Jasa Banding Merek HKI Dengan Argumen Hukum yang Tepat

Jasa Banding Merek HKI Dengan Argumen Hukum yang Tepat – Penolakan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bukanlah akhir dari segalanya. Banyak pemilik usaha yang belum mengetahui bahwa masih tersedia upaya hukum berupa banding merek. Banding ini memungkinkan pemohon untuk mempertahankan mereknya dengan menyampaikan argumen hukum yang kuat dan relevan. Dalam konteks bisnis, banding merek menjadi langkah strategis untuk melindungi identitas usaha yang telah dibangun.

Tidak semua penolakan merek bersifat mutlak. Sebagian besar penolakan terjadi karena adanya penilaian kesamaan, ketidaksesuaian kelas, atau kurangnya penjelasan hukum dalam permohonan awal. Melalui jasa banding merek HKI, pemilik usaha dapat mengajukan pembelaan yang lebih terstruktur dan berbasis regulasi. Proses ini membutuhkan pemahaman hukum merek yang mendalam serta kemampuan menyusun argumen yang tepat sasaran.

Jasa banding merek umumnya mencakup beberapa tahapan penting, seperti:
• Analisis alasan penolakan merek
• Penyusunan argumen hukum berdasarkan peraturan HKI
• Pengajuan dokumen banding sesuai prosedur
• Pendampingan hingga putusan banding

Dengan pendekatan yang sistematis dan argumentasi yang kuat, peluang merek untuk diterima kembali menjadi lebih besar. Oleh karena itu, memilih jasa banding merek yang berpengalaman menjadi faktor penentu keberhasilan dalam memperjuangkan hak atas merek.

Pengertian Banding Merek dalam Hukum HKI

Banding merek merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon apabila permohonan mereknya ditolak oleh DJKI. Upaya ini memberikan kesempatan bagi pemohon untuk mengajukan keberatan secara resmi dengan menyertakan alasan hukum yang mendukung. Dalam sistem HKI, banding merek menjadi bagian penting dari mekanisme perlindungan hak pemilik merek.

Secara hukum, banding merek harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah diterimanya keputusan penolakan. Proses ini tidak dapat dilakukan sembarangan karena harus memenuhi syarat formil dan materiil.

Beberapa aspek utama dalam banding merek meliputi:
• Pemahaman dasar hukum penolakan merek
• Penyusunan alasan banding yang relevan
• Penyertaan bukti pendukung yang kuat

Banding merek bukan sekadar mengulang permohonan sebelumnya, melainkan menyusun pembelaan hukum yang lebih tajam dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan keahlian khusus agar banding dapat dipertimbangkan secara objektif oleh pihak berwenang. Pendampingan profesional dalam proses ini sangat membantu, terutama melalui layanan yang disediakan oleh PERMATAMAS.

Alasan Merek Ditolak dan Perlu Diajukan Banding

Penolakan merek dapat terjadi karena berbagai alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alasan yang paling umum adalah adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar. Namun, tidak semua persamaan dapat dibenarkan secara hukum, sehingga banding menjadi langkah yang relevan untuk ditempuh.

Selain persamaan merek, penolakan juga bisa terjadi akibat kesalahan penilaian kelas atau kurangnya penjelasan terkait unsur pembeda merek. Dalam kondisi tersebut, banding memberikan ruang bagi pemohon untuk menjelaskan dan meluruskan penilaian tersebut.

Beberapa alasan umum merek ditolak antara lain:
• Dianggap memiliki persamaan dengan merek terdaftar
• Unsur merek dinilai deskriptif atau tidak khas
• Ketidaksesuaian kelas merek

Dengan memahami alasan penolakan secara tepat, pemohon dapat menyusun strategi banding yang efektif. Argumen yang disampaikan harus berbasis hukum dan didukung oleh fakta yang relevan. Untuk memastikan banding diajukan dengan tepat dan terarah, banyak pemilik usaha memilih menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS.

jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki
jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki

Pentingnya Argumen Hukum yang Tepat dalam Banding Merek

Argumen hukum menjadi inti dari proses banding merek. Tanpa argumen yang kuat, banding berpotensi kembali ditolak meskipun merek memiliki peluang untuk diterima. Oleh karena itu, penyusunan argumen hukum harus dilakukan secara cermat dengan merujuk pada peraturan dan praktik hukum yang berlaku.

