Apa Itu Merek Dagang? Pengertian, Fungsi, dan Cara Daftarnya

Apa Itu Merek Dagang? Pengertian, Fungsi, dan Cara Daftarnya – Merek dagang merupakan salah satu elemen penting dalam dunia bisnis modern. Ketika sebuah usaha mulai dikenal, yang pertama kali melekat di benak konsumen biasanya adalah nama atau logo produknya. Di sinilah merek dagang berperan sebagai identitas yang memberikan pembeda antara satu produk atau layanan dengan pesaing di pasar. Dalam konteks persaingan bisnis yang semakin kompetitif, merek tidak hanya berfungsi sebagai penanda produk, tetapi juga sebagai representasi kualitas, reputasi, dan nilai perusahaan.

Selain memiliki nilai strategis, merek dagang juga berperan sebagai instrumen perlindungan hukum. Ketika sebuah merek terdaftar, pemiliknya memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya dan mencegah pihak lain memakai merek serupa yang dapat menimbulkan kebingungan di pasar. Banyak kasus bisnis menunjukkan bahwa merek yang terdaftar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama pada era digital ketika pembelian produk sering dilakukan tanpa bertemu penjual secara langsung.

Di Indonesia, kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya merek dagang semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat dari jumlah pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang terus bertambah setiap tahun. Merek tidak hanya menjadi identitas visual, tetapi juga aset bisnis yang dapat dilisensikan, dijual, diwariskan, bahkan menjadi bagian dari valuasi perusahaan. Oleh karena itu, memahami pengertian, fungsi, dan tata cara pendaftaran merek merupakan langkah penting bagi siapa pun yang ingin membangun bisnis berkelanjutan.

Pengertian Merek Dagang

Secara sederhana, merek dagang adalah tanda atau simbol yang digunakan oleh pelaku usaha untuk membedakan produk atau jasa yang mereka tawarkan dari produk lain di pasaran. Bentuknya dapat berupa nama, kata, angka, tulisan, logo, warna, suara, hologram, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut. Merek menjadi identitas yang dikenali oleh konsumen, bahkan sebelum mereka mencoba produknya.

Berikut beberapa bentuk elemen yang dapat dikategorikan sebagai merek dagang:
• Nama atau kata yang unik seperti merek minuman, kosmetik, atau makanan.
• Logo, simbol, atau gambar yang mencerminkan karakter produk.
• Kombinasi warna, bentuk, atau desain yang tidak dapat ditemukan pada produk lain.

Dalam perspektif hukum, merek dagang adalah objek perlindungan kekayaan intelektual yang diatur melalui undang-undang. Di Indonesia, perlindungan ini diberikan oleh negara melalui DJKI setelah merek resmi diajukan dan dinyatakan memenuhi syarat. Dengan memiliki merek yang sah, pelaku usaha memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dan mengambil langkah hukum jika terjadi pelanggaran.

Fungsi Merek Dagang

Merek dagang tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun keberlanjutan bisnis. Merek yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan menciptakan hubungan emosional antara produk dan konsumennya. Tidak jarang, konsumen membeli sebuah produk bukan hanya karena kualitasnya, tetapi karena kepercayaan pada namanya.

Fungsi merek dagang meliputi:
1. Sebagai pembeda agar konsumen mudah mengenali produk tertentu di antara banyak pilihan.
2. Sebagai alat pemasaran karena merek dapat dijadikan strategi komunikasi dan branding.
3. Sebagai jaminan kualitas yang menimbulkan kepercayaan publik terhadap produk.
4. Sebagai aset legal yang mendapatkan perlindungan hukum dan dapat digunakan dalam proses bisnis.
5. Sebagai aset bisnis bernilai ekonomi, karena merek dapat dilisensikan, diwariskan, atau dijual.

Dengan demikian, merek dagang memiliki nilai komersial yang besar. Banyak merek global memiliki nilai jauh lebih tinggi dibandingkan aset fisik perusahaan. Hal inilah yang menjadikan merek sebagai investasi penting bagi pelaku usaha.

Cara Daftar Merek Dagang

Pendaftaran merek dagang di Indonesia saat ini dilakukan melalui sistem online DJKI, sehingga prosesnya lebih mudah dibanding beberapa tahun lalu. Namun, pelaku usaha tetap perlu memahami tahapan agar permohonan tidak ditolak. Salah satu langkah penting adalah memastikan merek tidak memiliki persamaan dengan merek lain yang sudah lebih dulu terdaftar.

Berikut tahapan pendaftaran merek dagang:
1. Melakukan pengecekan merek melalui PDKI untuk memastikan belum ada yang menggunakan.
2. Menentukan kelas merek berdasarkan produk atau layanan yang akan didaftarkan.
3. Mengisi formulir permohonan secara online melalui sistem DJKI.
4. Membayar biaya PNBP sesuai ketentuan pendaftaran.
5. Menunggu proses pemeriksaan formalitas, substantif, hingga diterbitkan sertifikat.

Jika seluruh proses berjalan tanpa keberatan pihak ketiga atau pelanggaran aturan, sertifikat merek akan terbit dan berlaku selama 10 tahun dengan opsi perpanjangan. Dengan mendaftarkan merek sejak awal, pelaku usaha dapat menghindari sengketa hukum dan memperkuat posisi komersial di pasar.

Contoh Merek Dagang

Untuk memahami merek dagang secara lebih praktis, penting melihat contoh nyata di pasar. Merek dagang dapat ditemukan di berbagai sektor industri mulai dari makanan, fashion, teknologi, hingga layanan digital. Setiap merek memiliki ciri khas yang membedakannya, baik dari segi nama, suara, warna, maupun desain visual. Bahkan banyak merek yang sudah menjadi ikon dan menimbulkan asosiasi emosional kuat ketika disebutkan namanya.

Beberapa contoh kategori merek dagang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Merek produk barang, seperti minuman, sabun, elektronik, hingga produk rumah tangga. Contohnya merek sabun pencuci piring, deterjen, atau kosmetik yang sudah dikenal luas.

2. Merek jasa, seperti bisnis transportasi, marketplace, konsultan, atau lembaga pendidikan. Biasanya berupa nama usaha atau frasa yang mudah diingat pelanggan.

3. Merek kombinasi, yaitu gabungan elemen grafis dan tulisan seperti logo, simbol, warna khusus, dan tagline yang digunakan bersamaan sebagai identitas visual.

Merek dagang bukan hanya sekadar nama yang dicetak dalam kemasan produk. Lebih jauh dari itu, ia bisa menjadi aset berharga yang memengaruhi persepsi publik terhadap kualitas dan reputasi bisnis. Inilah alasan mengapa perusahaan besar rela menghabiskan miliaran rupiah untuk membangun, mempromosikan, dan melindungi mereknya dari pelanggaran atau penjiplakan pihak lain. Semakin kuat dan dikenal sebuah merek, semakin besar nilai ekonominya.

Biaya Merek Dagang

Bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mereknya, memahami struktur biaya merupakan langkah penting agar dapat menyiapkan anggaran dengan tepat. Di Indonesia, biaya pendaftaran merek dagang diatur melalui ketentuan resmi pemerintah dan dapat berbeda tergantung jenis pemohon, apakah usaha besar atau pelaku UMK. Pendaftaran juga dilakukan secara online melalui DJKI sehingga tidak ada biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

Secara garis besar, biaya pendaftaran merek meliputi:
• Biaya permohonan merek Resmi UMKM Rp. 500.000 per kelas
• Biaya permohonan merek Resmi NON UMKM Rp. 1.800.000 per kelas

Investasi dalam pendaftaran merek ini tidak hanya sekadar membayar biaya legalitas, tetapi juga memberikan perlindungan hukum, peluang komersialisasi, serta meningkatkan kepercayaan pasar. Jika dibandingkan dengan risiko sengketa atau kehilangan nama merek karena didaftarkan pihak lain, biaya pendaftaran justru jauh lebih ringan. Karena itulah pelaku usaha sebaiknya tidak menunda proses pendaftaran.

Syarat Merek Dagang

Untuk dapat diterima dan mendapatkan perlindungan hukum, merek dagang harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan substantif. Persyaratan ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menilai kelayakan merek agar tidak bertentangan dengan peraturan maupun melanggar hak pihak lain. Pemohon juga harus memastikan merek yang diajukan tidak identik atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sebelumnya.

Berikut syarat umum yang harus dipenuhi:
1. Merek tidak bersifat deskriptif dan tidak menjelaskan fungsi atau jenis barang.
2. Tidak menggunakan kata yang berkaitan dengan instansi pemerintah, negara, atau simbol resmi.
3. Tidak menyerupai atau meniru merek pihak lain yang sudah terdaftar.
4. Tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan norma agama, etika, atau hukum.
5. Disertai dokumen pendukung seperti identitas pemohon dan etiket merek.

Memahami syarat ini penting agar proses pemeriksaan substantif berjalan lancar dan terhindar dari penolakan. Jika masih ragu apakah merek memenuhi syarat atau berpotensi ditolak, pelaku usaha dapat melakukan riset terlebih dahulu melalui database PDKI atau berkonsultasi dengan konsultan HKI.

Masa Berlaku Merek Dagang

Setelah merek resmi terdaftar dan sertifikat diterbitkan, perlindungan hukum berlaku dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia, masa berlaku merek dagang adalah 10 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan. Selama masa perlindungan ini, pemilik merek berhak penuh atas penggunaan merek dan dapat mengambil tindakan hukum apabila ditemukan pelanggaran atau peniruan.

Sebagai catatan penting terkait masa berlaku:
• Merek dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis dengan mengajukan permohonan perpanjangan.
• Masa berlaku dapat diperpanjang terus setiap 10 tahun.
• Jika masa berlaku berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak eksklusif terhadap merek akan hilang.

Karena merek merupakan aset bernilai ekonomi, perpanjangan sangat dianjurkan agar pemilik tetap memiliki kontrol penuh atas penggunaannya. Banyak pelaku usaha yang lupa memperpanjang mereknya, dan akhirnya kehilangan hak atas nama yang telah dibangun bertahun-tahun.

 

Apa Itu Merek Dagang? Pengertian, Fungsi, dan Cara Daftarnya
Apa Itu Merek Dagang? Pengertian, Fungsi, dan Cara Daftarnya

Berapa Lama Proses Daftar Merek Dagang

Proses pendaftaran merek tidak langsung selesai setelah permohonan diajukan. Ada beberapa tahapan pemeriksaan yang harus dilalui, mulai dari pemeriksaan formalitas hingga pemeriksaan substantif oleh DJKI. Pada fase ini, DJKI akan memastikan bahwa merek memenuhi ketentuan hukum dan tidak mengandung unsur pelanggaran atau kesamaan dengan merek lain.

