merek ditolak djki - Jasa Merek HKI dan Jasa HKI Bekasi

Jasa Sanggah Merek HKI Karena Ditolak

Merek HKI·Desember 19, 2025

Jasa Sanggah Merek HKI Karena Ditolak – Penolakan merek HKI oleh DJKI menjadi kendala umum bagi banyak pelaku usaha. Penolakan ini bisa terjadi karena beberapa faktor, mulai dari kemiripan dengan merek lain hingga dokumen yang kurang lengkap. Meski menimbulkan hambatan, penolakan bukan akhir dari proses pendaftaran karena pemohon masih bisa mengajukan sanggah untuk mempertahankan hak merek HKI mereka.

Sanggah merek HKI adalah langkah hukum untuk menanggapi keputusan penolakan. Proses ini memungkinkan pemohon menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung agar merek mereka diterima DJKI. Tanpa strategi yang tepat, peluang diterimanya sanggah bisa berkurang, sehingga pendampingan profesional menjadi sangat penting.

Faktor utama penolakan merek HKI meliputi:
• Kemiripan dengan merek terdaftar sebelumnya
• Unsur yang terlalu deskriptif atau umum
• Dokumen dan informasi yang tidak lengkap

PERMATAMAS hadir untuk membantu pelaku usaha menyusun sanggah merek HKI secara tepat, mulai dari analisis alasan penolakan hingga penyusunan dokumen yang sesuai ketentuan DJKI, sehingga peluang diterima menjadi lebih tinggi.

Apa Itu Sanggah Merek HKI dan Mengapa Diperlukan

Sanggah merek HKI adalah mekanisme hukum untuk menanggapi keputusan penolakan DJKI. Tujuannya agar pemohon dapat mempertahankan hak eksklusif atas merek HKI yang diajukan. Proses sanggah memungkinkan DJKI meninjau kembali permohonan dengan mempertimbangkan bukti tambahan atau argumen yang disampaikan pemohon.

Melakukan sanggah merek HKI penting karena memberi kesempatan kedua untuk merek yang potensial diterima namun mengalami kendala administratif atau substansial. Dengan sanggah, pemilik merek HKI tetap bisa mendapatkan sertifikat dan perlindungan hukum.

Manfaat mengajukan sanggah merek HKI:
1. Mempertahankan hak merek yang diajukan
2. Memberikan peluang kedua bagi merek yang berpotensi diterima
3. Mengurangi risiko hilangnya hak merek

Pendampingan PERMATAMAS membantu klien menyusun sanggah dengan argumen yang kuat dan dokumen lengkap, sehingga peluang merek HKI diterima DJKI meningkat secara signifikan.

Alasan Umum Penolakan Merek HKI oleh DJKI

DJKI memiliki kriteria ketat dalam menilai pendaftaran merek HKI. Penolakan biasanya disebabkan oleh kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar, unsur yang bersifat umum atau deskriptif, dan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai format. Pemohon yang tidak memahami kriteria ini sering mengalami penolakan.

Selain itu, klasifikasi barang/jasa yang salah atau kurang jelas juga dapat menyebabkan permohonan ditolak. Pengecekan menyeluruh sebelum pengajuan sanggah sangat penting untuk mengidentifikasi masalah utama.

Alasan penolakan merek HKI yang umum:
• Merek terlalu mirip dengan merek yang sudah ada
• Tidak memiliki daya pembeda
• Dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai persyaratan

PERMATAMAS membantu klien menganalisis alasan penolakan, menyusun dokumen yang sesuai, dan memberikan strategi sanggah yang efektif agar merek HKI memiliki peluang lebih besar diterima.

Prosedur Mengajukan Sanggah Merek HKI

Prosedur sanggah merek HKI dimulai dengan menerima surat penolakan resmi dari DJKI, kemudian menyiapkan dokumen pendukung, dan mengajukan sanggah dalam jangka waktu yang ditentukan. Pemohon wajib menyampaikan alasan penolakan tidak sah serta bukti yang mendukung agar DJKI meninjau ulang permohonan.

