Syarat dan Biaya Resmi Pendaftaran Merek HKI – Pendaftaran merek HKI merupakan langkah penting bagi pelaku usaha yang ingin melindungi identitas produk atau jasanya secara hukum. Dengan melakukan pendaftaran sejak awal, pelaku usaha dapat menghindari potensi sengketa merek, persaingan tidak sehat, hingga risiko penolakan ketika ingin memperluas usaha ke berbagai wilayah. Banyak bisnis yang telah berkembang pesat berawal dari perlindungan merek yang kuat dan terstruktur, sehingga proses ini menjadi pondasi penting dalam strategi branding jangka panjang.
Dalam konteks bisnis modern, pendaftaran merek bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga investasi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Data menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih brand yang memiliki perlindungan hukum karena dianggap lebih profesional dan terpercaya. Oleh karena itu, memahami syarat dan biaya resmi pendaftaran merek HKI adalah langkah awal yang harus dipahami oleh setiap pelaku usaha yang ingin bertumbuh secara legal dan berkelanjutan. Di sinilah layanan jasa pendaftaran merek dapat membantu mempermudah proses serta memastikan legalitas berjalan dengan benar.
Biaya pendaftaran merek HKI diatur langsung oleh pemerintah melalui Permenkumham, sehingga besarnya biaya resmi bersifat tetap dan transparan. Namun, pelaku usaha juga sering menghadapi kebingungan mengenai prosedur, dokumen yang dibutuhkan, hingga tahapan pemeriksaannya. Oleh karena itu, artikel ini memberikan penjelasan dasar yang mudah dipahami agar pelaku usaha dapat mempersiapkan pendaftaran dengan baik sejak awal.
| baca juga : Cara Daftar Merek HKI Online Terbaru
Berapa Lama Proses Pendaftaran Merek HKI
Lamanya proses pendaftaran merek HKI dapat berbeda-beda tergantung status dokumen, kesesuaian data, serta antrian pemeriksaan di DJKI. Secara umum, proses ini tidak bisa selesai dalam hitungan hari karena harus melalui berbagai tahap seperti pemeriksaan formalitas, pengumuman, hingga pemeriksaan substansi.
Setiap tahap memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Di sinilah sebagian pelaku usaha memilih menggunakan layanan jasa pendaftaran hak cipta karena terbiasa mengurus persiapan dokumen secara terstruktur dan cepat.
Proses waktu pendaftaran merek HKI umumnya melalui beberapa tahapan penting berikut:
• Pemeriksaan Formalitas: DJKI memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
• Masa Pengumuman: Merek diumumkan kepada publik untuk menerima keberatan
• Pemeriksaan Substantif: DJKI menilai apakah merek layak mendapatkan perlindungan
Semua tahapan tersebut dirancang agar sistem perlindungan merek tetap objektif, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Durasi keseluruhan proses dapat memakan waktu lebih lama apabila terjadi keberatan dari pihak ketiga atau dokumen yang diajukan belum sesuai ketentuan.
Dalam praktiknya, pelaku usaha perlu memahami bahwa proses pendaftaran merek adalah prosedur hukum, bukan pendaftaran biasa yang langsung disetujui.
Karena itu, penting untuk menyiapkan dokumen dan informasi dengan tepat agar tidak memicu revisi atau penolakan yang dapat memperlambat waktu verifikasi.
| baca juga : Tips Agar Daftar Merek HKI di Terima
Persyaratan Pendaftaran Merek HKI
Memahami persyaratan pendaftaran merek HKI adalah langkah awal yang penting sebelum masuk ke tahapan teknis pengajuan. Banyak pelaku usaha yang langsung terburu-buru mendaftar tanpa memahami konteks hukum, alur administratif, serta dokumen apa saja yang harus disiapkan. Padahal, persiapan inilah yang menentukan kelancaran seluruh proses.
