Jasa Banding Penolakan Merek Kaos, Sepatu, Baju, Celana, dan Sandal Kelas 25 DJKI

Jasa Banding Penolakan Merek Kaos, Sepatu, Baju, Celana, dan Sandal Kelas 25 DJKI – jasa daftar merek hki menjadi salah satu layanan yang dibutuhkan pelaku usaha fashion ketika permohonan merek mengalami penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam industri pakaian dan alas kaki, merek bukan sekadar nama atau logo, melainkan identitas bisnis yang membedakan produk dari pesaing. Penolakan merek untuk produk kaos, sepatu, baju, celana, maupun sandal dapat berdampak pada rencana pemasaran, distribusi, hingga pengembangan usaha. Karena itu, pemohon perlu memahami alasan penolakan, memeriksa dasar hukum, dan menyiapkan strategi keberatan yang sesuai dengan ketentuan.

Kelas 25 dalam klasifikasi merek mencakup pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Produk seperti kaos, kemeja, celana, sepatu, serta sandal pada umumnya termasuk kelompok ini. Namun, kesesuaian kelas dan uraian barang tetap perlu diperiksa berdasarkan jenis, fungsi, serta karakter produk. Informasi klasifikasi dapat ditelusuri melalui sistem resmi DJKI di https://www.dgip.go.id/ dan Sistem Klasifikasi Merek DJKI.

Mengapa Merek Kelas 25 Bisa Mengalami Penolakan?

Penolakan merek dapat terjadi karena beberapa alasan. Salah satu yang sering menjadi perhatian pemeriksa adalah adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis. Selain itu, merek yang diajukan dapat dinilai tidak memiliki daya pembeda, terlalu umum, atau hanya menerangkan jenis maupun karakter barang.

Dalam bisnis fashion, penggunaan nama yang mirip dengan merek terkenal atau merek yang lebih dahulu terdaftar dapat meningkatkan risiko penolakan. Contohnya, nama merek pakaian yang hanya berbeda satu huruf dari merek lain belum tentu dianggap memiliki pembeda yang cukup. Pemeriksaan juga dapat mempertimbangkan unsur visual, bunyi pengucapan, susunan kata, serta hubungan barang yang dimohonkan.

Sebelum mengajukan banding, pemohon sebaiknya melakukan beberapa langkah berikut:

  1. Membaca surat penolakan dan memahami alasan hukum yang disampaikan pemeriksa.
  2. Memeriksa merek pembanding yang disebutkan dalam surat penolakan.
  3. Mengumpulkan bukti penggunaan merek, identitas usaha, desain logo, dan dokumen pendukung yang relevan.
  4. Menyusun argumentasi hukum berdasarkan fakta dan ketentuan merek yang berlaku.

Apa Itu Banding Penolakan Merek Kelas 25?

Banding merek merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh pemohon apabila permohonan mereknya mendapatkan penolakan definitif atau penolakan tetap dari DJKI. Permohonan banding diperiksa dan diputuskan oleh Komisi Banding Merek. Dengan demikian, banding bukan sekadar mengirim surat permohonan agar merek diterima, melainkan menyampaikan alasan dan bukti yang dapat mendukung keberatan pemohon.

Penting membedakan antara usul penolakan dan penolakan definitif. Apabila pemohon baru menerima usul penolakan, langkah yang perlu dilakukan adalah menyampaikan tanggapan sesuai tenggat yang tercantum dalam pemberitahuan. Banding ke Komisi Banding Merek pada umumnya ditempuh setelah diterbitkan surat penolakan definitif.

Berdasarkan informasi layanan DJKI, permohonan banding dilakukan melalui akun merek pada https://merek.dgip.go.id/, dengan memilih menu Pasca Permohonan Online dan jenis permohonan Banding Merek. Pemohon perlu memastikan dokumen dan data telah benar sebelum membuat kode billing dan menyelesaikan pembayaran.

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Banding Merek

Dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

  1. Surat permohonan banding yang ditujukan kepada Komisi Banding Merek.
  2. Surat pemberitahuan penolakan definitif atau tetap dari DJKI.
  3. Bukti pembayaran biaya permohonan banding.
  4. Surat kuasa apabila pengurusan dilakukan melalui kuasa atau konsultan kekayaan intelektual.
  5. Uraian alasan banding beserta bukti pendukung yang relevan.

Setelah dokumen disiapkan, pemohon mengakses akun merek, memilih layanan pasca permohonan, memasukkan nomor permohonan, melengkapi data pemohon, mengunggah dokumen, dan memeriksa kembali seluruh informasi. Tahap berikutnya adalah membuat billing dan melakukan pembayaran sesuai instruksi sistem.

Pemohon harus memperhatikan tenggat pengajuan banding. Ketentuan mengenai batas waktu perlu diperiksa berdasarkan peraturan yang berlaku dan tanggal pengiriman surat penolakan. Informasi FAQ DJKI memuat ketentuan jangka waktu pengajuan banding sejak surat penolakan dikirimkan. Karena tenggat bersifat penting, jangan menunggu sampai mendekati batas akhir untuk menyiapkan dokumen.

Biaya Banding Penolakan Merek Terbaru

Biaya resmi permohonan banding merek perlu dibedakan dari biaya jasa pendampingan atau konsultasi. Berdasarkan halaman tarif PNBP DJKI yang mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2026, biaya permohonan banding merek tercantum sebesar Rp4.500.000 per permohonan. Biaya tersebut merupakan tarif PNBP dan bukan biaya jasa konsultan.

Sementara itu, biaya jasa pendampingan dapat berbeda bergantung pada kompleksitas kasus, jumlah dokumen, kebutuhan analisis merek pembanding, serta penyusunan argumentasi. Pemohon disarankan meminta rincian biaya secara tertulis sebelum menggunakan layanan pihak ketiga.

Informasi tarif resmi dapat diperiksa melalui halaman biaya merek DJKI: https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/biaya.

Jasa Banding Penolakan Merek Kaos, Sepatu, Baju, Celana, dan Sandal Kelas 25 DJKI
Jasa Banding Penolakan Merek Kaos, Sepatu, Baju, Celana, dan Sandal Kelas 25 DJKI

Contoh 10 Produk Kaos Kelas 25

Berikut contoh produk kaos yang dapat menggunakan merek pada Kelas 25:

  1. Kaos oblong – Kaos berlengan pendek dengan desain sederhana untuk pemakaian sehari-hari.
  2. Kaos polo – Kaos berkerah dengan kancing pendek yang banyak digunakan untuk pakaian kasual maupun seragam.
  3. Kaos oversized – Kaos berpotongan longgar yang populer dalam gaya streetwear.
  4. Kaos olahraga – Pakaian atasan untuk aktivitas olahraga dan latihan fisik.
  5. Kaos anak-anak – Kaos yang dirancang dengan ukuran dan desain untuk anak.
  6. Kaos lengan panjang – Kaos dengan potongan lengan panjang untuk penggunaan harian.
  7. Kaos tanpa lengan – Atasan tanpa lengan yang sering digunakan untuk aktivitas santai atau olahraga.
  8. Kaos sablon – Kaos dengan gambar, tulisan, atau ilustrasi hasil proses sablon.
  9. Kaos batik – Kaos yang menggunakan motif batik sebagai unsur desain.
  10. Kaos komunitas – Kaos dengan identitas visual tertentu untuk komunitas, organisasi, atau kegiatan.

Contoh 10 Produk Sepatu Kelas 25

  1. Sepatu sneakers – Sepatu kasual yang umum digunakan untuk aktivitas sehari-hari.
  2. Sepatu pantofel – Sepatu formal yang biasanya digunakan untuk bekerja atau acara resmi.
  3. Sepatu olahraga – Alas kaki yang dirancang untuk aktivitas olahraga tertentu.
  4. Sepatu futsal – Sepatu untuk bermain futsal dengan desain sol yang sesuai lapangan.
  5. Sepatu lari – Sepatu yang dirancang untuk aktivitas berlari dan latihan atletik.
  6. Sepatu sekolah – Sepatu untuk kebutuhan seragam dan kegiatan belajar.
  7. Sepatu boots – Alas kaki dengan bagian atas yang menutupi pergelangan kaki atau lebih tinggi.
  8. Sepatu pantai – Alas kaki untuk aktivitas santai di area pantai.
  9. Sepatu loafers – Sepatu tanpa tali dengan desain praktis untuk gaya kasual atau semi-formal.
  10. Sepatu hiking – Alas kaki untuk kegiatan berjalan dan mendaki di medan luar ruang.

Contoh 10 Produk Baju Kelas 25

  1. Kemeja pria – Baju berkerah dan berkancing yang digunakan untuk kegiatan formal maupun kasual.
  2. Blus wanita – Atasan wanita dengan beragam potongan dan desain.
  3. Jaket – Pakaian luar untuk melengkapi penampilan sekaligus memberi perlindungan dari cuaca.
  4. Hoodie – Atasan berlengan panjang yang dilengkapi tudung kepala.
  5. Sweater – Pakaian rajut atau bahan hangat untuk penggunaan sehari-hari.
  6. Baju koko – Pakaian muslim pria yang umumnya digunakan untuk kegiatan keagamaan dan aktivitas harian.
  7. Gamis – Pakaian panjang yang banyak digunakan sebagai busana muslim.
  8. Kebaya – Busana tradisional wanita yang digunakan dalam acara formal atau budaya.
  9. Seragam sekolah – Pakaian khusus untuk siswa sesuai ketentuan sekolah.
  10. Baju tidur – Pakaian yang dirancang untuk digunakan saat beristirahat.

Contoh 10 Produk Celana Kelas 25

  1. Celana jeans – Celana berbahan denim untuk gaya kasual.
  2. Celana chino – Celana berbahan katun atau campuran dengan tampilan rapi dan santai.
  3. Celana bahan – Celana yang umumnya digunakan untuk bekerja atau acara formal.
  4. Celana jogger – Celana kasual dengan bagian pergelangan yang biasanya elastis.
  5. Celana olahraga – Celana yang dirancang untuk latihan dan aktivitas fisik.
  6. Celana pendek – Celana dengan panjang di atas lutut untuk penggunaan santai.
  7. Celana cargo – Celana dengan beberapa kantong tambahan untuk fungsi penyimpanan.
  8. Legging – Celana ketat yang mengikuti bentuk kaki dan tubuh.
  9. Celana kulot – Celana berpotongan lebar yang menyerupai rok.
  10. Celana renang – Celana khusus untuk kegiatan berenang dan aktivitas air.

Contoh 10 Produk Sandal Kelas 25

  1. Sandal jepit – Sandal sederhana dengan pengait berbentuk Y di antara jari kaki.
  2. Sandal selop – Sandal dengan bagian atas yang menutupi sebagian punggung kaki.
  3. Sandal gunung – Sandal untuk kegiatan luar ruang dengan desain yang lebih kuat.
  4. Sandal pantai – Sandal ringan untuk aktivitas santai di pantai.
  5. Sandal kulit – Sandal dengan bagian tertentu berbahan kulit atau imitasi kulit.
  6. Sandal wanita – Sandal dengan desain dan model yang ditujukan untuk konsumen wanita.
  7. Sandal pria – Sandal untuk kebutuhan sehari-hari pria.
  8. Sandal anak-anak – Sandal dengan ukuran dan desain untuk anak.
  9. Sandal wedges – Sandal dengan sol tebal atau hak berbentuk baji.
  10. Sandal bakiak – Alas kaki dengan bentuk dan konstruksi khas bakiak.

Contoh tersebut merupakan gambaran produk yang lazim berada dalam Kelas 25. Penentuan uraian barang tetap perlu diperiksa pada sistem klasifikasi resmi. Produk dengan fungsi khusus, misalnya alas kaki ortopedi atau perlengkapan pelindung tertentu, dapat memiliki klasifikasi berbeda.

Strategi Menghadapi Penolakan Merek Fashion

Strategi banding perlu disesuaikan dengan alasan penolakan. Jika penolakan didasarkan pada persamaan dengan merek terdahulu, analisis dapat mencakup perbandingan unsur kata, bunyi, tampilan logo, serta jenis barang. Jika persoalannya berkaitan dengan daya pembeda, pemohon perlu menjelaskan unsur khas yang dimiliki mereknya dan menunjukkan bukti yang mendukung argumentasi tersebut.

Bukti penggunaan merek, katalog produk, kemasan, materi promosi, riwayat penjualan, dan dokumen bisnis dapat dipertimbangkan sepanjang relevan dengan alasan banding. Namun, bukti penggunaan tidak otomatis membuat permohonan diterima. Komisi Banding Merek tetap melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Layanan Pendampingan Banding Merek PERMATAMAS INDONESIA

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan administrasi terkait pendaftaran serta penanganan penolakan merek. Melalui layanan jasa daftar merek hki, pelaku usaha dapat memperoleh bantuan untuk memahami surat penolakan, meninjau dokumen, mengidentifikasi potensi persoalan, dan mempersiapkan langkah administratif yang sesuai.

Layanan yang berkaitan dengan kebutuhan legalitas usaha juga dapat dipelajari melalui Jasa Pendirian PT. Untuk perlindungan identitas produk, tersedia informasi Jasa Pendaftaran Merek. Sementara pemilik merek yang masa perlindungannya akan berakhir dapat mempelajari Jasa Perpanjang Merek.

Pendampingan dilakukan berdasarkan dokumen dan kondisi masing-masing permohonan. Keputusan akhir atas banding tetap menjadi kewenangan Komisi Banding Merek, sehingga tidak ada pihak yang dapat menjamin hasil persetujuan.

Kesimpulan

Penolakan merek untuk produk kaos, sepatu, baju, celana, dan sandal perlu ditangani dengan cermat karena merek merupakan aset penting dalam bisnis fashion. Pemohon harus memahami alasan penolakan, membedakan usul penolakan dengan penolakan definitif, memperhatikan tenggat waktu, serta menyiapkan argumentasi dan bukti yang relevan. Dengan memahami prosedur resmi DJKI dan memperoleh pendampingan yang tepat, pelaku usaha dapat mengambil langkah secara lebih terarah. jasa daftar merek hki dapat menjadi salah satu layanan pendukung untuk membantu pemohon memahami proses administrasi dan perlindungan merek.

Konsultasikan kebutuhan banding penolakan merek Kelas 25 bersama PERMATAMAS INDONESIA.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ Jasa Banding Penolakan Merek Kelas 25

1. Apa yang dimaksud banding penolakan merek Kelas 25?

Banding merupakan upaya hukum yang diajukan pemohon terhadap penolakan definitif atau tetap atas permohonan merek, untuk diperiksa oleh Komisi Banding Merek.

2. Produk apa saja yang termasuk Kelas 25?

Kelas 25 mencakup pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Contohnya kaos, baju, celana, sepatu, sandal, jaket, dan topi.

3. Apakah merek kaos yang ditolak dapat diajukan banding?

Dapat dipertimbangkan apabila pemohon telah menerima penolakan definitif dan memenuhi persyaratan serta tenggat pengajuan banding.

4. Apa perbedaan usul penolakan dan penolakan definitif?

Usul penolakan merupakan pemberitahuan awal yang memberi kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan tanggapan. Penolakan definitif adalah keputusan penolakan tetap yang dapat menjadi dasar pengajuan banding.

5. Berapa biaya resmi banding merek di DJKI?

Berdasarkan tarif PNBP DJKI yang mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2026, biaya permohonan banding merek adalah Rp4.500.000 per permohonan.

6. Dokumen apa yang dibutuhkan untuk banding merek?

Umumnya meliputi surat permohonan banding, surat penolakan definitif, bukti pembayaran, surat kuasa jika menggunakan kuasa, serta argumentasi dan bukti pendukung.

7. Berapa lama batas waktu mengajukan banding merek?

Batas waktu pengajuan banding dihitung sejak surat penolakan dikirimkan. Pemohon perlu segera memeriksa tanggal pemberitahuan dan ketentuan tenggat yang berlaku agar tidak kehilangan kesempatan mengajukan banding.

8. Apakah merek sepatu dan sandal selalu masuk Kelas 25?

Pada umumnya sepatu dan sandal termasuk Kelas 25. Namun, alas kaki dengan fungsi khusus, seperti alas kaki ortopedi, perlu diperiksa klasifikasinya secara tersendiri.

9. Apakah banding menjamin merek akan diterima?

Tidak. Banding memberikan kesempatan untuk mengajukan argumentasi dan bukti, tetapi keputusan akhir berada pada Komisi Banding Merek.

10. Apakah PERMATAMAS INDONESIA dapat membantu proses banding merek?

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi dan pendampingan administrasi sesuai kebutuhan serta dokumen permohonan. Ruang lingkup layanan dan biaya dapat dikonfirmasi sebelum proses dimulai.

Jasa Izin Alat Kesehatan
Jasa Izin Alat Kesehatan

Jasa Banding Penolakan Merek Sprei, Selimut, Kain Tekstil, Handuk, dan Tirai Kelas 24 DJKI

Jasa Banding Penolakan Merek Sprei, Selimut, Kain Tekstil, Handuk, dan Tirai Kelas 24 DJKI – jasa daftar merek hki menjadi salah satu layanan yang dibutuhkan pelaku usaha ketika permohonan mereknya mengalami penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kondisi ini dapat dialami produsen sprei, selimut, kain tekstil, handuk, dan tirai yang memasarkan produknya untuk kebutuhan rumah tangga, hotel, rumah sakit, industri garmen, hingga perlengkapan interior.

Penolakan merek dapat menghambat pengembangan bisnis, terutama apabila nama produk sudah digunakan pada kemasan, katalog, marketplace, dan jaringan distribusi. Meski demikian, pemohon masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum berupa banding apabila telah menerima surat penolakan definitif dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Banding merek bukan sekadar menyampaikan ketidaksetujuan terhadap keputusan pemeriksa. Pemohon harus memahami alasan penolakan, menyiapkan bukti pendukung, serta menyusun argumentasi berdasarkan ketentuan hukum. Berikut panduan klasifikasi kelas 24, contoh produk, penyebab penolakan, prosedur banding, persyaratan, dan biaya resmi DJKI.

Mengenal Kelas 24 untuk Produk Tekstil

Kelas 24 mencakup tekstil dan barang-barang tekstil yang tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk sprei dan taplak meja. Kelompok ini meliputi kain tekstil, selimut, handuk, tirai, sarung bantal, linen tempat tidur, kain gorden, dan berbagai perlengkapan tekstil rumah tangga.

Klasifikasi ini relevan bagi produsen perlengkapan kamar tidur, perlengkapan mandi, kain dekorasi, dan industri tekstil. Namun, pemilihan kelas tetap harus memperhatikan fungsi serta karakteristik produk. Misalnya, tirai tekstil dapat termasuk kelas 24, sedangkan produk dengan fungsi atau bahan berbeda perlu diperiksa kembali dalam sistem klasifikasi.