Setiap langkah harus dilakukan dengan teliti agar sanggah diterima. Kesalahan atau dokumen tidak lengkap dapat menyebabkan sanggah ditolak, sehingga pemahaman prosedur sangat penting.

Tahapan prosedur sanggah merek HKI:
1. Menerima surat penolakan DJKI
2. Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung
3. Mengajukan sanggah dalam batas waktu yang ditentukan

PERMATAMAS memberikan pendampingan lengkap selama prosedur sanggah, termasuk menyusun argumen hukum yang tepat dan memastikan dokumen memenuhi ketentuan DJKI, sehingga proses sanggah lebih terarah dan peluang diterima meningkat.

jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki

Dokumen yang Diperlukan untuk Sanggah Merek HKI

Kelancaran proses sanggah merek HKI sangat bergantung pada kelengkapan dokumen. Dokumen yang kurang lengkap atau salah format dapat menyebabkan DJKI menolak sanggah. Oleh karena itu, pemohon harus menyiapkan dokumen sesuai standar yang ditentukan.

Dokumen biasanya mencakup identitas pemohon, surat penolakan dari DJKI, bukti pendukung klaim hak merek HKI, serta argumentasi tertulis yang menjelaskan mengapa penolakan tidak sah.

Dokumen utama untuk sanggah merek HKI:
• Identitas pemohon (perorangan atau badan usaha)
• Surat penolakan resmi dari DJKI
• Bukti dan argumentasi pendukung klaim hak merek

PERMATAMAS membantu klien menyiapkan dokumen dengan lengkap dan benar, memeriksa setiap bukti, serta menyusun argumentasi yang kuat sehingga proses sanggah merek HKI dapat berjalan lancar dan peluang diterima lebih tinggi.

Strategi Efektif Agar Sanggah Merek HKI Diterima

Mengajukan sanggah merek HKI tidak bisa dilakukan sembarangan. Strategi yang tepat sangat menentukan apakah permohonan sanggah diterima atau ditolak. Hal ini mencakup analisis alasan penolakan, perbaikan dokumen, serta penyusunan argumentasi hukum yang jelas dan meyakinkan.

Selain itu, pemohon harus memperhatikan:
1. Keaslian merek HKI yang diajukan
2. Bukti penggunaan atau niat penggunaan merek
3. Penyusunan dokumen dan argumentasi secara sistematis

PERMATAMAS membantu pelaku usaha merancang strategi sanggah yang efektif, mulai dari analisis penolakan hingga penyusunan dokumen pendukung dan argumen hukum, sehingga peluang merek HKI diterima DJKI meningkat secara signifikan.

Estimasi Waktu dan Biaya Proses Sanggah Merek HKI

Banyak pemohon ingin mengetahui perkiraan biaya dan durasi proses sanggah merek HKI. Estimasi ini penting agar perencanaan bisnis tetap tepat waktu dan biaya tidak membengkak. Biaya umumnya meliputi biaya resmi DJKI serta biaya pendampingan jika menggunakan jasa profesional.
Durasi proses bervariasi tergantung kompleksitas kasus dan kelengkapan dokumen. Semakin lengkap dokumen dan argumentasi yang diajukan, semakin cepat DJKI meninjau sanggah.

Faktor yang memengaruhi biaya dan waktu:
• Jumlah dokumen pendukung dan bukti tambahan
• Kompleksitas alasan penolakan merek HKI
• Waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan ulang oleh DJKI

Pendampingan PERMATAMAS membantu klien memperkirakan biaya dan durasi yang realistis, mempersiapkan dokumen dengan tepat, serta memastikan proses sanggah berjalan efisien hingga keputusan DJKI diterima.

Keunggulan Menggunakan Jasa Profesional untuk Sanggah Merek HKI

Menggunakan jasa profesional untuk sanggah merek HKI memberikan banyak keuntungan, terutama bagi pelaku usaha yang ingin memastikan proses hukum berjalan lancar dan efektif. Jasa profesional membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi yang dapat menghambat penerimaan sanggah.