Secara umum, persyaratan pendaftaran merek tidak hanya sekadar mengumpulkan berkas, tetapi juga memastikan bahwa identitas merek, deskripsi usaha, dan kategori barang/jasa yang dipilih sudah sesuai dengan klasifikasi internasional. Kesalahan kecil pada tahap ini sering memicu revisi atau bahkan penolakan permohonan, sehingga pemohon perlu melakukan pengecekan ulang secara detail.
Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha belajar mengenai pentingnya penyusunan dokumen lewat pengalaman mengurus legalitas lain seperti layanan jasa izin kosmetik, yang juga memerlukan kejelian administrasi agar pengajuan berjalan lancar.
Selain itu, persyaratan pendaftaran merek HKI juga menuntut pemohon untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya. Meskipun pemeriksaan substantif dilakukan oleh DJKI, pemohon tetap dianjurkan melakukan pencarian merek terlebih dahulu untuk mengurangi risiko penolakan. Penggalian informasi awal ini tidak hanya membantu mempercepat proses, tetapi juga melindungi pemohon dari potensi sengketa merek di kemudian hari.
Pemeriksaan mandiri juga dapat mencegah penggunaan nama merek yang berisiko atau tidak memenuhi ketentuan hukum. Di samping itu, bagi pelaku UMKM, ada persyaratan tambahan seperti surat rekomendasi UKM binaan dan pernyataan bermaterai untuk memperkuat status usaha. Semua persyaratan ini bersifat administratif, namun dampaknya besar dalam memastikan bahwa pendaftaran merek berjalan sesuai aturan dan diterima tanpa hambatan.
| baca juga : Perbedaan HKI dan HAKI serta Cara Cek Merek di DJKI
Syarat Pendaftaran Merek HKI
1. Dokumen Identitas Pemohon
• Perorangan: KTP atau identitas resmi pemohon
• Badan Hukum: Akta pendirian perusahaan, NPWP, dan dokumen legal lainnya
2. Desain/Etiket Merek
File logo atau etiket merek dalam format JPEG sesuai ketentuan.
3. Surat Pernyataan Pemilik Merek
Dokumen resmi yang menyatakan bahwa merek benar milik pemohon.
4. Daftar Produk atau Layanan
Daftar barang/jasa sesuai klasifikasi 1–45.
5. Surat Kuasa (bila melalui konsultan)
Dibutuhkan jika mendaftar melalui pihak ketiga.
Persyaratan Tambahan untuk UMKM:
• Surat rekomendasi UKM binaan
• Surat pernyataan UMKM bermaterai
Biaya Resmi Pendaftaran Merek HKI
Biaya resmi pendaftaran merek HKI telah ditetapkan pemerintah dan mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga besarnya biaya bersifat tetap dan transparan bagi seluruh pemohon. Meski begitu, banyak pelaku usaha sering kali belum memahami komponen biaya tersebut maupun perbedaannya antara UMKM dan non-UMKM. Pada tahap awal, yang terpenting adalah memahami bahwa biaya pendaftaran ini merupakan investasi jangka panjang karena perlindungan merek berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.
Banyak pemilik usaha membandingkan proses ini dengan pengurusan legalitas lain seperti layanan jasa izin alat kesehatan yang sama-sama membutuhkan komitmen administratif untuk memperoleh perlindungan hukum yang jelas.
Selain biaya resmi yang ditentukan pemerintah, pemohon biasanya hanya menyiapkan anggaran tambahan jika menggunakan konsultan, namun hal tersebut bersifat opsional. Fokus utama dalam memahami biaya adalah mengetahui manfaat jangka panjang dari perlindungan merek dan bagaimana merek tersebut akan menjadi aset bisnis yang bernilai. Dengan pemahaman yang tepat, pelaku usaha dapat merencanakan pendaftaran tanpa hambatan sekaligus menjaga keberlanjutan identitas brand mereka di pasar.