Pemilik usaha dapat memeriksa uraian barang melalui Sistem Klasifikasi Merek DJKI di https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/24 atau mengakses situs resmi https://www.dgip.go.id/.

Contoh Produk Sprei Kelas 24

  1. Sprei katun: alas kasur berbahan katun yang nyaman digunakan untuk perlengkapan tidur.
  2. Sprei microfiber: sprei berbahan serat sintetis halus dengan tekstur lembut.
  3. Sprei satin: sprei dengan permukaan licin dan tampilan mengilap.
  4. Sprei polos: sprei tanpa motif dengan satu pilihan warna.
  5. Sprei motif bunga: sprei dengan desain dekoratif bermotif bunga.
  6. Sprei hotel: perlengkapan tempat tidur untuk kebutuhan penginapan dan perhotelan.
  7. Sprei waterproof: sprei dengan lapisan pelindung terhadap cairan, sesuai karakteristik barangnya.
  8. Sprei anak: sprei dengan ukuran dan motif yang disesuaikan untuk tempat tidur anak.
  9. Sprei fitted: sprei dengan bagian sudut elastis agar terpasang mengikuti bentuk kasur.
  10. Set sprei: paket perlengkapan tempat tidur yang terdiri dari sprei dan sarung bantal atau guling.

Contoh Produk Selimut Kelas 24

  1. Selimut katun: selimut berbahan katun untuk penggunaan sehari-hari.
  2. Selimut wol: selimut berbahan wol yang memberikan kehangatan.
  3. Selimut fleece: selimut berbahan tekstil fleece dengan tekstur lembut.
  4. Selimut microfiber: selimut dari serat sintetis halus dan ringan.
  5. Selimut bayi: selimut berukuran kecil untuk kebutuhan perlengkapan tidur bayi.
  6. Selimut hotel: selimut yang digunakan pada kamar hotel dan penginapan.
  7. Selimut rajut: selimut dengan struktur rajutan yang memiliki tampilan dekoratif.
  8. Selimut elektrik berbahan tekstil: selimut tekstil yang dilengkapi elemen pemanas; klasifikasi komponen atau perangkatnya perlu diperiksa tersendiri.
  9. Selimut perjalanan: selimut praktis untuk digunakan ketika bepergian.
  10. Selimut tempat tidur: selimut untuk melengkapi perlengkapan kamar tidur.

Contoh Produk Kain Tekstil Kelas 24

  1. Kain katun: kain berbahan serat kapas untuk pakaian dan perlengkapan rumah tangga.
  2. Kain satin: kain dengan permukaan halus dan tampilan berkilau.
  3. Kain linen: kain berbahan serat linen dengan karakteristik alami.
  4. Kain denim: kain tekstil yang umum digunakan untuk produk pakaian.
  5. Kain flanel: kain dengan permukaan lembut untuk berbagai kebutuhan tekstil.
  6. Kain rayon: kain dari serat regenerasi yang digunakan untuk pakaian dan perlengkapan tekstil.
  7. Kain polyester: kain dari serat sintetis untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri.
  8. Kain brokat: kain dekoratif dengan pola atau motif timbul.
  9. Kain muslin: kain ringan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan tekstil.
  10. Kain nonwoven: bahan tekstil bukan tenunan untuk aplikasi tertentu.

Contoh Produk Handuk Kelas 24

  1. Handuk mandi: handuk untuk mengeringkan tubuh setelah mandi.
  2. Handuk wajah: handuk kecil untuk mengeringkan wajah.
  3. Handuk tangan: handuk berukuran praktis untuk mengeringkan tangan.
  4. Handuk pantai: handuk berukuran besar untuk aktivitas di pantai.
  5. Handuk hotel: handuk untuk kebutuhan kamar mandi penginapan.
  6. Handuk microfiber: handuk berbahan serat mikro yang memiliki daya serap tinggi.
  7. Handuk katun: handuk berbahan kapas untuk penggunaan sehari-hari.
  8. Handuk olahraga: handuk untuk menyerap keringat saat beraktivitas fisik.
  9. Handuk bayi: handuk lembut berukuran kecil untuk kebutuhan bayi.
  10. Handuk dapur tekstil: handuk untuk mengeringkan peralatan makan dan permukaan dapur.

Contoh Produk Tirai Kelas 24

  1. Tirai jendela: tirai untuk menutup jendela dan mengatur masuknya cahaya.
  2. Tirai blackout: tirai dengan bahan yang dirancang mengurangi cahaya dari luar.
  3. Tirai sheer: tirai tipis yang memungkinkan cahaya masuk secara lebih lembut.
  4. Tirai gorden katun: tirai berbahan katun untuk dekorasi interior.
  5. Tirai linen: tirai berbahan linen dengan tampilan natural.
  6. Tirai kamar tidur: tirai untuk memberikan privasi dan melengkapi dekorasi kamar.
  7. Tirai ruang tamu: tirai untuk kebutuhan interior ruang keluarga atau ruang tamu.
  8. Tirai hotel: tirai tekstil untuk kebutuhan penginapan dan perhotelan.
  9. Tirai dekoratif: tirai yang digunakan sebagai elemen estetika ruangan.
  10. Tirai kamar mandi tekstil: tirai berbahan tekstil untuk membatasi area mandi.

Contoh-contoh tersebut merupakan referensi produk yang berkaitan dengan kelas 24. Uraian barang tetap perlu disesuaikan dengan pilihan klasifikasi resmi DJKI.

Jasa Banding Penolakan Merek Sprei, Selimut, Kain Tekstil, Handuk, dan Tirai Kelas 24 DJKI
Jasa Banding Penolakan Merek Sprei, Selimut, Kain Tekstil, Handuk, dan Tirai Kelas 24 DJKI

Penyebab Penolakan Merek Kelas 24

Permohonan merek dapat ditolak karena sejumlah alasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

  • Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu untuk barang sejenis.
  • Tidak mempunyai daya pembeda yang cukup.
  • Menggunakan istilah yang hanya menerangkan jenis, kualitas, atau karakteristik barang.
  • Mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
  • Diajukan dengan iktikad tidak baik.

Pemohon perlu membaca surat dari pemeriksa secara menyeluruh. Jika masih berupa usul penolakan, pemohon dapat menyampaikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan. DJKI menyebutkan batas tanggapan usul penolakan adalah 30 hari kerja sejak surat dikirim. Jika sudah diterbitkan penolakan definitif, pemohon dapat mempertimbangkan banding.

Prosedur Banding Penolakan Merek Kelas 24 di DJKI

Banding diajukan terhadap surat penolakan definitif atau tetap. Permohonan diperiksa dan diputuskan oleh Komisi Banding Merek. Tahapannya secara umum meliputi:

  1. Mempelajari surat penolakan: periksa alasan penolakan dan tanggal pengiriman surat.
  2. Menganalisis dasar keberatan: identifikasi bagian keputusan yang dianggap tidak tepat berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.
  3. Menyusun argumentasi banding: uraikan keberatan secara lengkap dan siapkan bukti pendukung.
  4. Menyiapkan dokumen: kumpulkan surat permohonan banding, surat penolakan definitif, serta surat kuasa jika menggunakan konsultan.
  5. Masuk ke sistem DJKI: akses https://merek.dgip.go.id/ dan pilih menu Pasca Permohonan Online.
  6. Memilih permohonan banding: masukkan nomor permohonan dan data pemohon.
  7. Mengunggah dokumen: lampirkan seluruh persyaratan dan periksa kembali data.
  8. Membuat billing dan membayar: selesaikan pembayaran sesuai tarif resmi untuk mengirimkan permohonan.

Berdasarkan ketentuan dan informasi DJKI, banding diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat penolakan. Jangan menunda persiapan dokumen karena keterlambatan dapat menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima.

Syarat dan Biaya Banding Penolakan Merek

Dokumen yang perlu dipersiapkan meliputi:

  1. Surat permohonan banding merek yang ditujukan kepada Komisi Banding Merek.
  2. Salinan surat pemberitahuan penolakan definitif atau tetap.
  3. Bukti pembayaran biaya permohonan banding.
  4. Surat kuasa konsultan kekayaan intelektual apabila menggunakan kuasa.
  5. Uraian lengkap mengenai keberatan dan alasan banding beserta bukti pendukung yang relevan.

Biaya resmi banding merek tahun 2026 adalah Rp4.500.000 per permohonan, berdasarkan tabel PNBP DJKI dalam PP Nomor 30 Tahun 2026. Biaya tersebut merupakan PNBP pemerintah dan belum termasuk biaya jasa pendampingan profesional apabila pemohon menggunakannya.

Penting untuk memperhatikan perbedaan antara biaya banding dan biaya pendaftaran merek baru. Keduanya merupakan jenis layanan berbeda dengan tarif yang berbeda pula. Informasi biaya terbaru dapat diperiksa melalui halaman resmi DJKI.

Jasa Banding Penolakan Merek Kelas 24 Bersama PERMATAMAS

Menghadapi penolakan merek membutuhkan ketelitian dalam membaca keputusan pemeriksa, menilai persamaan merek, dan menyusun argumentasi hukum. Pemohon juga harus memastikan bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu yang berlaku.

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan administrasi pengurusan merek untuk membantu pelaku usaha memahami persyaratan serta tahapan yang perlu dipersiapkan. Bagi pengusaha yang sedang membangun badan usaha, tersedia informasi Jasa Pendirian PT.

Untuk kebutuhan pengajuan perlindungan merek, pelaku usaha dapat mengakses Jasa Pendaftaran Merek. Sementara itu, pemilik merek yang masa perlindungannya akan berakhir dapat mempelajari layanan Jasa Perpanjang Merek.

Pendampingan membantu menata persiapan administrasi dan dokumen, tetapi tidak menjamin banding dikabulkan. Keputusan akhir tetap berada pada Komisi Banding Merek berdasarkan pemeriksaan dan ketentuan hukum.

Kesimpulan

Jasa banding penolakan merek sprei, selimut, kain tekstil, handuk, dan tirai kelas 24 DJKI dapat menjadi pilihan pendampingan bagi pemilik usaha yang ingin menempuh upaya hukum setelah menerima penolakan definitif. Prosesnya membutuhkan analisis alasan penolakan, penyusunan argumentasi, kelengkapan dokumen, serta kepatuhan terhadap tenggat 90 hari.

jasa daftar merek hki dapat membantu pelaku usaha memahami proses perlindungan merek sejak pengajuan hingga penanganan kendala administrasi. Dengan persiapan yang tepat, pemohon dapat menyampaikan keberatan secara lebih terstruktur. Namun, keputusan akhir tetap berada pada Komisi Banding Merek sesuai ketentuan hukum.

Hubungi PERMATAMAS INDONESIA untuk konsultasi mengenai penolakan dan pendampingan pengurusan merek kelas 24.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ Banding Penolakan Merek Kelas 24

1. Apa itu banding penolakan merek kelas 24?

Banding merupakan upaya hukum administratif untuk meminta Komisi Banding Merek memeriksa keputusan penolakan definitif dari DJKI.

2. Produk apa saja yang termasuk kelas 24?

Kelas 24 mencakup sprei, selimut, kain tekstil, handuk, tirai, sarung bantal, dan berbagai barang tekstil rumah tangga.

3. Berapa biaya banding penolakan merek tahun 2026?

Tarif PNBP resmi adalah Rp4.500.000 per permohonan berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026.

4. Berapa batas waktu mengajukan banding merek?

Banding diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat penolakan definitif.

5. Apa saja dokumen untuk banding merek?

Dokumen utamanya meliputi surat permohonan banding, surat penolakan definitif, bukti pembayaran, dan surat kuasa jika menggunakan konsultan.

6. Apakah semua produk sprei dan selimut masuk kelas 24?

Produk tekstil untuk perlengkapan tempat tidur pada umumnya termasuk kelas 24. Namun, bahan dan fungsi produk tetap perlu diperiksa.

7. Apakah tanggapan usul penolakan sama dengan banding?

Tidak. Tanggapan disampaikan ketika masih berada pada tahap usul penolakan, sedangkan banding diajukan setelah terbit penolakan definitif.

8. Siapa yang memutus permohonan banding merek?

Permohonan banding diperiksa dan diputuskan oleh Komisi Banding Merek.

9. Apa yang dapat dilakukan jika banding ditolak?

Pemohon dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan banding ke Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan sejak keputusan diterima.

10. Apakah PERMATAMAS dapat membantu banding penolakan merek tekstil?

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi dan pendampingan administrasi pengurusan merek. Kelayakan dan strategi banding perlu ditelaah berdasarkan surat penolakan dan dokumen permohonan.

Jasa Izin Alat Kesehatan
Jasa Izin Alat Kesehatan

Jasa Banding Penolakan Merek Benang Jahit, Benang Sulam, dan Benang Industri Kelas 23 DJKI

Jasa Banding Penolakan Merek Benang Jahit, Benang Sulam, dan Benang Industri Kelas 23 DJKI – jasa daftar merek hki menjadi salah satu layanan yang dibutuhkan pelaku usaha ketika permohonan mereknya mengalami penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kondisi ini dapat terjadi pada produsen benang jahit, benang sulam, maupun benang industri yang memasarkan produknya untuk kebutuhan tekstil, konveksi, garmen, kerajinan, dan manufaktur.

Penolakan merek dapat menghambat rencana bisnis, terutama ketika nama produk sudah digunakan dalam pemasaran, kemasan, katalog, atau jaringan distribusi. Meski demikian, pemohon masih memiliki kesempatan menempuh upaya banding apabila telah menerima surat penolakan definitif dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Banding bukan sekadar menyampaikan ketidaksetujuan. Pemohon perlu memahami alasan penolakan, menyiapkan bukti yang relevan, dan menyusun argumentasi berdasarkan ketentuan hukum. Artikel ini membahas klasifikasi kelas 23, contoh produk, penyebab penolakan, prosedur banding, persyaratan, dan biaya resmi yang perlu dipersiapkan.

Mengenal Kelas 23 DJKI untuk Benang Jahit, Sulam, dan Industri

Kelas 23 dalam klasifikasi merek mencakup benang untuk tekstil. Kelompok ini meliputi benang jahit, benang sulam, benang rajut, benang wol, benang katun, benang sintetis, benang sutra, serta berbagai jenis benang lain untuk keperluan tekstil.

Klasifikasi ini relevan bagi produsen benang yang memasok kebutuhan industri pakaian, konveksi, bordir, kerajinan tekstil, dan manufaktur berbahan kain. Namun, istilah benang industri perlu diperhatikan secara khusus. Benang yang digunakan untuk proses tekstil dapat termasuk kelas 23, sedangkan tali atau benang untuk pengikatan dan pembungkusan yang bukan untuk penggunaan tekstil dapat masuk kelompok kelas lain.

Sebelum mengajukan merek atau menyusun argumentasi banding, pemohon sebaiknya memeriksa uraian barang melalui Sistem Klasifikasi Merek DJKI di https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/23 atau mengunjungi situs resmi https://www.dgip.go.id/.

Contoh Produk Benang Jahit Kelas 23

  1. Benang jahit katun: benang berbahan serat kapas untuk menjahit berbagai jenis kain.
  2. Benang jahit poliester: benang sintetis yang banyak digunakan dalam produksi pakaian dan konveksi.
  3. Benang jahit nilon: benang sintetis untuk kebutuhan jahit tekstil yang memerlukan karakteristik tertentu.
  4. Benang jahit sutra: benang berbahan sutra untuk pekerjaan jahit pada produk tekstil tertentu.
  5. Benang jahit wol: benang berbahan wol untuk kebutuhan jahit dan kerajinan tekstil.
  6. Benang jahit linen: benang berbahan serat linen untuk berbagai pekerjaan tekstil.
  7. Benang jahit elastis: benang yang memiliki sifat elastis untuk kebutuhan jahitan tertentu.
  8. Benang jahit campuran: benang dari kombinasi beberapa jenis serat tekstil.
  9. Benang jahit mesin: benang yang disiapkan untuk digunakan pada mesin jahit.
  10. Benang jahit tangan: benang untuk pekerjaan menjahit secara manual.

Contoh Produk Benang Sulam Kelas 23

  1. Benang sulam katun: benang untuk membuat motif dan hiasan pada kain.
  2. Benang sulam sutra: benang dengan tampilan halus dan berkilau untuk pekerjaan bordir.
  3. Benang sulam poliester: benang sintetis untuk kebutuhan sulaman pada berbagai bahan tekstil.
  4. Benang bordir rayon: benang dengan tampilan mengilap untuk pekerjaan bordir dekoratif.
  5. Benang sulam wol: benang berbahan wol untuk sulaman dengan tekstur lebih tebal.
  6. Benang sulam metalik: benang dengan unsur serat logam untuk menghasilkan efek dekoratif.
  7. Benang sulam linen: benang berbahan linen untuk kerajinan dan sulaman tekstil.
  8. Benang sulam tangan: benang untuk pekerjaan sulaman yang dilakukan secara manual.
  9. Benang sulam mesin: benang yang digunakan pada mesin bordir.
  10. Benang sulam campuran: benang yang dibuat dari kombinasi beberapa serat untuk kebutuhan dekorasi tekstil.

Contoh Produk Benang Industri Kelas 23

  1. Benang industri poliester: benang sintetis untuk proses produksi tekstil dan manufaktur pakaian.
  2. Benang industri nilon: benang sintetis untuk kebutuhan tekstil dengan karakteristik khusus.
  3. Benang industri katun: benang berbahan kapas untuk proses produksi kain dan produk tekstil.
  4. Benang industri rayon: benang serat regenerasi untuk pembuatan kain dan produk tekstil.
  5. Benang industri wol: benang berbahan wol untuk produksi tekstil dan bahan rajutan.
  6. Benang industri akrilik: benang sintetis untuk produk tekstil dan rajutan.
  7. Benang industri campuran: benang yang menggunakan kombinasi serat alami dan sintetis.
  8. Benang tekstil tahan panas: benang khusus untuk kebutuhan tekstil yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tertentu.
  9. Benang serat kaca untuk tekstil: benang serat kaca yang ditujukan untuk penggunaan tekstil.
  10. Benang elastis industri: benang elastis untuk proses pembuatan produk tekstil tertentu.

Contoh di atas merupakan referensi jenis barang. Pemohon tetap perlu mencocokkan nama dan fungsi produk dengan uraian yang tersedia dalam sistem klasifikasi DJKI. Tidak semua benang yang digunakan dalam industri otomatis masuk kelas 23; tujuan penggunaan tekstil menjadi salah satu pertimbangan penting.

