Banyak permohonan pendaftaran merek tidak lolos karena faktor kemiripan, kesalahan dokumen, hingga pelanggaran norma hukum. Untuk menghindari hal tersebut, penting memahami penyebab utama penolakan merek oleh DJKI serta solusi agar merek Anda diterima dan terlindungi secara hukum.

Agar Anda tidak mengalami hal serupa, penting untuk memahami secara menyeluruh alasan-alasan umum mengapa merek bisa ditolak oleh DJKI. Dengan mengetahui faktor-faktor ini, pemohon dapat melakukan perbaikan sebelum mengajukan ulang atau melakukan banding atas keputusan tersebut.
Berikut adalah 7 alasan utama penolakan merek oleh DJKI, lengkap dengan penjelasan dan contoh kasusnya.

1. Alasan Penolakan Berdasarkan Persamaan pada Pokoknya

Salah satu penyebab paling umum penolakan merek adalah adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah lebih dulu terdaftar. Persamaan pada pokoknya dapat berupa kesamaan bunyi, ejaan, makna, atau tampilan visual yang membuat konsumen sulit membedakan antara satu merek dengan yang lain.

Sebagai contoh, jika sudah ada merek “COFFELAND” untuk produk kopi, maka permohonan merek baru bernama “KOFFILAND” kemungkinan besar akan ditolak karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Meskipun penulisannya sedikit berbeda, namun secara fonetik terdengar serupa dan bisa menimbulkan kebingungan.

DJKI sangat memperhatikan aspek ini untuk melindungi konsumen dan pemegang hak merek yang sah. Oleh karena itu, sebelum mendaftarkan merek, sangat disarankan untuk melakukan pencarian merek (brand search) melalui situs resmi DJKI agar bisa mengetahui apakah merek Anda memiliki kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar.

2. Alasan Penolakan Berdasarkan Sifat Merek

Merek juga dapat ditolak jika dianggap tidak memiliki daya pembeda atau bersifat deskriptif. Merek seperti ini tidak bisa membedakan produk Anda dari produk pesaing karena terlalu umum atau menggambarkan langsung jenis barang/jasa yang ditawarkan.

Misalnya, jika seseorang mendaftarkan merek “SABUN” untuk produk pembersih tubuh, maka merek tersebut kemungkinan besar akan ditolak. Sebab, kata “sabun” hanya menggambarkan sifat produknya, bukan identitas unik yang bisa membedakan dengan sabun merek lain.

Selain itu, merek yang terdiri dari nama umum, istilah teknis, atau kata yang sering digunakan di industri tertentu juga berpotensi ditolak. DJKI mendorong pemohon untuk menggunakan nama yang unik, imajinatif, dan mudah diingat, agar memiliki kekuatan hukum dan nilai branding yang lebih kuat.

3. Alasan Penolakan Sama dengan Merek Terdaftar

Selain kemiripan pada pokoknya, DJKI juga menolak merek yang identik atau sama persis dengan merek lain yang sudah lebih dulu didaftarkan. Ini berlaku baik untuk merek lokal maupun merek asing yang sudah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.

Sebagai contoh, jika seseorang mencoba mendaftarkan merek “NIKE” atau “SAMSUNG” untuk produk sejenis, maka permohonan tersebut akan langsung ditolak karena merek tersebut sudah memiliki hak eksklusif yang diakui secara internasional.

Kasus serupa juga berlaku untuk merek-merek lokal yang telah populer. DJKI akan menolak merek yang sama persis baik dari segi tulisan, logo, maupun bunyi pengucapan, karena hal itu termasuk dalam kategori pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Oleh sebab itu, sebelum mengajukan permohonan, sebaiknya lakukan pengecekan database merek DJKI agar tidak mengajukan nama yang sudah terdaftar sebelumnya.

4. Alasan Penolakan Bertentangan dengan Norma

Merek dapat ditolak apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau nilai-nilai agama. DJKI secara tegas melarang penggunaan kata, gambar, atau simbol yang bersifat vulgar, menghina, atau melecehkan kelompok tertentu.

Contohnya, merek dengan kata-kata kasar, mengandung unsur pornografi, atau menggunakan simbol keagamaan dengan cara yang tidak pantas, akan langsung ditolak. Hal ini bertujuan untuk menjaga etika dan moralitas publik, sekaligus memastikan bahwa merek yang beredar di pasaran tetap menghormati keberagaman nilai masyarakat Indonesia.

Selain itu, merek yang menyinggung tokoh publik, instansi pemerintah, atau organisasi keagamaan juga dapat dianggap melanggar norma kesopanan dan hukum. Pemohon perlu memastikan bahwa unsur merek yang diajukan tidak mengandung konotasi negatif atau provokatif.

5. Alasan Penolakan Menyesatkan atau Tidak Sesuai

Merek juga bisa ditolak jika dinilai menyesatkan konsumen terkait dengan asal-usul, kualitas, atau fungsi suatu produk atau jasa. Contohnya, menggunakan merek “Susu Sapi Asli” untuk produk berbahan nabati seperti susu kedelai akan dianggap menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta produk.