Secara umum, durasi proses dapat diringkas menjadi:
• Pemeriksaan formalitas untuk kelengkapan dokumen.
• Pemeriksaan substantif yang lebih mendalam terhadap kelayakan merek.
• Tahap pengumuman untuk melihat kemungkinan keberatan dari pihak ketiga.

Estimasi waktu proses pendaftaran merek berkisar antara 12 hingga 18 bulan hingga sertifikat resmi diterbitkan. Namun, bukti pendaftaran sudah dapat digunakan sejak hari pertama untuk kebutuhan platform bisnis, marketplace, atau legalitas usaha lainnya. Semakin cepat merek didaftarkan, semakin kuat posisi hukum pemilik dalam mengembangkan brand ke depannya.

Cara Cek Merek Dagang

Sebelum mendaftarkan merek dagang, langkah paling penting adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa merek tersebut belum digunakan atau didaftarkan oleh pihak lain. Proses ini dapat dilakukan secara online melalui database resmi Pemerintah Indonesia, sehingga pemohon dapat menilai peluang merek diterima sebelum mengajukan permohonan resmi. Banyak kasus penolakan terjadi karena pemohon tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu, padahal ini merupakan langkah preventif yang sangat membantu.

Saat melakukan pengecekan, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan, seperti kemiripan nama, desain, atau kategori kelas merek. Platform resmi menyediakan kolom pencarian untuk membantu pengguna memeriksa potensi kesamaan.

Berikut cara cek merek dagang:
1. Klik cek merek
2. pilih merek
3. ketik merek
4. klik pencarian data

Dengan pengecekan yang tepat, pemohon dapat menentukan strategi terbaik, apakah tetap menggunakan nama yang sama, melakukan modifikasi, atau memilih alternatif nama lain yang lebih aman. Proses cek merek ini tidak membutuhkan biaya dan dapat dilakukan kapan saja. Semakin dini dilakukan, semakin besar peluang untuk menghindari kendala hukum maupun risiko sengketa di kemudian hari.

Siapa yang Menerbitkan Merek Dagang

Di Indonesia, sertifikat merek dagang diterbitkan oleh lembaga resmi pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual. Proses penerbitan ini melalui sejumlah tahapan yang meliputi pemeriksaan administrasi, pemeriksaan substantif, hingga pengumuman publik. Setelah melewati seluruh tahapan tersebut dan tidak ada keberatan pihak ketiga, merek akan mendapatkan perlindungan hukum.

Lembaga yang bertanggung jawab dalam penerbitan merek dagang adalah:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga pusat yang mengelola sistem pendaftaran merek nasional.
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai instansi pemegang otoritas hukum tertinggi untuk urusan HKI.
3. Unit pemeriksaan substantif DJKI yang bertugas menilai kesesuaian merek dengan hukum dan tujuan penggunaan.
4. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai unit operasional yang menangani penerbitan sertifikat.

Karena prosesnya bersifat legal dan administratif, penerbitan sertifikat merek hanya dilakukan oleh institusi negara, bukan pihak swasta. Dengan demikian, sertifikat yang diterbitkan memberikan perlindungan hukum yang sah, dapat digunakan sebagai bukti hak eksklusif, bahkan menjadi dasar dalam penindakan pelanggaran oleh pihak yang tidak berwenang menggunakan merek tersebut.

Jasa Daftar Merek Dagang Berpengalaman

Bagi sebagian pelaku usaha, proses pendaftaran merek dagang mungkin terasa cukup rumit karena melibatkan dokumen, istilah hukum, dan tahapan pemeriksaan substantif yang cukup detail. Di sinilah layanan profesional seperti PERMATAMAS hadir untuk membantu.

Dengan pengalaman dalam pengurusan merek, PERMATAMAS membantu pelaku usaha memahami aturan, menyiapkan dokumen yang benar, serta menghindari kesalahan umum yang sering menyebabkan penolakan di DJKI.

Keunggulan menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS antara lain:
• Pendampingan Lengkap: Mulai dari pengecekan ketersediaan (search merek), pemilihan kelas yang tepat, pengunggahan dokumen, hingga pemantauan status di sistem DJKI.
• Konsultasi Hukum & Strategi: PERMATAMAS membantu menentukan strategi kelas merek, memastikan merek tidak bertabrakan dengan merek lain, serta memberikan solusi jika diperlukan keberatan atau banding.
• Efisiensi & Minim Risiko: Dengan tim berpengalaman, proses menjadi lebih terarah, menghemat waktu, serta meminimalkan kesalahan administrasi atau teknis.

Dengan menggunakan jasa pengurusan merek yang berpengalaman dan resmi seperti PERMATAMAS, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir mengenai proses hukum dan teknis yang cukup kompleks. Pendaftaran merek sebaiknya dilakukan sejak awal agar identitas brand aman dari plagiarisme, klaim pihak lain, maupun potensi sengketa hukum di masa depan. Semakin cepat didaftarkan, semakin kuat perlindungannya.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu merek dagang?
Merek dagang adalah identitas berupa nama, logo, simbol, atau kombinasi yang membedakan produk atau jasa dari bisnis lain.

2. Apakah pendaftaran merek wajib?
Tidak wajib, namun sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak eksklusif atas penggunaan merek.

3. Siapa yang berwenang menerbitkan sertifikat merek?
DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) di bawah Kemenkumham.

4. Berapa biaya daftar merek?
UMKM mulai Rp 500.000 dan non-UMKM reguler mulai Rp 1.800.000 tergantung jumlah kelas dan tipe permohonan.

5. Berapa lama proses daftar merek?
Estimasi 12 bulan hingga sertifikat terbit, namun bukti pendaftaran dapat diperoleh dalam 1 hari kerja.

6. Bagaimana cara cek merek sebelum daftar?
Pengecekan dilakukan secara online melalui database resmi DJKI untuk memastikan tidak ada merek serupa.

7. Berapa masa berlaku sertifikat merek?
Sertifikat berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.

8. Apakah merek yang belum daftar dapat diklaim orang lain?
Ya. Jika belum terdaftar, pihak lain dapat mendaftarkan atau menggunakan merek yang sama atau mirip.

9. Apakah bisa mendaftarkan merek tanpa logo?
Bisa. Merek dapat berupa nama, kata, warna, atau kombinasi tanpa logo.

10. Apakah jasa pendaftaran merek diperlukan?
Ya betul, PERMATAMAS sangat membantu untuk menghindari kesalahan administrasi dan risiko penolakan.

 

jasa pengurusan sertifikasi halal

Alasan Penolakan Merek HKI dan Cara Mengatasinya Agar Lolos

Alasan Penolakan Merek HKI dan Cara Mengatasinya Agar Lolos – Proses pendaftaran merek di Indonesia memang terlihat sederhana, tetapi pada kenyataannya banyak pemohon yang menerima surat penolakan dari DJKI karena berbagai faktor. Mulai dari kesamaan dengan merek lain, deskripsi merek yang tidak tepat, hingga penggunaan unsur yang tidak memenuhi syarat hukum.

Disini, akan membahas secara lengkap alasan penolakan merek, cara mengatasinya, serta strategi agar pengajuan merek Anda bisa lolos dan mendapatkan sertifikat.

Apa Itu Penolakan Merek HKI di DJKI?

Penolakan merek adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ketika merek yang diajukan dianggap tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penolakan ini bukan hanya terjadi pada merek-merek yang jelas mirip dengan merek terkenal, tetapi juga pada merek baru yang secara tidak sadar memiliki kemiripan unsur yang dapat membingungkan konsumen.

DJKI melakukan pemeriksaan substantif secara teliti mulai dari aspek visual, fonetik (pelafalan), konseptual (makna), hingga kelas barang/jasa yang diajukan. Jika terdapat kesamaan atau potensi tumpang tindih dengan merek yang sudah terdaftar, maka penolakan dapat terjadi.

👉 Kami bantu dari pengecekan, pendaftaran hingga sertifikat terbit.

Jenis–Jenis Penolakan Merek HKI yang Sering Terjadi

Tidak semua penolakan merek bersifat final. DJKI membagi penolakan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Penolakan Substantif Sementara
Penolakan jenis ini biasanya diberikan ketika pemeriksa menemukan dugaan kemiripan dengan merek lain. Pemohon masih diberi kesempatan untuk melakukan keberatan secara resmi.

2. Penolakan Substantif Final
Penolakan final terjadi jika keberatan yang diajukan sebelumnya tidak diterima oleh pemeriksa. Pada tahap ini, pemohon dapat melanjutkan proses dengan mengajukan banding ke Komisi Banding Merek.

3. Penolakan Karena Administratif
Kesalahan pada dokumen, kesalahan pengisian data, atau ketidaksesuaian kelas merek juga dapat memicu penolakan.
Mengetahui jenis penolakan ini akan membantu Anda menentukan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Alasan Umum Merek HKI Ditolak oleh DJKI

Berikut adalah alasan paling sering terjadi yang membuat merek gagal terdaftar:

1. Merek Mirip dengan Merek Terdaftar
Ini adalah penyebab utama penolakan. Kemiripan bisa terjadi pada:
• Bentuk tulisan
• Pelafalan
• Arti kata
• Warna atau gaya desain yang sangat menyerupai
• Unsur yang membingungkan konsumen
Contoh: PERMATAMAS vs PERMATA MAS dianggap mirip secara fonetik dan visual.

2. Mengandung Unsur yang Bersifat Deskriptif
Merek tidak boleh hanya menggambarkan jenis barang atau manfaat produk. Misalnya:
• “Manis”, “Enak”, “Wangi” untuk makanan
• “Putih”, “Bersih”, “Hero” untuk produk pembersih
Unsur deskriptif lemah dan tidak bisa dimonopoli.

3. Bertentangan dengan Moralitas atau Ketertiban Umum
Merek yang mengandung unsur SARA, kata kasar, pornografi, atau berpotensi menimbulkan gesekan sosial otomatis ditolak.

4. Mengandung Unsur Bendera, Lambang Negara, atau Organisasi Internasional Tanpa Izin
Contoh: Logo Garuda, Palang Merah, atau lambang PBB.

5. Merek Tidak Memiliki Daya Pembeda
Kata-kata umum seperti “TOP”, “BEST”, “BARU”, “SUPER” dinilai tidak punya kekuatan pembeda yang jelas.