Keunggulan jasa profesional antara lain:
1. Pendampingan lengkap dari awal hingga keputusan DJKI
2. Penyusunan dokumen dan argumen hukum yang tepat
3. Meminimalkan risiko penolakan ulang

PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional yang mendampingi klien menyusun sanggah merek HKI, memastikan dokumen lengkap, dan memberikan strategi hukum yang tepat sehingga peluang sanggah diterima lebih tinggi, memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu sanggah merek HKI?
Sanggah merek HKI adalah mekanisme hukum untuk menanggapi keputusan penolakan DJKI agar merek tetap dapat didaftarkan.

2. Mengapa merek HKI bisa ditolak DJKI?
Penolakan biasanya karena kemiripan dengan merek lain, unsur deskriptif, atau dokumen tidak lengkap sesuai persyaratan DJKI.

3. Berapa lama proses sanggah merek HKI?
Durasi bervariasi tergantung kelengkapan dokumen dan kompleksitas alasan penolakan, biasanya beberapa bulan.

4. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk sanggah?
Umumnya: surat penolakan DJKI, identitas pemohon, bukti penggunaan merek, dan argumentasi tertulis.

5. Apakah bisa mengajukan sanggah lebih dari satu kali?
Ya, selama dalam batas waktu dan prosedur yang ditentukan DJKI.

6. Bagaimana cara menyusun argumentasi sanggah yang efektif?
Argumentasi harus jelas, mendukung klaim hak merek HKI, dan disertai bukti penggunaan atau niat penggunaan.

7. Apa keuntungan menggunakan jasa profesional untuk sanggah merek HKI?
Pendampingan profesional membantu menyusun dokumen, strategi hukum, dan meningkatkan peluang sanggah diterima.

8. Apakah PERMATAMAS menyediakan layanan sanggah merek HKI?
Ya, PERMATAMAS membantu seluruh proses dari analisis penolakan hingga penyusunan dokumen sanggah.

9. Berapa estimasi biaya pengajuan sanggah merek HKI?
Biaya tergantung jumlah dokumen, kompleksitas kasus, dan jasa pendampingan profesional.

10. Bagaimana cara memulai sanggah merek HKI dengan PERMATAMAS?
Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi, analisis penolakan, dan pendampingan lengkap hingga keputusan DJKI diterima.

7 Alasan Merek Ditolak DJKI

Merek HKI·Oktober 27, 2025Oktober 27, 2025

7 Alasan Merek Ditolak DJKI – Alasan merek ditolak DJKI menjadi hal yang sering dialami para pemohon merek dagang di Indonesia. Banyak permohonan pendaftaran merek tidak lolos karena faktor kemiripan, kesalahan dokumen, hingga pelanggaran norma hukum. Untuk menghindari hal tersebut, penting memahami penyebab utama penolakan merek oleh DJKI serta solusi agar merek Anda diterima dan terlindungi secara hukum.

Agar Anda tidak mengalami hal serupa, penting untuk memahami secara menyeluruh alasan-alasan umum mengapa merek bisa ditolak oleh DJKI. Dengan mengetahui faktor-faktor ini, pemohon dapat melakukan perbaikan sebelum mengajukan ulang atau melakukan banding atas keputusan tersebut.
Berikut adalah 7 alasan utama penolakan merek oleh DJKI, lengkap dengan penjelasan dan contoh kasusnya.

1. Alasan Penolakan Berdasarkan Persamaan pada Pokoknya

Salah satu penyebab paling umum penolakan merek adalah adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah lebih dulu terdaftar. Persamaan pada pokoknya dapat berupa kesamaan bunyi, ejaan, makna, atau tampilan visual yang membuat konsumen sulit membedakan antara satu merek dengan yang lain.

Sebagai contoh, jika sudah ada merek “COFFELAND” untuk produk kopi, maka permohonan merek baru bernama “KOFFILAND” kemungkinan besar akan ditolak karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Meskipun penulisannya sedikit berbeda, namun secara fonetik terdengar serupa dan bisa menimbulkan kebingungan.