Rincian Biaya Pendaftaran:
• UMKM : Rp500.000 per kelas
• Reguler : Rp1.800.000 per kelas
| baca juga : Tata Cara Pengalihan Merek HKI
Cara Pendaftaran Merek HKI
Proses pendaftaran merek HKI dilakukan secara online melalui sistem yang telah disediakan pemerintah, sehingga pelaku usaha dapat mengurusnya dari mana saja dengan lebih praktis. Tahapan ini mencakup pembuatan akun, pengisian formulir, unggah dokumen, hingga pembayaran biaya resmi melalui kode billing. Setiap langkah memiliki ketentuan yang harus diikuti agar permohonan dapat diproses tanpa penolakan. Banyak pelaku usaha juga menyiapkan kelengkapan dokumen sejak awal dengan dukungan layanan profesional seperti jasa sertifikasi halal, terutama jika bisnis mereka memiliki produk yang perlu diurus legalitasnya secara bersamaan.
Tahapan Pendaftaran Merek ke HAKI
1. Membuat akun di portal DJKI
Akses situs resmi merek.dgip.go.id, pilih menu Daftar, isi identitas lengkap, lalu verifikasi melalui email.
2. Mengajukan permohonan merek baru
Login dan klik fitur Tambah Merek untuk memulai proses pengajuan.
3. Mengisi formulir permohonan
Masukkan data merek, deskripsi barang/jasa, dan pilih kelas merek sesuai kategori.
4. Mengunggah dokumen pendukung
Unggah logo/etiket (JPG, max 5MB, 1024×1024 px), identitas pemohon, dan dokumen lainnya.
5. Meminta kode billing
Setelah formulir lengkap, pesan kode billing untuk pembayaran biaya pendaftaran.
6. Melakukan pembayaran resmi
Bayarkan biaya melalui bank atau metode pembayaran yang tersedia.
7. Memantau selama proses permohonan
Pemantauan dilakukan melalui akun DJKI. Durasi pemeriksaan sekitar 6–12 bulan.
| baca juga : Apa Itu Kelas Merek HKI
Berapa Lama Proses Pendaftaran Merek HKI
Lama waktu proses pendaftaran merek HKI dapat berbeda untuk setiap pemohon, tergantung kelengkapan dokumen, antrean pemeriksaan, hingga kompleksitas barang/jasa yang diajukan. Secara umum, proses ini dapat berlangsung antara 6 hingga 12 bulan, dimulai dari tahap pengajuan, pemeriksaan formalitas, publikasi, keberatan (jika ada), hingga pemeriksaan substantif. Banyak pelaku usaha mempersiapkan dokumen pendukung sejak awal, terutama yang juga mengurus legalitas usaha lain seperti melalui jasa izin herbal, agar seluruh proses administrasi berjalan lebih efisien dan tanpa revisi.
Beberapa faktor yang memengaruhi durasi pendaftaran meliputi:
• Kelengkapan dokumen permohonan
• Tidak adanya persamaan merek dengan pihak lain
• Jumlah antrean pemeriksaan di DJKI
Jika seluruh data sudah sesuai dan tidak ada keberatan dari pihak lain selama masa publikasi, proses biasanya berjalan lebih cepat. Namun, jika ditemukan persamaan merek dengan permohonan sebelumnya atau ada keberatan dari pihak ketiga, maka durasi pendaftaran dapat bertambah panjang. Oleh karena itu, pemohon dianjurkan melakukan pencarian merek terlebih dahulu sebelum mendaftar untuk mengurangi risiko penolakan.
Dalam beberapa kasus, pemeriksaan substantif juga memerlukan waktu lebih lama, terutama untuk merek yang berada dalam kategori barang/jasa yang luas atau memiliki kemungkinan tumpang tindih dengan merek terdaftar. Persiapan yang matang sejak awal sangat membantu mempercepat proses, termasuk penyusunan dokumen, pemilihan kelas merek yang tepat, dan kejelasan deskripsi barang/jasa. Dengan memahami tahapan serta estimasi waktu, pelaku usaha dapat menyesuaikan rencana bisnis dan strategi peluncuran produk secara lebih terukur.
| baca juga : Jasa Merek HKI Kelas 35 Syarat Shopee Mall
Apa Saja Kendala Pendaftaran Merek HKI
Dalam proses pendaftaran merek HKI, pelaku usaha kerap menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan pengajuan. Hambatan ini biasanya muncul karena kurangnya pemahaman mengenai ketentuan merek serta minimnya persiapan dokumen sejak awal.