Argumen hukum yang efektif tidak hanya membantah alasan penolakan, tetapi juga menegaskan keunikan dan kelayakan merek untuk didaftarkan.

Dalam penyusunan argumen, beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan meliputi:
• Dasar hukum yang relevan
• Analisis perbandingan merek secara objektif
• Penegasan unsur pembeda merek

Dengan argumen hukum yang tepat, posisi pemohon menjadi lebih kuat di hadapan pihak pemeriksa. Hal ini meningkatkan peluang banding untuk diterima dan merek dapat didaftarkan secara sah. Untuk memastikan kualitas argumen hukum yang diajukan, pendampingan dari jasa banding merek berpengalaman seperti PERMATAMAS menjadi langkah strategis bagi pemilik usaha.

Proses dan Tahapan Pengajuan Banding Merek

Pengajuan banding merek memiliki prosedur dan tahapan yang harus dipatuhi secara ketat. Banding tidak dapat diajukan secara sembarangan karena terdapat batas waktu, persyaratan formal, serta ketentuan hukum yang mengikat. Ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat menyebabkan banding tidak diterima untuk diperiksa, meskipun merek sebenarnya memiliki peluang hukum.

Secara umum, proses banding merek dilakukan setelah pemohon menerima surat penolakan dari DJKI. Tahapan ini membutuhkan ketelitian dan pemahaman hukum yang baik.

Proses banding merek biasanya meliputi:
• Analisis surat penolakan merek
• Penyusunan memori banding dan argumen hukum
• Pengumpulan dan penyusunan bukti pendukung
• Pengajuan banding sesuai tenggat waktu

Setiap tahapan memiliki peran penting dalam menentukan hasil akhir banding. Kesalahan kecil, seperti keterlambatan pengajuan atau argumen yang tidak relevan, dapat berdampak besar terhadap keputusan. Oleh karena itu, proses banding merek sebaiknya ditangani secara profesional dan terstruktur. Pendampingan yang tepat akan membantu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan, seperti yang dilakukan oleh PERMATAMAS.

Risiko Banding Merek Tanpa Pendampingan Profesional

Mengajukan banding merek tanpa pendampingan profesional memiliki risiko yang tidak kecil. Banyak pemohon beranggapan bahwa banding cukup dengan menyampaikan keberatan secara umum, padahal banding merupakan proses hukum yang membutuhkan argumen tertulis dan analisis mendalam. Tanpa keahlian yang memadai, banding justru berpotensi memperkuat alasan penolakan sebelumnya.

Risiko banding tanpa pendampingan tidak hanya sebatas penolakan ulang, tetapi juga kerugian waktu dan biaya.

Beberapa risiko yang sering terjadi antara lain:
• Argumen hukum tidak relevan atau lemah
• Kesalahan prosedur dan administrasi
• Tidak terpenuhinya syarat formil banding

Akibatnya, pemilik usaha harus memulai kembali proses pendaftaran merek dari awal atau bahkan kehilangan peluang untuk menggunakan merek tersebut. Kondisi ini tentu merugikan, terutama bagi merek yang sudah digunakan secara komersial. Untuk meminimalkan risiko tersebut, pendampingan profesional menjadi kebutuhan penting. Dengan dukungan jasa banding merek yang berpengalaman seperti PERMATAMAS, proses banding dapat dilakukan dengan lebih aman dan terarah.

Peran Konsultan HKI dalam Menyusun Banding Merek

Konsultan HKI memiliki peran strategis dalam proses banding merek. Tidak hanya memahami regulasi, konsultan HKI juga memiliki pengalaman dalam membaca pola penilaian pemeriksa merek. Keahlian ini sangat membantu dalam menyusun argumen hukum yang tepat dan relevan dengan alasan penolakan.

Dalam proses banding, konsultan HKI berperan sebagai pendamping sekaligus penyusun strategi hukum.