DJKI sangat memperhatikan aspek ini untuk melindungi konsumen dan pemegang hak merek yang sah. Oleh karena itu, sebelum mendaftarkan merek, sangat disarankan untuk melakukan pencarian merek (brand search) melalui situs resmi DJKI agar bisa mengetahui apakah merek Anda memiliki kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar.

2. Alasan Penolakan Berdasarkan Sifat Merek

Merek juga dapat ditolak jika dianggap tidak memiliki daya pembeda atau bersifat deskriptif. Merek seperti ini tidak bisa membedakan produk Anda dari produk pesaing karena terlalu umum atau menggambarkan langsung jenis barang/jasa yang ditawarkan.

Misalnya, jika seseorang mendaftarkan merek “SABUN” untuk produk pembersih tubuh, maka merek tersebut kemungkinan besar akan ditolak. Sebab, kata “sabun” hanya menggambarkan sifat produknya, bukan identitas unik yang bisa membedakan dengan sabun merek lain.

Selain itu, merek yang terdiri dari nama umum, istilah teknis, atau kata yang sering digunakan di industri tertentu juga berpotensi ditolak. DJKI mendorong pemohon untuk menggunakan nama yang unik, imajinatif, dan mudah diingat, agar memiliki kekuatan hukum dan nilai branding yang lebih kuat.

3. Alasan Penolakan Sama dengan Merek Terdaftar

Selain kemiripan pada pokoknya, DJKI juga menolak merek yang identik atau sama persis dengan merek lain yang sudah lebih dulu didaftarkan. Ini berlaku baik untuk merek lokal maupun merek asing yang sudah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.

Sebagai contoh, jika seseorang mencoba mendaftarkan merek “NIKE” atau “SAMSUNG” untuk produk sejenis, maka permohonan tersebut akan langsung ditolak karena merek tersebut sudah memiliki hak eksklusif yang diakui secara internasional.

Kasus serupa juga berlaku untuk merek-merek lokal yang telah populer. DJKI akan menolak merek yang sama persis baik dari segi tulisan, logo, maupun bunyi pengucapan, karena hal itu termasuk dalam kategori pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Oleh sebab itu, sebelum mengajukan permohonan, sebaiknya lakukan pengecekan database merek DJKI agar tidak mengajukan nama yang sudah terdaftar sebelumnya.

4. Alasan Penolakan Bertentangan dengan Norma

Merek dapat ditolak apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau nilai-nilai agama. DJKI secara tegas melarang penggunaan kata, gambar, atau simbol yang bersifat vulgar, menghina, atau melecehkan kelompok tertentu.

Contohnya, merek dengan kata-kata kasar, mengandung unsur pornografi, atau menggunakan simbol keagamaan dengan cara yang tidak pantas, akan langsung ditolak. Hal ini bertujuan untuk menjaga etika dan moralitas publik, sekaligus memastikan bahwa merek yang beredar di pasaran tetap menghormati keberagaman nilai masyarakat Indonesia.

Selain itu, merek yang menyinggung tokoh publik, instansi pemerintah, atau organisasi keagamaan juga dapat dianggap melanggar norma kesopanan dan hukum. Pemohon perlu memastikan bahwa unsur merek yang diajukan tidak mengandung konotasi negatif atau provokatif.

5. Alasan Penolakan Menyesatkan atau Tidak Sesuai

Merek juga bisa ditolak jika dinilai menyesatkan konsumen terkait dengan asal-usul, kualitas, atau fungsi suatu produk atau jasa. Contohnya, menggunakan merek “Susu Sapi Asli” untuk produk berbahan nabati seperti susu kedelai akan dianggap menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta produk.

Selain itu, merek yang meniru nama geografis, wilayah, atau daerah tertentu yang tidak sesuai dengan tempat produksi juga bisa ditolak. Misalnya, mendaftarkan merek “Kopi Toraja” padahal produk dibuat di luar daerah Toraja tanpa izin khusus, bisa dianggap melanggar prinsip indikasi geografis.