Selain itu, merek yang meniru nama geografis, wilayah, atau daerah tertentu yang tidak sesuai dengan tempat produksi juga bisa ditolak. Misalnya, mendaftarkan merek “Kopi Toraja” padahal produk dibuat di luar daerah Toraja tanpa izin khusus, bisa dianggap melanggar prinsip indikasi geografis.

DJKI menolak merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat atau mengandung informasi yang tidak benar. Prinsip dasarnya, merek harus jujur, akurat, dan sesuai dengan identitas produk yang sebenarnya.

6. Alasan Penolakan Mengandung Lambang Negara atau Pemerintah

Menurut Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika mengandung lambang negara, simbol pemerintah, bendera, atau tanda resmi lembaga nasional maupun internasional.

Contohnya, penggunaan lambang Garuda Pancasila, logo Kementerian, atau bendera PBB dalam desain merek akan langsung ditolak oleh DJKI. Hal ini karena lambang-lambang tersebut hanya boleh digunakan oleh lembaga resmi negara atau organisasi yang bersangkutan.

Selain itu, merek yang meniru logo instansi pemerintah atau lembaga internasional seperti WHO, UNESCO, atau FAO juga dilarang karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah produk tersebut memiliki hubungan resmi dengan lembaga tersebut.

Pemohon sebaiknya menggunakan desain atau simbol yang orisinal dan tidak menyerupai atribut negara, agar merek dapat diterima tanpa hambatan hukum.

7. Alasan Penolakan Kesalahan Administrasi

Kesalahan administratif merupakan faktor yang sering disepelekan, namun menjadi penyebab utama keterlambatan bahkan penolakan merek. DJKI akan menolak permohonan jika dokumen yang diajukan tidak lengkap, tidak sesuai format, atau mengandung kesalahan data.

Beberapa kesalahan administratif yang umum terjadi antara lain:
• Nama pemohon tidak sesuai dengan akta perusahaan.
• Kelas barang/jasa yang diajukan tidak sesuai dengan produk sebenarnya.
• Surat kuasa tidak dilampirkan bagi pemohon yang menggunakan jasa konsultan HKI.
• Bukti pembayaran PNBP tidak sah atau belum diverifikasi.

Untuk menghindari hal ini, pastikan seluruh dokumen persyaratan pendaftaran merek sudah benar, lengkap, dan sesuai ketentuan. Lakukan pengecekan ulang sebelum mengunggah dokumen ke sistem DJKI agar proses berjalan lancar dan tidak tertunda.

Jasa Pengurusan Sanggah dan Banding Merek – PERMATAMAS

Apabila merek Anda telah ditolak oleh DJKI, bukan berarti tidak ada harapan. Anda masih memiliki hak untuk mengajukan sanggahan atau banding merek agar keputusan penolakan bisa ditinjau ulang. Proses ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap aturan hukum kekayaan intelektual, penyusunan argumen hukum yang kuat, serta bukti pendukung yang valid.

Di sinilah PERMATAMAS hadir sebagai solusi profesional untuk membantu Anda.
Mengapa Memilih PERMATAMAS?
• Berpengalaman menangani berbagai kasus penolakan dan banding merek.
• Didampingi konsultan HKI bersertifikat resmi yang memahami prosedur DJKI.
• Pendampingan penuh mulai dari analisis penolakan, penyusunan sanggah, hingga proses banding.
• Proses cepat dan efisien, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
• Konsultasi gratis awal untuk analisis peluang keberhasilan banding merek Anda.

Dengan pengalaman dan jaringan profesional, PERMATAMAS siap membantu Anda agar merek dapat dinyatakan sah dan terdaftar secara resmi di DJKI, sekaligus memperkuat perlindungan hukum atas brand yang Anda miliki.

Pentingnya Memami Penolakan Merek

Penolakan merek oleh DJKI bukanlah akhir dari perjalanan perlindungan merek Anda. Sebaliknya, hal ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki, memperkuat, dan memastikan bahwa merek Anda benar-benar memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan memahami tujuh alasan utama penolakan merek — mulai dari persamaan pokok, sifat deskriptif, hingga kesalahan administrasi — Anda dapat mengantisipasi risiko sejak awal dan menyiapkan dokumen dengan lebih matang.

Dan bila Anda membutuhkan bantuan profesional untuk mengurus sanggahan atau banding merek, PERMATAMAS siap menjadi mitra terpercaya dalam setiap tahap pendaftaran merek Anda.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Berapa Lama HAKI Merek Berlaku

Merek HKI·Oktober 20, 2025

Berapa Lama HAKI Merek Berlaku – Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap karya atau merek yang dimiliki seseorang maupun badan usaha. Dalam jangka panjang, HAKI memberikan rasa aman karena pemiliknya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, serta memasarkan karya atau merek tersebut.

Dengan demikian, tidak ada pihak lain yang dapat meniru atau mengklaim karya tersebut tanpa izin. Oleh karena itu, memiliki HAKI bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga strategi bisnis yang berkelanjutan.