Jasa Banding Penolakan Merek Benang Jahit, Benang Sulam, dan Benang Industri Kelas 23 DJKI
Jasa Banding Penolakan Merek Benang Jahit, Benang Sulam, dan Benang Industri Kelas 23 DJKI

Penyebab Penolakan Merek Kelas 23

Permohonan merek dapat ditolak karena beberapa alasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain:

  • Persamaan dengan merek terdahulu: nama atau logo memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain untuk barang sejenis.
  • Tidak memiliki daya pembeda: merek hanya menggunakan istilah umum atau keterangan yang terlalu deskriptif.
  • Mengandung unsur yang dilarang: merek bertentangan dengan ketentuan hukum atau alasan penolakan lainnya.
  • Iktikad tidak baik: permohonan diajukan dengan tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan merek.
  • Permasalahan identitas merek: unsur nama, logo, atau uraian barang dapat menimbulkan persoalan dalam pemeriksaan.

Pemohon sebaiknya membaca surat penolakan secara menyeluruh. Alasan yang disampaikan pemeriksa menjadi dasar untuk menilai kelayakan banding dan menyusun argumentasi yang tepat.

Prosedur Banding Penolakan Merek Kelas 23 di DJKI

Banding merek diajukan terhadap surat penolakan definitif atau tetap. Permohonan tersebut diperiksa dan diputuskan oleh Komisi Banding Merek. Tahapan umumnya sebagai berikut:

  1. Mempelajari surat penolakan: periksa alasan penolakan dan tanggal pengiriman surat dari DJKI.
  2. Menganalisis dasar keberatan: identifikasi bagian keputusan yang dianggap tidak tepat berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.
  3. Menyusun argumentasi banding: uraikan alasan keberatan secara lengkap dan siapkan bukti pendukung yang relevan.
  4. Menyiapkan dokumen: lengkapi surat permohonan banding, salinan penolakan definitif, dan surat kuasa jika menggunakan konsultan.
  5. Mengakses sistem DJKI: masuk ke akun pada https://merek.dgip.go.id/ dan pilih menu pasca permohonan online.
  6. Mengisi data permohonan: masukkan nomor permohonan merek, data pemohon, dan informasi kuasa jika ada.
  7. Mengunggah dokumen dan membayar: lampirkan persyaratan, buat kode billing, lalu lakukan pembayaran.
  8. Memantau proses: simpan tanda terima dan periksa pemberitahuan dari DJKI atau Komisi Banding Merek.

Permohonan banding harus diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016, alasan banding harus menguraikan keberatan secara lengkap dan bukan sekadar memperbaiki atau menyempurnakan permohonan yang ditolak.

Syarat dan Biaya Banding Penolakan Merek

Dokumen utama yang perlu dipersiapkan meliputi:

  1. Surat permohonan banding merek dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Komisi Banding Merek.
  2. Salinan surat pemberitahuan penolakan definitif atau tetap.
  3. Bukti pembayaran biaya permohonan banding.
  4. Surat kuasa konsultan kekayaan intelektual bermeterai apabila menggunakan kuasa.
  5. Uraian lengkap mengenai keberatan dan alasan banding serta bukti pendukung yang relevan.

Biaya resmi banding merek tahun 2026 adalah Rp4.500.000 per permohonan, berdasarkan tarif PNBP pada halaman biaya resmi DJKI yang mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2026. Biaya tersebut merupakan PNBP pemerintah dan belum termasuk biaya jasa pendampingan profesional apabila pemohon menggunakannya. <Cite refs={[“turn186286search0″,”turn186286search2”]}/>

DJKI juga menetapkan ketentuan kelengkapan administrasi. Jika terdapat kekurangan dokumen, pemohon dapat diminta melengkapinya sesuai pemberitahuan dan batas waktu yang ditentukan. Karena tenggat banding tidak dapat diabaikan, pemeriksaan dokumen sebaiknya dilakukan sejak awal.

Jasa Banding Penolakan Merek Kelas 23 Bersama PERMATAMAS

Menghadapi penolakan merek membutuhkan ketelitian dalam membaca keputusan, memeriksa persamaan merek, dan menyusun alasan banding. Pemohon perlu memastikan bahwa upaya hukum yang dipilih sesuai dengan tahap permohonan dan masih berada dalam tenggat waktu.

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan administrasi pengurusan merek untuk membantu pelaku usaha memahami persyaratan serta tahapan yang perlu dipersiapkan. Bagi pengusaha yang sedang membangun badan usaha, tersedia informasi Jasa Pendirian PT.

Untuk kebutuhan pengajuan perlindungan merek, pelaku usaha dapat mengakses Jasa Pendaftaran Merek. Sementara itu, pemilik merek yang masa perlindungannya akan berakhir dapat mempelajari layanan Jasa Perpanjang Merek.

Pendampingan membantu menata persiapan dokumen dan administrasi, tetapi tidak menjamin banding dikabulkan. Keputusan akhir tetap menjadi kewenangan Komisi Banding Merek berdasarkan pemeriksaan dan ketentuan hukum.

Kesimpulan

Jasa banding penolakan merek benang jahit, benang sulam, dan benang industri kelas 23 DJKI dapat menjadi pilihan pendampingan bagi pemilik usaha yang ingin menempuh upaya hukum setelah menerima penolakan definitif. Proses banding membutuhkan analisis alasan penolakan, penyusunan argumentasi, kelengkapan dokumen, serta kepatuhan terhadap tenggat 90 hari.

jasa daftar merek hki dapat membantu pelaku usaha memahami proses perlindungan merek sejak pengajuan hingga penanganan kendala administrasi. Dengan persiapan yang terarah, pemohon dapat menyampaikan keberatan secara lebih sistematis. Namun, keputusan akhir tetap berada pada Komisi Banding Merek sesuai ketentuan hukum.

Hubungi PERMATAMAS INDONESIA untuk konsultasi mengenai penolakan dan pendampingan pengurusan merek kelas 23.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ Banding Penolakan Merek Kelas 23

1. Apa itu banding penolakan merek kelas 23?

Banding merupakan upaya hukum administratif untuk meminta Komisi Banding Merek memeriksa keputusan penolakan definitif dari DJKI.

2. Produk apa saja yang termasuk kelas 23?

Kelas 23 mencakup benang untuk tekstil, termasuk benang jahit, benang sulam, benang rajut, benang katun, benang wol, dan benang sintetis.

3. Berapa biaya banding penolakan merek pada 2026?

Tarif PNBP resmi berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026 adalah Rp4.500.000 per permohonan.

4. Berapa batas waktu mengajukan banding merek?

Permohonan banding diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.

5. Apa saja dokumen untuk banding merek?

Dokumen utama meliputi surat permohonan banding, surat penolakan definitif, bukti pembayaran, dan surat kuasa jika menggunakan konsultan.

6. Apakah semua benang industri termasuk kelas 23?

Tidak. Kelas 23 terutama mencakup benang untuk penggunaan tekstil. Benang atau tali untuk pengikatan dan pembungkusan dapat memiliki klasifikasi berbeda.

7. Siapa yang memutus permohonan banding merek?

Permohonan banding diperiksa dan diputuskan oleh Komisi Banding Merek.

8. Apakah alasan banding cukup dengan menyatakan tidak setuju?

Tidak. Pemohon wajib menguraikan keberatan dan alasannya secara lengkap serta menyertakan argumentasi dan bukti yang relevan.

9. Apa yang dapat dilakukan jika banding ditolak?

Pemohon dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan banding ke Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan sejak keputusan diterima.

10. Apakah PERMATAMAS dapat membantu banding penolakan merek benang?

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi dan pendampingan administrasi pengurusan merek. Kelayakan dan strategi banding perlu ditelaah berdasarkan surat penolakan serta dokumen permohonan.

Jasa Izin Edar PIRT
Jasa Izin Edar PIRT

Jasa Banding Penolakan Merek Tenda, Jaring, Busa Pengisi, Tali, dan Terpal Kelas 22 DJKI

Jasa Banding Penolakan Merek Tenda, Jaring, Busa Pengisi, Tali, dan Terpal Kelas 22 DJKI – jasa daftar merek hki menjadi salah satu layanan yang dibutuhkan pelaku usaha ketika permohonan mereknya ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Situasi ini dapat dialami produsen tenda, jaring, busa pengisi, tali, dan terpal yang produknya termasuk dalam kelompok barang kelas 22. Penolakan merek tentu dapat menghambat strategi pemasaran, distribusi, dan pengembangan identitas produk.

Namun, penolakan tidak selalu menjadi akhir dari upaya perlindungan merek. Jika menerima surat penolakan definitif, pemohon dapat mempertimbangkan upaya banding kepada Komisi Banding Merek. Langkah ini harus dilakukan dengan memperhatikan alasan penolakan, bukti pendukung, dasar hukum, serta batas waktu pengajuan.

Proses banding bukan sekadar menyampaikan ketidaksetujuan. Pemohon perlu menyusun argumentasi yang menjawab alasan penolakan secara jelas dan berdasarkan fakta. Berikut panduan mengenai klasifikasi kelas 22, contoh produk, persyaratan, prosedur, biaya, dan hal penting yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan banding.

Mengenal Kelas 22 DJKI untuk Tenda, Jaring, Busa Pengisi, Tali, dan Terpal

Kelas 22 mencakup tali-temali, jaring, tenda, terpal, layar, kantong dan karung yang tidak termasuk kelas lain, bahan pengisi tertentu, serta serat kasar untuk pertenunan. Klasifikasi ini relevan bagi produsen perlengkapan luar ruangan, pertanian, perikanan, industri pengemasan, dan kebutuhan konstruksi tertentu.

Contoh uraian barang dalam kelas 22 antara lain tenda untuk berkemah, jaring ikan, tali, tali sintetis, terpal, serat pengisi, dan bahan bantalan yang bukan dari karet, plastik, kertas, atau karton. Karena itu, pemilik merek perlu memperhatikan bahan dan fungsi produk ketika menentukan kelas.

Informasi klasifikasi dapat diperiksa melalui Sistem Klasifikasi Merek DJKI di https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/22 atau situs resmi https://www.dgip.go.id/.

Contoh Produk Tenda Kelas 22

  1. Tenda berkemah: tempat perlindungan portabel untuk kegiatan berkemah dan aktivitas luar ruangan.
  2. Tenda keluarga: tenda berkapasitas lebih besar untuk digunakan beberapa orang saat berkemah.
  3. Tenda dome: tenda dengan struktur rangka melengkung yang membentuk ruang menyerupai kubah.
  4. Tenda trekking: tenda ringan yang dirancang untuk kegiatan pendakian dan perjalanan alam.
  5. Tenda ekspedisi: tenda untuk perjalanan luar ruang dengan kebutuhan perlindungan lebih khusus.
  6. Tenda pantai: tenda ringan untuk memberikan perlindungan dari sinar matahari di area pantai.
  7. Tenda bivak: tempat berlindung portabel untuk kegiatan alam terbuka.
  8. Tenda memancing: tenda yang digunakan untuk melindungi pemancing selama aktivitas di luar ruangan.
  9. Tenda berbahan tekstil: tenda yang dibuat dari kain atau bahan tekstil untuk berbagai kebutuhan.
  10. Tenda karavan: tenda tambahan yang digunakan bersama kendaraan karavan.

Contoh Produk Jaring Kelas 22

  1. Jaring ikan: jaring untuk menangkap ikan dalam kegiatan perikanan.
  2. Jaring tambak: jaring yang digunakan dalam kegiatan budidaya perikanan.
  3. Jaring peneduh: jaring untuk mengurangi intensitas sinar matahari pada area tanaman.
  4. Jaring pertanian: jaring untuk membantu melindungi tanaman dari gangguan lingkungan.
  5. Jaring pengaman: jaring untuk membantu membatasi atau mengamankan area tertentu.
  6. Jaring kamuflase: jaring untuk menyamarkan objek dalam kebutuhan luar ruangan.
  7. Jaring penyimpanan: jaring untuk menyimpan atau mengelompokkan barang.
  8. Jaring pengemasan: jaring untuk membungkus atau mengamankan barang selama penyimpanan.
  9. Jaring pencegah jatuhan batu: jaring untuk membantu menahan material batu pada area lereng.
  10. Jaring olahraga: jaring untuk penggunaan tertentu pada fasilitas olahraga, sesuai uraian barang kelas 22.

Contoh Produk Busa Pengisi Kelas 22

  1. Serat poliester pengisi: serat sintetis untuk mengisi bantal, boneka, atau produk tekstil.
  2. Busa serat untuk bantal: bahan pengisi berbentuk serat untuk memberikan volume dan kenyamanan.
  3. Bahan pengisi jok: material pengisi untuk kebutuhan bantalan tempat duduk, sepanjang bukan dari karet atau plastik.
  4. Bahan pengisi kasur: bahan pengisi tertentu untuk memberikan volume dan dukungan pada kasur.
  5. Serat pengisi boneka: bahan serat untuk mengisi boneka dan produk kerajinan.
  6. Bulu hewan untuk bantalan: bahan alami yang digunakan sebagai pengisi atau bantalan.
  7. Serat kapas untuk isian: kapas atau limbah kapas yang digunakan sebagai bahan pengisi.
  8. Serat wol untuk bantalan: serat wol yang dimanfaatkan sebagai bahan pengisi produk tekstil.
  9. Serat alami pengisi: serat berbahan alami untuk kebutuhan bantalan dan isian.
  10. Bahan bantalan tekstil: bahan pengisi untuk produk tekstil, sepanjang memenuhi uraian kelas 22.

Catatan: Tidak semua produk yang disebut sebagai busa otomatis masuk kelas 22. Bahan pengisi kelas 22 memiliki batasan, antara lain bukan dari karet, plastik, kertas, atau karton. Busa poliuretan atau busa plastik perlu diperiksa klasifikasinya secara terpisah.

Contoh Produk Tali Kelas 22

  1. Tali tambang: tali berukuran besar untuk kebutuhan pengikatan dan penarikan.
  2. Tali nilon: tali sintetis yang digunakan untuk berbagai kebutuhan pengikatan.
  3. Tali polypropylene: tali berbahan serat sintetis untuk pengemasan dan pengamanan barang.
  4. Tali kapal: tali untuk kebutuhan penambatan atau aktivitas kelautan.
  5. Tali tenda: tali untuk mengencangkan dan menahan posisi tenda.
  6. Tali panjat: tali untuk aktivitas pendakian dan kegiatan luar ruang.
  7. Tali pengikat barang: tali untuk mengamankan barang selama penyimpanan atau pengangkutan.
  8. Tali sintetis: tali yang dibuat dari serat sintetis untuk berbagai keperluan.
  9. Tali makramé: tali untuk kegiatan kerajinan dan pembuatan dekorasi.
  10. Tali jemuran: tali untuk menggantung dan mengeringkan pakaian.

Contoh Produk Terpal Kelas 22

  1. Terpal plastik serbaguna: lembaran penutup untuk melindungi barang dari hujan dan debu.
  2. Terpal truk: penutup barang pada kendaraan angkutan.
  3. Terpal kapal: lembaran penutup untuk melindungi bagian atau muatan kapal.
  4. Terpal kolam: lembaran pelapis atau penutup kolam sesuai karakteristik produknya.
  5. Terpal industri: lembaran penutup untuk kebutuhan penyimpanan dan kegiatan industri.
  6. Terpal pertanian: penutup untuk kebutuhan penyimpanan hasil pertanian atau perlengkapan lahan.
  7. Terpal tenda: lembaran bahan untuk bagian penutup tenda.
  8. Terpal pelindung barang: penutup untuk melindungi barang selama penyimpanan.
  9. Terpal berbahan tekstil berlapis: kain terpal dengan lapisan pelindung untuk penggunaan tertentu.
  10. Terpal penutup mesin: penutup mesin atau peralatan yang tidak dipasang secara permanen.

Daftar contoh di atas merupakan referensi jenis produk. Penentuan uraian barang harus tetap mengikuti istilah dan ketentuan klasifikasi resmi DJKI.

Jasa Banding Penolakan Merek Tenda, Jaring, Busa Pengisi, Tali, dan Terpal Kelas 22 DJKI
Jasa Banding Penolakan Merek Tenda, Jaring, Busa Pengisi, Tali, dan Terpal Kelas 22 DJKI

Penyebab Penolakan Merek Kelas 22

Penolakan merek dapat terjadi karena beberapa alasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

  • Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu untuk barang sejenis.
  • Tidak mempunyai daya pembeda yang memadai.
  • Menggunakan unsur yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
  • Diajukan dengan iktikad tidak baik.
  • Memuat unsur yang termasuk alasan penolakan berdasarkan undang-undang.

Pemohon perlu membaca surat penolakan secara menyeluruh. Alasan yang tercantum menjadi dasar untuk menentukan apakah banding dapat diajukan dan bagaimana argumentasi keberatan disusun.

Prosedur Banding Penolakan Merek Kelas 22 di DJKI

Banding merek diajukan terhadap surat penolakan definitif atau tetap. Permohonan tersebut diperiksa dan diputuskan oleh Komisi Banding Merek. Berdasarkan prosedur DJKI, tahapannya meliputi:

  1. Mempelajari surat penolakan: identifikasi alasan penolakan dan tanggal pengiriman surat.
  2. Menyusun alasan banding: uraikan keberatan secara lengkap dengan menjawab dasar penolakan.
  3. Menyiapkan dokumen: kumpulkan surat penolakan definitif, surat permohonan banding, dan surat kuasa jika menggunakan konsultan.
  4. Masuk ke sistem DJKI: gunakan akun pada https://merek.dgip.go.id/ dan pilih menu pasca permohonan online.
  5. Mengisi data permohonan banding: masukkan nomor permohonan, data pemohon, dan informasi kuasa jika ada.
  6. Mengunggah dokumen: lampirkan dokumen persyaratan serta uraian alasan banding.
  7. Membuat billing dan membayar: lakukan pembayaran sesuai tarif resmi, kemudian proses tanda terima permohonan.

Berdasarkan informasi DJKI, banding diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan. Permohonan yang melewati tenggat dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Syarat dan Biaya Banding Penolakan Merek

Dokumen utama yang perlu disiapkan meliputi:

  1. Surat permohonan banding merek dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Komisi Banding Merek.
  2. Salinan surat pemberitahuan penolakan definitif atau tetap.
  3. Bukti pembayaran biaya permohonan banding.
  4. Surat kuasa konsultan kekayaan intelektual bermeterai apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
  5. Uraian lengkap mengenai keberatan dan alasan banding beserta bukti pendukung yang relevan.