DJKI menolak merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat atau mengandung informasi yang tidak benar. Prinsip dasarnya, merek harus jujur, akurat, dan sesuai dengan identitas produk yang sebenarnya.

6. Alasan Penolakan Mengandung Lambang Negara atau Pemerintah

Menurut Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika mengandung lambang negara, simbol pemerintah, bendera, atau tanda resmi lembaga nasional maupun internasional.

Contohnya, penggunaan lambang Garuda Pancasila, logo Kementerian, atau bendera PBB dalam desain merek akan langsung ditolak oleh DJKI. Hal ini karena lambang-lambang tersebut hanya boleh digunakan oleh lembaga resmi negara atau organisasi yang bersangkutan.

Selain itu, merek yang meniru logo instansi pemerintah atau lembaga internasional seperti WHO, UNESCO, atau FAO juga dilarang karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah produk tersebut memiliki hubungan resmi dengan lembaga tersebut.

Pemohon sebaiknya menggunakan desain atau simbol yang orisinal dan tidak menyerupai atribut negara, agar merek dapat diterima tanpa hambatan hukum.

7. Alasan Penolakan Kesalahan Administrasi

Kesalahan administratif merupakan faktor yang sering disepelekan, namun menjadi penyebab utama keterlambatan bahkan penolakan merek. DJKI akan menolak permohonan jika dokumen yang diajukan tidak lengkap, tidak sesuai format, atau mengandung kesalahan data.

Beberapa kesalahan administratif yang umum terjadi antara lain:
• Nama pemohon tidak sesuai dengan akta perusahaan.
• Kelas barang/jasa yang diajukan tidak sesuai dengan produk sebenarnya.
• Surat kuasa tidak dilampirkan bagi pemohon yang menggunakan jasa konsultan HKI.
• Bukti pembayaran PNBP tidak sah atau belum diverifikasi.

Untuk menghindari hal ini, pastikan seluruh dokumen persyaratan pendaftaran merek sudah benar, lengkap, dan sesuai ketentuan. Lakukan pengecekan ulang sebelum mengunggah dokumen ke sistem DJKI agar proses berjalan lancar dan tidak tertunda.

Jasa Pengurusan Sanggah dan Banding Merek – PERMATAMAS

Apabila merek Anda telah ditolak oleh DJKI, bukan berarti tidak ada harapan. Anda masih memiliki hak untuk mengajukan sanggahan atau banding merek agar keputusan penolakan bisa ditinjau ulang. Proses ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap aturan hukum kekayaan intelektual, penyusunan argumen hukum yang kuat, serta bukti pendukung yang valid.

Di sinilah PERMATAMAS hadir sebagai solusi profesional untuk membantu Anda.
Mengapa Memilih PERMATAMAS?
• Berpengalaman menangani berbagai kasus penolakan dan banding merek.
• Didampingi konsultan HKI bersertifikat resmi yang memahami prosedur DJKI.
• Pendampingan penuh mulai dari analisis penolakan, penyusunan sanggah, hingga proses banding.
• Proses cepat dan efisien, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
• Konsultasi gratis awal untuk analisis peluang keberhasilan banding merek Anda.

Dengan pengalaman dan jaringan profesional, PERMATAMAS siap membantu Anda agar merek dapat dinyatakan sah dan terdaftar secara resmi di DJKI, sekaligus memperkuat perlindungan hukum atas brand yang Anda miliki.

Pentingnya Memami Penolakan Merek

Penolakan merek oleh DJKI bukanlah akhir dari perjalanan perlindungan merek Anda. Sebaliknya, hal ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki, memperkuat, dan memastikan bahwa merek Anda benar-benar memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan memahami tujuh alasan utama penolakan merek — mulai dari persamaan pokok, sifat deskriptif, hingga kesalahan administrasi — Anda dapat mengantisipasi risiko sejak awal dan menyiapkan dokumen dengan lebih matang.

Dan bila Anda membutuhkan bantuan profesional untuk mengurus sanggahan atau banding merek, PERMATAMAS siap menjadi mitra terpercaya dalam setiap tahap pendaftaran merek Anda.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Tag: merek ditolak djki