6. Menggunakan Nama Orang Terkenal Tanpa Izin
Nama artis, tokoh publik, atau lembaga terkenal tidak boleh dipakai secara sembarangan.

7. Merek Menyerupai Merek Terkenal (Well-Known Mark)
Merek terkenal dilindungi meskipun tidak terdaftar di kelas yang sama.
Memahami alasan ini membantu Anda menghindari risiko penolakan sejak awal.

Cara Mengecek Penyebab Penolakan Merek HKI Anda

Bagi pemohon yang sudah menerima surat penolakan, langkah pertama adalah menganalisis alasan penolakannya. Berikut cara mengetahui penyebabnya:

1. Baca Surat Penolakan dari DJKI dengan Cermat
Di dalamnya tertulis dasar hukum dan pasal terkait alasan penolakan, seperti Pasal 20 atau Pasal 21 UU Merek.

2. Cek “Pembanding” yang Disebutkan
Biasanya DJKI mencantumkan merek pembanding yang dianggap mirip. Anda bisa mengeceknya di:
• PDKI: pdki-indonesia.dgip.go.id
• Data merek dagang milik kompetitor
• Database internasional (opsional)

3. Analisis Kesamaan Secara Visual, Fonetik, dan Konseptual
Misalnya:
• Visual: Logo, warna, bentuk huruf
• Fonetik: Cara pengucapan
• Konseptual: Makna atau kesan yang ditimbulkan

4. Periksa Kelas Barang/Jasa
Beberapa merek dapat mirip, tetapi tetap lolos jika berada di kelas berbeda dan tidak menimbulkan kebingungan.
Setelah mengetahui penyebabnya, Anda dapat menyiapkan argumen keberatan secara tepat.

 

Alasan Penolakan Merek HKI dan Cara Mengatasinya Agar Lolos
Alasan Penolakan Merek HKI dan Cara Mengatasinya Agar Lolos

Langkah-Langkah Mengatasi Penolakan Merek HKI Agar Bisa Lolos

Jika merek Anda ditolak, jangan panik. Penolakan masih bisa diperbaiki dengan langkah-langkah berikut:

1. Menyusun Surat Keberatan yang Kuat
Surat keberatan harus disusun dengan argumentasi hukum yang jelas. Isi surat biasanya mencakup:
• Penjelasan bahwa merek Anda memiliki perbedaan visual yang signifikan
• Penjelasan mengenai segmentasi pasar
• Perbedaan fonetik yang kuat
• Analisis bahwa konsumen tidak akan tertipu
• Dukungan bukti seperti desain ulang logo atau pernyataan penggunaan

2. Menyertakan Bukti Pemakaian Merek
Jika merek Anda sudah dipakai di pasaran, bukti pemakaian bisa memperkuat posisi Anda:
• Foto kemasan
• Nota penjualan
• Iklan digital atau media sosial
• Surat keterangan dari mitra usaha

3. Rebranding Parsial (Opsional)
Jika kemiripan sangat tinggi, Anda bisa memperbaiki unsur tertentu tanpa mengubah keseluruhan identitas merek. Misalnya:
• Menambah elemen unik
• Mempertegas font atau warna
• Menambahkan tagline pembeda

4. Mengajukan Banding ke Komisi Banding Merek
Jika keberatan ditolak, Anda masih bisa melakukan banding. Banding memiliki dasar hukum lebih kuat karena diputuskan oleh panel ahli.

5. Menggunakan Jasa Konsultan HKI Profesional
Konsultan berpengalaman dapat menyusun keberatan secara legal formal dengan argumen yang tepat sesuai praktik pemeriksaan DJKI.
Dengan strategi yang tepat, banyak merek yang awalnya ditolak akhirnya berhasil terdaftar.

Tips Agar Pengajuan Merek HKI Tidak Ditolak di Masa Pemeriksaan

Supaya merek Anda aman dari risiko penolakan, lakukan langkah-langkah berikut sejak awal:

1. Lakukan Pengecekan Ketersediaan Secara Menyeluruh
Gunakan:
• Pencarian umum di Google
• Pencarian di marketplace
• Pengecekan detail di PDKI
• Analisis merek mirip, bukan hanya merek identik
Kesalahan banyak pemohon adalah hanya mencari nama yang sama, padahal DJKI menilai juga merek yang mirip.

2. Pilih Nama yang Memiliki Daya Pembeda Tinggi
Nama unik jauh lebih mudah lolos pemeriksaan. Sebaiknya hindari:
• Kata sifat umum
• Nama generik
• Nama yang menjelaskan fungsi produk
Lebih bagus menggunakan kombinasi huruf, istilah asing, atau nama gabungan.

3. Buat Deskripsi Barang/Jasa dengan Tepat
Jangan hanya mengisi secara asal. Salah memilih kelas dapat membuat merek ditolak atau tidak terlindungi secara maksimal.

4. Hindari Unsur-Unsur Terlarang
Jangan memakai kata yang bersinggungan dengan:
• Lambang negara
• Nama tokoh publik
• Organisasi internasional
• Unsur agama
• Kata-kata sensitif

5. Perhatikan Desain Logo
Logo yang unik dan memiliki elemen pembeda akan memperkuat perlindungan merek Anda.

6. Simpan Bukti Pemakaian Merek Sejak Awal
Ini penting jika suatu hari Anda harus mengajukan keberatan.

7. Gunakan Bantuan Profesional Jika Anda Ingin Aman
Pengajuan merek tanpa konsultasi sering berisiko karena banyak unsur yang tidak disadari pemohon.

Kapan dan Bagaimana Mengajukan Keberatan Terhadap Penolakan Merek HKI

Setelah menerima Surat Penolakan, Anda harus bertindak cepat. Berikut mekanismenya:

1. Tenggat Waktu Pengajuan Keberatan
Keberatan harus diajukan maksimal 30 hari sejak tanggal penolakan diterbitkan. Lebih dari itu, sistem akan menutup akses.

2. Dokumen yang Harus Disiapkan
• Surat keberatan lengkap
• Analisis pembanding
• Bukti pemakaian
• Desain logo yang diperbaiki (jika ada)
• Surat kuasa (jika menggunakan konsultan)

3. Tempat Mengajukan Keberatan
Keberatan diajukan melalui:
• Akun DJKI Anda di aplikasi Merek
• Menu “Keberatan Penolakan”

4. Proses Setelah Keberatan Diajukan
• Pemeriksa akan meninjau ulang argumen Anda
• Anda akan menerima pemberitahuan diterima atau ditolak
• Jika ditolak, Anda dapat mengajukan Banding
• Jika diterima, merek langsung lanjut ke Pengumuman dan proses hingga sertifikat terbit

Keberatan bukan sekadar menjawab penolakan. Anda harus bisa membuktikan bahwa merek Anda layak mendapatkan perlindungan.

Jasa Pendaftaran Merek HKI yang Profesional dan Terpercaya

Mengurus pendaftaran merek hingga mengatasi penolakan sering membutuhkan pemahaman hukum dan strategi analisis yang kuat. Kesalahan sedikit saja dapat membuat merek Anda hilang kesempatan untuk mendapatkan perlindungan.

Di sinilah peran jasa profesional menjadi penting.
Konsultan yang berpengalaman akan membantu Anda:
• Melakukan pengecekan lengkap kemiripan merek
• Menganalisis risiko penolakan
• Menentukan kelas yang tepat
• Menyusun dokumen pengajuan
• Membuat surat keberatan yang kuat ketika terjadi penolakan
• Mendampingi proses hingga sertifikat merek terbit
PERMATAMAS Indonesia menjadi pilihan tepat bagi pemilik usaha karena memiliki tim hukum, tim pengalaman dalam bidang Merek HKI menangani berbagai kasus penolakan.

Jika Anda ingin memastikan merek usaha Anda aman dan terlindungi, menggunakan jasa profesional adalah langkah cerdas dan efisien.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ 

1. Apa penyebab utama merek ditolak DJKI?

Penyebab utamanya adalah kemiripan dengan merek lain, baik secara visual, fonetik, maupun makna. DJKI menilai apakah kemiripan dapat membingungkan konsumen.

2. Apakah merek yang deskriptif bisa ditolak?

Ya. Merek yang hanya menggambarkan fungsi, sifat, atau manfaat produk biasanya ditolak karena tidak memiliki daya pembeda.

3. Berapa lama proses penolakan merek diterbitkan?

Proses penolakan biasanya muncul pada pemeriksaan substantif yang berlangsung sekitar 6–9 bulan setelah pendaftaran diajukan.

4. Bagaimana cara mengatasi penolakan merek?

Anda bisa mengajukan surat keberatan dengan argumen hukum yang kuat dan dilampirkan bukti pendukung seperti desain logo atau bukti pemakaian.

5. Apakah keberatan merek selalu diterima?

Tidak selalu. Keberhasilan bergantung pada kekuatan argumen, bukti pembeda, serta analisis terhadap merek pembanding.

6. Apakah bisa mengajukan banding jika keberatan ditolak?

Ya. Anda dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek untuk peninjauan lebih lanjut.

7. Berapa biaya pendaftaran merek resmi dari pemerintah?

UMK: Rp500.000 per kelas.
Non-UMK: Rp1.800.000 per kelas.
Biaya belum termasuk jasa konsultan.

8. Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk keberatan merek?

Surat keberatan, bukti pemakaian, analisis pembanding, desain logo, dan surat kuasa jika menggunakan konsultan.

9. Apakah saya bisa memperbaiki logo untuk mengurangi risiko ditolak?

Bisa. Rebranding parsial seperti modifikasi elemen visual dapat membantu membedakan merek Anda dari merek pembanding.

10. Apakah menggunakan jasa merek penting?

Sangat penting bagi pemilik usaha yang ingin aman dari penolakan. Jasa  membantu analisis, penyusunan keberatan, dan pendampingan proses hingga sertifikat terbit.

Penyebab Merek HKI Ditolak

Penyebab Merek HKI DitolakMendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan langkah penting bagi pelaku usaha yang ingin melindungi identitas produk atau jasanya secara hukum. Namun, tidak semua pengajuan merek dapat diterima. Banyak pemohon yang mengalami penolakan karena merek yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penolakan ini sering kali disebabkan oleh faktor yang sebenarnya bisa dihindari jika pemohon memahami aturan dasar sebelum mengajukan pendaftaran.