Peran tersebut mencakup:
• Menafsirkan alasan penolakan secara hukum
• Menyusun argumen banding yang sistematis
• Menyiapkan bukti dan referensi pendukung

Dengan peran tersebut, banding merek tidak lagi bersifat spekulatif, melainkan berbasis analisis hukum yang kuat. Konsultan HKI juga membantu pemilik merek memahami posisi hukumnya secara objektif. Pendekatan ini memberikan peluang lebih besar bagi merek untuk diterima kembali. Untuk kebutuhan ini, banyak pelaku usaha mempercayakan proses banding merek mereka kepada konsultan HKI profesional seperti PERMATAMAS.

Keunggulan PERMATAMAS dalam Jasa Banding Merek HKI

Keunggulan sebuah jasa banding merek dapat dilihat dari pengalaman, pendekatan hukum, dan tingkat keberhasilannya. PERMATAMAS dikenal sebagai penyedia jasa HKI yang memiliki pemahaman mendalam terhadap proses banding merek. Setiap kasus ditangani secara khusus dengan mempertimbangkan karakter merek dan alasan penolakan yang dihadapi.

PERMATAMAS mengedepankan analisis hukum yang terukur dan argumentasi yang logis.

Dalam setiap penanganan banding, beberapa keunggulan yang ditawarkan antara lain:
• Analisis penolakan merek secara komprehensif
• Penyusunan argumen hukum yang kuat dan relevan
• Pendampingan profesional hingga putusan banding

Dengan pendekatan tersebut, pemilik merek tidak hanya mendapatkan layanan administratif, tetapi juga strategi hukum yang matang. Komitmen PERMATAMAS adalah membantu klien memperjuangkan hak mereknya secara maksimal dan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, PERMATAMAS menjadi pilihan tepat bagi pelaku usaha yang membutuhkan jasa banding merek HKI dengan argumen hukum yang tepat dan terpercaya.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan banding merek HKI?
Banding merek HKI adalah upaya hukum yang diajukan pemohon merek untuk menentang penolakan merek oleh DJKI dengan menyampaikan argumen hukum.

2. Kapan banding merek dapat diajukan?
Banding merek dapat diajukan setelah pemohon menerima surat penolakan resmi dan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan.

3. Apa saja alasan merek bisa ditolak oleh DJKI?
Alasan umum meliputi persamaan dengan merek terdaftar, merek tidak memiliki daya pembeda, atau kesalahan penilaian kelas merek.

4. Apakah semua merek yang ditolak bisa diajukan banding?
Tidak semua, namun banyak penolakan yang masih memiliki peluang untuk dibantah dengan argumen hukum yang tepat.

5. Apa peran argumen hukum dalam banding merek?
Argumen hukum menjadi dasar utama untuk membantah alasan penolakan dan meyakinkan pemeriksa bahwa merek layak didaftarkan.

6. Apa risiko banding merek tanpa pendampingan profesional?
Risikonya meliputi argumen lemah, kesalahan prosedur, hingga banding kembali ditolak sehingga merugikan pemilik merek.

7. Apakah banding merek membutuhkan bukti pendukung?
Ya, banding merek biasanya disertai bukti seperti perbandingan merek, penggunaan merek, dan dasar hukum pendukung.

8. Berapa lama proses banding merek berlangsung?
Durasi proses banding bergantung pada tahapan pemeriksaan, namun akan dipantau hingga putusan diterbitkan.

9. Siapa yang membutuhkan jasa banding merek HKI?
Pemilik merek yang permohonannya ditolak dan ingin mempertahankan hak atas mereknya secara hukum.

10. Mengapa memilih PERMATAMAS untuk jasa banding merek?
Karena PERMATAMAS berpengalaman dalam menangani banding merek dengan pendekatan argumen hukum yang tepat dan profesional.