Biaya resmi banding merek tahun 2026 adalah Rp4.500.000 per permohonan, berdasarkan tabel PNBP DJKI dalam PP Nomor 30 Tahun 2026. Perlu diperhatikan bahwa angka ini berbeda dari tarif sebelumnya yang masih dapat ditemukan pada sebagian halaman FAQ lama. Untuk perencanaan biaya, gunakan tabel tarif resmi DJKI yang terbaru.

Menurut standar pelayanan DJKI, jika terdapat kekurangan dokumen, pemohon akan diberi pemberitahuan untuk melengkapinya paling lambat dua bulan sejak surat pemberitahuan dikirim. Karena itu, kelengkapan dokumen perlu diperhatikan sejak awal.

Jasa Banding Penolakan Merek Kelas 22 Bersama PERMATAMAS

Menghadapi penolakan merek membutuhkan ketelitian dalam membaca alasan pemeriksa, menilai bukti, dan menyusun argumentasi hukum. Pemohon juga perlu memastikan bahwa banding diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan.

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan administrasi pengurusan merek bagi pelaku usaha. Bagi pengusaha yang sedang membangun badan usaha, tersedia informasi Jasa Pendirian PT.

Untuk kebutuhan pengajuan perlindungan merek, pelaku usaha dapat mengakses Jasa Pendaftaran Merek. Sementara itu, pemilik merek yang masa perlindungannya akan berakhir dapat mempelajari layanan Jasa Perpanjang Merek.

Pendampingan tidak menjamin banding dikabulkan. Keputusan tetap menjadi kewenangan Komisi Banding Merek berdasarkan pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Jasa banding penolakan merek tenda, jaring, busa pengisi, tali, dan terpal kelas 22 DJKI dapat menjadi pilihan pendampingan bagi pemilik usaha yang ingin menempuh upaya hukum setelah menerima penolakan definitif. Prosesnya membutuhkan analisis alasan penolakan, penyusunan argumentasi, kelengkapan dokumen, dan kepatuhan terhadap tenggat 90 hari.

jasa daftar merek hki dapat membantu pelaku usaha memahami proses perlindungan merek sejak pengajuan hingga penanganan kendala administrasi. Dengan persiapan yang tepat, pemohon dapat menyampaikan keberatan secara lebih terstruktur. Namun, keputusan akhir tetap berada pada Komisi Banding Merek.

Hubungi PERMATAMAS INDONESIA untuk konsultasi mengenai penolakan dan pendampingan pengurusan merek kelas 22.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ Banding Penolakan Merek Kelas 22

1. Apa itu banding penolakan merek kelas 22?

Banding merupakan upaya hukum administratif untuk meminta Komisi Banding Merek memeriksa kembali keputusan penolakan definitif dari DJKI.

2. Produk apa saja yang termasuk kelas 22?

Kelas 22 mencakup antara lain tenda, jaring, tali, terpal, kantong, karung, serta bahan pengisi tertentu yang bukan dari karet atau plastik.

3. Berapa biaya banding penolakan merek tahun 2026?

Biaya resmi berdasarkan tarif PNBP DJKI dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 adalah Rp4.500.000 per permohonan.

4. Berapa batas waktu pengajuan banding?

Banding diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan definitif.

5. Apa saja dokumen untuk mengajukan banding?

Dokumen utamanya adalah surat permohonan banding, surat penolakan definitif, bukti pembayaran, dan surat kuasa jika menggunakan konsultan.

6. Apakah banding bisa diajukan terhadap usul penolakan?

Banding ditujukan terhadap penolakan definitif. Jika masih berupa usul penolakan, pemohon perlu mengikuti mekanisme penyampaian tanggapan pada tahap pemeriksaan.

7. Siapa yang memutus permohonan banding merek?

Permohonan banding diperiksa dan diputuskan oleh Komisi Banding Merek.

8. Apakah alasan banding boleh hanya menyatakan tidak setuju?

Tidak. Pemohon harus menguraikan keberatan dan alasannya secara lengkap serta menyertakan bukti yang relevan.

9. Apa yang terjadi jika banding ditolak?

Pemohon dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan banding ke Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan sejak keputusan diterima.

10. Apakah PERMATAMAS dapat membantu proses banding merek?

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi dan pendampingan administrasi pengurusan merek. Strategi dan kelayakan banding perlu ditelaah berdasarkan surat penolakan serta dokumen permohonan.

Jasa Izin Alat Kesehatan
Jasa Izin Alat Kesehatan

Jasa Banding Penolakan Merek Botol Minum, Piring, Peralatan Dapur, Sapu, dan Gelas Kelas 21 DJKI

Jasa Banding Penolakan Merek Botol Minum, Piring, Peralatan Dapur, Sapu, dan Gelas Kelas 21 DJKI – jasa daftar merek hki menjadi salah satu layanan yang dibutuhkan pelaku usaha ketika permohonan mereknya menghadapi penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kondisi ini dapat dialami pemilik merek produk rumah tangga, termasuk botol minum, piring, peralatan dapur, sapu, dan gelas yang termasuk dalam kelompok barang kelas 21.

Penolakan merek tentu dapat menghambat rencana pemasaran, distribusi, hingga pengembangan identitas produk. Namun, penolakan bukan berarti seluruh upaya perlindungan merek harus berhenti. Dalam kondisi tertentu, pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek dengan menyampaikan alasan keberatan dan bukti pendukung yang relevan.

Langkah banding perlu dipersiapkan secara cermat karena tidak cukup hanya menyatakan tidak setuju terhadap keputusan pemeriksa. Pemohon harus memahami alasan penolakan, dasar hukum, serta bukti yang dapat mendukung argumentasi. Berikut panduan mengenai prosedur banding, persyaratan, biaya, dan contoh produk kelas 21 yang relevan.

Mengenal Kelas 21 DJKI untuk Produk Rumah Tangga

Kelas 21 mencakup perkakas rumah tangga atau dapur, wadah untuk keperluan rumah tangga, peralatan dan alat pembersih, sikat, barang pecah belah, porselen, serta barang tembikar yang tidak termasuk kelas lain. Karena itu, berbagai produk seperti botol minum, piring, gelas, peralatan memasak, dan sapu dapat ditemukan dalam kelompok kelas ini.

Klasifikasi yang tepat penting ketika mengajukan merek maupun menyusun argumentasi banding. Pemohon perlu memastikan bahwa daftar barang dalam permohonan sesuai dengan produk yang benar-benar dipasarkan. Informasi klasifikasi dapat diperiksa melalui Sistem Klasifikasi Merek DJKI di https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/21 atau situs resmi https://www.dgip.go.id/.

Contoh Produk Botol Minum Kelas 21

  1. Botol minum plastik: wadah minuman berbahan plastik yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
  2. Botol minum stainless steel: botol minum berbahan baja tahan karat yang dapat digunakan berulang kali.
  3. Botol minum olahraga: botol kosong yang dirancang untuk membawa minuman saat berolahraga.
  4. Botol minum anak: botol dengan ukuran dan desain yang disesuaikan untuk kebutuhan anak.
  5. Botol minum kaca: wadah minuman berbahan kaca untuk penggunaan rumah tangga.
  6. Botol minum isolasi: botol yang dirancang membantu mempertahankan suhu minuman.
  7. Botol minum tumbler: wadah minuman praktis yang dapat digunakan berulang kali.
  8. Botol air portabel: botol kosong yang mudah dibawa ketika bepergian.
  9. Botol minum aluminium: wadah minuman berbahan aluminium untuk penggunaan sehari-hari.
  10. Botol minum dengan sedotan: botol yang dilengkapi sedotan untuk memudahkan pengguna meminum isinya.

Contoh Produk Piring Kelas 21

  1. Piring makan keramik: piring untuk menyajikan makanan sehari-hari.
  2. Piring porselen: piring berbahan porselen yang umum digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan restoran.
  3. Piring kaca: piring berbahan kaca untuk menyajikan makanan.
  4. Piring plastik: piring ringan untuk penggunaan rumah tangga atau kegiatan tertentu.
  5. Piring melamin: piring berbahan melamin yang banyak digunakan untuk perlengkapan makan.
  6. Piring saji: piring berukuran lebih besar untuk menyajikan makanan kepada beberapa orang.
  7. Piring sup: piring cekung yang digunakan untuk hidangan berkuah.
  8. Piring makanan penutup: piring berukuran kecil untuk menyajikan kue atau hidangan penutup.
  9. Piring tahan oven: wadah berbentuk piring yang dirancang untuk penggunaan dalam oven.
  10. Piring kertas: piring sekali pakai untuk menyajikan makanan dalam kegiatan tertentu.

Contoh Produk Peralatan Dapur Kelas 21

  1. Panci masak: peralatan untuk merebus atau memasak berbagai bahan makanan.
  2. Wajan: alat memasak untuk menggoreng, menumis, dan mengolah makanan.
  3. Spatula dapur: alat untuk mengaduk dan membalik bahan makanan.
  4. Sendok sayur: perlengkapan untuk mengambil dan menyajikan sup atau kuah.
  5. Parutan keju: alat untuk memarut keju dan bahan makanan lainnya.
  6. Talenan kayu: alas untuk memotong bahan makanan.
  7. Saringan dapur: alat untuk menyaring cairan atau memisahkan bahan makanan.
  8. Penekan bawang putih: peralatan dapur untuk menghancurkan bawang putih.
  9. Rolling pin: alat untuk menggiling atau meratakan adonan.
  10. Penjepit makanan: alat untuk mengambil dan membalik makanan saat memasak atau menyajikan.

Contoh Produk Sapu Kelas 21

  1. Sapu ijuk: sapu dengan serat ijuk untuk membersihkan lantai.
  2. Sapu lidi: sapu dari lidi yang biasa digunakan untuk membersihkan halaman.
  3. Sapu plastik: sapu dengan serat sintetis untuk membersihkan permukaan lantai.
  4. Sapu taman: sapu untuk membersihkan daun dan kotoran di area luar ruangan.
  5. Sapu lantai: perlengkapan kebersihan untuk menyapu debu dan kotoran di dalam rumah.
  6. Sapu luar ruangan: sapu yang dirancang untuk membersihkan teras, halaman, atau area terbuka.
  7. Sapu serat sintetis: sapu dengan bulu buatan untuk penggunaan rumah tangga.
  8. Sapu sudut: sapu dengan bentuk kepala khusus untuk menjangkau bagian sudut ruangan.
  9. Sapu serbaguna: sapu yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pembersihan.
  10. Sapu genggam: sapu berukuran kecil untuk membersihkan meja atau permukaan terbatas.

Contoh Produk Gelas Kelas 21

  1. Gelas kaca: wadah minuman berbahan kaca untuk penggunaan sehari-hari.
  2. Gelas tumbler: gelas minum yang dirancang untuk penggunaan berulang.
  3. Gelas plastik: wadah minuman berbahan plastik.
  4. Gelas porselen: gelas berbahan porselen untuk menyajikan minuman.
  5. Gelas kopi: gelas untuk menyajikan kopi panas atau dingin.
  6. Gelas teh: gelas untuk menyajikan teh dan minuman sejenis.
  7. Gelas ukur: wadah dengan penanda ukuran untuk mengukur volume cairan.
  8. Gelas sake: gelas khusus untuk menyajikan minuman sake.
  9. Gelas minuman dingin: gelas untuk menyajikan air, jus, dan minuman dingin.
  10. Gelas minum anak: gelas dengan desain dan ukuran yang disesuaikan untuk anak-anak.

Contoh-contoh tersebut merupakan referensi barang yang berkaitan dengan kelas 21. Uraian resmi dan penempatan setiap produk tetap perlu diperiksa melalui sistem klasifikasi DJKI, terutama jika material atau fungsi barang memiliki karakteristik khusus.

Jasa Banding Penolakan Merek Botol Minum, Piring, Peralatan Dapur, Sapu, dan Gelas Kelas 21 DJKI
Jasa Banding Penolakan Merek Botol Minum, Piring, Peralatan Dapur, Sapu, dan Gelas Kelas 21 DJKI

Mengapa Permohonan Merek Bisa Ditolak?

Penolakan merek dapat terjadi karena sejumlah alasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa persoalan yang perlu diperiksa antara lain:

  • Merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu untuk barang sejenis.
  • Merek tidak memiliki daya pembeda yang memadai.
  • Merek menggunakan unsur yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
  • Merek diajukan dengan iktikad tidak baik.
  • Uraian barang atau dokumen permohonan memiliki persoalan yang perlu ditindaklanjuti sesuai tahap pemeriksaan.

Pemohon sebaiknya membaca surat penolakan secara menyeluruh. Alasan yang tercantum dalam surat tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah keberatan dapat diajukan dan bagaimana argumentasi hukumnya disusun.

Prosedur Banding Penolakan Merek Kelas 21 di DJKI

Banding merek diajukan ketika pemohon keberatan terhadap keputusan penolakan definitif atau tetap dari DJKI. Berdasarkan informasi resmi DJKI, permohonan banding diperiksa dan diputuskan oleh Komisi Banding Merek yang independen.

Secara umum, prosedurnya sebagai berikut:

  1. Mempelajari surat penolakan definitif. Identifikasi alasan hukum dan barang yang menjadi dasar penolakan.
  2. Menyusun argumentasi keberatan. Uraikan alasan mengapa keputusan penolakan dianggap tidak tepat dengan mengacu pada fakta dan ketentuan hukum.
  3. Menyiapkan dokumen pendukung. Siapkan surat permohonan banding, surat pemberitahuan penolakan definitif, serta surat kuasa jika menggunakan konsultan.
  4. Mengajukan permohonan melalui sistem DJKI. Masuk ke akun pada https://merek.dgip.go.id/, kemudian pilih menu Pasca Permohonan Online dan tipe Permohonan Banding Merek.
  5. Mengunggah dokumen dan membuat billing. Periksa data, lampirkan dokumen, lalu buat kode billing.
  6. Melakukan pembayaran. Setelah pembayaran terkonfirmasi, permohonan banding akan tersampaikan melalui sistem.

DJKI menyebutkan bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak surat pemberitahuan penolakan dikirim. Karena tenggat ini penting, pemohon perlu segera memeriksa tanggal surat dan ketentuan yang berlaku pada permohonannya.

Syarat dan Biaya Banding Penolakan Merek

Dokumen yang perlu disiapkan untuk permohonan banding menurut informasi DJKI meliputi:

  1. Surat permohonan banding merek yang ditujukan kepada Komisi Banding Merek.
  2. Surat pemberitahuan penolakan definitif atau tetap dari DJKI.
  3. Surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui konsultan kekayaan intelektual.
  4. Uraian lengkap mengenai keberatan dan alasan banding.
  5. Bukti pendukung yang relevan dengan argumentasi pemohon.

Menurut FAQ resmi DJKI, biaya permohonan banding merek adalah Rp3.000.000 per permohonan. Angka ini merupakan biaya pengajuan banding, bukan biaya pendaftaran merek baru. DJKI juga mencantumkan estimasi proses sekitar satu sampai tiga bulan sejak berkas dinyatakan lengkap. Estimasi tersebut bukan jaminan waktu penyelesaian setiap perkara.

Perlu diperhatikan, banding bukan kesempatan untuk sekadar mengganti atau menyempurnakan permohonan yang ditolak. Pasal 28 UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan dan alasannya, bukan sebagai perbaikan permohonan.

Jasa Banding Penolakan Merek Kelas 21 Bersama PERMATAMAS

Menghadapi penolakan merek membutuhkan analisis dokumen, pemahaman dasar hukum, serta penyusunan argumentasi yang terukur. Pemohon perlu memastikan apakah penolakan sudah bersifat definitif dan apakah tenggat pengajuan banding masih tersedia.

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pengurusan merek untuk membantu pelaku usaha memahami proses administrasi dan kebutuhan dokumen. Untuk pengembangan badan usaha, tersedia informasi Jasa Pendirian PT.

Pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan pengajuan merek dapat mengakses Jasa Pendaftaran Merek. Sementara itu, pemilik merek yang akan memperpanjang masa perlindungannya dapat mempelajari layanan Jasa Perpanjang Merek.

Pendampingan tidak menjamin banding dikabulkan. Keputusan tetap berada pada Komisi Banding Merek berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan yang berlaku.

Kesimpulan

Jasa banding penolakan merek botol minum, piring, peralatan dapur, sapu, dan gelas kelas 21 DJKI dapat menjadi solusi pendampingan bagi pemilik usaha yang ingin menempuh upaya hukum setelah menerima penolakan definitif. Proses ini membutuhkan pemahaman alasan penolakan, penyusunan argumentasi, dokumen pendukung, serta kepatuhan terhadap tenggat 90 hari.

jasa daftar merek hki dapat membantu pelaku usaha memahami proses perlindungan merek sejak tahap pengajuan hingga penanganan kendala administrasi. Namun, keberhasilan banding tidak dapat dijamin karena keputusan berada pada Komisi Banding Merek sesuai ketentuan hukum.

Hubungi PERMATAMAS INDONESIA untuk konsultasi mengenai penolakan dan pendampingan pengurusan merek kelas 21.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ Jasa Banding Penolakan Merek Kelas 21

1. Apa yang dimaksud banding penolakan merek?

Banding merupakan upaya hukum administratif yang dapat diajukan pemohon terhadap keputusan penolakan merek definitif kepada Komisi Banding Merek.

2. Apakah merek botol minum, piring, dan gelas termasuk kelas 21?

Pada umumnya, produk tersebut termasuk kelompok barang kelas 21. Uraian barang tetap harus diperiksa melalui klasifikasi resmi DJKI.

3. Berapa biaya banding penolakan merek di DJKI?

Menurut informasi resmi DJKI, biaya permohonan banding merek sebesar Rp3.000.000 per permohonan.

4. Berapa batas waktu mengajukan banding merek?

DJKI menyebutkan jangka waktu 90 hari sejak surat pemberitahuan penolakan dikirim. Periksa tanggal surat dan ketentuan yang berlaku agar tidak melewati tenggat.

5. Apa saja dokumen untuk banding merek?

Dokumen utama meliputi surat permohonan banding, surat penolakan definitif, dan surat kuasa jika menggunakan konsultan.

6. Ke mana permohonan banding diajukan?

Permohonan ditujukan kepada Komisi Banding Merek melalui prosedur yang tersedia pada sistem DJKI.

7. Apakah banding dapat diajukan jika hanya menerima usul penolakan?

Banding ditujukan terhadap penolakan definitif. Jika masih berada pada tahap usul penolakan, pemohon perlu mengikuti mekanisme tanggapan yang berlaku pada tahap tersebut.

8. Berapa lama proses pemeriksaan banding?

FAQ DJKI menyebutkan estimasi sekitar satu sampai tiga bulan sejak berkas dianggap lengkap. Waktu aktual dapat berbeda.