Agar tidak mengalami hal serupa, pelaku usaha perlu mengetahui apa saja yang menjadi alasan umum penolakan merek oleh DJKI. Dengan memahami penyebab penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan sejak awal dan memastikan bahwa merek yang diajukan benar-benar memenuhi syarat perlindungan hukum. Dalam artikel ini, akan dijelaskan secara mendalam tujuh penyebab utama penolakan merek HKI beserta tips agar permohonan merek Anda tidak ditolak.

Merek Memiliki Kesamaan dengan Merek Terdaftar Sebelumnya

Salah satu penyebab paling umum mengapa merek HKI ditolak adalah karena memiliki kesamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dulu di DJKI. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek, DJKI berhak menolak permohonan apabila merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar. Persamaan ini bisa berupa nama, logo, bentuk tulisan, warna, atau kombinasi elemen lainnya.

Sebagai contoh, jika seseorang ingin mendaftarkan merek “PERMATAMAS” untuk produk pembersih rumah tangga, sedangkan sudah ada merek “PERMATAMAS” yang terdaftar di kelas yang sama, maka DJKI kemungkinan besar akan menolak permohonan tersebut karena dianggap memiliki kemiripan yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Untuk menghindarinya, pemohon perlu melakukan pencarian merek terlebih dahulu di database resmi DJKI sebelum mengajukan pendaftaran.

Dengan melakukan pencarian awal, pelaku usaha dapat memastikan bahwa merek yang diajukan benar-benar unik dan belum digunakan oleh pihak lain. Hal ini juga membantu menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari. Jika Anda merasa kesulitan melakukan riset merek, Anda bisa menggunakan bantuan jasa daftar merek berpengalaman yang akan membantu memastikan merek Anda aman dan layak didaftarkan.

Merek Mengandung Unsur yang Bersifat Umum atau Deskriptif

Merek yang bersifat deskriptif atau terlalu umum juga tidak dapat diterima oleh DJKI. Maksudnya, merek yang hanya menjelaskan fungsi, jenis, atau sifat dari barang dan jasa yang ditawarkan dianggap tidak memiliki daya pembeda. Misalnya, seseorang yang ingin mendaftarkan merek “SABUN BERSIH” untuk produk pembersih tidak akan diterima, karena nama tersebut hanya menggambarkan fungsi produknya, bukan identitas uniknya.

Merek yang terlalu deskriptif tidak dapat memberikan pembeda yang jelas antara satu produk dengan produk lain di pasar. DJKI menilai bahwa merek semacam ini tidak bisa menjadi indikator asal-usul komersial suatu produk. Oleh karena itu, penting bagi pemohon untuk memilih nama yang unik, kreatif, dan tidak langsung menggambarkan jenis barang atau jasanya.

Sebaiknya gunakan nama yang memiliki nilai khas dan mudah diingat oleh konsumen. Contohnya, merek “XXXXCLEAN” atau “CLEANXXXX” memiliki karakter unik dan daya pembeda yang kuat dibandingkan kata “SABUN BERSIH”. Untuk membantu memilih nama merek yang tepat dan memenuhi syarat hukum, pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan jasa pendaftaran merek profesional yang memahami strategi branding sekaligus regulasi DJKI.

Penyebab Merek HKI Ditolak
Penyebab Merek HKI Ditolak

Merek Mengandung Unsur yang Bertentangan dengan Moral dan Hukum

DJKI secara tegas menolak permohonan merek yang mengandung unsur yang bertentangan dengan kesusilaan, agama, dan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Merek. Contoh merek yang akan ditolak adalah merek yang mengandung kata-kata vulgar, simbol pornografi, hinaan terhadap kelompok tertentu, atau penggunaan nama agama secara tidak pantas.

Penolakan semacam ini bertujuan menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai moral masyarakat.

Merek merupakan elemen publik yang bisa dilihat dan digunakan oleh siapa saja, sehingga pemerintah berkewajiban memastikan tidak ada unsur yang menyinggung atau meresahkan.

Selain itu, DJKI juga menolak merek yang bertentangan dengan hukum atau digunakan untuk menutupi kegiatan ilegal. Oleh karena itu, penting bagi pemohon untuk memastikan nama dan logo mereknya sopan, etis, dan tidak menyinggung pihak mana pun. Langkah ini tidak hanya memperlancar proses pendaftaran, tetapi juga meningkatkan citra positif merek di mata konsumen.

Merek Mengandung Unsur Penipuan atau Menyesatkan Konsumen

Penyebab lain yang sering membuat pendaftaran merek ditolak adalah karena merek dianggap menyesatkan konsumen. Misalnya, sebuah merek yang mencantumkan kata “ORGANIC” padahal produknya tidak mengandung bahan organik, atau menggunakan nama “IMPORTED” padahal barang tersebut diproduksi di dalam negeri.

Merek seperti ini dianggap menipu masyarakat karena memberikan informasi yang tidak benar mengenai asal, kualitas, atau komposisi produk. DJKI bertugas melindungi konsumen dari tindakan yang menyesatkan, sehingga setiap merek harus mencerminkan kebenaran identitas produk yang diwakilinya.

Sebelum mengajukan permohonan, pastikan merek Anda tidak mengandung kata atau klaim yang berpotensi menyesatkan. Jika ingin menggunakan istilah tertentu, pastikan ada bukti atau dasar yang sahih. Konsultasi dengan konsultan HKI atau tim jasa daftar merek juga bisa membantu menilai apakah merek Anda aman dari penolakan karena unsur penipuan.

Merek Menyerupai Nama atau Simbol Lembaga Resmi

DJKI tidak akan menerima pendaftaran merek yang meniru atau menyerupai nama lembaga negara, bendera, simbol pemerintahan, atau organisasi internasional seperti PBB, WHO, atau UNESCO. Ketentuan ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan simbol resmi yang dapat menyesatkan masyarakat atau merugikan institusi tertentu.

Sebagai contoh, pendaftaran merek dengan lambang Garuda Pancasila, bendera merah putih, atau tulisan “Republik Indonesia” jelas akan ditolak. Hal ini termasuk penggunaan logo, emblem, atau bentuk yang menyerupai simbol kenegaraan, meskipun dimodifikasi sedikit.

Agar aman, gunakan desain logo dan nama merek yang benar-benar orisinal serta tidak memiliki kemiripan dengan simbol lembaga resmi. Pelaku usaha juga disarankan melakukan pengecekan terlebih dahulu di database DJKI atau meminta bantuan konsultan jasa pendaftaran merek yang memahami larangan hukum terkait penggunaan elemen simbolik dalam merek.

Merek Tidak Memiliki Daya Pembeda yang Jelas

 Merek yang tidak memiliki daya pembeda juga akan ditolak oleh DJKI. Daya pembeda adalah kemampuan merek untuk membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari perusahaan lain. Contohnya, merek yang hanya terdiri dari huruf atau angka acak tanpa makna, seperti “123” atau “A.B.C.”, dianggap tidak memiliki daya pembeda yang cukup kuat.

DJKI menghendaki agar setiap merek memiliki unsur yang khas dan mudah dikenali oleh masyarakat. Merek yang terlalu sederhana atau umum akan sulit mendapatkan perlindungan hukum karena tidak dapat berfungsi sebagai identitas unik.

Untuk menghindarinya, buatlah merek dengan kombinasi nama, warna, atau desain logo yang menarik dan berbeda. Konsultasikan konsep merek Anda kepada ahli atau melalui layanan jasa daftar merek yang berpengalaman dalam menentukan strategi branding sesuai aturan hukum.

Dokumen Pendaftaran Merek Tidak Lengkap atau Tidak Valid

Selain faktor substantif, alasan administratif juga sering menjadi penyebab penolakan. Banyak pemohon gagal karena dokumen yang diajukan tidak lengkap, salah unggah file, atau data identitas tidak sesuai dengan akta usaha. Kesalahan umum lainnya termasuk tidak menyertakan bukti pembayaran PNBP atau surat pernyataan yang diperlukan.

Kesalahan administratif ini sebenarnya dapat dihindari dengan memeriksa kembali semua berkas sebelum pengajuan. Pastikan setiap data pemohon, bukti transfer, hingga contoh label merek sudah benar dan sesuai format yang diminta DJKI.

Untuk memastikan semua berjalan lancar, pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan jasa pendaftaran merek yang profesional. Tim berpengalaman akan membantu menyiapkan dokumen, melakukan pengecekan awal, dan memastikan tidak ada kesalahan teknis yang menyebabkan penolakan. Dengan demikian, proses pendaftaran bisa berjalan lebih cepat dan efisien.

Jasa Daftar Merek HKI Profesional

Setelah memahami berbagai penyebab penolakan pendaftaran merek, tentu penting bagi pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah pengajuan merek ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Banyak pelaku usaha yang mengalami penolakan hanya karena kesalahan teknis kecil seperti kesamaan nama, kesalahan kelas barang/jasa, atau kurangnya dokumen pendukung. Oleh karena itu, menggunakan jasa daftar merek HKI profesional menjadi solusi cerdas agar proses pendaftaran berjalan lancar dan peluang diterima semakin besar.

PERMATAMAS Indonesia hadir sebagai konsultan HKI berpengalaman yang telah membantu berbagai pelaku usaha dari berbagai bidang dalam proses pendaftaran merek, mulai dari tahap persiapan dokumen, pengecekan merek, hingga pengajuan resmi ke DJKI. Tim kami terdiri dari tenaga ahli di bidang hukum dan kekayaan intelektual yang memahami secara mendalam prosedur serta regulasi DJKI. Dengan pendampingan profesional dari PERMATAMAS, Anda tidak perlu khawatir lagi terhadap kesalahan administratif maupun potensi penolakan yang dapat memperlambat proses perlindungan merek Anda.

Jika Anda sedang merencanakan untuk mendaftarkan merek produk atau jasa, jangan ragu untuk mempercayakannya kepada kami di PERMATAMAS yang fokus melayani jasa daftar merek HKI secara cepat, resmi, dan terpercaya. Dapatkan konsultasi gratis untuk memastikan merek Anda memenuhi seluruh persyaratan DJKI. Lindungi identitas bisnis Anda sejak dini, dan biarkan kami membantu Anda mendapatkan sertifikat merek resmi dengan proses yang efisien dan hasil yang pasti.

Kesimpulan Kenapa Merek Ditolak

Penolakan pendaftaran merek HKI sering kali disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi. Mulai dari kesamaan dengan merek lain, unsur yang bersifat umum, hingga dokumen yang tidak lengkap. Dengan memahami ketujuh penyebab di atas, pelaku usaha dapat menghindari kesalahan umum dan meningkatkan peluang mereknya diterima oleh DJKI.