Selain itu, keamanan jangka panjang HAKI juga ditentukan oleh proses pendaftaran yang sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Setelah didaftarkan secara resmi, setiap karya atau merek akan tercatat dalam database nasional, yang dapat dijadikan bukti hukum bila terjadi pelanggaran. Dengan cara ini, pemilik HAKI memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi sengketa atau plagiarisme.

Lebih lanjut, penting untuk diingat bahwa keamanan HAKI tidak berhenti setelah pendaftaran. Pemilik merek perlu memperhatikan masa berlaku dan memperpanjang perlindungan sebelum masa tersebut habis. Dengan tindakan preventif ini, perlindungan hukum atas merek tetap terjaga dan bisnis pun bisa terus berkembang tanpa hambatan.

Berapa Lama Kekayaan Intelektual HAKI Bertahan

Secara umum, jangka waktu perlindungan HAKI berbeda-beda tergantung pada jenis kekayaan intelektual yang didaftarkan. Untuk hak merek, perlindungan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Namun, untuk jenis HAKI lain seperti hak cipta atau paten, masa perlindungannya bisa lebih lama atau lebih pendek tergantung pada kategori ciptaan.

Kemudian, dalam konteks bisnis modern, durasi perlindungan selama 10 tahun untuk merek adalah waktu yang cukup panjang untuk membangun reputasi dan loyalitas pelanggan. Akan tetapi, masa ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkuat identitas merek dan menjaga konsistensi produk atau jasa yang ditawarkan.

Dengan demikian, ketika masa perlindungan berakhir, proses perpanjangan menjadi sekadar formalitas karena merek sudah memiliki nilai ekonomi yang kuat. Selain itu, penting untuk memahami bahwa HAKI tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai komersial suatu usaha. Dalam jangka panjang, merek yang telah terdaftar dapat menjadi aset bisnis yang bernilai tinggi, bahkan bisa diperjualbelikan atau diwariskan.

Berapa Lama Jangka Waktu Kepemilikan HAKI

Jangka waktu kepemilikan HAKI ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk jenis hak merek, periode kepemilikannya adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berulang kali setiap kali masa berlaku habis. Dengan demikian, selama pemilik melakukan perpanjangan tepat waktu, hak atas merek bisa dimiliki secara terus-menerus tanpa batas waktu tertentu.

Selain itu, berikut ini beberapa poin penting yang perlu diketahui:
• Hak Merek: Berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang tanpa batas kali.
• Hak Cipta: Berlaku seumur hidup pencipta dan ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia.
• Paten: Berlaku selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan.
• Desain Industri: Berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

Dengan memahami durasi tersebut, pelaku usaha dapat merencanakan strategi perlindungan yang lebih efektif. Transisi dari satu periode ke periode berikutnya harus diantisipasi agar tidak kehilangan hak hukum atas merek yang telah dibangun dengan susah payah.

Berapa Harga Resmi HAKI Merek

Setelah memahami masa berlaku, kini saatnya mengetahui biaya resmi pendaftaran HAKI merek di DJKI. Pemerintah telah menetapkan tarif resmi yang berlaku nasional, dan biaya tersebut tergantung pada jenis pendaftarannya.

1. Harga Resmi UMKM Per Kelas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. Harga Resmi Reguler Per Kelas Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Biaya tersebut cukup terjangkau jika dibandingkan dengan manfaat hukum dan ekonomi yang akan diperoleh. Namun, penting untuk diingat bahwa satu merek hanya berlaku untuk satu kelas barang atau jasa. Oleh karena itu, apabila Anda ingin mendaftarkan merek di lebih dari satu kelas, maka biaya akan dikalikan sesuai jumlah kelas yang diajukan.

Selain itu, beberapa biaya tambahan mungkin diperlukan untuk konsultasi atau pendampingan hukum, terutama bila Anda ingin memastikan bahwa merek tidak memiliki kesamaan dengan merek lain yang telah terdaftar. Dengan adanya pendampingan profesional, proses pendaftaran menjadi lebih aman dan efisien.

Apakah Hak Merek HAKI Harus Diperpanjang

Ya, hak merek wajib diperpanjang setiap 10 tahun agar tetap mendapatkan perlindungan hukum. Perpanjangan ini dapat dilakukan mulai 6 bulan sebelum masa berlaku habis hingga 6 bulan setelahnya dengan membayar denda. Jika tidak diperpanjang dalam jangka waktu tersebut, hak atas merek dapat gugur dan tidak bisa digunakan lagi secara eksklusif.

Selain itu, perpanjangan HAKI penting dilakukan agar merek tetap diakui secara hukum dan tidak dapat diambil alih oleh pihak lain. Transisi ini juga memberikan kesempatan bagi pemilik untuk memperbarui data atau memperluas perlindungan merek ke kelas produk lain yang relevan.

Dengan demikian, melakukan perpanjangan tepat waktu bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi perlindungan aset bisnis jangka panjang. Dengan merek yang aktif, reputasi perusahaan akan tetap terjaga dan kepercayaan konsumen pun meningkat.

Seberapa Permanenkah Suatu Merek HAKI

Merek yang telah terdaftar di bawah perlindungan HAKI bersifat semi permanen, artinya dapat terus berlaku selama pemiliknya melakukan perpanjangan sesuai ketentuan. Meskipun tidak bersifat selamanya, hak ini bisa terus diperpanjang sehingga memberikan efek perlindungan yang sama seperti hak kepemilikan permanen.