9. Apa yang dapat dilakukan jika banding ditolak?

Menurut FAQ DJKI, pemohon dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan banding ke Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan sejak keputusan diterima.

10. Apakah PERMATAMAS dapat membantu proses banding merek?

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi dan pendampingan administrasi pengurusan merek. Kelayakan dan strategi banding perlu ditelaah berdasarkan surat penolakan dan dokumen perkara.

Jasa Izin Alat Kesehatan
Jasa Izin Alat Kesehatan

Jasa Banding Penolakan Merek Kasur Busa, Lemari, Kursi, Meja, dan Bantal Kelas 20 DJKI

Jasa Banding Penolakan Merek Kasur Busa, Lemari, Kursi, Meja, dan Bantal Kelas 20 DJKI – Penolakan merek Kelas 20 dapat menjadi kendala bagi produsen furnitur, perlengkapan rumah tangga, dan pelaku usaha kasur maupun bantal yang ingin melindungi identitas produknya. Jika permohonan merek ditolak secara definitif oleh DJKI, pemohon dapat mempertimbangkan upaya banding kepada Komisi Banding Merek sesuai prosedur dan tenggat waktu yang berlaku.

Melalui jasa daftar merek hki, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan untuk menelaah alasan penolakan, memeriksa merek pembanding, dan menyiapkan argumentasi serta dokumen pendukung. Hal yang perlu diingat, banding bukan jaminan merek akan diterima. Keputusan tetap berada pada Komisi Banding Merek setelah memeriksa permohonan dan bukti yang diajukan.

Mengenal Merek Kelas 20 DJKI

Kelas 20 dalam klasifikasi Nice mencakup perabot rumah tangga, furnitur, cermin, bingkai, serta berbagai barang yang terbuat dari kayu, gabus, rotan, bambu, plastik, dan bahan penggantinya. Kategori ini mencakup kasur, lemari, kursi, meja, dan bantal tertentu.

DJKI menyediakan sistem klasifikasi untuk membantu pemohon menentukan kelas barang yang sesuai. Pelaku usaha dapat memeriksa daftar barang melalui situs resmi https://www.dgip.go.id/ atau Sistem Klasifikasi Merek di https://skm.dgip.go.id/.

Penentuan kelas perlu memperhatikan fungsi dan karakter barang. Bantal sebagai produk furnitur atau bantalan dapat termasuk Kelas 20, sedangkan sarung bantal dan perlengkapan tekstil tempat tidur perlu diperiksa pada kelas yang berbeda. Ketepatan uraian barang menjadi bagian penting dalam proses pendaftaran maupun penanganan penolakan merek.

Mengapa Merek Kelas 20 Bisa Ditolak?

Penolakan merek dapat terjadi karena merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu untuk barang sejenis. Alasan lain dapat berupa merek tidak mempunyai daya pembeda, menggunakan istilah yang terlalu umum atau deskriptif, maupun mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Dalam industri furnitur, nama yang hanya menjelaskan jenis barang, bahan, atau fungsi produk dapat menghadapi kendala. Misalnya, penggunaan istilah umum untuk kasur busa atau lemari tanpa unsur pembeda yang kuat dapat menimbulkan persoalan saat pemeriksaan.

Pemilik usaha perlu memeriksa surat penolakan secara menyeluruh. Jika terdapat merek pembanding, periksa persamaan nama, bunyi, tampilan logo, konsep, serta jenis barang yang dicantumkan. Argumentasi banding harus menjawab alasan pemeriksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang relevan.

Contoh Produk Kasur Busa Kelas 20

Berikut contoh produk kasur dan perlengkapan tidur yang dapat berkaitan dengan Kelas 20:

  1. Kasur busa standar: kasur berbahan busa untuk kebutuhan tidur sehari-hari.
  2. Kasur busa memori: kasur dengan material memory foam yang mengikuti tekanan tubuh.
  3. Kasur busa lateks: kasur berbahan lateks untuk kebutuhan tidur.
  4. Kasur busa lipat: kasur yang dapat dilipat agar mudah disimpan.
  5. Kasur busa gulung: kasur busa yang dikemas dalam bentuk gulungan.
  6. Kasur busa anak: kasur dengan ukuran yang disesuaikan untuk tempat tidur anak.
  7. Kasur busa bayi: kasur untuk kebutuhan tempat tidur bayi.
  8. Kasur busa sofa bed: kasur yang dirancang untuk furnitur multifungsi.
  9. Kasur busa lantai: kasur busa untuk digunakan di atas lantai.
  10. Kasur busa khusus tempat tidur lipat: kasur yang disesuaikan dengan rangka tempat tidur lipat.

Contoh Produk Lemari Kelas 20

Lemari merupakan kelompok furnitur yang digunakan untuk menyimpan pakaian, dokumen, perlengkapan rumah, maupun barang lainnya.

  1. Lemari pakaian: furnitur untuk menyimpan pakaian dan aksesori.
  2. Lemari dapur: tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan dapur.
  3. Lemari buku: furnitur untuk menyimpan buku dan dokumen.
  4. Lemari arsip: lemari untuk menyimpan berkas administrasi.
  5. Lemari sepatu: tempat penyimpanan alas kaki.
  6. Lemari kamar tidur: lemari untuk perlengkapan dan kebutuhan kamar.
  7. Lemari pajangan: furnitur untuk menampilkan koleksi atau barang dekoratif.
  8. Lemari televisi: furnitur untuk menempatkan televisi dan perangkat hiburan.
  9. Lemari kamar mandi: tempat penyimpanan perlengkapan kamar mandi.
  10. Lemari anak: lemari dengan ukuran dan desain yang disesuaikan untuk kebutuhan anak.

Contoh Produk Kursi Kelas 20

Kursi merupakan furnitur untuk duduk yang digunakan di rumah, kantor, ruang publik, maupun area komersial.

  1. Kursi makan: kursi untuk digunakan bersama meja makan.
  2. Kursi kantor: kursi untuk mendukung kegiatan kerja dan administrasi.
  3. Kursi tamu: kursi untuk ruang penerima tamu.
  4. Kursi santai: kursi yang dirancang untuk beristirahat.
  5. Kursi lipat: kursi yang dapat dilipat agar mudah disimpan.
  6. Kursi kayu: kursi yang dibuat menggunakan material kayu.
  7. Kursi plastik: kursi berbahan plastik untuk penggunaan rumah tangga atau komersial.
  8. Kursi gaming: kursi untuk mendukung aktivitas bermain gim.
  9. Kursi bayi: kursi yang dirancang untuk kebutuhan duduk bayi.
  10. Kursi berlengan: kursi dengan sandaran tangan untuk kenyamanan pengguna.
Jasa Banding Penolakan Merek Kasur Busa, Lemari, Kursi, Meja, dan Bantal Kelas 20 DJKI
Jasa Banding Penolakan Merek Kasur Busa, Lemari, Kursi, Meja, dan Bantal Kelas 20 DJKI

Contoh Produk Meja Kelas 20

Meja merupakan furnitur yang memiliki permukaan datar untuk mendukung kegiatan bekerja, belajar, makan, dan aktivitas lainnya.

  1. Meja makan: meja untuk kegiatan makan bersama keluarga.
  2. Meja kerja: meja untuk mendukung kegiatan pekerjaan.
  3. Meja belajar: meja untuk aktivitas membaca dan belajar.
  4. Meja kopi: meja berukuran relatif kecil untuk ruang keluarga.
  5. Meja rias: meja untuk menyimpan perlengkapan perawatan diri.
  6. Meja komputer: meja yang dirancang untuk menempatkan komputer dan perangkat pendukung.
  7. Meja kantor: meja untuk kegiatan administrasi dan pekerjaan profesional.
  8. Meja lipat: meja yang dapat dilipat agar mudah dipindahkan atau disimpan.
  9. Meja tamu: meja untuk melengkapi area ruang tamu.
  10. Meja taman: meja furnitur untuk area luar ruangan.

Contoh Produk Bantal Kelas 20

Bantal dan bantalan tertentu termasuk dalam kategori barang Kelas 20. Berikut contoh produknya:

  1. Bantal busa: bantal dengan isi busa untuk menopang kepala.
  2. Bantal lateks: bantal berbahan lateks untuk kebutuhan tidur.
  3. Bantal memori: bantal dengan material memory foam.
  4. Bantal sofa: bantalan untuk melengkapi furnitur sofa.
  5. Bantal kursi: bantalan untuk meningkatkan kenyamanan tempat duduk.
  6. Bantal dekoratif: bantal untuk memperindah ruangan.
  7. Bantal lantai: bantalan berukuran besar untuk digunakan di lantai.
  8. Bantal leher: bantalan untuk menopang leher, selain yang khusus untuk keperluan medis atau bedah.
  9. Bantal bayi: bantal untuk kebutuhan perlengkapan tempat tidur bayi, sesuai ketentuan barang.
  10. Bantal memanjang atau guling: bantalan berbentuk panjang untuk menopang tubuh.

Contoh di atas merupakan referensi jenis produk. Uraian barang akhir harus dicocokkan dengan daftar resmi DJKI dan karakter produk yang benar-benar dipasarkan. Sarung bantal, sprei, dan produk tekstil tempat tidur tidak otomatis termasuk Kelas 20.

Prosedur Banding Penolakan Merek Kelas 20

Jika permohonan memperoleh surat penolakan definitif, pemohon dapat mempertimbangkan banding kepada Komisi Banding Merek. Banding merupakan upaya hukum untuk meminta pemeriksaan atas keputusan penolakan yang diterbitkan DJKI.

Tahapan yang perlu dipersiapkan meliputi:

  1. Mempelajari surat penolakan: identifikasi alasan pemeriksa, merek pembanding, dan barang yang menjadi dasar penolakan.
  2. Memeriksa batas waktu: DJKI memberikan kesempatan mengajukan banding paling lama 90 hari sejak surat penolakan dikirim. Periksa ketentuan penghitungan tenggat pada informasi resmi dan surat yang diterima.
  3. Menyusun alasan banding: jelaskan perbedaan merek dari sisi nama, bunyi, tampilan, konsep, serta barang apabila relevan.
  4. Menyiapkan dokumen: siapkan surat permohonan banding, surat pemberitahuan penolakan definitif, bukti pembayaran, dan surat kuasa apabila menggunakan kuasa.
  5. Mengajukan melalui sistem DJKI: masuk ke https://merek.dgip.go.id/ dan ikuti petunjuk layanan pasca-permohonan serta pembayaran yang tersedia.

Banding harus menjawab alasan penolakan secara spesifik. Bukti penggunaan merek, katalog furnitur, foto produk, kemasan, materi pemasaran, dan dokumen lain dapat dipertimbangkan jika mendukung argumentasi.

Biaya dan Jangka Waktu Banding Merek

Biaya banding perlu diperiksa melalui halaman tarif resmi DJKI dan kode billing yang diterbitkan sistem sebelum pembayaran. Tarif dapat berubah sehingga pemohon sebaiknya tidak hanya mengandalkan informasi lama atau perkiraan biaya.

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa keputusan Komisi Banding Merek diberikan paling lama tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Jika banding ditolak, pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan sejak keputusan penolakan banding diterima.

Biaya pendampingan profesional, apabila digunakan, merupakan komponen terpisah dari biaya resmi pemerintah.

Pendampingan Jasa Daftar Merek HKI Kelas 20

Penanganan penolakan merek untuk kasur busa, lemari, kursi, meja, dan bantal membutuhkan ketelitian dalam membaca keputusan serta memahami klasifikasi barang. Melalui jasa daftar merek hki, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan untuk mengevaluasi dokumen, menelaah alasan penolakan, dan mempersiapkan langkah pengajuan banding.

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan terkait pendaftaran serta perlindungan merek. Pelaku usaha yang sedang membangun badan usaha dapat memperoleh informasi Jasa Pendirian PT.

Untuk pengajuan merek baru, tersedia layanan Jasa Pendaftaran Merek. Sementara itu, pemilik merek terdaftar yang mendekati masa akhir perlindungan dapat mempelajari layanan Jasa Perpanjang Merek.

Pendampingan bertujuan membantu proses lebih terarah dan tertib administrasi. Namun, hasil banding tidak dapat dijamin karena keputusan akhir merupakan kewenangan Komisi Banding Merek.

Kesimpulan

Penolakan merek Kelas 20 untuk produk kasur busa, lemari, kursi, meja, dan bantal perlu ditangani dengan memahami alasan penolakan, ketepatan klasifikasi barang, serta batas waktu pengajuan banding. Pemohon sebaiknya segera memeriksa surat penolakan dan menyiapkan argumentasi yang relevan.

Dengan persiapan dokumen dan pendampingan yang tepat, proses banding dapat dilakukan secara lebih terarah. Namun, keputusan akhir tetap berada pada Komisi Banding Merek sesuai ketentuan yang berlaku.

PERMATAMAS INDONESIA membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan pendampingan terkait pendaftaran serta perlindungan merek. Konsultasikan kebutuhan merek Anda, termasuk penanganan penolakan merek Kelas 20, agar langkah berikutnya dapat dipersiapkan sesuai ketentuan.

Hubungi PERMATAMAS INDONESIA untuk mendapatkan informasi mengenai jasa daftar merek hki dan konsultasi penanganan penolakan merek DJKI.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ Jasa Banding Penolakan Merek Kelas 20

1. Apa itu banding penolakan merek Kelas 20?

Banding merupakan upaya hukum untuk meminta Komisi Banding Merek memeriksa kembali keputusan penolakan definitif atas permohonan merek.

2. Produk apa saja yang termasuk Kelas 20?

Antara lain kasur, lemari, kursi, meja, bantal tertentu, furnitur, cermin, dan barang tertentu dari kayu, plastik, rotan, serta bahan penggantinya.

3. Apakah kasur busa termasuk Kelas 20?

Ya. Kasur busa tercantum dalam daftar barang Kelas 20 DJKI.

4. Apakah semua jenis bantal termasuk Kelas 20?

Tidak selalu. Bantal dan bantalan furnitur tertentu termasuk Kelas 20, sedangkan sarung bantal dan produk tekstil tempat tidur perlu diperiksa pada kelas yang sesuai.

5. Berapa batas waktu pengajuan banding merek?

DJKI mencantumkan batas pengajuan banding paling lama 90 hari sejak surat penolakan dikirim. Periksa surat dan ketentuan resmi untuk memastikan tenggatnya.

6. Apa dokumen yang diperlukan untuk banding?

Umumnya meliputi surat permohonan banding, surat penolakan definitif, bukti pembayaran, dan surat kuasa apabila menggunakan kuasa.

7. Apakah merek furnitur yang ditolak pasti diterima setelah banding?

Tidak. Komisi Banding Merek akan memeriksa alasan, argumentasi, dan bukti sebelum mengambil keputusan.

8. Berapa lama keputusan banding diterbitkan?

UU Merek mengatur keputusan Komisi Banding paling lama tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

9. Apa yang dapat dilakukan jika banding ditolak?

Pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan sejak keputusan penolakan banding diterima.

10. Apakah PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi banding merek Kelas 20?

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi dan pendampingan terkait pengurusan merek. Kebutuhan layanan dapat dikonfirmasi berdasarkan dokumen dan kondisi permohonan.

Jasa Izin Alat Kesehatan
Jasa Izin Alat Kesehatan

Jasa Banding Penolakan Merek Semen, Batu Bata, Kayu Bangunan, Keramik, dan Aspal Kelas 19 DJKI

Jasa Banding Penolakan Merek Semen, Batu Bata, Kayu Bangunan, Keramik, dan Aspal Kelas 19 DJKI – Jasa banding penolakan merek semen, batu bata, kayu bangunan, keramik, dan aspal Kelas 19 DJKI menjadi layanan yang dibutuhkan pelaku usaha ketika permohonan merek memperoleh keputusan penolakan. Bagi produsen bahan bangunan, distributor material konstruksi, dan perusahaan manufaktur, merek merupakan identitas penting untuk membedakan produk dari pesaing sekaligus membangun kepercayaan konsumen.

Melalui jasa daftar merek hki, pemilik usaha dapat memperoleh pendampingan untuk memeriksa alasan penolakan, mengevaluasi potensi persamaan merek, serta menyiapkan dokumen dan argumentasi banding. Langkah ini perlu dilakukan secara tepat karena pengajuan banding memiliki prosedur dan batas waktu yang diatur dalam peraturan merek.

Mengenal Merek Kelas 19 DJKI

Kelas 19 dalam klasifikasi Nice mencakup bahan bangunan bukan logam, pipa kaku bukan logam untuk bangunan, aspal, pek, bitumen, serta bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam. Produk seperti semen, batu bata, kayu bangunan, keramik konstruksi, dan aspal termasuk dalam kelompok barang yang dapat diajukan pada kelas ini sesuai uraian barangnya.

Pelaku usaha perlu memahami bahwa klasifikasi ditentukan berdasarkan fungsi, bahan, dan penggunaan produk. Keramik untuk konstruksi bangunan, misalnya, berbeda dengan peralatan makan keramik. Begitu pula kayu bangunan berbeda dari furnitur atau barang rumah tangga berbahan kayu.

Pemeriksaan klasifikasi dapat dilakukan melalui Sistem Klasifikasi Merek DJKI di https://skm.dgip.go.id/ atau situs resmi https://www.dgip.go.id/. Ketepatan pemilihan kelas membantu pemohon menghindari kesalahan dalam menentukan cakupan perlindungan merek.

Mengapa Merek Kelas 19 Bisa Ditolak?

Penolakan merek dapat terjadi apabila merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu untuk barang sejenis. Alasan lainnya dapat berupa tidak adanya daya pembeda, penggunaan istilah yang terlalu umum atau deskriptif, maupun unsur merek yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Dalam industri bahan bangunan, penggunaan nama yang hanya menjelaskan jenis material atau fungsi produk dapat menghadapi kendala. Contohnya, nama yang sekadar menyebut jenis semen, batu bata, atau keramik tanpa unsur pembeda yang kuat berpotensi dipermasalahkan.

Pemilik usaha perlu membaca surat penolakan secara menyeluruh. Jika terdapat merek pembanding, periksa persamaan nama, bunyi, tampilan logo, konsep, serta jenis barang yang tercantum. Argumentasi banding harus menjawab alasan pemeriksa dengan bukti dan dasar hukum yang relevan.