Langkah terbaik sebelum mengajukan pendaftaran adalah melakukan riset merek, memahami regulasi, serta menyiapkan dokumen secara lengkap dan benar. Bila perlu, gunakan bantuan profesional seperti jasa daftar merek untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan merek yang terdaftar resmi, produk Anda tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memiliki nilai kepercayaan yang tinggi di mata konsumen dan mitra bisnis.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Mengapa Merek HKI Perlu Dilindungi

Mengapa Merek HKI Perlu Dilindungi – Merek merupakan identitas penting bagi suatu produk atau jasa yang membedakan satu pelaku usaha dengan lainnya. Di era persaingan global seperti sekarang, merek tidak sekadar nama atau logo, melainkan simbol kepercayaan, reputasi, dan jaminan kualitas yang dipegang konsumen terhadap suatu produk. Oleh karena itu, perlindungan merek melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin keamanan hukum bagi pemiliknya.

Perlindungan terhadap merek HKI memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, mengelola, dan mengembangkan mereknya tanpa gangguan dari pihak lain. Hal ini sangat relevan di tengah banyaknya kasus peniruan dan penyalahgunaan merek yang dapat merugikan pemilik aslinya, baik secara hukum maupun finansial. Dengan adanya sertifikat merek HKI, pemilik merek memiliki kekuatan hukum yang sah untuk menegakkan haknya.

Lebih dari sekadar formalitas, perlindungan merek HKI adalah bentuk investasi jangka panjang dalam membangun reputasi bisnis. Merek yang terdaftar bukan hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah pada bisnis, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat posisi usaha di pasar nasional maupun internasional.

Pengertian Merek HKI Menurut Hukum di Indonesia

Dalam konteks hukum di Indonesia, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi mereknya dari pihak lain yang tidak berhak.

Artinya, negara memberikan perlindungan hukum penuh terhadap identitas merek yang telah terdaftar resmi di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Menurut ketentuan hukum, merek tidak hanya meliputi kata atau simbol, tetapi juga segala bentuk tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dan membedakan barang atau jasa satu pihak dengan pihak lainnya.

Perlindungan hukum ini meliputi hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemilik merek. Dengan demikian, pendaftaran merek bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam menjaga hak hukum pemiliknya.

Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai pengertian merek HKI di Indonesia:
• Merek adalah bagian dari sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diakui negara.
• Pemilik merek yang terdaftar memiliki hak eksklusif atas penggunaan dan pengalihan merek.
• Perlindungan merek mencakup tanda, nama, gambar, huruf, angka, atau kombinasi dari unsur tersebut.
• Pendaftaran merek di DJKI menjadi bukti sah kepemilikan secara hukum.

Fungsi dan Peran Penting Merek HKI dalam Dunia Usaha

Merek HKI memiliki fungsi vital dalam dunia usaha karena menjadi aset yang tidak berwujud tetapi memiliki nilai ekonomi tinggi. Sebuah merek yang kuat mampu membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan loyalitas terhadap produk. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai alat promosi yang membedakan suatu produk atau jasa dari kompetitor.

Dengan perlindungan HKI, pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi mereknya secara hukum dan komersial. Dalam praktik bisnis, merek yang terlindungi HKI tidak hanya memberikan keamanan hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Merek menjadi simbol reputasi dan jaminan kualitas yang diingat oleh konsumen.

Oleh karena itu, menjaga keaslian merek melalui pendaftaran resmi di DJKI adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas bisnis dan memperluas pangsa pasar.

Secara garis besar, berikut fungsi dan peran penting merek HKI dalam dunia usaha:
1. Identitas Produk dan Citra Perusahaan – Merek menciptakan pengenalan dan membangun persepsi positif terhadap kualitas produk.
2. Perlindungan Hukum dan Hak Eksklusif – Merek terdaftar memiliki dasar hukum kuat untuk melarang pihak lain menggunakan merek serupa.
3. Nilai Ekonomi dan Investasi Jangka Panjang – Merek dapat dijadikan aset berharga, dialihkan, dilisensikan, atau diwariskan secara sah.
4. Keunggulan Kompetitif di Pasar – Produk dengan merek yang terlindungi lebih mudah diterima konsumen dan lebih unggul dalam persaingan.
5. Landasan Ekspansi Internasional – Merek HKI Indonesia dapat dijadikan dasar untuk perlindungan di negara lain melalui sistem Madrid Protocol.

Dengan memahami fungsi tersebut, pelaku usaha akan lebih menyadari pentingnya melindungi merek HKI sebagai bagian dari strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Risiko Jika Merek HKI Tidak Dilindungi Secara Hukum

Tidak melindungi merek secara hukum dapat menimbulkan berbagai risiko serius yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan bisnis. Tanpa pendaftaran resmi di DJKI, pemilik merek tidak memiliki dasar hukum untuk menolak atau menuntut pihak lain yang menggunakan merek serupa. Akibatnya, merek dapat disalahgunakan, ditiru, atau bahkan didaftarkan lebih dulu oleh pihak lain yang tidak berhak.

Kasus seperti ini sering kali menimbulkan sengketa panjang dan kerugian besar bagi pemilik asli. Selain kehilangan hak atas nama dan logo, reputasi perusahaan juga bisa menurun drastis karena konsumen sulit membedakan produk asli dan tiruan. Oleh karena itu, pendaftaran merek HKI menjadi langkah pencegahan yang penting agar hak eksklusif dapat dijaga dengan baik sejak awal.

Berikut beberapa risiko utama jika merek HKI tidak dilindungi secara hukum:
• Peniruan atau Penggunaan Ilegal oleh Pihak Lain – Pihak lain dapat memanfaatkan nama dan reputasi merek tanpa izin.
• Sengketa Hukum dan Biaya Litigasi Tinggi – Pemilik asli sulit membuktikan kepemilikan jika tidak ada sertifikat merek.
• Kehilangan Kepercayaan Konsumen – Produk tiruan dengan kualitas rendah dapat merusak citra merek asli.
• Kerugian Finansial dan Reputasi – Penurunan penjualan, kehilangan pasar, serta potensi kebangkrutan bisnis.

Melalui perlindungan hukum yang sah, pemilik merek tidak hanya mengamankan nama dan logo, tetapi juga melindungi seluruh nilai bisnis yang telah dibangun dengan usaha dan reputasi selama bertahun-tahun.

Mengapa Merek HKI Perlu Dilindungi
Mengapa Merek HKI Perlu Dilindungi

Dasar Hukum Perlindungan Merek HKI di Indonesia

Perlindungan terhadap merek di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pelaku usaha. Setiap merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pemiliknya memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut. Perlindungan ini berlaku baik untuk merek barang maupun jasa, yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Dasar hukum ini tidak hanya memberikan hak, tetapi juga mengatur kewajiban pemilik merek agar menggunakan mereknya secara sah dan bertanggung jawab. Dengan adanya aturan ini, negara menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan atau meniru merek yang telah terdaftar tanpa izin. Selain itu, hukum juga mengatur penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak atas merek.

Beberapa dasar hukum penting yang mengatur perlindungan merek HKI di Indonesia antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi landasan utama perlindungan merek.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang mengatur tata cara pendaftaran, pemeriksaan substantif, banding, dan pengalihan merek.
4. Peraturan Internasional Madrid Protocol, yang mengatur perlindungan merek lintas negara bagi pemilik merek Indonesia.

Melalui regulasi tersebut, negara memastikan setiap pelaku usaha memiliki perlindungan hukum yang sah dan dapat mempertahankan hak atas mereknya secara nasional maupun internasional.

Keuntungan Memiliki Merek HKI yang Terdaftar

Mendaftarkan merek HKI bukan hanya tentang perlindungan hukum, tetapi juga investasi penting untuk masa depan bisnis. Merek yang telah terdaftar di DJKI memiliki nilai hukum dan ekonomi yang tinggi, karena menjadi bukti sah kepemilikan atas identitas usaha tersebut. Dengan sertifikat merek, pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis dengan lebih aman dan percaya diri.

Selain itu, merek yang terlindungi juga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Konsumen cenderung lebih memilih produk dengan merek yang sudah terdaftar karena dianggap memiliki kualitas, keaslian, dan kepercayaan yang lebih tinggi. Hal ini memberikan keuntungan kompetitif dan memperluas peluang usaha dalam jangka panjang.

Berikut beberapa keuntungan utama memiliki merek HKI yang telah terdaftar:
• Perlindungan Hukum Eksklusif: Pemilik merek memiliki hak penuh untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip.
• Aset Tidak Berwujud (Intangible Asset): Merek terdaftar dapat dinilai secara ekonomi, dilisensikan, atau dialihkan kepada pihak lain.
• Peningkatan Citra dan Kepercayaan Konsumen: Produk bermerek resmi lebih dipercaya dan lebih mudah dikenali di pasar.
• Dasar Ekspansi Bisnis Internasional: Merek yang telah terdaftar di Indonesia dapat menjadi dasar pendaftaran di negara lain melalui sistem Madrid Protocol.
• Menghindari Sengketa dan Peniruan: Dengan pendaftaran merek, pelaku usaha terlindung dari risiko klaim atau tuntutan hukum di kemudian hari.

Dengan kata lain, memiliki merek HKI yang terdaftar adalah langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan nilai ekonomi usaha di masa depan.

Contoh Kasus Sengketa Merek Akibat Tidak Dilindungi

Banyak pelaku usaha yang baru menyadari pentingnya perlindungan merek setelah menghadapi masalah hukum. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah ketika pemilik merek tidak segera mendaftarkan mereknya ke DJKI, sementara pihak lain mendaftarkan nama serupa terlebih dahulu.

Akibatnya, pemilik asli justru kehilangan hak atas merek yang sudah lama digunakan secara komersial. Kasus serupa juga sering ditemukan di berbagai sektor, terutama dalam industri makanan, kosmetik, dan produk rumah tangga. Karena tidak memiliki sertifikat merek resmi, pemilik awal tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat pihak yang meniru mereknya.

Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam mendaftarkan merek bisa berakibat fatal terhadap reputasi dan keberlangsungan bisnis.

Beberapa contoh umum sengketa merek yang sering terjadi di Indonesia antara lain:
1. Merek Terdaftar oleh Pihak Lain Terlebih Dahulu: Pihak lain mendaftarkan merek yang serupa sehingga pemilik asli kehilangan hak eksklusif.
2. Peniruan Nama dan Logo Secara Komersial: Pesaing menggunakan merek mirip untuk mengelabui konsumen dan mengambil keuntungan pasar.
3. Produk Palsu dengan Kualitas Rendah: Produk tiruan merusak kepercayaan konsumen terhadap merek asli.
4. Gugatan Hukum dan Kerugian Finansial: Pemilik asli harus mengeluarkan biaya besar untuk membuktikan haknya di pengadilan.