Banyak pelaku usaha yang menyiapkan dokumen legalitas lain seperti melalui jasa izin BPOM makanan, namun kurang memberikan perhatian khusus pada detail unsur merek yang diajukan. Alhasil, proses di DJKI menjadi terhambat dan memerlukan revisi berulang.
Beberapa kendala umum dalam pengajuan pendaftaran merek antara lain:
1. Desain atau nama merek terlalu umum dan tidak memiliki daya pembeda
2. Dokumen identitas atau legalitas tidak sesuai format yang ditentukan
3. Penempatan kelas barang/jasa yang tidak tepat
Jika kendala tersebut tidak diantisipasi sejak awal, proses dapat berhenti di tahap pemeriksaan formalitas atau bahkan ditolak sebelum masuk tahapan substantif. Oleh sebab itu, pemohon dianjurkan memahami secara menyeluruh aturan merek, mulai dari ciri khas, kelas, hingga kemungkinan persamaan dengan merek lain. Dengan persiapan yang lebih matang, proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar tanpa hambatan yang tidak perlu.
Selain masalah teknis, antrean pemeriksaan juga dapat memengaruhi durasi. Sistem DJKI memproses ribuan permohonan setiap hari, sehingga ketidaksesuaian kecil pun bisa membuat berkas menumpuk lebih lama. Untuk itu, melakukan pengecekan awal secara mandiri atau melalui konsultan sangat membantu mengurangi risiko penolakan. Pada akhirnya, persiapan dokumen dan pemahaman regulasi adalah kunci utama agar pendaftaran merek berlangsung cepat, tepat, dan tanpa revisi berulang.
| baca juga : UMKM Wajib Tahu! Pentingnya Jasa Daftar Merek Untuk Perlindungan Usaha
Kenapa Pendaftaran Merek HKI Ditolak
Penolakan pendaftaran merek HKI merupakan hal yang umum terjadi dan sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara merek yang diajukan dengan ketentuan yang berlaku. Banyak pelaku usaha tidak melakukan pemeriksaan awal terhadap potensi persamaan dengan merek lain, sehingga permohonannya otomatis ditolak ketika memasuki pemeriksaan substantif.
Dalam kondisi tertentu, persiapan legalitas usaha melalui layanan seperti jasa pendirian PT/CV sudah lengkap, namun unsur merek yang diajukan justru tidak memenuhi syarat perlindungan.
Beberapa alasan umum penolakan pendaftaran merek antara lain:
• Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar
• Merek mengandung unsur deskriptif yang tidak memiliki daya pembeda
• Merek meniru nama tokoh, lembaga, atau simbol tertentu tanpa izin
• Merek berpotensi menyesatkan konsumen karena menunjukkan klaim yang tidak benar
Penolakan dapat muncul pada tahap awal maupun setelah masa publikasi. Jika ditemukan keberatan dari pihak ketiga yang merasa memiliki persamaan, DJKI akan meninjau ulang permohonan tersebut sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemohon untuk melakukan clearance search sebelum mendaftarkan merek dan memastikan bahwa unsur merek benar-benar unik serta tidak menyerupai merek lain.