Contoh Produk Semen Kelas 19

Berikut contoh produk semen dan material berbasis semen untuk konstruksi:

  1. Semen Portland: bahan pengikat untuk pekerjaan konstruksi dan pembuatan beton.
  2. Semen putih: semen berwarna putih untuk kebutuhan konstruksi dan penyelesaian bangunan.
  3. Semen mortar: bahan campuran untuk pekerjaan pemasangan dan perekat material bangunan.
  4. Campuran semen: material semen yang telah dicampur dengan bahan tertentu untuk kebutuhan konstruksi.
  5. Semen tahan api: material semen khusus untuk konstruksi yang membutuhkan ketahanan terhadap suhu tinggi.
  6. Semen serat: bahan bangunan berbasis semen yang diperkuat serat.
  7. Semen untuk tungku: semen khusus yang digunakan dalam konstruksi tungku pembakaran.
  8. Pipa semen: pipa berbahan semen untuk kebutuhan konstruksi dan saluran.
  9. Tiang semen: elemen konstruksi berbahan semen untuk kebutuhan bangunan.
  10. Lempengan semen: lembaran berbahan semen yang digunakan sebagai bagian konstruksi.

Contoh Produk Batu Bata Kelas 19

Batu bata merupakan material konstruksi yang digunakan untuk membangun dinding, pembatas, dan berbagai struktur bangunan.

  1. Batu bata merah: bata berbahan tanah liat yang dibakar untuk konstruksi dinding.
  2. Batu bata beton: bata berbahan campuran beton untuk kebutuhan bangunan.
  3. Batu bata ringan: material pasangan dinding dengan bobot relatif ringan.
  4. Batu bata putih: bata berbahan material mineral tertentu untuk konstruksi.
  5. Batu bata tahan api: bata khusus untuk struktur yang membutuhkan ketahanan panas.
  6. Batu bata keramik: bata berbahan keramik untuk penggunaan konstruksi tertentu.
  7. Batu bata klinker: bata hasil pembakaran dengan karakter padat untuk kebutuhan konstruksi.
  8. Batu bata berlubang: bata dengan rongga yang digunakan untuk pekerjaan dinding.
  9. Batu bata untuk jalan: bata atau unit konstruksi untuk pengerasan permukaan jalan.
  10. Batu bata untuk saluran air: material bata untuk konstruksi saluran atau struktur drainase.

Contoh Produk Kayu Bangunan Kelas 19

Kayu bangunan mencakup berbagai produk kayu yang digunakan sebagai material konstruksi, bukan furnitur.

  1. Kayu balok: kayu berbentuk balok untuk struktur bangunan.
  2. Papan kayu bangunan: papan untuk kebutuhan konstruksi dan pelapis.
  3. Kayu gelondongan: kayu berbentuk log sebagai bahan awal pengolahan konstruksi.
  4. Kayu lapis: lembaran kayu berlapis untuk kebutuhan bangunan.
  5. Tripleks konstruksi: papan kayu lapis untuk bagian interior atau konstruksi tertentu.
  6. Reng kayu: komponen kayu untuk struktur rangka atap.
  7. Lis kayu bangunan: profil kayu untuk penyelesaian dan detail konstruksi.
  8. Papan lantai kayu: papan kayu yang digunakan sebagai material lantai.
  9. Tiang kayu: elemen kayu untuk penyangga atau struktur bangunan.
  10. Veneer kayu: lembaran kayu tipis untuk pelapis atau kebutuhan konstruksi tertentu.
Jasa Banding Penolakan Merek Semen, Batu Bata, Kayu Bangunan, Keramik, dan Aspal Kelas 19 DJKI
Jasa Banding Penolakan Merek Semen, Batu Bata, Kayu Bangunan, Keramik, dan Aspal Kelas 19 DJKI

Contoh Produk Keramik Kelas 19

Keramik Kelas 19 berkaitan dengan produk keramik untuk konstruksi bangunan. Contohnya:

  1. Keramik lantai: ubin keramik untuk pelapis permukaan lantai.
  2. Keramik dinding: ubin untuk pelapis dan dekorasi dinding bangunan.
  3. Ubin tanah liat: ubin berbahan tanah liat untuk kebutuhan konstruksi.
  4. Genteng keramik: material atap berbahan keramik.
  5. Ubin langit-langit keramik: panel keramik untuk kebutuhan plafon tertentu.
  6. Pipa tanah liat: pipa berbahan tanah liat untuk saluran konstruksi.
  7. Saluran keramik: komponen saluran berbahan keramik untuk instalasi bangunan.
  8. Lempengan keramik: lembaran atau panel keramik untuk pelapis bangunan.
  9. Batu bata keramik: material bata berbahan keramik untuk konstruksi.
  10. Ubin keramik eksterior: ubin untuk pelapis area luar bangunan.

Contoh Produk Aspal Kelas 19

Aspal dan material berbasis bitumen digunakan dalam pekerjaan konstruksi, pelapisan, serta perbaikan jalan.

  1. Aspal: bahan pengikat untuk pekerjaan pengerasan jalan.
  2. Aspal cair: material aspal dalam bentuk cair untuk aplikasi konstruksi tertentu.
  3. Lembaran aspal: material lembaran berbasis aspal untuk kebutuhan bangunan.
  4. Aspal emulsi: campuran aspal dan air untuk pekerjaan konstruksi jalan.
  5. Aspal modifikasi polimer: material aspal yang dimodifikasi untuk karakteristik tertentu.
  6. Aspal untuk pelapisan jalan: bahan untuk melapisi permukaan jalan.
  7. Aspal untuk perbaikan jalan: material untuk memperbaiki bagian jalan yang rusak.
  8. Bitumen: bahan pengikat berbasis hidrokarbon untuk konstruksi.
  9. Pek atau pitch: material sejenis bitumen untuk penggunaan konstruksi tertentu.
  10. Campuran pengeras jalan berbasis aspal: material campuran untuk pekerjaan pengerasan permukaan jalan.

Contoh produk di atas merupakan gambaran jenis barang. Uraian akhir harus dicocokkan dengan daftar resmi DJKI dan karakter produk yang benar-benar dipasarkan.

Prosedur Banding Penolakan Merek Kelas 19

Jika permohonan memperoleh surat penolakan definitif, pemohon dapat mempertimbangkan banding kepada Komisi Banding Merek. Proses ini merupakan upaya hukum untuk meminta pemeriksaan atas keputusan penolakan.

Tahapan yang perlu dipersiapkan meliputi:

  1. Mempelajari surat penolakan: identifikasi alasan pemeriksa dan merek pembanding yang digunakan.
  2. Memeriksa batas waktu: berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016, banding diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.
  3. Menyusun alasan banding: jelaskan perbedaan merek dari sisi nama, bunyi, tampilan, konsep, dan barang apabila relevan.
  4. Menyiapkan dokumen: siapkan surat permohonan banding, surat pemberitahuan penolakan definitif, dan surat kuasa jika menggunakan kuasa.
  5. Mengajukan melalui sistem DJKI: masuk ke https://merek.dgip.go.id/, pilih layanan pasca-permohonan, kemudian ikuti tahapan pengajuan dan pembayaran.

Banding perlu disusun berdasarkan alasan penolakan yang tercantum dalam surat resmi. Bukti penggunaan merek, katalog produk, kemasan, materi pemasaran, dan dokumen lain dapat digunakan apabila relevan untuk mendukung argumentasi.

Biaya dan Jangka Waktu Banding Merek

Berdasarkan halaman biaya resmi DJKI yang tersedia saat artikel ini disusun, tarif permohonan banding merek tercantum sebesar Rp4.500.000 per permohonan. Biaya tersebut merupakan tarif layanan pemerintah dan berbeda dari biaya jasa pendampingan profesional.

UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur keputusan Komisi Banding Merek diberikan paling lama tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Apabila banding ditolak, pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan sejak keputusan penolakan banding diterima.

Pemohon sebaiknya memastikan kembali tarif dan prosedur melalui kanal resmi DJKI sebelum melakukan pembayaran karena informasi layanan dapat diperbarui.

Pendampingan Jasa Daftar Merek HKI Kelas 19

Menghadapi penolakan merek untuk semen, batu bata, kayu bangunan, keramik, dan aspal membutuhkan ketelitian dalam membaca keputusan serta memahami klasifikasi barang. Melalui jasa daftar merek hki, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan untuk mengevaluasi dokumen, menelaah alasan penolakan, dan mempersiapkan langkah pengajuan banding.

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan terkait pendaftaran serta perlindungan merek. Pelaku usaha yang sedang membangun badan usaha dapat memperoleh informasi Jasa Pendirian PT.

Untuk pengajuan merek baru, tersedia layanan Jasa Pendaftaran Merek. Sementara itu, pemilik merek terdaftar yang mendekati masa akhir perlindungan dapat mempelajari Jasa Perpanjang Merek.

Pendampingan bertujuan membantu proses lebih terarah dan tertib administrasi. Namun, hasil banding tidak dapat dijamin karena keputusan akhir merupakan kewenangan Komisi Banding Merek.

Kesimpulan

Penolakan merek Kelas 19 untuk produk semen, batu bata, kayu bangunan, keramik, dan aspal perlu ditangani dengan memahami alasan penolakan, ketepatan klasifikasi barang, serta batas waktu pengajuan banding. Pemohon sebaiknya segera memeriksa surat penolakan dan menyiapkan argumentasi yang relevan.

Dengan persiapan dokumen dan pendampingan yang tepat, proses banding dapat dilakukan secara lebih terarah. Namun, keputusan akhir tetap berada pada Komisi Banding Merek sesuai ketentuan yang berlaku.

PERMATAMAS INDONESIA membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan pendampingan terkait pendaftaran serta perlindungan merek. Konsultasikan kebutuhan merek Anda, termasuk penanganan penolakan merek Kelas 19, agar langkah berikutnya dapat dipersiapkan sesuai ketentuan.

Hubungi PERMATAMAS INDONESIA untuk mendapatkan informasi mengenai jasa daftar merek hki dan konsultasi penanganan penolakan merek DJKI.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ Jasa Banding Penolakan Merek Kelas 19

1. Apa itu banding penolakan merek Kelas 19?

Banding merupakan upaya hukum untuk meminta Komisi Banding Merek memeriksa kembali keputusan penolakan definitif atas permohonan merek.

2. Produk apa saja yang termasuk Kelas 19?

Antara lain semen, batu bata, kayu bangunan, keramik konstruksi, aspal, bitumen, dan bahan bangunan bukan logam.

3. Apakah semua produk keramik masuk Kelas 19?

Tidak. Keramik konstruksi dapat termasuk Kelas 19, sedangkan peralatan makan atau barang rumah tangga keramik perlu diperiksa pada kelas yang sesuai.

4. Berapa batas waktu pengajuan banding merek?

Paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2016.

5. Berapa biaya banding merek tahun 2026?

Tarif yang tercantum pada halaman biaya resmi DJKI saat artikel ini disusun adalah Rp4.500.000 per permohonan.

6. Apa dokumen yang diperlukan untuk banding?

Umumnya berupa surat permohonan banding, surat penolakan definitif, dan surat kuasa apabila menggunakan kuasa.

7. Apakah merek semen yang ditolak pasti diterima setelah banding?

Tidak. Komisi Banding Merek akan menilai argumentasi dan bukti sebelum mengambil keputusan.

8. Berapa lama keputusan banding diterbitkan?

UU Merek mengatur keputusan Komisi Banding paling lama tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

9. Apa yang dapat dilakukan jika banding ditolak?

Pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan sejak keputusan penolakan banding diterima.

10. Apakah PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi banding merek Kelas 19?

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi dan pendampingan terkait pengurusan merek. Kebutuhan layanan dapat dikonfirmasi berdasarkan dokumen dan kondisi permohonan.

Jasa Izin Edar PIRT
Jasa Izin Edar PIRT

Jasa Banding Penolakan Merek Tas, Koper, Ransel, Tempat Kartu, dan Dompet Kelas 18 DJKI

Jasa Banding Penolakan Merek Tas, Koper, Ransel, Tempat Kartu, dan Dompet Kelas 18 DJKI – Jasa banding penolakan merek tas, koper, ransel, tempat kartu, dan dompet Kelas 18 DJKI menjadi solusi yang dapat dipertimbangkan pelaku usaha ketika permohonan merek mendapatkan keputusan penolakan. Dalam industri fashion dan produk berbahan kulit, merek memiliki peran penting sebagai identitas produk sekaligus pembeda dari kompetitor. Penolakan merek dapat menghambat rencana pemasaran, distribusi, hingga pengembangan bisnis apabila tidak segera ditangani.

Melalui jasa daftar merek hki, pemilik usaha dapat memperoleh pendampingan untuk menelaah alasan penolakan, mengevaluasi potensi persamaan merek, dan mempersiapkan dokumen banding. Langkah ini penting karena pengajuan banding harus mengikuti prosedur dan tenggat waktu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Mengenal Merek Kelas 18 DJKI

Kelas 18 dalam klasifikasi Nice mencakup kulit dan kulit imitasi, barang-barang yang terbuat dari bahan tersebut, koper, tas, dompet, payung, tongkat, serta perlengkapan tertentu untuk hewan. Produk seperti tas tangan, koper perjalanan, ransel, dompet, dan tempat kartu berbahan kulit atau kulit imitasi dapat termasuk dalam kelas ini sesuai uraian barangnya.

DJKI menyediakan sistem klasifikasi untuk membantu pemohon menentukan kelas yang sesuai. Pelaku usaha dapat memeriksa daftar barang melalui situs resmi https://www.dgip.go.id/ atau Sistem Klasifikasi Merek di https://skm.dgip.go.id/.

Penentuan kelas harus memperhatikan fungsi, bahan, dan karakter produk. Misalnya, tempat kartu berbahan kulit dapat termasuk Kelas 18, sedangkan tempat kartu yang berupa barang dari kertas atau karton dapat memiliki klasifikasi berbeda. Ketepatan uraian barang membantu mengurangi risiko kesalahan ketika mengajukan permohonan.

Mengapa Merek Kelas 18 Bisa Ditolak?

Penolakan merek dapat terjadi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu untuk barang sejenis. Pemeriksa juga dapat menilai bahwa merek tidak memiliki daya pembeda, menggunakan istilah yang terlalu umum, atau mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Dalam industri tas dan aksesori, penggunaan nama yang mirip dengan merek terkenal atau merek yang telah terdaftar dapat menimbulkan persoalan. Logo yang memiliki susunan visual serupa, bunyi pengucapan yang mendekati, maupun kombinasi kata yang membingungkan konsumen juga dapat menjadi pertimbangan pemeriksaan.

Karena itu, pemilik usaha perlu membaca surat penolakan secara cermat. Argumentasi banding harus menjawab alasan pemeriksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan hanya menyampaikan bahwa merek telah lama digunakan atau sudah dikenal di pasar.

Contoh Produk Tas dalam Kelas 18

Berikut contoh produk tas yang dapat dipertimbangkan dalam Kelas 18 sesuai uraian barang pada sistem klasifikasi:

  1. Tas tangan: tas yang digunakan untuk membawa barang pribadi sehari-hari.
  2. Tas bahu: tas yang dibawa dengan tali pada bagian bahu.
  3. Tas selempang: tas dengan tali panjang yang dikenakan melintang pada tubuh.
  4. Tas jinjing: tas dengan pegangan untuk membawa berbagai barang.
  5. Tas pinggang: tas kecil yang dikenakan pada bagian pinggang.
  6. Tas kosmetik: wadah untuk membawa perlengkapan kosmetik, umumnya dijual dalam keadaan kosong.
  7. Tas belanja pakai ulang: tas yang dapat digunakan berulang kali untuk membawa barang belanjaan.
  8. Tas olahraga: tas untuk membawa pakaian dan perlengkapan olahraga.
  9. Tas dokumen: tas untuk menyimpan atau membawa dokumen dan surat.
  10. Tas popok: tas untuk membawa perlengkapan bayi.

Contoh Produk Koper

Koper termasuk kelompok barang yang secara umum masuk dalam Kelas 18. Beberapa jenisnya adalah:

  1. Koper kabin: koper berukuran ringkas untuk kebutuhan perjalanan.
  2. Koper bagasi: koper berukuran lebih besar untuk membawa barang dalam perjalanan.
  3. Koper beroda: koper dengan roda untuk memudahkan mobilitas.
  4. Koper tanpa roda: koper yang dibawa dengan pegangan tanpa sistem roda.
  5. Koper berbahan kulit: koper dengan material kulit atau kulit imitasi.
  6. Koper kain: koper dengan bahan tekstil tertentu.
  7. Koper lipat: koper yang dirancang agar lebih ringkas saat disimpan.
  8. Koper perjalanan bisnis: koper untuk membawa barang dan perlengkapan perjalanan kerja.
  9. Koper pakaian: koper atau wadah perjalanan untuk membawa pakaian.
  10. Koper besar: koper dengan kapasitas penyimpanan lebih besar untuk perjalanan panjang.

Contoh Produk Ransel

Ransel merupakan produk yang banyak digunakan untuk sekolah, pekerjaan, perjalanan, maupun aktivitas luar ruangan.

  1. Ransel sekolah: tas punggung untuk membawa buku dan perlengkapan belajar.
  2. Ransel laptop: tas punggung untuk membawa laptop dan aksesori.
  3. Ransel perjalanan: tas untuk membawa barang pribadi ketika bepergian.
  4. Ransel pendakian: tas punggung untuk membawa perlengkapan kegiatan mendaki.
  5. Ransel olahraga: tas untuk membawa perlengkapan olahraga.
  6. Ransel kanvas: ransel yang dibuat menggunakan bahan kanvas.
  7. Ransel kulit: ransel berbahan kulit atau kulit imitasi.
  8. Ransel anak: tas punggung dengan ukuran yang disesuaikan untuk anak.
  9. Ransel serut: tas punggung dengan penutup tali serut.
  10. Ransel troli: ransel yang dilengkapi roda dan pegangan tarik.
Jasa Banding Penolakan Merek Tas, Koper, Ransel, Tempat Kartu, dan Dompet Kelas 18 DJKI
Jasa Banding Penolakan Merek Tas, Koper, Ransel, Tempat Kartu, dan Dompet Kelas 18 DJKI

Contoh Produk Tempat Kartu

Tempat kartu juga menjadi bagian dari produk aksesori yang dapat berkaitan dengan Kelas 18, terutama jika terbuat dari kulit atau kulit imitasi.

  1. Tempat kartu nama: wadah untuk menyimpan kartu nama.
  2. Tempat kartu kredit: wadah untuk menyimpan kartu pembayaran.
  3. Tempat kartu identitas: tempat untuk membawa kartu identitas.
  4. Tempat kartu bisnis: wadah untuk menyimpan kartu bisnis.
  5. Tempat kartu kulit: tempat kartu yang dibuat dari bahan kulit.
  6. Tempat kartu kulit imitasi: produk tempat kartu dengan bahan sintetis menyerupai kulit.
  7. Tempat kartu RFID: wadah kartu dengan fitur perlindungan sinyal RFID.
  8. Tempat kartu tipis: tempat kartu berdesain ringkas untuk penggunaan sehari-hari.
  9. Tempat kartu multifungsi: wadah untuk beberapa jenis kartu sekaligus.
  10. Dompet kartu: produk berbentuk dompet kecil yang dirancang khusus untuk menyimpan kartu.