Jasa Sanggah Merek HKI Karena Ditolak

Jasa Sanggah Merek HKI Karena Ditolak – Penolakan merek HKI oleh DJKI menjadi kendala umum bagi banyak pelaku usaha. Penolakan ini bisa terjadi karena beberapa faktor, mulai dari kemiripan dengan merek lain hingga dokumen yang kurang lengkap. Meski menimbulkan hambatan, penolakan bukan akhir dari proses pendaftaran karena pemohon masih bisa mengajukan sanggah untuk mempertahankan hak merek HKI mereka.

Sanggah merek HKI adalah langkah hukum untuk menanggapi keputusan penolakan. Proses ini memungkinkan pemohon menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung agar merek mereka diterima DJKI. Tanpa strategi yang tepat, peluang diterimanya sanggah bisa berkurang, sehingga pendampingan profesional menjadi sangat penting.

Faktor utama penolakan merek HKI meliputi:
• Kemiripan dengan merek terdaftar sebelumnya
• Unsur yang terlalu deskriptif atau umum
• Dokumen dan informasi yang tidak lengkap

PERMATAMAS hadir untuk membantu pelaku usaha menyusun sanggah merek HKI secara tepat, mulai dari analisis alasan penolakan hingga penyusunan dokumen yang sesuai ketentuan DJKI, sehingga peluang diterima menjadi lebih tinggi.

Apa Itu Sanggah Merek HKI dan Mengapa Diperlukan

Sanggah merek HKI adalah mekanisme hukum untuk menanggapi keputusan penolakan DJKI. Tujuannya agar pemohon dapat mempertahankan hak eksklusif atas merek HKI yang diajukan. Proses sanggah memungkinkan DJKI meninjau kembali permohonan dengan mempertimbangkan bukti tambahan atau argumen yang disampaikan pemohon.

Melakukan sanggah merek HKI penting karena memberi kesempatan kedua untuk merek yang potensial diterima namun mengalami kendala administratif atau substansial. Dengan sanggah, pemilik merek HKI tetap bisa mendapatkan sertifikat dan perlindungan hukum.

Manfaat mengajukan sanggah merek HKI:
1. Mempertahankan hak merek yang diajukan
2. Memberikan peluang kedua bagi merek yang berpotensi diterima
3. Mengurangi risiko hilangnya hak merek

Pendampingan PERMATAMAS membantu klien menyusun sanggah dengan argumen yang kuat dan dokumen lengkap, sehingga peluang merek HKI diterima DJKI meningkat secara signifikan.

Alasan Umum Penolakan Merek HKI oleh DJKI

DJKI memiliki kriteria ketat dalam menilai pendaftaran merek HKI. Penolakan biasanya disebabkan oleh kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar, unsur yang bersifat umum atau deskriptif, dan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai format. Pemohon yang tidak memahami kriteria ini sering mengalami penolakan.

Selain itu, klasifikasi barang/jasa yang salah atau kurang jelas juga dapat menyebabkan permohonan ditolak. Pengecekan menyeluruh sebelum pengajuan sanggah sangat penting untuk mengidentifikasi masalah utama.

Alasan penolakan merek HKI yang umum:
• Merek terlalu mirip dengan merek yang sudah ada
• Tidak memiliki daya pembeda
• Dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai persyaratan

PERMATAMAS membantu klien menganalisis alasan penolakan, menyusun dokumen yang sesuai, dan memberikan strategi sanggah yang efektif agar merek HKI memiliki peluang lebih besar diterima.

Prosedur Mengajukan Sanggah Merek HKI

Prosedur sanggah merek HKI dimulai dengan menerima surat penolakan resmi dari DJKI, kemudian menyiapkan dokumen pendukung, dan mengajukan sanggah dalam jangka waktu yang ditentukan. Pemohon wajib menyampaikan alasan penolakan tidak sah serta bukti yang mendukung agar DJKI meninjau ulang permohonan.

Setiap langkah harus dilakukan dengan teliti agar sanggah diterima. Kesalahan atau dokumen tidak lengkap dapat menyebabkan sanggah ditolak, sehingga pemahaman prosedur sangat penting.