Selain itu, kepemilikan merek bersifat eksklusif dan dapat diwariskan kepada pihak lain, baik melalui jual beli, warisan, maupun perjanjian lisensi. Dengan demikian, merek yang kuat dan dikenal luas bisa menjadi aset yang sangat bernilai tinggi bagi pemiliknya.

Namun, untuk menjaga status hukum yang sah, pemilik merek harus memastikan bahwa merek tersebut tetap digunakan secara aktif di pasar. Apabila merek dibiarkan tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut, pihak lain dapat mengajukan pembatalan. Karena itu, kontinuitas penggunaan merek sangat penting untuk menjaga status hukum yang stabil.

Apakah HAKI Perlu Didaftarkan

Tentu saja, pendaftaran HAKI sangat penting bagi siapa pun yang memiliki karya, produk, atau merek dagang. Dengan mendaftarkan HAKI, Anda memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain. Tanpa pendaftaran, klaim kepemilikan menjadi lemah di mata hukum meskipun Anda adalah pencipta pertama.

Selain itu, mendaftarkan HAKI juga memberi manfaat strategis bagi perkembangan bisnis. Transisi dari usaha kecil menuju usaha besar akan lebih mudah bila merek sudah memiliki perlindungan hukum yang sah. Investor atau mitra bisnis pun akan lebih percaya untuk bekerja sama dengan merek yang sudah terdaftar resmi.

Lebih jauh lagi, pendaftaran HAKI merupakan bentuk keseriusan pelaku usaha dalam menjaga reputasi dan integritas produk. Hal ini bukan hanya melindungi dari plagiarisme, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun internasional.

Jasa Pendaftaran Merek HAKI Pengalaman

Dalam praktiknya, proses pendaftaran merek HAKI sering kali memerlukan waktu, ketelitian, dan pemahaman hukum yang baik. Karena itu, banyak pelaku usaha yang memilih menggunakan jasa pendaftaran merek profesional agar proses berjalan lancar tanpa kendala administratif. Salah satu penyedia jasa berpengalaman di bidang ini adalah PERMATAMAS Indonesia, yang telah membantu banyak perusahaan mengamankan hak merek mereka secara resmi di DJKI.

Selain itu, PERMATAMAS tidak hanya membantu proses pendaftaran, tetapi juga menyediakan layanan konsultasi hukum, pencarian merek (searching), serta pengurusan perpanjangan. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, tim profesional kami memahami setiap prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga klien tidak perlu khawatir menghadapi kendala administratif.

Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin memastikan merek bisnis terlindungi secara sah dan profesional, segera hubungi PERMATAMAS Indonesia. Kami memberikan pendampingan penuh mulai dari persiapan dokumen hingga sertifikat HAKI terbit, dengan jaminan transparansi biaya dan hasil kerja yang terpercaya.

PERMATAMAS – Jasa Pendaftaran Merek HAKI Berpengalaman, Profesional, dan Bergaransi 100%.

Jadi, jangan tunda lagi — segera daftarkan merek HAKI atau konsultasikan melalui tim profesional di www.merekhki.com agar proses lebih mudah dan hasilnya pasti.

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Cara Daftar Merek HKI Secara Online

Merek HKI, JASA MEREK HKI·Oktober 15, 2025Oktober 17, 2025

Cara Daftar Merek HKI Secara Online – Mengurus pendaftaran merek HKI kini semakin mudah dilakukan, terutama setelah pemerintah meluncurkan sistem online di laman DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Melalui sistem ini, pelaku usaha, UMKM, hingga badan hukum seperti PT dapat melakukan pendaftaran tanpa harus datang langsung ke kantor DJKI.

Mengurus pendaftaran merek bukan hanya tentang mendapatkan sertifikat resmi, tetapi juga tentang melindungi identitas dan reputasi bisnis. Di era persaingan yang semakin ketat, merek yang terdaftar menjadi bukti sah kepemilikan yang dilindungi oleh undang-undang.
Agar kamu tidak bingung, artikel ini akan menjelaskan langkah-langkah cara daftar merek HKI secara online, lengkap dengan syarat, biaya, dan tips penting agar pengajuanmu cepat disetujui.

Apa Itu Merek HKI

Sebelum memulai proses pendaftaran, penting untuk memahami apa sebenarnya merek HKI itu.
Merek HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dari milik pihak lain. Tanda ini bisa berupa nama, logo, gambar, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Dengan mendaftarkan merek, kamu akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dari negara. Artinya, tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan, meniru, atau mengklaim merek kamu tanpa izin. Sebagai contoh, jika kamu memiliki merek “Gemilang” untuk produk sabun cuci piring, maka setelah merek itu terdaftar di DJKI, pihak lain tidak dapat menggunakan nama “Gemilang” untuk produk sejenis.

Kenapa Harus Daftar Merek HKI

Banyak pelaku usaha yang masih menunda mendaftarkan mereknya karena merasa belum perlu atau menganggap prosesnya rumit. Padahal, pendaftaran merek HKI adalah investasi jangka panjang bagi keberlangsungan bisnis.