Kasus-kasus tersebut menjadi pelajaran bahwa perlindungan merek HKI harus dilakukan sejak awal agar tidak menimbulkan kerugian di masa depan.

Jasa Pengurusan Daftar Merek

Jika Anda adalah pelaku usaha yang ingin melindungi identitas produk atau jasa, maka mendaftarkan merek HKI adalah langkah pertama yang wajib dilakukan. Proses ini memastikan bahwa merek Anda memiliki perlindungan hukum yang sah, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Namun, banyak pelaku usaha sering menghadapi kendala administratif dan teknis dalam proses pendaftaran.

Untuk itu, PERMATAMAS hadir sebagai solusi profesional dalam jasa pengurusan pendaftaran merek HKI. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, tim kami yang terdiri dari konsultan hukum dan ahli administrasi siap membantu mulai dari pencarian merek, pengajuan ke DJKI, hingga sertifikat resmi terbit.

Kami memberikan layanan konsultasi gratis, proses cepat, dan laporan transparan setiap tahapnya.
Amankan merek Anda sekarang juga! Jangan menunggu sampai merek Anda ditiru atau digugat. Hubungi PERMATAMAS Indonesia hari ini untuk mendapatkan pendampingan profesional dalam pendaftaran, pengalihan, atau perpanjangan merek HKI.

Bersama kami, lindungi hak eksklusif Anda dan jadikan merek Anda lebih berdaya saing di pasar nasional maupun global.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

 

Apa Itu Kelas Merek HKI

Apa Itu Kelas Merek HKI – Dalam dunia bisnis modern, merek bukan sekadar nama atau logo. Merek adalah identitas hukum yang melindungi usaha dari penjiplakan dan memastikan konsumen mengenali produk atau jasa yang asli. Tapi, sebelum mendaftarkan merek, kamu wajib tahu satu hal penting: kelas merek HKI.

Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa kesalahan dalam memilih kelas bisa berakibat fatal — mulai dari penolakan pendaftaran sampai lemahnya perlindungan hukum. Nah, artikel ini akan menjelaskan secara lengkap tentang apa itu kelas merek HKI, fungsi, jenis, cara cek, hingga pentingnya jasa profesional dalam menentukan kelas yang tepat.

Pengertian Kelas Merek dalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Kelas merek HKI adalah sistem pengelompokan jenis barang dan jasa yang digunakan dalam proses pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Setiap produk atau jasa memiliki kelas tersendiri agar pendaftaran lebih teratur dan perlindungan hukumnya lebih spesifik.

Misalnya, sabun cuci tangan dan kosmetik berada di kelas 3, sedangkan jasa konsultasi hukum berada di kelas 45. Tujuan pembagian ini agar merek yang sama masih bisa digunakan oleh pihak lain selama berada di kelas berbeda dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Dengan kata lain, kelas merek membantu membedakan jenis bisnis dan cakupan perlindungan hukum suatu merek.

Dasar Hukum Pembagian Kelas Merek HKI di Indonesia

Sistem kelas merek yang digunakan di Indonesia mengacu pada Nice Classification (Klasifikasi Nice), yaitu sistem internasional yang disepakati oleh banyak negara. Sistem ini diatur oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dan digunakan oleh lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia.

Penerapan klasifikasi ini di Indonesia diatur dalam:
• Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis.
• Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kekayaan Intelektual Terpadu Secara Elektronik.

Dengan adanya dasar hukum ini, setiap permohonan pendaftaran merek harus mencantumkan kelas yang sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dilindungi.

Fungsi dan Tujuan Kelas Merek HKI dalam Pendaftaran Merek

Kelas merek HKI memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual, antara lain:
1.Membedakan Jenis Usaha
Setiap kelas merek digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari sektor tertentu. Misalnya, kelas 3 untuk kosmetik, sedangkan kelas 30 untuk makanan.
2. Menentukan Ruang Lingkup Perlindungan
Hak atas merek hanya berlaku untuk barang atau jasa di kelas yang didaftarkan. Jadi kalau kamu hanya mendaftarkan di kelas 3, maka perlindungan tidak mencakup produk di kelas 30 atau 32.
3. Mencegah Sengketa dan Penolakan
Penentuan kelas yang tepat membantu menghindari tumpang tindih dengan merek lain, sehingga meminimalkan risiko penolakan dari DJKI.
4. Memudahkan Pencarian dan Pemeriksaan Merek
Kelas merek mempermudah sistem DJKI dalam melakukan pemeriksaan merek yang sudah ada sebelumnya.

Jenis-Jenis Kelas Merek HKI Berdasarkan Barang dan Jasa

Secara internasional, sistem klasifikasi Nice membagi kelas merek menjadi 45 kelas utama.
• Kelas 1 sampai 34 digunakan untuk kategori barang (goods).
• Kelas 35 sampai 45 digunakan untuk kategori jasa (services).

Sebagai contoh, berikut gambaran singkatnya:
• Kelas 3 mencakup produk kosmetik, sabun, parfum, dan bahan pembersih.
• Kelas 5 meliputi obat-obatan, vitamin, dan produk farmasi.
• Kelas 25 mencakup pakaian, sepatu, dan aksesoris fesyen.
• Kelas 30 digunakan untuk makanan seperti roti, kopi, dan kue.
• Kelas 32 mencakup minuman tanpa alkohol seperti jus dan soda.
• Kelas 35 mencakup jasa pemasaran, bisnis, dan manajemen.
• Kelas 41 meliputi pendidikan dan pelatihan.
• Kelas 45 mencakup layanan hukum dan konsultasi merek.

Klasifikasi ini membantu pemilik usaha untuk memahami posisi produknya dalam sistem HKI serta memastikan perlindungan hukum yang sesuai.

Cara Menentukan Kelas Merek HKI yang Tepat untuk Produk atau Jasa Anda

Menentukan kelas merek tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Berikut beberapa langkah penting untuk menentukan kelas merek yang benar:
1. Identifikasi Jenis Produk atau Jasa
Tuliskan secara jelas produk atau jasa yang kamu tawarkan. Misalnya “sabun cuci tangan cair”, “pembersih wajah”, atau “layanan konsultasi merek”.
2. Cari Referensi Kelas Berdasarkan Nice Classification
Gunakan daftar resmi dari DJKI atau WIPO untuk menemukan kelas yang sesuai.
3. Lihat Contoh Produk Serupa di PDKI Indonesia
Cek merek-merek yang sudah terdaftar dan lihat di kelas berapa mereka mendaftar. Ini bisa jadi acuan yang akurat.
4. Konsultasikan dengan Ahli atau Konsultan Merek Terdaftar
Jika masih ragu, konsultasi dengan jasa profesional seperti merekhki.com bisa membantu menentukan kelas yang paling sesuai dan aman.

Cara Cek Kelas Merek HKI Secara Online di DJKI

Biar kamu bisa tahu kelas merek yang tepat, berikut panduan langkah-langkahnya:
1. Kunjungi situs resmi PDKI Indonesia di https://pdki-indonesia.dgip.go.id.
2. Pilih menu “Klasifikasi Barang dan Jasa (Nice Classification)”.
3. Masukkan kata kunci sesuai produk kamu, misalnya “sabun”, “makanan”, atau “pakaian”.
4. Sistem akan menampilkan kelas yang sesuai dengan produk atau jasa tersebut.
5. Kamu juga bisa mencari berdasarkan nomor kelas untuk melihat daftar produk yang termasuk di dalamnya.

Langkah ini penting untuk menghindari kesalahan kelas yang sering menjadi alasan penolakan pendaftaran merek.

Apa Itu Kelas Merek HKI
Apa Itu Kelas Merek HKI

Contoh Kelas Merek HKI untuk Produk Populer di Indonesia

Berikut beberapa contoh penerapan kelas merek HKI yang sering digunakan pelaku usaha di Indonesia:
• Produk kosmetik dan perawatan tubuh → Kelas 3
• Produk makanan seperti kopi, roti, kue, dan mie instan → Kelas 30
• Minuman ringan tanpa alkohol seperti jus dan soda → Kelas 32
• Pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion → Kelas 25
• Produk farmasi, vitamin, dan suplemen kesehatan → Kelas 5
• Layanan toko online atau pemasaran digital → Kelas 35
• Layanan pendidikan dan pelatihan → Kelas 41
• Jasa konsultasi hukum dan pengurusan merek → Kelas 45

Contoh di atas bisa kamu jadikan acuan awal sebelum menentukan kelas merek yang sesuai untuk produkmu.

Perbedaan Kelas Merek Barang dan Kelas Merek Jasa

Dalam sistem pendaftaran merek HKI, pembagian kelas terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu kelas barang (goods) dan kelas jasa (services). Meskipun keduanya sama-sama dilindungi oleh hukum merek, perbedaan di antara keduanya sangat penting dipahami agar tidak salah mendaftarkan produk atau layanan yang dimiliki.

Kelas merek barang mencakup segala jenis produk fisik yang bisa dilihat, disentuh, dan dijual secara langsung. Contohnya sabun, parfum, makanan, minuman, pakaian, sepatu, hingga alat elektronik. Secara internasional, kelas untuk kategori barang dimulai dari kelas 1 hingga kelas 34.

Misalnya:
• Kelas 3 untuk kosmetik, sabun, dan produk kebersihan.
• Kelas 30 untuk makanan seperti roti, kopi, dan bumbu dapur.
• Kelas 25 untuk pakaian dan fashion.
Barang-barang ini termasuk produk nyata yang dihasilkan, dikemas, dan dijual ke konsumen.

Sedangkan kelas merek jasa mencakup kegiatan atau layanan yang diberikan tanpa menghasilkan barang fisik. Misalnya jasa hukum, jasa pendidikan, jasa periklanan, hingga jasa konsultan merek. Kelas untuk jasa dimulai dari kelas 35 sampai 45.

Contohnya:
• Kelas 35 untuk layanan bisnis, pemasaran, dan manajemen.
• Kelas 41 untuk pendidikan dan pelatihan.
• Kelas 45 untuk jasa hukum, termasuk layanan pengurusan merek.