Tahapan prosedur sanggah merek HKI:
1. Menerima surat penolakan DJKI
2. Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung
3. Mengajukan sanggah dalam batas waktu yang ditentukan

PERMATAMAS memberikan pendampingan lengkap selama prosedur sanggah, termasuk menyusun argumen hukum yang tepat dan memastikan dokumen memenuhi ketentuan DJKI, sehingga proses sanggah lebih terarah dan peluang diterima meningkat.

jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki
jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki

Dokumen yang Diperlukan untuk Sanggah Merek HKI

Kelancaran proses sanggah merek HKI sangat bergantung pada kelengkapan dokumen. Dokumen yang kurang lengkap atau salah format dapat menyebabkan DJKI menolak sanggah. Oleh karena itu, pemohon harus menyiapkan dokumen sesuai standar yang ditentukan.

Dokumen biasanya mencakup identitas pemohon, surat penolakan dari DJKI, bukti pendukung klaim hak merek HKI, serta argumentasi tertulis yang menjelaskan mengapa penolakan tidak sah.

Dokumen utama untuk sanggah merek HKI:
• Identitas pemohon (perorangan atau badan usaha)
• Surat penolakan resmi dari DJKI
• Bukti dan argumentasi pendukung klaim hak merek

PERMATAMAS membantu klien menyiapkan dokumen dengan lengkap dan benar, memeriksa setiap bukti, serta menyusun argumentasi yang kuat sehingga proses sanggah merek HKI dapat berjalan lancar dan peluang diterima lebih tinggi.

Strategi Efektif Agar Sanggah Merek HKI Diterima

Mengajukan sanggah merek HKI tidak bisa dilakukan sembarangan. Strategi yang tepat sangat menentukan apakah permohonan sanggah diterima atau ditolak. Hal ini mencakup analisis alasan penolakan, perbaikan dokumen, serta penyusunan argumentasi hukum yang jelas dan meyakinkan.

Selain itu, pemohon harus memperhatikan:
1. Keaslian merek HKI yang diajukan
2. Bukti penggunaan atau niat penggunaan merek
3. Penyusunan dokumen dan argumentasi secara sistematis

PERMATAMAS membantu pelaku usaha merancang strategi sanggah yang efektif, mulai dari analisis penolakan hingga penyusunan dokumen pendukung dan argumen hukum, sehingga peluang merek HKI diterima DJKI meningkat secara signifikan.

Estimasi Waktu dan Biaya Proses Sanggah Merek HKI

Banyak pemohon ingin mengetahui perkiraan biaya dan durasi proses sanggah merek HKI. Estimasi ini penting agar perencanaan bisnis tetap tepat waktu dan biaya tidak membengkak. Biaya umumnya meliputi biaya resmi DJKI serta biaya pendampingan jika menggunakan jasa profesional.
Durasi proses bervariasi tergantung kompleksitas kasus dan kelengkapan dokumen. Semakin lengkap dokumen dan argumentasi yang diajukan, semakin cepat DJKI meninjau sanggah.

Faktor yang memengaruhi biaya dan waktu:
• Jumlah dokumen pendukung dan bukti tambahan
• Kompleksitas alasan penolakan merek HKI
• Waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan ulang oleh DJKI

Pendampingan PERMATAMAS membantu klien memperkirakan biaya dan durasi yang realistis, mempersiapkan dokumen dengan tepat, serta memastikan proses sanggah berjalan efisien hingga keputusan DJKI diterima.

Keunggulan Menggunakan Jasa Profesional untuk Sanggah Merek HKI

Menggunakan jasa profesional untuk sanggah merek HKI memberikan banyak keuntungan, terutama bagi pelaku usaha yang ingin memastikan proses hukum berjalan lancar dan efektif. Jasa profesional membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi yang dapat menghambat penerimaan sanggah.

Keunggulan jasa profesional antara lain:
1. Pendampingan lengkap dari awal hingga keputusan DJKI
2. Penyusunan dokumen dan argumen hukum yang tepat
3. Meminimalkan risiko penolakan ulang

PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional yang mendampingi klien menyusun sanggah merek HKI, memastikan dokumen lengkap, dan memberikan strategi hukum yang tepat sehingga peluang sanggah diterima lebih tinggi, memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu sanggah merek HKI?
Sanggah merek HKI adalah mekanisme hukum untuk menanggapi keputusan penolakan DJKI agar merek tetap dapat didaftarkan.