Contoh Produk Dompet

Dompet merupakan salah satu kelompok barang yang tercantum dalam klasifikasi Kelas 18. Contohnya meliputi:

  1. Dompet kulit: dompet berbahan kulit asli.
  2. Dompet kulit imitasi: dompet berbahan sintetis menyerupai kulit.
  3. Dompet lipat: dompet yang dapat dilipat menjadi dua atau lebih bagian.
  4. Dompet panjang: dompet dengan bentuk memanjang untuk menyimpan uang dan kartu.
  5. Dompet koin: wadah kecil untuk menyimpan uang logam.
  6. Dompet kartu: dompet yang dirancang untuk membawa kartu.
  7. Dompet wanita: dompet dengan desain dan ukuran untuk kebutuhan pengguna.
  8. Dompet pria: dompet dengan model yang umum digunakan untuk menyimpan uang dan kartu.
  9. Dompet RFID: dompet dengan fitur perlindungan kartu berbasis RFID.
  10. Dompet uang kertas: dompet yang dirancang untuk menyimpan uang kertas.

Contoh-contoh tersebut merupakan referensi jenis barang. Uraian akhir dalam permohonan harus dicocokkan dengan daftar resmi DJKI, termasuk memperhatikan bahan dan fungsi produk.

Prosedur Banding Penolakan Merek Kelas 18

Jika permohonan merek memperoleh surat penolakan definitif atau tetap, pemohon dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek. Proses ini merupakan upaya hukum untuk meminta pemeriksaan atas keputusan penolakan.

Tahapan yang perlu diperhatikan meliputi:

  1. Mempelajari surat penolakan. Identifikasi alasan pemeriksa, merek pembanding, serta barang yang menjadi dasar penolakan.
  2. Memeriksa tenggat waktu. Permohonan banding diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.
  3. Menyusun alasan banding. Jelaskan perbedaan merek dari sisi nama, bunyi, tampilan, konsep, dan barang apabila relevan.
  4. Menyiapkan dokumen. Siapkan surat permohonan banding, surat pemberitahuan penolakan definitif, bukti pembayaran, dan surat kuasa apabila menggunakan kuasa.
  5. Mengajukan melalui sistem DJKI. Pemohon masuk ke akun merek di https://merek.dgip.go.id/, memilih layanan pasca-permohonan, lalu mengikuti tahapan pengajuan dan pembayaran.

Permohonan banding harus disusun berdasarkan alasan penolakan yang sebenarnya. Bukti penggunaan merek, katalog produk, kemasan, materi promosi, dan dokumen lain dapat dipertimbangkan apabila mendukung argumentasi yang diajukan.

Biaya dan Jangka Waktu Banding Merek

Berdasarkan informasi tarif resmi DJKI yang tersedia saat artikel ini disusun, biaya permohonan banding merek tercantum sebesar Rp4.500.000 per permohonan. Biaya tersebut merupakan tarif layanan pemerintah dan berbeda dari biaya jasa pendampingan profesional.

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa keputusan Komisi Banding Merek diberikan paling lama tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Jika permohonan banding ditolak, pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan sejak keputusan penolakan banding diterima.

Pemohon perlu memeriksa kembali tarif dan prosedur melalui kanal resmi DJKI sebelum melakukan pembayaran, karena informasi layanan dapat diperbarui.

Pendampingan Jasa Daftar Merek HKI Kelas 18

Penanganan penolakan merek membutuhkan ketelitian dalam membaca keputusan, memahami klasifikasi barang, serta menyusun argumentasi yang sesuai. Melalui jasa daftar merek hki, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan untuk mengevaluasi dokumen, menelaah alasan penolakan, dan mempersiapkan langkah pengajuan banding.

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan terkait pendaftaran serta perlindungan merek. Pelaku usaha yang sedang membangun badan usaha dapat memperoleh informasi Jasa Pendirian PT.

Untuk pengajuan merek baru, pelaku usaha dapat mengakses Jasa Pendaftaran Merek. Sementara itu, pemilik merek yang mendekati masa akhir perlindungan dapat mempelajari layanan Jasa Perpanjang Merek.

Pendampingan bertujuan membantu proses lebih terarah dan tertib administrasi. Namun, hasil banding tidak dapat dijamin karena keputusan akhir merupakan kewenangan Komisi Banding Merek.

Kesimpulan

Penolakan merek Kelas 18 untuk tas, koper, ransel, tempat kartu, dan dompet perlu ditangani dengan memahami alasan penolakan, ketepatan klasifikasi barang, serta batas waktu pengajuan banding. Pemohon sebaiknya segera memeriksa surat penolakan dan mempersiapkan argumentasi yang relevan.

Dengan persiapan dokumen dan pendampingan yang tepat, proses banding dapat dilakukan secara lebih terarah. Namun, keputusan akhir tetap berada pada Komisi Banding Merek sesuai ketentuan yang berlaku.

PERMATAMAS INDONESIA membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan pendampingan terkait pendaftaran serta perlindungan merek. Konsultasikan kebutuhan merek Anda, termasuk penanganan penolakan merek Kelas 18, agar langkah berikutnya dapat dipersiapkan sesuai ketentuan.

Hubungi PERMATAMAS INDONESIA untuk mendapatkan informasi mengenai jasa daftar merek hki dan konsultasi penanganan penolakan merek DJKI.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ Jasa Banding Penolakan Merek Kelas 18

1. Apa itu banding penolakan merek Kelas 18?

Banding merupakan upaya hukum untuk meminta Komisi Banding Merek memeriksa kembali keputusan penolakan definitif atas permohonan merek.

2. Produk apa saja yang termasuk Kelas 18?

Antara lain tas, koper, ransel, dompet, tempat kartu berbahan kulit, kulit imitasi, dan barang tertentu dari bahan tersebut.

3. Apakah semua tempat kartu masuk Kelas 18?

Tidak. Tempat kartu berbahan kulit atau kulit imitasi dapat termasuk Kelas 18, sedangkan produk berbahan kertas atau karton perlu diperiksa klasifikasinya.

4. Berapa batas waktu pengajuan banding merek?

Paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2016.

5. Berapa biaya banding penolakan merek?

Tarif yang tercantum pada halaman biaya resmi DJKI saat artikel ini disusun adalah Rp4.500.000 per permohonan.

6. Apa dokumen yang diperlukan untuk banding?

Umumnya berupa surat permohonan banding, surat penolakan definitif, bukti pembayaran, dan surat kuasa apabila menggunakan kuasa.

7. Apakah merek tas yang ditolak pasti diterima setelah banding?

Tidak. Komisi Banding Merek akan menilai argumentasi dan bukti sebelum memutuskan permohonan.

8. Berapa lama keputusan banding diterbitkan?

UU Merek mengatur keputusan Komisi Banding paling lama tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

9. Apa langkah jika banding merek ditolak?

Pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan sejak keputusan penolakan banding diterima.

10. Apakah PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi banding merek?

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi dan pendampingan terkait pengurusan merek. Kebutuhan layanan dapat dikonfirmasi berdasarkan dokumen dan kondisi permohonan.

Jasa Izin Alat Kesehatan
Jasa Izin Alat Kesehatan

Jasa Banding Penolakan Merek Pipa Non-Logam, Selang, Karet, dan Isolasi Listrik Kelas 17 DJKI

Jasa Banding Penolakan Merek Pipa Non-Logam, Selang, Karet, dan Isolasi Listrik Kelas 17 DJKI – Dalam klasifikasi merek, Kelas 17 mencakup berbagai produk karet, plastik setengah jadi, bahan penyekat, bahan perapat, serta tabung dan selang fleksibel bukan dari logam. Jika permohonan merek untuk produk tersebut ditolak DJKI, pemilik usaha dapat mempertimbangkan upaya banding sesuai alasan penolakan dan ketentuan yang berlaku.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan sejak awal: tidak semua pipa non-logam otomatis masuk Kelas 17, dan biaya banding perlu mengikuti tarif resmi terbaru DJKI. Sistem klasifikasi DJKI mencantumkan pipa fleksibel bukan logam dan bahan isolasi listrik dalam Kelas 17, sedangkan pipa kaku tertentu dapat masuk kelas lain sesuai fungsi dan bahannya.

Mengapa Permohonan Merek Kelas 17 Bisa Ditolak?

Penolakan merek dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis, tidak mempunyai daya pembeda, menggunakan istilah yang terlalu umum atau deskriptif, maupun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam industri pipa, selang, karet, dan isolasi listrik, penggunaan istilah teknis sebagai nama merek perlu diperhatikan. Nama yang hanya menjelaskan jenis, fungsi, atau karakter produk berpotensi dinilai kurang memiliki daya pembeda. Risiko lain muncul ketika nama atau logo menyerupai merek perusahaan lain yang telah lebih dahulu terdaftar.

Karena itu, pemilik usaha sebaiknya tidak langsung mengajukan ulang merek yang ditolak tanpa memahami alasan pemeriksa. Melalui jasa daftar merek hki, pemohon dapat memperoleh pendampingan untuk menelaah surat penolakan, mengevaluasi merek pembanding, dan menyusun langkah yang sesuai.

Mengenal Ruang Lingkup Merek Kelas 17 DJKI

Kelas 17 dalam Nice Classification mencakup karet, getah perca, asbes, mika, plastik setengah jadi, bahan untuk pengemasan dan penyekatan, serta tabung lentur bukan dari logam. Kategori ini juga mencakup berbagai bahan isolasi listrik, bahan perapat, dan selang berbahan karet atau plastik.

Namun, penentuan kelas harus mempertimbangkan fungsi dan karakter barang. Contohnya, pipa fleksibel bukan logam dapat termasuk Kelas 17, sedangkan pipa kaku untuk konstruksi tertentu dapat masuk Kelas 19. Begitu pula pita perekat untuk keperluan industri dapat berbeda klasifikasinya dari pita perekat alat tulis atau kebutuhan rumah tangga.

Pemohon dapat memeriksa uraian barang melalui Sistem Klasifikasi Merek DJKI di https://skm.dgip.go.id/ atau mengunjungi situs resmi https://www.dgip.go.id/.

Contoh Produk Pipa Non-Logam

Berikut contoh produk pipa non-logam yang dapat berkaitan dengan Kelas 17, khususnya produk fleksibel dan bahan pipa yang sesuai dengan uraian klasifikasi:

  1. Pipa fleksibel PVC: saluran fleksibel berbahan polivinil klorida untuk kebutuhan tertentu.
  2. Pipa fleksibel PE: pipa berbahan polietilena yang memiliki karakter lentur.
  3. Pipa fleksibel karet: saluran berbahan karet untuk mengalirkan cairan atau udara.
  4. Pipa fleksibel poliuretan: saluran berbahan PU untuk kebutuhan industri.
  5. Pipa selang karet: produk berbentuk tabung lentur yang digunakan sebagai saluran.
  6. Pipa fleksibel irigasi: saluran lentur untuk mendukung distribusi air pertanian.
  7. Pipa fleksibel ventilasi: saluran lentur untuk kebutuhan aliran udara.
  8. Pipa fleksibel non-logam industri: saluran yang digunakan pada instalasi industri tertentu.
  9. Pipa fleksibel berbahan plastik: tabung lentur berbahan plastik untuk kebutuhan teknis.
  10. Pipa fleksibel komposit non-logam: saluran berbahan kombinasi material non-logam sesuai fungsi produk.

Catatan: pipa kaku untuk konstruksi tidak otomatis masuk Kelas 17. Pastikan jenis dan fungsi produk diperiksa melalui daftar resmi DJKI.

Contoh Produk Selang

Selang merupakan salah satu kelompok produk yang banyak ditemukan dalam klasifikasi Kelas 17, terutama jika terbuat dari karet, plastik, atau bahan non-logam lainnya.

  1. Selang air: digunakan untuk menyalurkan air dalam kebutuhan rumah tangga atau industri.
  2. Selang taman: selang untuk penyiraman tanaman dan area pertamanan.
  3. Selang irigasi: digunakan dalam sistem distribusi air pertanian.
  4. Selang karet industri: selang untuk kebutuhan penyaluran cairan atau udara di lingkungan industri.
  5. Selang PVC: selang berbahan polivinil klorida dengan karakter fleksibel.
  6. Selang PE: selang berbahan polietilena untuk berbagai kebutuhan teknis.
  7. Selang PU: selang berbahan poliuretan yang digunakan dalam instalasi tertentu.
  8. Selang hidrolik karet: selang untuk sistem hidrolik sesuai spesifikasi penggunaannya.
  9. Selang udara: saluran fleksibel untuk distribusi udara bertekanan.
  10. Selang LPG: selang khusus untuk kebutuhan penyaluran gas sesuai standar produk yang berlaku.
Jasa Banding Penolakan Merek Pipa Non-Logam, Selang, Karet, dan Isolasi Listrik Kelas 17 DJKI
Jasa Banding Penolakan Merek Pipa Non-Logam, Selang, Karet, dan Isolasi Listrik Kelas 17 DJKI

Contoh Produk Karet

Kelas 17 juga mencakup berbagai jenis karet mentah, setengah jadi, maupun barang karet tertentu yang tidak termasuk kelas lain.

  1. Karet alam mentah: bahan baku karet yang belum diproses lebih lanjut.
  2. Karet sintetis: material elastomer hasil proses sintetis untuk kebutuhan manufaktur.
  3. Lembaran karet: bahan karet berbentuk lembaran untuk berbagai kebutuhan industri.
  4. Karet busa: material berpori yang digunakan untuk bantalan atau penyekatan.
  5. Karet isolator getaran: komponen karet untuk membantu meredam getaran.
  6. Cincin karet penyegel: komponen berbentuk cincin untuk membantu mencegah kebocoran.
  7. Gasket karet: bahan penyekat pada sambungan tertentu.
  8. Strip penyegel karet: lembaran atau potongan karet untuk menutup celah.
  9. Tali karet industri: produk karet berbentuk tali untuk penggunaan nontekstil.
  10. Sumbat karet: penutup berbahan karet untuk wadah atau kemasan tertentu.

Contoh Produk Isolasi Listrik

Produk isolasi listrik berfungsi membantu menghambat aliran listrik pada bagian yang memerlukan perlindungan atau pemisahan. Sejumlah produk berikut tercantum dalam kategori Kelas 17.

  1. Pita isolasi listrik: pita untuk melapisi atau melindungi bagian sambungan listrik.
  2. Bahan isolasi kabel: material penyekat untuk bagian kabel listrik.
  3. Selubung isolasi kabel: pelindung berbahan isolasi untuk kabel.
  4. Isolator listrik karet: komponen karet untuk membantu memisahkan bagian penghantar listrik.
  5. Isolator listrik mika: material isolator berbahan mika.
  6. Kertas isolasi listrik: kertas khusus untuk kebutuhan penyekatan listrik.
  7. Pernis isolasi listrik: bahan pelapis isolasi untuk penggunaan tertentu.
  8. Minyak isolasi transformator: cairan isolasi yang digunakan pada transformator.
  9. Selubung isolasi mesin: pelindung isolasi untuk bagian mesin tertentu.
  10. Bahan isolasi listrik lembaran: material berbentuk lembaran untuk kebutuhan penyekatan.

Daftar di atas merupakan contoh jenis barang, bukan jaminan bahwa semua nama produk dapat langsung digunakan sebagai uraian barang dalam permohonan. Pemohon perlu mencocokkan redaksi barang dengan pilihan resmi pada sistem klasifikasi DJKI.

Prosedur Banding Penolakan Merek Kelas 17

Apabila pemohon menerima surat penolakan definitif atau tetap, langkah berikutnya adalah menelaah isi keputusan dan mempertimbangkan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.

Tahapan yang perlu dipersiapkan meliputi:

  1. Memeriksa surat penolakan. Identifikasi alasan penolakan, merek pembanding, dan barang yang menjadi dasar pemeriksaan.
  2. Mengevaluasi potensi persamaan merek. Periksa persamaan nama, bunyi, tampilan logo, susunan kata, serta hubungan barang yang didaftarkan.
  3. Menyusun alasan banding. Siapkan argumentasi yang menjawab alasan penolakan secara spesifik dan didukung bukti relevan.
  4. Melengkapi dokumen. Siapkan surat permohonan banding, surat pemberitahuan penolakan definitif, dan surat kuasa jika menggunakan konsultan.
  5. Mengajukan permohonan melalui sistem DJKI. Masuk ke akun merek di https://merek.dgip.go.id/, pilih layanan pasca-permohonan, kemudian ikuti tahapan pengajuan banding dan pembayaran.

Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan banding diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan. Jangan menunggu hingga mendekati batas waktu untuk menyiapkan dokumen.

Biaya dan Jangka Waktu Banding Merek

Biaya banding merupakan bagian penting yang harus diperhitungkan pemilik usaha. Berdasarkan halaman biaya resmi DJKI yang tersedia saat artikel ini disusun, tarif permohonan banding merek tercantum sebesar Rp4.500.000 per permohonan.

Nominal tersebut perlu dibedakan dari biaya jasa pendampingan atau konsultan apabila pemohon menggunakan layanan profesional. Sebelum membayar, pastikan tarif dan kode billing sesuai dengan informasi terbaru pada sistem resmi DJKI.

UU Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur bahwa keputusan Komisi Banding Merek diberikan paling lama tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Apabila banding ditolak, pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan sejak keputusan penolakan banding diterima.

Strategi Menghadapi Penolakan Merek

Strategi banding harus disusun berdasarkan alasan penolakan, bukan sekadar mengulang bahwa merek telah digunakan oleh perusahaan. Jika penolakan berkaitan dengan persamaan merek, pemohon perlu membahas perbedaan unsur kata, bunyi, tampilan, konsep, dan barang yang diajukan secara relevan.

Jika persoalannya adalah daya pembeda, pemohon perlu menilai apakah merek memiliki unsur khas yang dapat membedakan produk dari barang sejenis. Bukti penggunaan merek, materi pemasaran, katalog, kemasan, dan dokumen pendukung dapat dipertimbangkan apabila relevan dengan argumentasi.

Tidak semua bukti otomatis membuat banding dikabulkan. Kekuatan argumentasi, dasar hukum, dan hasil pemeriksaan Komisi Banding Merek tetap menentukan keputusan.