Perbedaan paling mendasar terletak pada objek perlindungan hukumnya. Pada kelas barang, perlindungan diberikan terhadap produk fisik yang diperdagangkan. Sedangkan pada kelas jasa, perlindungan diberikan terhadap nama atau merek yang digunakan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Banyak pelaku usaha yang masih keliru mendaftarkan produk di kelas jasa atau sebaliknya. Kesalahan ini sering menjadi penyebab penolakan merek di DJKI. Karena itu, penting untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap kegiatan usaha sebelum menentukan kelas merek. Bila kamu menjual produk fisik seperti sabun cuci tangan, maka yang benar adalah mendaftarkan di kelas 3, bukan di kelas 35.

Dengan memahami perbedaan mendasar ini, kamu bisa memastikan perlindungan merek yang tepat sesuai kategori usaha.

Tips Agar Tidak Salah Memilih Kelas Merek HKI Saat Pendaftaran

Salah memilih kelas merek merupakan salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan pelaku usaha saat mendaftarkan mereknya ke DJKI. Padahal, kesalahan kecil ini bisa berakibat fatal — mulai dari penolakan permohonan, perlindungan hukum yang tidak efektif, hingga potensi sengketa di masa depan. Berikut beberapa tips penting agar tidak salah memilih kelas merek HKI:

1. Pahami jenis usaha dan produk secara mendalam.
Sebelum mendaftar, tuliskan seluruh produk dan jasa yang kamu tawarkan. Apakah bisnis kamu menjual barang fisik (seperti sabun, makanan, minuman), atau jasa (seperti konsultasi, pelatihan, periklanan)? Ini menjadi dasar utama untuk menentukan apakah kamu harus memilih kelas barang atau kelas jasa.

2. Gunakan Nice Classification versi terbaru.
Sistem klasifikasi ini diperbarui secara berkala oleh WIPO. Kamu bisa mengaksesnya melalui situs resmi DJKI di https://pdki-indonesia.dgip.go.id. Dengan memeriksa versi terbaru, kamu memastikan bahwa kategori kelas produkmu sesuai standar internasional.

3. Cek merek sejenis yang sudah terdaftar.
Gunakan fitur pencarian merek di PDKI Indonesia. Misalnya kamu ingin mendaftarkan merek sabun, lihat di kelas berapa merek-merek sabun lain berada. Dari situ kamu bisa tahu kelas yang paling sesuai dengan produkmu.

4. Jangan menebak berdasarkan kategori toko online.
Banyak pelaku usaha yang keliru karena menganggap kategori di marketplace sama dengan kelas merek HKI. Padahal, keduanya sangat berbeda. Marketplace hanya mengelompokkan produk untuk memudahkan pembelian, bukan untuk perlindungan hukum.

5. Gunakan jasa profesional untuk validasi kelas.
Kalau kamu ragu, konsultasikan langsung dengan ahli atau konsultan merek berpengalaman seperti merekhki.com. Mereka akan membantu menentukan kelas yang paling akurat dan memastikan berkas pendaftaranmu sesuai dengan peraturan DJKI.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu bisa menghindari risiko salah kelas dan mempercepat proses penerimaan merek oleh DJKI. Ingat, satu kesalahan kecil dalam menentukan kelas bisa berarti perbedaan besar dalam perlindungan hukum merekmu.

Biaya dan Proses Pendaftaran Kelas Merek HKI di DJKI

Setelah menentukan kelas merek yang tepat, langkah berikutnya adalah memahami biaya dan alur pendaftaran merek HKI. Proses ini dilakukan secara daring melalui sistem e-Merek DJKI di https://merek.dgip.go.id.

Biaya resmi pendaftaran merek HKI:
• Untuk UMKM (yang memiliki NIB dan surat pernyataan UMK): Rp 500.000 per kelas per merek.
• Untuk Reguler : Rp 1.800.000 per kelas per merek.

Biaya tersebut sudah mencakup seluruh tahapan pendaftaran hingga tahap pengumuman. Jika merek kamu diterima tanpa keberatan dari pihak lain, maka akan diterbitkan Sertifikat Merek HKI yang berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Adapun tahapan pendaftarannya meliputi:
1. Pembuatan akun e-Merek di portal DJKI.
2. Pengisian formulir pendaftaran, termasuk data pemohon, deskripsi merek, dan penentuan kelas.
3. Unggah dokumen pendukung, seperti identitas pemohon, contoh merek, dan surat pernyataan kepemilikan.
4. Pembayaran biaya resmi DJKI melalui virtual account.
5. Pemeriksaan formalitas oleh DJKI. Jika lengkap, akan dilanjutkan ke tahap pengumuman.
6. Pengumuman publik selama 2 bulan, untuk memberi kesempatan pihak lain mengajukan keberatan.
7. Pemeriksaan substantif untuk menilai apakah merek memenuhi syarat hukum.
8. Penerbitan sertifikat merek apabila tidak ada keberatan dan merek dinyatakan layak.

Proses ini biasanya memakan waktu antara 8–12 bulan, tergantung antrean pemeriksaan dan keberatan yang masuk.

Untuk kamu yang ingin prosesnya lebih cepat dan aman tanpa ribet, merekhki.com siap bantu seluruh tahapan mulai dari pengecekan kelas, penyusunan berkas, hingga penerbitan sertifikat. Semua dilakukan oleh tim hukum berpengalaman yang sudah memahami alur resmi DJKI.

Risiko Salah Menentukan Kelas Merek HKI Saat Pendaftaran

Kesalahan dalam menentukan kelas merek bukan hal sepele. Berikut beberapa risiko yang bisa terjadi:
1. Penolakan Permohonan oleh DJKI
Jika kelas yang dipilih tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa, DJKI bisa menolak permohonan.
2. Perlindungan Hukum Tidak Efektif
Misalnya kamu menjual sabun tapi mendaftarkan di kelas yang salah, maka perlindungan merekmu tidak berlaku untuk produk sabun.
3. Kerugian Finansial dan Waktu
Kamu akan kehilangan biaya pendaftaran dan harus mengulang dari awal.
4. Potensi Sengketa Merek di Masa Depan
Salah kelas bisa menyebabkan merek kamu dianggap mirip dengan merek lain di kelas yang berbeda, memicu sengketa hukum.

Maka dari itu, penting untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu agar pendaftaran merek kamu tidak salah arah.

Jasa Konsultasi dan Pendaftaran Kelas Merek HKI Profesional

Menentukan kelas merek HKI yang tepat membutuhkan pemahaman hukum, pengalaman, dan ketelitian tinggi. Di sinilah MEREKHKI.COM hadir sebagai solusi profesional.

Kami membantu:
✅ Menentukan kelas merek yang sesuai berdasarkan jenis produk atau jasa.
✅ Mengecek ketersediaan merek di database DJKI.
✅ Menyiapkan seluruh dokumen pendaftaran resmi.
✅ Mengurus pendaftaran sampai sertifikat merek diterbitkan.

Dengan tim ahli berlatar belakang hukum dan pengalaman bertahun-tahun di bidang kekayaan intelektual, MEREKHKI.COM memastikan proses pendaftaran merek kamu aman, cepat, dan sesuai aturan DJKI.

Konsultasi Gratis Sekarang!
Sebelum mendaftarkan merek, pastikan kamu tidak salah menentukan kelas. Hubungi kami melalui MEREKHKI.COM untuk mendapatkan panduan lengkap dan gratis dari konsultan berpengalaman.

PERMATAMAS INDONESIA

Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Jasa Pengurusan BPOM Kosmetik
Jasa Pengurusan BPOM Kosmetik

Cara Daftar Merek HKI Online

Cara Daftar Merek HKI Online
Cara Daftar Merek HKI Online

Apa Itu Merek HKI?

Merek HKI adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk identitas usaha berupa nama, logo, simbol, atau bentuk grafis lainnya. Dengan mendaftarkan merek HKI, pemilik usaha mendapatkan dokumen resmi berupa sertifikat hukum dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Mengapa Mendaftarkan Merek HKI itu Penting?

Bagi seorang pengusaha, memiliki merek HKI yang terdaftar memberikan perlindungan hukum serta berbagai keuntungan. Merek HKI memastikan usaha merekHKI.com terhindar dari pembajakan atau peniruan, meningkatkan kredibilitas, dan membuat brand lebih mudah dikenal oleh konsumen.
Selain itu, dengan memiliki hak eksklusif atas merek, merekHKI.com dapat memberikan lisensi kepada pihak lain yang ingin menggunakan merek HKI tersebut. Hal ini tidak hanya melindungi brand, tetapi juga bisa membuka peluang usaha baru melalui kerja sama bisnis.

Baca juga : Pentingnya merek dan logo untuk dilindungi

Manfaat Merek HKI?

✅ Melindungi Identitas Usaha
Terhindar dari pembajakan atau penggunaan tidak sah oleh pihak lain.
✅ Mempermudah Promosi
Merek HKI memberikan identitas yang jelas, membuat produk lebih mudah dikenali konsumen.
✅ Hak Eksklusif
Pemilik merek HKI memiliki kendali penuh atas distribusi atau pemberian lisensi merek ke pihak lain.
✅ Ciri Pembeda dari Kompetitor
Merek HKI yang unik menjadi elemen kunci pembeda dari produk atau layanan saingan.

Cara Daftar Merek HKI Online dengan mudah

Ingin melindungi identitas usaha kamu? Daftarkan merek HKI secara online melalui sistem resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Berikut panduannya:
Persiapkan Dokumen yang Diperlukan:
1. Desain etiket atau label merek
2. Tanda tangan pemilik atau kuasa
3. Surat keterangan/Rekomendasi UKM binaan (jika termasuk kategori UMKM)

Baca juga : Perbedaan Merek dan Logo HKI di Indonesia

Prosedur Pendaftaran Merek HKI via Online:

1. Buat akun terlebih dahulu di situs resmi DJKI: https://merek.dgip.go.id
2. Login dan klik “Permohonan Baru” untuk memulai proses pendaftaran
3. Isi data dengan lengkap, mulai dari informasi pemohon, deskripsi merek, hingga klasifikasi produk/jasa yang akan didaftarkan
4. Pesan kode billing melalui situs http://simpaki.dgip.go.id, lalu lakukan pembayaran via ATM atau mobile banking
5. Unggah dokumen persyaratan, pastikan semua informasi akurat dan sesuai
6. Setelah semua selesai, simpan bukti pendaftaran (tanda terima) untuk keperluan administrasi

Estimasi Proses Pendaftaran Merek HKI

Pendaftaran merek HKI secara online umumnya memakan waktu antara 9 hingga 12 bulan. Durasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat proses, seperti kelengkapan dokumen, hasil pemeriksaan substantif, dan adanya kemungkinan keberatan dari pihak ketiga. Namun, penting untuk memahami setiap tahapannya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang waktu yang dibutuhkan

Pendaftaran merek HKI dikenakan biaya berdasarkan jenis pemohon dan jumlah kelas yang didaftarkan. Berikut rincian biayanya:
1. Umum (perorangan/badan usaha non-UMK): Rp 1.800.000 per kelas
2. UMKM (Usaha Mikro dan Kecil): Rp 500.000 per kelas
Catatan: UMKM wajib melampirkan Surat Keterangan UKM Binaan agar mendapatkan tarif khusus. Tanpa dokumen ini, biaya akan mengikuti tarif umum. Jika Anda ingin mendaftarkan lebih dari satu kelas, biaya akan dikalikan sesuai jumlah kelas yang dipilih.