Pertama, merek adalah identitas yang membedakan produkmu dari pesaing. Tanpa merek yang terdaftar, siapa pun bisa menjiplak atau mengklaim nama usahamu. Jika itu terjadi, kamu bisa kehilangan hak hukum atas merek tersebut.

Kedua, merek terdaftar meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk dengan merek yang sudah diakui DJKI akan terlihat lebih profesional dan terpercaya di mata publik maupun investor.
Selain itu, merek yang sudah memiliki sertifikat resmi juga dapat dijadikan aset perusahaan yang bisa diwariskan, dijual, atau dilisensikan kepada pihak lain.

Pentingnya Daftar Merek HKI

Setelah memahami alasannya, kini kita bahas pentingnya daftar merek HKI dari sisi perlindungan hukum dan nilai bisnis. Salah satu manfaat utama adalah perlindungan hukum dari peniruan atau plagiasi. Ketika merek kamu sudah tercatat resmi, maka negara memberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut selama 10 tahun dan dapat diperpanjang terus-menerus.

Selain itu, merek juga menjadi alat pemasaran yang kuat. Dalam dunia digital, konsumen lebih mudah mengenali produk dari nama dan logo. Dengan merek yang konsisten dan sah secara hukum, kamu dapat membangun reputasi bisnis yang kuat dan bertahan lama.

Sebagai tambahan, merek yang sudah terdaftar juga bisa digunakan untuk mendukung kerja sama dengan perusahaan besar, mengikuti tender, hingga mendaftarkan izin edar BPOM atau sertifikasi halal. Semua proses ini biasanya mensyaratkan bukti kepemilikan merek.

Syarat Daftar Merek HKI

Proses pendaftaran merek HKI sebenarnya tidak sulit, asalkan kamu sudah menyiapkan semua syarat administrasi dengan benar.

Berikut adalah dokumen dan persyaratan yang perlu disiapkan sebelum melakukan pendaftaran:

1. Identitas Pemohon:
o Untuk perorangan: KTP dan NPWP.
o Untuk badan usaha atau badan hukum: Akta pendirian, SK Kemenkumham, NPWP, dan data perusahaan.
2. Contoh Merek:
Logo atau tulisan yang akan didaftarkan dalam format JPG/PNG.
3.Kelas Barang/Jasa:
Tentukan produk atau jasa yang ingin dilindungi. Misalnya, sabun cuci piring termasuk dalam kelas 3, sedangkan minuman dalam kelas 32.
4. Tanda Tangan Pemohon atau Kuasa.
5. Legalitas PT/CV/PT Perorangan jika pemohonnya atas nama perusahaan

Perlu kamu ketahui, pendaftaran merek HKI bisa dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum seperti PT.

Bagi kamu yang ingin sekaligus mendirikan PT agar bisa mendaftarkan merek atas nama badan hukum, bisa langsung mengajukan pendirian melalui www.permatamas.co.id. Dengan badan hukum yang sah, merekmu akan lebih kuat secara legal dan kredibel di mata mitra bisnis.

Cara Daftar Merek HKI Terbaru

Pemerintah melalui DJKI Kemenkumham telah mempermudah proses pendaftaran merek dengan sistem online. Berikut langkah-langkah cara daftar merek HKI secara online terbaru:

1. Buka Situs Resmi DJKI:
Kunjungi laman https://merek.dgip.go.id dan buat akun baru dengan mengisi data diri lengkap.

2. Login ke Akun DJKI:
Setelah berhasil registrasi, masuk ke dashboard dan pilih menu “Permohonan Merek.”

3. Isi Formulir Pendaftaran:
Masukkan data pemohon, data merek, kelas barang/jasa, dan unggah dokumen yang dibutuhkan.

4. Unggah Contoh Merek:
Pastikan logo atau tulisan merek sudah sesuai dan tidak meniru merek terdaftar lainnya.

5. Bayar Biaya Pendaftaran:
Setelah semua data terisi, sistem akan menampilkan kode billing pembayaran.

6. Tunggu Pemeriksaan Formalitas:
Setelah pembayaran diverifikasi, DJKI akan melakukan pemeriksaan administratif dan substantif.

7. Pengumuman dan Keberatan:
Merek akan diumumkan selama 2 bulan untuk memberi kesempatan pihak lain mengajukan keberatan.

8. Penerbitan Sertifikat:
Jika tidak ada keberatan atau penolakan, maka merek kamu akan diterbitkan sertifikat resminya oleh DJKI.

Proses ini umumnya memakan waktu sekitar 6–12 bulan, tergantung kondisi dan jumlah antrean permohonan.

Biaya Daftar Merek HKI

Biaya pendaftaran merek HKI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kemenkumham.

Berikut rincian biaya resmi pendaftaran merek HKI berdasarkan kategori pemohon:

1. Untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah):
o Biaya resmi: Rp 500.000 per kelas.
o Syarat: Wajib memiliki surat rekomendasi dari Dinas UMKM setempat.