Dalam beberapa kasus, penolakan juga terjadi karena kesalahan administratif, seperti dokumen yang tidak lengkap, klasifikasi barang/jasa yang keliru, atau desain logo yang tidak sesuai ketentuan teknis. Dengan memahami penyebab umum penolakan ini, pelaku usaha dapat mempersiapkan permohonan dengan lebih akurat dan mengurangi risiko kegagalan. Persiapan yang matang sebelum mengajukan permohonan adalah langkah penting untuk memastikan merek dapat diterima tanpa hambatan.
| baca juga : Cara Cek Merek Dagang Sudah Terdaftar atau Belum di DJKI
Jasa Pengurusan Pendaftaran Merek HKI
Bagi pelaku usaha yang ingin memastikan proses pendaftaran merek berjalan lebih cepat dan tanpa revisi, menggunakan layanan profesional dapat menjadi solusi yang sangat membantu. Dengan dukungan tim yang berpengalaman, proses mulai dari pengecekan merek, penyiapan dokumen, pengajuan permohonan, hingga pemantauan status dapat dilakukan secara lebih terarah. Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi pelaku usaha yang juga mengurus legalitas usaha lain secara bersamaan.
Beberapa manfaat menggunakan layanan profesional dalam pengurusan merek antara lain:
• Pengecekan persamaan merek secara menyeluruh
• Penentuan kelas barang/jasa yang tepat
• Penyusunan dokumen yang sesuai standar DJKI
Menggunakan layanan profesional membuat proses administrasi jauh lebih efisien karena setiap tahap ditangani sesuai ketentuan. Anda tidak perlu khawatir mengenai kesalahan teknis yang berpotensi menyebabkan penolakan atau memanjang waktu pemeriksaan. Dengan demikian, Anda dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan strategi bisnis, sementara proses legalitas ditangani oleh tenaga ahli.
Jika Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus pendaftaran merek HKI, PERMATAMAS siap membantu mulai dari pengecekan merek, penyusunan dokumen, hingga permohonan resmi ke DJKI. Dengan pengalaman panjang dalam legalitas usaha, PERMATAMAS menjadi mitra terbaik Anda untuk memastikan merek terlindungi secara hukum. Segera hubungi PERMATAMAS untuk mulai mengamankan merek bisnis Anda sebelum digunakan oleh pihak lain.
| baca juga : 7 Alasan Merek Ditolak DJKI
FAQ – Rincian Biaya Pendaftaran Merek HKI
1. Berapa biaya resmi pendaftaran merek HKI untuk UMK?
Biaya resmi untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah Rp500.000 per kelas sesuai tarif pemerintah yang berlaku.
2. Berapa biaya pendaftaran merek untuk kategori umum atau non-UMK?
Untuk pemohon umum atau non-UMK, biaya pendaftaran merek ditetapkan sebesar Rp1.800.000 per kelas.
3. Apa yang dimaksud dengan “per kelas” dalam pendaftaran merek?
“Per kelas” berarti biaya dihitung berdasarkan jumlah kelas barang/jasa yang diajukan. Jika merek diajukan di dua kelas, maka biaya yang dibayar adalah dua kali tarif per kelas.
4. Bagaimana cara mengetahui apakah usaha saya termasuk UMK?
UMK ditentukan berdasarkan kriteria omset dan aset sesuai UU UMKM. Selain itu, pemohon biasanya diminta melampirkan Surat Pernyataan UMKM dan Surat Rekomendasi UMK Binaan sebagai bukti.
5. Apakah biaya pendaftaran merek HKI sudah termasuk biaya penggunaan konsultan?
Tidak. Biaya di atas hanya biaya resmi pemerintah. Jika menggunakan jasa konsultan atau biro pengurusan merek, maka ada biaya tambahan sesuai layanan yang diberikan.
6. Jika satu merek ingin didaftarkan untuk banyak produk, apakah biayanya bertambah?
Biaya bertambah hanya jika produk tersebut berasal dari kelas yang berbeda. Namun jika masih satu kelas, biayanya tetap satu tarif.
7. Apakah biaya akan hangus jika permohonan merek ditolak?
Ya, biaya pendaftaran merek tidak dapat dikembalikan meskipun permohonan ditolak oleh DJKI.
8. Apakah ada biaya tambahan selain biaya pendaftaran?
Biasanya tidak ada biaya tambahan dari DJKI, kecuali jika ada revisi tertentu atau permohonan dilakukan melalui pihak ketiga.
Konsultasi Gratis
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