Pendampingan Jasa Daftar Merek HKI Kelas 17

Menghadapi penolakan merek untuk pipa non-logam, selang, karet, dan isolasi listrik membutuhkan pemahaman tentang klasifikasi barang serta ketentuan hukum merek. Melalui jasa daftar merek hki, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan untuk mengevaluasi surat penolakan, memeriksa dokumen, dan mempersiapkan langkah pengajuan sesuai kebutuhan.

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pengurusan merek bagi pelaku usaha. Untuk kebutuhan pembentukan badan usaha, tersedia informasi Jasa Pendirian PT.

Pelaku usaha yang ingin mengajukan perlindungan merek baru dapat mengakses Jasa Pendaftaran Merek. Sementara itu, pemilik merek terdaftar yang mendekati masa akhir perlindungan dapat mempelajari layanan Jasa Perpanjang Merek.

Pendampingan bertujuan membantu proses lebih terarah dan tertib administrasi. Namun, keputusan akhir atas permohonan banding tetap menjadi kewenangan Komisi Banding Merek.

Kesimpulan

Penolakan merek Kelas 17 untuk produk pipa non-logam, selang, karet, dan isolasi listrik perlu ditangani dengan memahami alasan penolakan, ketepatan klasifikasi barang, serta batas waktu pengajuan banding. Pemohon sebaiknya segera menelaah surat penolakan dan menyiapkan argumentasi yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan persiapan dokumen dan pendampingan yang tepat, proses banding dapat dilakukan secara lebih terarah. Namun, hasil akhir tetap bergantung pada pemeriksaan dan keputusan Komisi Banding Merek.

PERMATAMAS INDONESIA membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan pendampingan terkait pendaftaran serta perlindungan merek. Konsultasikan kebutuhan merek Anda, termasuk penanganan penolakan merek Kelas 17, agar langkah berikutnya dapat dipersiapkan sesuai ketentuan.

Hubungi PERMATAMAS INDONESIA untuk mendapatkan informasi mengenai jasa daftar merek hki dan konsultasi penanganan penolakan merek DJKI.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ Jasa Banding Penolakan Merek Kelas 17

1. Apa itu banding penolakan merek Kelas 17?

Banding merupakan upaya hukum untuk meminta Komisi Banding Merek memeriksa kembali keputusan penolakan definitif atas permohonan merek.

2. Produk apa saja yang termasuk Kelas 17?

Antara lain karet, plastik setengah jadi, bahan isolasi listrik, bahan penyekat, selang karet, dan pipa fleksibel bukan dari logam.

3. Apakah semua pipa non-logam termasuk Kelas 17?

Tidak. Pipa fleksibel tertentu dapat masuk Kelas 17, sedangkan pipa kaku untuk konstruksi tertentu dapat masuk kelas lain, misalnya Kelas 19.

4. Berapa batas waktu mengajukan banding merek?

Paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan, sesuai Pasal 29 UU Nomor 20 Tahun 2016.

5. Berapa biaya banding merek tahun 2026?

Halaman biaya resmi DJKI mencantumkan tarif Rp4.500.000 per permohonan. Periksa kembali nominal pada sistem pembayaran resmi sebelum mengajukan.

6. Apa dokumen yang diperlukan untuk banding?

Dokumen utama meliputi surat permohonan banding, surat pemberitahuan penolakan definitif, dan surat kuasa apabila menggunakan kuasa.

7. Apakah merek yang ditolak pasti diterima setelah banding?

Tidak. Komisi Banding Merek akan memeriksa argumentasi dan bukti sebelum mengambil keputusan.

8. Berapa lama proses pemeriksaan banding?

UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur keputusan Komisi Banding diberikan paling lama tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

9. Apa yang dapat dilakukan jika banding ditolak?

Pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan sejak keputusan penolakan banding diterima.

10. Apakah PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi penolakan merek Kelas 17?

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi dan pendampingan terkait pengurusan merek. Ruang lingkup layanan dapat dikonfirmasi berdasarkan dokumen dan kondisi permohonan.

Jasa Izin Edar PIRT
Jasa Izin Edar PIRT

Jasa Banding Penolakan Merek Buku, Kemasan Kertas, Dus, Stiker, dan Alat Tulis Kelas 16 DJKI

Jasa Banding Penolakan Merek Buku, Kemasan Kertas, Dus, Stiker, dan Alat Tulis Kelas 16 DJKI – Jasa banding penolakan merek Kelas 16 DJKI menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan pelaku usaha ketika permohonan merek untuk buku, kemasan kertas, dus, stiker, dan alat tulis memperoleh keputusan penolakan. Bagi pemilik usaha percetakan, penerbit, produsen kemasan, maupun perusahaan alat tulis, merek merupakan identitas penting yang membedakan produk dari kompetitor. Ketika permohonan ditolak, pemohon perlu memahami alasan penolakan dan menentukan langkah hukum yang tepat.

Melalui jasa daftar merek hki, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan untuk menelaah keputusan DJKI, menyusun argumentasi, dan mempersiapkan dokumen permohonan banding. Namun, keberhasilan banding tidak dapat dijamin karena keputusan akhir berada pada kewenangan Komisi Banding Merek.

Mengenal Merek Kelas 16 DJKI

Kelas 16 dalam klasifikasi merek Nice mencakup berbagai barang berbahan kertas dan karton, produk cetakan, alat tulis, perlengkapan kantor tertentu, bahan penjilidan, serta sejumlah bahan untuk keperluan seni dan pendidikan. Karena itu, buku, kemasan kertas, dus, stiker, dan alat tulis pada umumnya dapat berkaitan dengan Kelas 16.

Meski demikian, pemilihan kelas tidak boleh hanya berdasarkan nama produk. Fungsi, bahan, dan tujuan penggunaan barang harus diperiksa. Misalnya, kemasan kertas berbeda klasifikasinya dengan kemasan yang terbuat dari plastik atau logam. Pemohon dapat memeriksa pilihan uraian barang melalui situs resmi DJKI sebelum mengajukan atau memperbaiki permohonan.

Mengapa Permohonan Merek Kelas 16 Bisa Ditolak?

Penolakan merek dapat terjadi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu untuk barang sejenis. Pemeriksa juga dapat menilai bahwa merek tidak memiliki daya pembeda, hanya menjelaskan jenis atau karakter barang, atau mengandung unsur yang dilarang oleh ketentuan hukum.

Dalam praktiknya, pemilik merek buku atau kemasan mungkin menggunakan nama yang umum dipakai dalam industri. Nama yang terlalu deskriptif dapat menghadapi kendala karena tidak cukup kuat membedakan asal barang. Selain itu, penggunaan logo atau susunan kata yang menyerupai merek terdaftar juga dapat menjadi alasan penolakan.

Karena itu, pemohon perlu membaca surat penolakan secara teliti. Alasan penolakan harus dijawab dengan argumentasi dan bukti yang relevan, bukan sekadar menyatakan bahwa merek tersebut telah digunakan atau dikenal oleh pemilik usaha.

Contoh Produk Buku dalam Kelas 16

Berikut contoh produk buku yang dapat menjadi referensi penentuan uraian barang:

  1. Buku pelajaran: buku cetak untuk mendukung kegiatan belajar di sekolah.
  2. Buku cerita anak: bacaan bergambar maupun teks untuk pembaca anak.
  3. Novel: buku fiksi yang diterbitkan dalam bentuk cetak.
  4. Buku panduan: publikasi yang berisi petunjuk atau penjelasan suatu kegiatan.
  5. Buku resep: kumpulan resep dan petunjuk pengolahan makanan.
  6. Buku agenda: buku cetak untuk mencatat jadwal dan kegiatan.
  7. Buku catatan: media kertas untuk menulis informasi atau catatan pribadi.
  8. Buku mewarnai: buku dengan gambar atau pola untuk aktivitas mewarnai.
  9. Ensiklopedia: buku referensi yang memuat informasi berbagai bidang.
  10. Buku latihan: buku berisi soal dan aktivitas untuk membantu proses pembelajaran.

Contoh Produk Kemasan Kertas

Kemasan berbahan kertas banyak digunakan untuk kebutuhan ritel, makanan, pengiriman, dan promosi. Contohnya:

  1. Kertas pembungkus: digunakan untuk membungkus barang atau produk.
  2. Kantong kertas: wadah belanja yang dibuat dari bahan kertas.
  3. Kertas pembungkus makanan: kertas untuk membungkus makanan sesuai karakter bahan dan penggunaannya.
  4. Kertas pembungkus hadiah: digunakan untuk membungkus bingkisan.
  5. Kertas kemasan berlapis: kertas yang memiliki lapisan tambahan untuk kebutuhan pengemasan tertentu.
  6. Amplop kertas: wadah untuk surat atau dokumen.
  7. Kertas pembungkus produk: lembaran kertas untuk melindungi produk saat penyimpanan.
  8. Kertas kemasan roti: pembungkus untuk produk roti dan makanan ringan.
  9. Kertas pembungkus tekstil: digunakan untuk melapisi atau membungkus produk kain.
  10. Kertas pembungkus barang: kertas untuk mengemas berbagai barang dagangan.

Contoh Produk Dus atau Kotak Karton

Dus merupakan salah satu jenis kemasan yang banyak dipakai pelaku industri. Contohnya meliputi:

  1. Dus sepatu: kotak karton untuk menyimpan dan menjual sepatu.
  2. Dus makanan: kemasan karton untuk produk makanan.
  3. Dus kue: kotak untuk menyimpan dan membawa kue.
  4. Dus kosmetik: kemasan luar produk kosmetik.
  5. Dus elektronik: kotak karton untuk mengemas perangkat elektronik.
  6. Dus obat: kemasan luar untuk produk farmasi.
  7. Dus suku cadang: wadah untuk menyimpan komponen atau suku cadang.
  8. Dus hadiah: kotak karton untuk mengemas bingkisan.
  9. Dus pengiriman: kemasan untuk melindungi barang selama distribusi.
  10. Dus produk rumah tangga: kotak untuk mengemas perlengkapan rumah tangga.
Jasa Banding Penolakan Merek Buku, Kemasan Kertas, Dus, Stiker, dan Alat Tulis Kelas 16 DJKI
Jasa Banding Penolakan Merek Buku, Kemasan Kertas, Dus, Stiker, dan Alat Tulis Kelas 16 DJKI

Contoh Produk Stiker

Stiker termasuk produk cetakan yang digunakan untuk identifikasi, informasi, dekorasi, dan promosi. Beberapa contohnya adalah:

  1. Stiker label produk: mencantumkan nama dan informasi produk.
  2. Stiker logo: menampilkan identitas visual perusahaan atau merek.
  3. Stiker barcode: memuat kode untuk identifikasi barang.
  4. Stiker alamat: digunakan untuk mencantumkan informasi pengiriman.
  5. Stiker dekorasi: digunakan sebagai elemen hiasan.
  6. Stiker promosi: media untuk menyampaikan pesan pemasaran.
  7. Stiker segel kertas: label untuk menandai penutupan kemasan.
  8. Stiker instruksi: memuat petunjuk penggunaan atau penanganan barang.
  9. Stiker identifikasi: digunakan untuk membedakan barang atau dokumen.
  10. Stiker kalender: produk cetak berisi informasi tanggal dan hari.

Contoh Produk Alat Tulis

Alat tulis merupakan kelompok barang yang banyak digunakan dalam kegiatan pendidikan, administrasi, dan pekerjaan kantor. Contohnya:

  1. Pulpen: alat tulis dengan tinta untuk menulis di atas kertas.
  2. Pensil: alat tulis dengan isi grafit untuk menulis atau menggambar.
  3. Penghapus: perlengkapan untuk menghapus tulisan pensil.
  4. Spidol: alat tulis dengan tinta untuk menandai atau menulis.
  5. Buku tulis: media kertas untuk mencatat.
  6. Penggaris: alat bantu untuk mengukur dan membuat garis.
  7. Rautan pensil: perlengkapan untuk meruncingkan pensil.
  8. Klip kertas: perlengkapan kantor untuk menyatukan lembaran kertas.
  9. Map kertas: perlengkapan untuk menyimpan dokumen.
  10. Kertas catatan tempel: lembaran kecil berperekat untuk meninggalkan pesan.

Contoh-contoh di atas merupakan referensi produk, bukan penetapan otomatis atas seluruh uraian barang. Klasifikasi akhir tetap perlu dicocokkan dengan daftar resmi DJKI berdasarkan karakter dan fungsi produk.

Prosedur Banding Penolakan Merek Kelas 16

Apabila permohonan telah memperoleh surat penolakan definitif atau tetap, pemohon dapat mempertimbangkan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek. Prosedurnya perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan batas waktu.

Tahapan yang dapat dipersiapkan antara lain:

  1. Mempelajari surat penolakan. Identifikasi alasan pemeriksa, merek pembanding, dan barang yang menjadi dasar penolakan.
  2. Memeriksa tenggat waktu. DJKI menyampaikan bahwa permohonan banding diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.
  3. Menyusun alasan banding. Uraikan keberatan secara lengkap, termasuk argumentasi mengenai perbedaan merek, tampilan, bunyi, konsep, dan barang terkait apabila relevan.
  4. Menyiapkan dokumen. Siapkan surat permohonan banding, salinan surat penolakan, bukti pembayaran, serta surat kuasa khusus apabila menggunakan kuasa.
  5. Mengajukan melalui sistem DJKI. Ikuti prosedur layanan pasca-permohonan pada akun merek dan pastikan dokumen serta data telah benar.

Banding tidak cukup hanya dengan mengulang isi permohonan awal. Argumentasi harus diarahkan pada alasan penolakan yang tercantum dalam keputusan DJKI dan didukung bukti yang sesuai.

Biaya dan Jangka Waktu Banding Merek

Biaya permohonan banding perlu diperiksa melalui sistem pembayaran resmi DJKI sebelum pengajuan. Halaman FAQ DJKI mencantumkan tarif banding sebesar Rp3.000.000 per permohonan. Karena tarif dan ketentuan administrasi dapat berubah, pemohon sebaiknya memastikan nominal pada kode billing yang diterbitkan sistem.

Jangka waktu pengajuan juga perlu diperhatikan. Informasi resmi Komisi Banding Merek menyebut batas paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan. Apabila tenggat terlewati, permohonan banding dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, pemeriksaan surat dan persiapan dokumen sebaiknya dilakukan segera setelah penolakan diterima.

Pendampingan Jasa Daftar Merek HKI untuk Banding Kelas 16

Menghadapi penolakan merek membutuhkan pemahaman mengenai ketentuan merek, klasifikasi barang, dan penyusunan argumentasi hukum. Melalui jasa daftar merek hki, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan untuk meninjau dokumen, memetakan alasan penolakan, serta mempersiapkan langkah yang dapat ditempuh.

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan terkait pendaftaran serta perlindungan merek. Pelaku usaha yang sedang membangun badan usaha juga dapat memperoleh informasi Jasa Pendirian PT.

Untuk kebutuhan pendaftaran merek baru, kunjungi layanan Jasa Pendaftaran Merek. Sementara itu, pemilik merek yang mendekati masa akhir perlindungan dapat mempelajari Jasa Perpanjang Merek.

Pendampingan profesional dapat membantu proses lebih terarah, tetapi tidak menjamin banding dikabulkan. Keputusan tetap menjadi kewenangan Komisi Banding Merek berdasarkan pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Penolakan merek Kelas 16 untuk buku, kemasan kertas, dus, stiker, dan alat tulis bukan berarti pemilik usaha tidak memiliki pilihan. Pemohon dapat mempelajari alasan penolakan dan mempertimbangkan banding kepada Komisi Banding Merek apabila memenuhi persyaratan serta tenggat waktu.

Langkah terpenting adalah memeriksa surat penolakan, menyiapkan argumentasi yang relevan, dan memastikan dokumen lengkap. Dengan pemahaman prosedur dan pendampingan yang tepat, pelaku usaha dapat mengambil langkah perlindungan merek secara lebih terarah.

PERMATAMAS INDONESIA membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan pendampingan terkait pendaftaran serta perlindungan merek. Konsultasikan kebutuhan merek Anda, termasuk penanganan penolakan merek Kelas 16, agar langkah berikutnya dapat dipersiapkan sesuai ketentuan.

Hubungi PERMATAMAS INDONESIA untuk mendapatkan informasi mengenai jasa daftar merek hki dan konsultasi penanganan penolakan merek DJKI.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ Jasa Banding Penolakan Merek Kelas 16

1. Apa itu banding penolakan merek Kelas 16?

Banding merupakan upaya hukum untuk meminta Komisi Banding Merek memeriksa kembali keputusan penolakan permohonan merek.

2. Produk apa saja yang termasuk Kelas 16?

Antara lain buku, produk cetakan, kertas, karton, kemasan kertas, dus, stiker, dan berbagai alat tulis.

3. Kapan pemohon dapat mengajukan banding?

Banding dapat diajukan setelah terdapat keputusan penolakan yang dapat dimohonkan banding sesuai prosedur DJKI.

4. Berapa batas waktu pengajuan banding?

Paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan, sebagaimana informasi resmi Komisi Banding Merek.

5. Apa saja dokumen untuk mengajukan banding?

Umumnya meliputi surat permohonan banding, salinan surat penolakan, bukti pembayaran, dan surat kuasa khusus jika menggunakan kuasa.

6. Berapa biaya banding penolakan merek?

FAQ DJKI mencantumkan biaya Rp3.000.000 per permohonan. Periksa kembali nominal pada sistem pembayaran resmi saat mengajukan.

7. Apakah merek yang ditolak pasti dapat didaftarkan setelah banding?

Tidak. Komisi Banding Merek dapat mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan banding.

8. Apakah satu merek dapat digunakan untuk buku dan alat tulis?

Bisa diajukan untuk barang-barang yang relevan dalam kelas yang sesuai, dengan uraian barang yang dicantumkan secara tepat.

9. Apa yang harus dilakukan jika banding ditolak?

Pemohon dapat mempertimbangkan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak keputusan penolakan banding diterima.

10. Apakah PERMATAMAS INDONESIA menyediakan pendampingan banding merek?

PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi dan pendampingan terkait pengurusan merek. Ruang lingkup layanan dan kebutuhan dokumen dapat dikonfirmasi terlebih dahulu.

Jasa Izin Alat Kesehatan
Jasa Izin Alat Kesehatan

LEGALITAS KAMI

AKTA PENDIRIAN No.15
AHU-0032144-AH.01.15 Tahun 2021
NPWP : 76.011.954.5-427.000
SIUP : 510/PM/277/DPMPTSP.PPJU
TDP : 102637007638
NIB : 0610210009793

KONTAK KAMI

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.

No Telp : 021-89253417
No HP/WA : 0857-7763-0555

Copyright @ 2023 – Jasa Merek HKI – Support DokterWebsite.ID