2. Untuk Reguler (Non-UMKM):
o Biaya resmi: Rp 1.800.000 per kelas.
o Berlaku bagi perusahaan atau badan hukum yang tidak memiliki rekomendasi UMKM.

Perlu diingat, biaya di atas hanya untuk pendaftaran resmi di DJKI. Jika kamu menggunakan layanan konsultan HKI profesional, biasanya akan ada tambahan biaya jasa pengurusan.
Namun keuntungan menggunakan jasa profesional adalah proses lebih cepat, dokumen lengkap, dan minim risiko penolakan.

Jasa Pendaftaran Merek HKI Pengalaman

Bagi kamu yang tidak ingin repot atau takut salah mengisi formulir, kamu bisa memanfaatkan layanan jasa pendaftaran merek HKI berpengalaman.
Tim profesional akan membantu dari tahap pengecekan merek, penyusunan dokumen, hingga monitoring proses sertifikat.

Salah satu layanan terpercaya yang bisa kamu gunakan adalah PERMATAMAS Indonesia, penyedia layanan pendaftaran merek HKI resmi yang telah menangani berbagai jenis merek dari UMKM hingga perusahaan besar.

PERMATAMAS tidak hanya melayani pengurusan merek, tapi juga menyediakan layanan pendirian PT dan CV secara online melalui situs www.permatamas.co.id. Dengan begitu, kamu bisa langsung mengurus badan hukum sekaligus pendaftaran merek dalam satu langkah efisien.

Dengan pengalaman dan legalitas yang jelas, PERMATAMAS membantu memastikan merek kamu terlindungi secara sah oleh hukum dan siap bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Segera Lindung Merek HKI Anda

Mengurus pendaftaran merek HKI secara online bukan lagi hal yang sulit. Asalkan kamu menyiapkan dokumen dengan benar dan mengikuti setiap tahap dengan cermat, sertifikat merek bisa kamu peroleh dengan lancar.

Merek yang terdaftar bukan hanya melindungi produkmu dari penjiplakan, tetapi juga meningkatkan nilai profesionalisme dan kepercayaan pelanggan.

Jadi, jangan tunda lagi — segera daftarkan merekmu ke DJKI atau konsultasikan melalui tim profesional di www.merekhki.com agar proses lebih mudah dan hasilnya pasti.

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Alasan Logo Merek Wajib Didaftarkan ke HAKI

Merek HKI·April 30, 2025April 30, 2025

5 Alasan Logo Merek Wajib Didaftarkan ke HAKI

5 Alasan Logo Merek Wajib Didaftarkan ke HAKI – Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, memiliki identitas merek yang kuat bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Salah satu komponen penting dalam membangun identitas tersebut adalah logo merek. Logo bukan hanya sekadar gambar, melainkan representasi dari visi, misi, dan nilai yang ingin disampaikan sebuah perusahaan kepada konsumennya. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya mendaftarkan logo mereka ke HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

Pendaftaran logo ke HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya atas penggunaan logo tersebut. Tidak hanya untuk menghindari peniruan, tetapi juga memberikan berbagai manfaat strategis bagi kelangsungan bisnis.

Berikut 5 Alasan Logo Merek Wajib Didaftarkan ke HAKI:

1. Melindungi Kepemilikan Resmi Atas Logo Anda

Logo adalah identitas unik yang membedakan produk atau jasa Anda dari kompetitor. Ketika Anda mendaftarkan logo ke HAKI, Anda secara hukum diakui sebagai pemilik sah logo tersebut. Ini berarti Anda memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, memasarkan, dan mengeksploitasi logo dalam berbagai bentuk.
Tanpa pendaftaran, status kepemilikan Anda terhadap logo tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Jika suatu hari terjadi sengketa atau ada pihak yang mengklaim logo tersebut, Anda akan kesulitan membuktikan kepemilikan jika belum mendaftarkannya secara resmi.

2. Mencegah Peniruan dan Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam praktiknya, banyak pelaku usaha atau oknum tidak bertanggung jawab yang meniru logo orang lain—baik karena kesengajaan maupun ketidaktahuan. Apalagi di era digital saat ini, di mana informasi visual bisa dengan mudah disalin dan disebarluaskan.
Logo yang belum didaftarkan akan sangat rentan terhadap peniruan. Jika Anda tidak segera mendaftarkan, bukan tidak mungkin logo Anda akan digunakan oleh orang lain untuk produk atau layanan yang bahkan bisa merusak reputasi brand Anda. Dengan mendaftarkan logo, Anda mendapatkan perlindungan hukum penuh, sehingga jika ada pelanggaran, Anda berhak untuk mengajukan gugatan atau permintaan penghapusan penggunaan logo secara ilegal.

3. Meningkatkan Kredibilitas dan Nilai Brand

Perusahaan yang memiliki perlindungan merek secara hukum dianggap lebih serius dan profesional dalam menjalankan bisnis. Logo yang terdaftar menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli dengan keberlangsungan brand dan siap melindungi hak-hak bisnis Anda.
Kredibilitas ini akan berdampak langsung terhadap persepsi konsumen, mitra bisnis, investor, maupun pihak lain yang ingin menjalin kerja sama. Brand yang terlindungi memiliki daya tarik lebih karena menunjukkan komitmen terhadap kualitas, keaslian, dan orisinalitas produk atau jasa yang ditawarkan.