2. Mengapa merek HKI bisa ditolak DJKI?
Penolakan biasanya karena kemiripan dengan merek lain, unsur deskriptif, atau dokumen tidak lengkap sesuai persyaratan DJKI.

3. Berapa lama proses sanggah merek HKI?
Durasi bervariasi tergantung kelengkapan dokumen dan kompleksitas alasan penolakan, biasanya beberapa bulan.

4. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk sanggah?
Umumnya: surat penolakan DJKI, identitas pemohon, bukti penggunaan merek, dan argumentasi tertulis.

5. Apakah bisa mengajukan sanggah lebih dari satu kali?
Ya, selama dalam batas waktu dan prosedur yang ditentukan DJKI.

6. Bagaimana cara menyusun argumentasi sanggah yang efektif?
Argumentasi harus jelas, mendukung klaim hak merek HKI, dan disertai bukti penggunaan atau niat penggunaan.

7. Apa keuntungan menggunakan jasa profesional untuk sanggah merek HKI?
Pendampingan profesional membantu menyusun dokumen, strategi hukum, dan meningkatkan peluang sanggah diterima.

8. Apakah PERMATAMAS menyediakan layanan sanggah merek HKI?
Ya, PERMATAMAS membantu seluruh proses dari analisis penolakan hingga penyusunan dokumen sanggah.

9. Berapa estimasi biaya pengajuan sanggah merek HKI?
Biaya tergantung jumlah dokumen, kompleksitas kasus, dan jasa pendampingan profesional.

10. Bagaimana cara memulai sanggah merek HKI dengan PERMATAMAS?
Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi, analisis penolakan, dan pendampingan lengkap hingga keputusan DJKI diterima.

jasa pengurusan sertifikasi halal

7 Alasan Merek Ditolak DJKI

7 Alasan Merek Ditolak DJKI – Alasan merek ditolak DJKI menjadi hal yang sering dialami para pemohon merek dagang di Indonesia. Banyak permohonan pendaftaran merek tidak lolos karena faktor kemiripan, kesalahan dokumen, hingga pelanggaran norma hukum. Untuk menghindari hal tersebut, penting memahami penyebab utama penolakan merek oleh DJKI serta solusi agar merek Anda diterima dan terlindungi secara hukum.

Agar Anda tidak mengalami hal serupa, penting untuk memahami secara menyeluruh alasan-alasan umum mengapa merek bisa ditolak oleh DJKI. Dengan mengetahui faktor-faktor ini, pemohon dapat melakukan perbaikan sebelum mengajukan ulang atau melakukan banding atas keputusan tersebut.
Berikut adalah 7 alasan utama penolakan merek oleh DJKI, lengkap dengan penjelasan dan contoh kasusnya.

1. Alasan Penolakan Berdasarkan Persamaan pada Pokoknya

Salah satu penyebab paling umum penolakan merek adalah adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah lebih dulu terdaftar. Persamaan pada pokoknya dapat berupa kesamaan bunyi, ejaan, makna, atau tampilan visual yang membuat konsumen sulit membedakan antara satu merek dengan yang lain.

Sebagai contoh, jika sudah ada merek “COFFELAND” untuk produk kopi, maka permohonan merek baru bernama “KOFFILAND” kemungkinan besar akan ditolak karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Meskipun penulisannya sedikit berbeda, namun secara fonetik terdengar serupa dan bisa menimbulkan kebingungan.

DJKI sangat memperhatikan aspek ini untuk melindungi konsumen dan pemegang hak merek yang sah. Oleh karena itu, sebelum mendaftarkan merek, sangat disarankan untuk melakukan pencarian merek (brand search) melalui situs resmi DJKI agar bisa mengetahui apakah merek Anda memiliki kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar.

2. Alasan Penolakan Berdasarkan Sifat Merek

Merek juga dapat ditolak jika dianggap tidak memiliki daya pembeda atau bersifat deskriptif. Merek seperti ini tidak bisa membedakan produk Anda dari produk pesaing karena terlalu umum atau menggambarkan langsung jenis barang/jasa yang ditawarkan.