Baca juga : Jasa Pengalihan Merek HKI Karena Jual Beli atau Waris

Cek Proses Secara Berkala

Proses pendaftaran tidak berhenti setelah pengajuan. Anda bisa memantau status permohonan melalui akun yang sudah dibuat. Setiap tahapan seperti pengumuman, pemeriksaan substantif, hingga penerbitan sertifikat akan ditampilkan dalam sistem secara berkala

Tips Agar Pendaftaran Merek HKI Lancar

1. Periksa Ketersediaan Merek Terlebih Dahulu: Sebelum mengajukan pendaftaran, pastikan merek yang Anda ajukan belum digunakan oleh pihak lain. Lakukan pengecekan melalui sistem Pangkalan Data Kekayaan Intelektual untuk memastikan merek Anda masih tersedia. Hal ini dapat menghindarkan Anda dari penolakan yang memperpanjang proses.
2. Siapkan Dokumen Secara Lengkap dan Akurat: Pastikan seluruh dokumen yang diperlukan, seperti label merek dan surat keterangan UKM (jika applicable), sudah disiapkan dengan baik. Kesalahan atau kelengkapan dokumen yang kurang dapat memperlambat proses pendaftaran.
3. Pertimbangkan Konsultasi dengan Ahli HKI: Jika Anda merasa kesulitan atau khawatir ada bagian yang terlewat, pertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan hukum atau penyedia layanan seperti PERMATAMAS yang dapat membantu mempercepat proses pendaftaran merek Anda.

Baca juga : Jasa Banding Merek HKI Pengalaman

Dengan memahami estimasi proses pendaftaran merek HKI dan faktor-faktor yang mempengaruhi, Anda akan lebih siap menghadapi setiap tahapannya. Pendaftaran merek HKI merupakan investasi jangka panjang untuk melindungi identitas dan reputasi usaha Anda, sehingga penting untuk melakukan proses ini dengan tepat. Dengan bantuan profesional dari PERMATAMAS, Anda bisa memastikan bahwa merek Anda akan terdaftar dengan proses yang lebih cepat dan minim kendala.

Konsultasi Pendaftaran Merek HKI 

Telp/WA : 085777630555
Website : www.merekhki.com
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat

Pendaftaran Merek HKI

Pendaftaran Merek HKI

Pendaftaran Merek HKI – Merek, bagi banyak orang, mungkin terdengar seperti sesuatu yang sederhana, bahkan sering dianggap sepele. Namun, bagi pengusaha dan pebisnis, merek adalah salah satu aset berharga yang bisa menjadi pembeda di pasar yang kompetitif. Maka dari itu, pendaftaran merek HKI (Hak Kekayaan Intelektual) menjadi langkah yang sangat penting. Tapi, apa sih sebenarnya pendaftaran merek itu, dan mengapa hal ini harus dilakukan? Artikel ini akan membahasnya secara lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti, tentunya!

Pendaftaran Merek HKI
Pendaftaran Merek HKI

Apa Itu Merek dan Mengapa Perlu Didaftarkan?

Sebelum masuk ke pendaftaran merek, mari kita bahas dulu apa itu merek. Secara sederhana, merek adalah simbol, nama, desain, kata-kata, atau kombinasi dari elemen-elemen yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, merek ini merupakan identitas dari bisnis atau produk yang Anda miliki.

Lalu, mengapa merek harus didaftarkan? Bayangkan jika Anda memiliki bisnis yang sukses dan produk yang laris manis, tapi orang lain bisa saja memakai nama atau logo yang hampir mirip dengan merek Anda. Tentu saja ini bisa membingungkan konsumen dan merugikan Anda sebagai pemilik merek yang sah.

Pendaftaran merek HKI memberi Anda hak eksklusif untuk menggunakan nama, logo, atau simbol yang sudah terdaftar tersebut. Artinya, Anda bisa melindungi merek Anda dari pemakaian oleh pihak lain tanpa izin. Selain itu, merek yang terdaftar juga akan memberi nilai lebih bagi bisnis Anda, karena memberikan kesan profesional dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Manfaat Pendaftaran Merek HKI

Tentu ada banyak manfaat dari pendaftaran merek. Berikut ini beberapa di antaranya:

Perlindungan Hukum Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Jika ada pihak yang melanggar atau menggunakan merek Anda tanpa izin, Anda memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau klaim terhadap mereka di pengadilan.

Menghindari Penyalahgunaan Merek Pendaftaran merek mencegah orang lain menggunakan nama atau logo yang serupa dengan merek Anda. Hal ini penting untuk menjaga citra merek dan membangun identitas yang kuat di pasar.

Menambah Nilai Bisnis Merek yang terdaftar dapat meningkatkan nilai bisnis Anda, karena merek yang memiliki perlindungan hukum dapat dijadikan aset yang berharga. Hal ini dapat menarik investor atau calon pembeli.

Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Konsumen cenderung lebih mempercayai produk yang memiliki merek yang sah dan terdaftar, karena mereka merasa lebih aman dan tidak takut tertipu dengan produk palsu atau tiruan.

Mudah untuk Perluas Usaha Jika Anda ingin mengembangkan produk baru atau bahkan mengembangkan bisnis ke luar negeri, merek yang terdaftar memberikan kemudahan. Merek terdaftar memungkinkan Anda untuk melindungi identitas bisnis Anda di negara lain.

Langkah-Langkah Pendaftaran Merek HKI

Sekarang, mari kita bahas langkah-langkah pendaftaran merek HKI. Proses pendaftaran merek sebenarnya tidak terlalu rumit, tapi tetap membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Berikut langkah-langkahnya:

Persiapkan Dokumen yang Diperlukan Untuk melakukan pendaftaran merek, Anda akan membutuhkan beberapa dokumen seperti:

Nama lengkap dan alamat pemohon (perusahaan atau individu).

Nama dan logo merek yang akan didaftarkan.

Deskripsi barang atau jasa yang akan digunakan oleh merek.

Formulir pendaftaran yang dapat diunduh dari website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Periksa Ketersediaan Merek Sebelum mendaftarkan merek, Anda perlu memastikan bahwa merek yang Anda pilih belum digunakan oleh orang lain. Anda bisa mengecek ketersediaan merek melalui sistem pencarian merek di DJKI atau berkonsultasi dengan konsultan HKI untuk membantu Anda memeriksa apakah ada merek yang serupa atau sama.

Pengajuan Pendaftaran Merek Setelah memastikan bahwa merek Anda tersedia, Anda bisa mengajukan pendaftaran merek. Proses ini dapat dilakukan secara online melalui website DJKI atau secara langsung melalui kantor DJKI di daerah Anda. Anda akan diminta untuk mengisi formulir dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Proses Pemeriksaan Setelah pengajuan diterima, DJKI akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa merek yang diajukan memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan yang ada. Jika semua syarat terpenuhi, pendaftaran merek Anda akan disetujui.

Penerbitan Sertifikat Merek Jika pendaftaran merek Anda disetujui, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek yang menyatakan bahwa merek Anda resmi terdaftar. Sertifikat ini adalah bukti bahwa Anda memiliki hak eksklusif atas merek tersebut.

Pemeliharaan Merek Merek yang sudah terdaftar memiliki masa berlaku tertentu, biasanya selama 10 tahun. Setelah masa berlaku berakhir, Anda bisa memperpanjangnya. Pastikan Anda selalu memperbarui status merek Anda agar tetap terproteksi.

Tantangan dalam Pendaftaran Merek

Proses pendaftaran merek tidak selalu mulus. Ada beberapa tantangan yang mungkin Anda hadapi selama proses ini, di antaranya:

Nama Merek yang Tidak Diterima Terkadang, nama merek yang Anda pilih tidak diterima oleh DJKI karena sudah ada merek yang serupa atau alasan lain. Oleh karena itu, memilih nama yang unik dan mudah diingat sangat penting.

Biaya Pendaftaran Pendaftaran merek tentu membutuhkan biaya. Walaupun biaya ini tidak terlalu besar, Anda tetap perlu mempersiapkan anggaran untuk mengajukan pendaftaran merek.

Proses yang Lama Proses pendaftaran merek terkadang memakan waktu yang cukup lama, terutama jika ada permohonan yang harus diperiksa lebih lanjut. Oleh karena itu, Anda perlu bersabar dan mengikuti proses yang ada.

Jasa Pendaftaran Merek HKI

Jika Anda merasa bingung atau kesulitan dalam melakukan pendaftaran merek, tidak perlu khawatir. Permatamas Indonesia hadir sebagai solusi bagi Anda yang ingin mendaftarkan merek HKI dengan lebih mudah dan cepat. Dengan pengalaman bertahun-tahun di bidang pendaftaran merek dan hak kekayaan intelektual lainnya, Permatamas Indonesia siap membantu Anda dalam setiap tahap proses pendaftaran.

Permatamas Indonesia berlokasi di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No 61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, Anda juga bisa menghubungi mereka melalui WhatsApp di 085777630555 untuk konsultasi atau bantuan lebih lanjut.

Dengan melakukan pendaftaran merek, Anda akan mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dan menambah nilai lebih pada bisnis Anda. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan merek Anda dan lindungi usaha Anda dari risiko penyalahgunaan!

LEGALITAS KAMI

AKTA PENDIRIAN No.15
AHU-0032144-AH.01.15 Tahun 2021
NPWP : 76.011.954.5-427.000
SIUP : 510/PM/277/DPMPTSP.PPJU
TDP : 102637007638
NIB : 0610210009793

KONTAK KAMI

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.

No Telp : 021-89253417
No HP/WA : 0857-7763-0555

Copyright @ 2023 – Jasa Merek HKI – Support DokterWebsite.ID