4. Menjadi Aset Bisnis yang Bernilai Ekonomi Tinggi

Tahukah Anda bahwa logo yang telah didaftarkan ke HAKI bisa menjadi aset tidak berwujud yang bernilai tinggi? Logo yang sah secara hukum dapat dialihkan, dilisensikan, diwariskan, bahkan dijual.
Beberapa perusahaan besar bahkan memiliki nilai brand yang nilainya mencapai miliaran rupiah, dan itu tidak lepas dari perlindungan kekayaan intelektual seperti logo, slogan, dan merek dagang. Ketika logo Anda telah memiliki kekuatan hukum, maka Anda bisa menggunakannya sebagai aset yang dapat mendatangkan penghasilan pasif, seperti dari lisensi atau franchise.

5. Memudahkan Ekspansi Bisnis ke Skala Nasional Maupun Internasional

Jika saat ini bisnis Anda masih berskala lokal, tidak menutup kemungkinan suatu hari Anda akan berekspansi ke tingkat nasional bahkan global. Ketika melakukan ekspansi, memiliki legalitas merek dan logo menjadi kebutuhan penting.
Beberapa mitra atau investor luar negeri seringkali menanyakan status HAKI sebelum menjalin kerja sama. Jika logo Anda sudah terdaftar, proses ekspansi akan berjalan lebih lancar dan Anda juga akan lebih percaya diri dalam memasuki pasar baru. Terlebih, Indonesia merupakan anggota dari berbagai perjanjian internasional seperti Madrid Protocol, yang memungkinkan perlindungan merek hingga ke luar negeri.

Kapan Waktu yang Tepat untuk Mendaftarkan Logo?

Jawabannya adalah sekarang. Semakin cepat Anda mendaftarkan logo, semakin cepat pula Anda mendapatkan perlindungan hukum. Jangan menunggu sampai logo Anda digunakan orang lain atau terkena masalah hukum. Ingat, perlindungan HAKI bukan bersifat otomatis. Anda harus mendaftarkannya secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Daftarkan Logo Merek Anda Bersama PERMATAMAS

Untuk Anda yang sibuk menjalankan bisnis dan ingin proses pendaftaran yang cepat, mudah, dan legal—PERMATAMAS hadir sebagai solusi terbaik. Kami adalah jasa profesional dalam bidang pendaftaran logo dan merek dagang yang telah berpengalaman menangani berbagai klien dari berbagai sektor usaha.

Dengan layanan konsultasi gratis, tim ahli PERMATAMAS siap membantu Anda mulai dari:
✅ Pengecekan logo apakah sudah digunakan oleh pihak lain
✅ Penyusunan dokumen legal
✅ Pengajuan ke DJKI
✅ Pemantauan status permohonan hingga sertifikat resmi diterbitkan

Kenapa harus PERMATAMAS?

✔ Pengalaman dan keahlian di bidang HAKI
✔ Proses cepat dan transparan
✔ Biaya terjangkau
✔ Didukung tim hukum dan digital marketing profesional

Lindungi logo merek Anda hari ini, sebelum didaftar orang lain!
Segera Hubungi PERMATAMAS sekarang juga untuk konsultasi gratis dan dapatkan layanan terbaik dalam pengurusan merek dan logo Anda!

📞 Konsultasi Gratis: 085777630555
🌐 Website: www.merekhki.com
📍 Kantor: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

Pendaftaran HKI Merek Produk dan Jasa

Merek HKI·April 25, 2025

Pendaftaran HKI Merek Produk dan Jasa – Langkah Cerdas Lindungi Bisnis Anda

Dalam dunia bisnis yang kompetitif, melindungi identitas usaha adalah hal yang sangat penting. Salah satu cara paling efektif adalah dengan mendaftarkan merek produk dan jasa Anda ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses ini dikenal dengan istilah pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual), yang memberikan perlindungan hukum atas merek Anda sehingga tidak digunakan atau ditiru oleh pihak lain.

Apa Itu Merek Produk dan Jasa?

Merek adalah simbol, nama, logo, atau kombinasi keduanya yang menjadi pembeda antara satu produk atau jasa dengan yang lain. Dalam konteks hukum, merek bisa berupa merek dagang (untuk produk) atau merek jasa. Keduanya dilindungi oleh hukum melalui sistem HKI.
Contohnya, jika Anda memiliki usaha kuliner, maka nama dan logo usaha Anda bisa didaftarkan sebagai merek dagang. Jika Anda menawarkan layanan konsultasi, maka nama usaha tersebut bisa terdaftar sebagai merek jasa. Keduanya memiliki nilai hukum yang sama ketika telah didaftarkan secara resmi.

Mengapa Pendaftaran HKI Penting untuk Produk dan Jasa?

Banyak pelaku usaha mengabaikan pentingnya pendaftaran merek karena menganggap prosesnya rumit atau belum terlalu diperlukan. Padahal, ada beberapa alasan kuat mengapa Anda sebaiknya segera mendaftarkan merek Anda:
1. Perlindungan Hukum
Merek yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Artinya, Anda bisa menuntut secara hukum jika ada pihak lain yang menggunakan atau menjiplak merek Anda.