Misalnya, jika seseorang mendaftarkan merek “SABUN” untuk produk pembersih tubuh, maka merek tersebut kemungkinan besar akan ditolak. Sebab, kata “sabun” hanya menggambarkan sifat produknya, bukan identitas unik yang bisa membedakan dengan sabun merek lain.

Selain itu, merek yang terdiri dari nama umum, istilah teknis, atau kata yang sering digunakan di industri tertentu juga berpotensi ditolak. DJKI mendorong pemohon untuk menggunakan nama yang unik, imajinatif, dan mudah diingat, agar memiliki kekuatan hukum dan nilai branding yang lebih kuat.

3. Alasan Penolakan Sama dengan Merek Terdaftar

Selain kemiripan pada pokoknya, DJKI juga menolak merek yang identik atau sama persis dengan merek lain yang sudah lebih dulu didaftarkan. Ini berlaku baik untuk merek lokal maupun merek asing yang sudah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.

Sebagai contoh, jika seseorang mencoba mendaftarkan merek “NIKE” atau “SAMSUNG” untuk produk sejenis, maka permohonan tersebut akan langsung ditolak karena merek tersebut sudah memiliki hak eksklusif yang diakui secara internasional.

Kasus serupa juga berlaku untuk merek-merek lokal yang telah populer. DJKI akan menolak merek yang sama persis baik dari segi tulisan, logo, maupun bunyi pengucapan, karena hal itu termasuk dalam kategori pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Oleh sebab itu, sebelum mengajukan permohonan, sebaiknya lakukan pengecekan database merek DJKI agar tidak mengajukan nama yang sudah terdaftar sebelumnya.

7 Alasan Merek Ditolak DJKI
7 Alasan Merek Ditolak DJKI

4. Alasan Penolakan Bertentangan dengan Norma

Merek dapat ditolak apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau nilai-nilai agama. DJKI secara tegas melarang penggunaan kata, gambar, atau simbol yang bersifat vulgar, menghina, atau melecehkan kelompok tertentu.

Contohnya, merek dengan kata-kata kasar, mengandung unsur pornografi, atau menggunakan simbol keagamaan dengan cara yang tidak pantas, akan langsung ditolak. Hal ini bertujuan untuk menjaga etika dan moralitas publik, sekaligus memastikan bahwa merek yang beredar di pasaran tetap menghormati keberagaman nilai masyarakat Indonesia.

Selain itu, merek yang menyinggung tokoh publik, instansi pemerintah, atau organisasi keagamaan juga dapat dianggap melanggar norma kesopanan dan hukum. Pemohon perlu memastikan bahwa unsur merek yang diajukan tidak mengandung konotasi negatif atau provokatif.

5. Alasan Penolakan Menyesatkan atau Tidak Sesuai

Merek juga bisa ditolak jika dinilai menyesatkan konsumen terkait dengan asal-usul, kualitas, atau fungsi suatu produk atau jasa. Contohnya, menggunakan merek “Susu Sapi Asli” untuk produk berbahan nabati seperti susu kedelai akan dianggap menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta produk.

Selain itu, merek yang meniru nama geografis, wilayah, atau daerah tertentu yang tidak sesuai dengan tempat produksi juga bisa ditolak. Misalnya, mendaftarkan merek “Kopi Toraja” padahal produk dibuat di luar daerah Toraja tanpa izin khusus, bisa dianggap melanggar prinsip indikasi geografis.

DJKI menolak merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat atau mengandung informasi yang tidak benar. Prinsip dasarnya, merek harus jujur, akurat, dan sesuai dengan identitas produk yang sebenarnya.

6. Alasan Penolakan Mengandung Lambang Negara atau Pemerintah

Menurut Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika mengandung lambang negara, simbol pemerintah, bendera, atau tanda resmi lembaga nasional maupun internasional.

Contohnya, penggunaan lambang Garuda Pancasila, logo Kementerian, atau bendera PBB dalam desain merek akan langsung ditolak oleh DJKI. Hal ini karena lambang-lambang tersebut hanya boleh digunakan oleh lembaga resmi negara atau organisasi yang bersangkutan.

Selain itu, merek yang meniru logo instansi pemerintah atau lembaga internasional seperti WHO, UNESCO, atau FAO juga dilarang karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah produk tersebut memiliki hubungan resmi dengan lembaga tersebut.

Pemohon sebaiknya menggunakan desain atau simbol yang orisinal dan tidak menyerupai atribut negara, agar merek dapat diterima tanpa hambatan hukum.

7. Alasan Penolakan Kesalahan Administrasi

Kesalahan administratif merupakan faktor yang sering disepelekan, namun menjadi penyebab utama keterlambatan bahkan penolakan merek. DJKI akan menolak permohonan jika dokumen yang diajukan tidak lengkap, tidak sesuai format, atau mengandung kesalahan data.

Beberapa kesalahan administratif yang umum terjadi antara lain:
• Nama pemohon tidak sesuai dengan akta perusahaan.
• Kelas barang/jasa yang diajukan tidak sesuai dengan produk sebenarnya.
• Surat kuasa tidak dilampirkan bagi pemohon yang menggunakan jasa konsultan HKI.
• Bukti pembayaran PNBP tidak sah atau belum diverifikasi.

Untuk menghindari hal ini, pastikan seluruh dokumen persyaratan pendaftaran merek sudah benar, lengkap, dan sesuai ketentuan. Lakukan pengecekan ulang sebelum mengunggah dokumen ke sistem DJKI agar proses berjalan lancar dan tidak tertunda.

Jasa Pengurusan Sanggah dan Banding Merek – PERMATAMAS

Apabila merek Anda telah ditolak oleh DJKI, bukan berarti tidak ada harapan. Anda masih memiliki hak untuk mengajukan sanggahan atau banding merek agar keputusan penolakan bisa ditinjau ulang. Proses ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap aturan hukum kekayaan intelektual, penyusunan argumen hukum yang kuat, serta bukti pendukung yang valid.

Di sinilah PERMATAMAS hadir sebagai solusi profesional untuk membantu Anda.
Mengapa Memilih PERMATAMAS?
• Berpengalaman menangani berbagai kasus penolakan dan banding merek.
• Didampingi konsultan HKI bersertifikat resmi yang memahami prosedur DJKI.
• Pendampingan penuh mulai dari analisis penolakan, penyusunan sanggah, hingga proses banding.
• Proses cepat dan efisien, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
• Konsultasi gratis awal untuk analisis peluang keberhasilan banding merek Anda.

Dengan pengalaman dan jaringan profesional, PERMATAMAS siap membantu Anda agar merek dapat dinyatakan sah dan terdaftar secara resmi di DJKI, sekaligus memperkuat perlindungan hukum atas brand yang Anda miliki.

Pentingnya Memami Penolakan Merek

Penolakan merek oleh DJKI bukanlah akhir dari perjalanan perlindungan merek Anda. Sebaliknya, hal ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki, memperkuat, dan memastikan bahwa merek Anda benar-benar memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan memahami tujuh alasan utama penolakan merek — mulai dari persamaan pokok, sifat deskriptif, hingga kesalahan administrasi — Anda dapat mengantisipasi risiko sejak awal dan menyiapkan dokumen dengan lebih matang.

Dan bila Anda membutuhkan bantuan profesional untuk mengurus sanggahan atau banding merek, PERMATAMAS siap menjadi mitra terpercaya dalam setiap tahap pendaftaran merek Anda.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

 

jasa urus izin edar pkrt

LEGALITAS KAMI

AKTA PENDIRIAN No.15
AHU-0032144-AH.01.15 Tahun 2021
NPWP : 76.011.954.5-427.000
SIUP : 510/PM/277/DPMPTSP.PPJU
TDP : 102637007638
NIB : 0610210009793

KONTAK KAMI

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.

No Telp : 021-89253417
No HP/WA : 0857-7763-0555

Copyright @ 2023 – Jasa Merek HKI – Support DokterWebsite.ID