2. Meningkatkan Kredibilitas
Konsumen cenderung lebih percaya pada merek yang telah resmi terdaftar. Ini menunjukkan bahwa bisnis Anda serius dan memiliki legalitas yang sah.

3. Menghindari Sengketa Merek
Tanpa pendaftaran, Anda berisiko menghadapi konflik hukum jika ada pihak lain yang lebih dulu mendaftarkan nama atau logo serupa.

4. Memiliki Hak Eksklusif
Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut dalam kelas barang atau jasa yang didaftarkan.

Baca juga : Jasa Pengalihan Merek HKI Terpercaya

Langkah-langkah Pendaftaran HKI untuk Merek Produk dan Jasa

Untuk mendaftarkan merek Anda, ada beberapa tahap yang perlu dilalui:
1. Penelusuran Merek (Cek Ketersediaan)
Sebelum mendaftarkan merek, penting untuk memeriksa apakah nama atau logo Anda sudah digunakan oleh pihak lain. Proses ini bisa dilakukan secara online melalui sistem PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual).

2. Menentukan Kelas Merek
DJKI menggunakan sistem klasifikasi internasional (Nice Classification) yang membagi jenis produk dan jasa ke dalam beberapa kelas. Anda harus menentukan kelas mana yang sesuai dengan bisnis Anda agar pendaftaran tepat sasaran.

3. Mengisi Formulir Pendaftaran
Isi formulir permohonan dengan data yang lengkap dan benar, termasuk nama merek, identitas pemohon, deskripsi produk/jasa, dan dokumen pendukung lainnya.

4. Pengajuan dan Pembayaran
Setelah formulir siap, ajukan permohonan ke DJKI dan lakukan pembayaran sesuai tarif yang berlaku. Saat ini, proses pengajuan dapat dilakukan secara online melalui laman resmi DJKI.

5. Pemeriksaan Substantif
Setelah permohonan diajukan, DJKI akan melakukan pemeriksaan administratif dan substantif. Jika tidak ditemukan pelanggaran atau kesamaan dengan merek lain, maka merek Anda akan diumumkan selama 2 bulan dalam Berita Resmi Merek.

6. Sertifikat Terbit
Jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan selama masa pengumuman, maka merek akan disetujui dan sertifikat pendaftaran merek akan diterbitkan.
Menggunakan Jasa Pendaftaran HKI: Praktis dan Hemat Waktu
Bagi Anda yang tidak ingin repot mengurus proses di atas secara mandiri, menggunakan jasa pendaftaran HKI merek produk dan jasa adalah solusi terbaik.

Baca juga : Jasa Banding Merek HKI Pengalaman

Jasa profesional akan membantu Anda dalam:

• Melakukan pencarian merek
• Menyusun dokumen dan klasifikasi yang tepat
• Mengurus semua tahapan administrasi
• Memberi konsultasi apabila terdapat keberatan atau penolakan dari DJKI

Dengan begitu, Anda bisa fokus menjalankan bisnis tanpa takut merek Anda disalahgunakan oleh pihak lain.

PERMATAMAS Mitra Terpercaya Pendaftaran Merek Produk dan Jasa

Kami dari PERMATAMAS hadir sebagai solusi terpercaya untuk membantu Anda mendaftarkan merek secara legal, cepat, dan aman. Didukung oleh tim profesional dan berpengalaman, kami siap membantu seluruh proses dari awal hingga sertifikat terbit.

Keunggulan layanan kami:
• Proses cepat dan transparan
• Konsultasi gratis sebelum pengajuan
• Harga kompetitif
• Layanan untuk seluruh Indonesia termasuk Bekasi dan sekitarnya
• Didukung oleh tim hukum yang memahami regulasi HKI

Tips Penting Sebelum Daftarkan Merek

Sebelum mengajukan pendaftaran merek, perhatikan hal-hal berikut:
• Pastikan nama merek unik dan tidak menyerupai merek terkenal
• Gunakan desain logo yang orisinal
• Daftarkan lebih dari satu kelas jika usaha Anda mencakup produk dan jasa berbeda
• Lakukan pencarian awal agar tidak berbenturan dengan merek lain

Jasa Pendaftaran HKI Merek Produk dan Jasa

Pendaftaran HKI merek produk dan jasa bukan hanya formalitas, tapi bagian penting dari strategi perlindungan bisnis Anda. Dengan mendaftarkan merek, Anda tidak hanya melindungi aset intelektual, tetapi juga membangun fondasi hukum yang kuat bagi perkembangan bisnis ke depannya.
Jika Anda butuh bantuan profesional, PERMATAMAS siap mendampingi proses pendaftaran merek Anda dari awal hingga selesai. Hubungi kami sekarang juga untuk konsultasi gratis dan pastikan merek usaha Anda terlindungi secara sah!

PERMATAMAS – Solusi Mudah, Cepat, dan Legal untuk Pendaftaran Merek Usaha Anda.

📞 Konsultasi Gratis: 085777630555
🌐 Website: www.merekhki.com
📍 Kantor: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat