Permatamas Indonesia

Tag: hak kekayaan intelektual

Apa Itu Merek Dagang

Merek HKI·

Apa Itu Merek Dagang – Merek dagang merupakan salah satu elemen penting dalam dunia bisnis modern karena berfungsi sebagai identitas yang melekat pada produk atau jasa. Dalam konteks hukum Indonesia, merek dagang tidak hanya dianggap sebagai simbol pemasaran, tetapi juga sebagai objek perlindungan hukum yang bernilai strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang diberikan kedudukan sebagai hak eksklusif yang hanya dapat digunakan oleh pemilik terdaftar untuk melindungi keberlangsungan usahanya dari tindakan peniruan atau penyalahgunaan. Dengan demikian, merek bukan hanya sekadar nama, tetapi aset hukum dengan nilai ekonomi.

Di era persaingan usaha yang semakin ketat, penggunaan merek dagang telah menjadi instrumen penting untuk menciptakan reputasi, membangun kepercayaan publik, serta meningkatkan daya saing. Perusahaan kecil hingga korporasi besar menyadari bahwa merek yang kuat dapat memengaruhi persepsi pasar dan keputusan konsumen. Oleh karena itu, pendaftaran merek bukan lagi langkah pilihan, tetapi kebutuhan. Pemilik usaha yang belum mendaftarkan mereknya dapat menghadapi risiko besar, seperti sengketa hukum, kehilangan identitas usaha, hingga larangan penggunaan nama usaha yang sudah lama dibangun.

Lebih jauh lagi, merek dagang memberikan manfaat jangka panjang karena status hak eksklusifnya dapat diperpanjang setiap 10 tahun. Artinya, suatu merek dapat menjadi investasi yang terus menghasilkan nilai ekonomi seiring meningkatnya popularitas produk atau jasa. Dalam praktik bisnis global, banyak merek yang bahkan lebih bernilai dibandingkan fisik atau aset perusahaan itu sendiri. Dengan memahami hal ini, pelaku usaha di Indonesia semakin dituntut untuk mengenali peran merek dagang sebagai komponen strategis yang bukan hanya melindungi identitas usaha tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan peluang ekspansi pasar. Proses Merek Dagang Sekarang

Apa yang Dimaksud dengan Merek Dagang?

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek dagang adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Dengan kata lain, merek dagang berfungsi sebagai alat identifikasi agar konsumen dapat mengenali produk secara jelas dan membedakannya dari produk pesaing. Fungsi pembeda ini menjadi esensi utama merek karena tanpa unsur tersebut, suatu tanda tidak dapat dikategorikan sebagai merek dagang dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam penerapannya, merek dagang memiliki unsur legalitas yang harus dipahami pemilik bisnis. Pendaftaran merek dilakukan di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar pemiliknya memperoleh hak hukum penuh atas penggunaan merek.

Di tengah pemahaman tersebut, terdapat tiga karakter utama merek dagang yang harus diperhatikan:
• Harus bersifat unik atau memiliki daya pembeda.
• Tidak boleh menyerupai atau meniru merek pihak lain.
• Tidak bertentangan dengan moralitas, ketertiban umum, atau aturan perundang-undangan.

Pemahaman yang tepat mengenai definisi formal merek dagang menjadi penting terutama bagi pelaku usaha yang ingin menjaga keberlangsungan bisnisnya. Jika sebuah merek digunakan secara komersial tanpa pendaftaran resmi, pemilik usaha tidak memiliki kekuatan hukum ketika terjadi peniruan atau gugatan.

Oleh karena itu, banyak ahli hukum menekankan bahwa aspek perlindungan merek harus dilakukan sejak awal bisnis dimulai. Dengan demikian, merek tidak hanya menjadi label visual, tetapi juga aset hukum yang memberikan keamanan, legitimasi, dan nilai kompetitif dalam pasar perdagangan. Lindungi Merek Dagang Anda Sekarang

Apa Saja Contoh Merek Dagang?

Contoh merek dagang dapat ditemukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua produk komersial yang beredar menggunakan identitas merek untuk membedakan diri dari pesaing. Produk makanan, minuman, pakaian, elektronik, dan kosmetik adalah kategori umum yang memakai merek dagang sebagai identitas bisnis.

Dalam dunia perdagangan, keberadaan merek membantu konsumen mengidentifikasi kualitas dan reputasi produk. Tanpa merek, konsumen akan mengalami kesulitan menentukan pilihan karena tidak ada pembeda antara produk asli dan tiruan.

Dalam pengelompokannya, contoh merek dagang dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori penggunaan, seperti berikut:
1. Kategori merek produk makanan dan minuman seperti Indomie, Aqua, dan Coca-Cola.
2. Kategori merek produk teknologi atau elektronik seperti Samsung, Apple, dan Xiaomi.
3. Kategori produk fashion dan kecantikan seperti Adidas, Zara, dan Wardah.

Selain kategori di atas, contoh merek dagang juga dapat ditemukan pada produk digital dan platform teknologi seperti aplikasi media sosial, perangkat lunak, dan game. Bahkan saat ini, merek dalam bentuk suara, bentuk 3D, hingga animasi telah diakui sebagai bagian dari merek dagang non-tradisional. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan merek terus mengikuti transformasi pasar dan teknologi.

Dengan pemahaman tersebut, semakin jelas bahwa merek dagang merupakan bagian integral dari kegiatan perdagangan di era modern.

 

Apa Itu Merek Dagang
Apa Itu Merek Dagang

Apa Definisi Merek Dagang?

Definisi merek dagang secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa merek merupakan tanda yang memiliki fungsi pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Definisi ini menekankan dua aspek utama yaitu unsur visual yang dapat dikenali dan fungsi komersial sebagai pembeda.

Tanpa dua unsur tersebut, sebuah tanda tidak dapat dikategorikan sebagai merek dagang dan tidak memenuhi syarat untuk dilindungi secara hukum.

Definisi ini juga mencakup aspek unsur pembentuk merek yang dapat berupa:
• Tulisan berupa huruf, kata, atau angka.
• Gambar, simbol, atau bentuk visual lainnya.
• Kombinasi warna, unsur suara, atau bentuk tiga dimensi.

Pentingnya definisi merek dagang bukan hanya sebatas konsep hukum, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan strategis pemilik usaha dalam membangun identitas brand. Dengan definisi yang jelas, negara memberikan batasan dan standar agar setiap pelaku usaha memahami bagaimana mereknya diakui secara sah dalam kegiatan perdagangan.

Hal ini juga menjadi fondasi dalam mekanisme pendaftaran, sengketa merek, hingga perlindungan hukum terhadap tindakan pelanggaran atau pemalsuan. Pada akhirnya, definisi merek dagang berfungsi sebagai pijakan dasar bagi seluruh aktivitas legal dan komersial yang berkaitan dengan identitas produk atau jasa. Tanpa pemahaman yang benar, pelaku usaha dapat menghadapi risiko penolakan pendaftaran atau sengketa hukum di kemudian hari.

Oleh karena itu, memahami definisi merek dagang bukan hanya aspek teknis hukum, tetapi langkah krusial dalam memastikan merek menjadi aset bisnis yang terlindungi dan memiliki nilai jangka panjang. Klik Ajukan Merek Dagang Anda

Apa Perbedaan Merek Jasa dan Merek Dagang?

Merek jasa dan merek dagang sering dianggap sama, padahal dalam sistem hukum kekayaan intelektual keduanya memiliki fungsi dan ruang lingkup perlindungan yang berbeda. Merek dagang digunakan untuk melindungi identitas suatu produk berupa barang fisik, sementara merek jasa digunakan untuk melindungi identitas layanan yang ditawarkan oleh individu maupun badan usaha.

Perbedaan ini penting karena berdampak pada penentuan kelas pendaftaran merek di DJKI agar perlindungan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai tujuan penggunaan dalam perdagangan.
Dalam praktiknya, perbedaan tersebut dapat dilihat dari fungsi perlindungan hukum yang melekat pada masing-masing jenis merek. Secara garis besar, karakter pembeda antara keduanya mencakup aspek berikut:

• Merek dagang digunakan untuk melindungi barang fisik atau produk komersial yang diperdagangkan di pasar.
• Merek jasa melindungi layanan atau pelayanan yang diberikan kepada konsumen baik dalam bentuk online maupun offline.
• Keduanya tetap memiliki persamaan yaitu memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau menyerupai.

Perbedaan ini juga berdampak pada strategi bisnis dan branding pelaku usaha. Banyak perusahaan yang memiliki kedua jenis merek sekaligus karena mereka menjual produk sekaligus memberikan layanan pendukung. Contohnya, perusahaan teknologi yang menjual perangkat elektronik dengan merek dagang, sekaligus menawarkan layanan software berlangganan sebagai merek jasa. Dengan memahami perbedaan ini, pelaku usaha dapat menentukan jenis perlindungan yang tepat agar mereknya memiliki legalitas yang kuat, aman, dan selaras dengan model usaha. Klik Daftar Merek Jasa Anda

Apa Contoh Merek Dagang?

Merek dagang dapat ditemui dengan mudah dalam berbagai kategori produk yang digunakan masyarakat sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, elektronik, hingga kosmetik. Hampir seluruh produk legal yang beredar memerlukan merek dagang agar dapat dikenal masyarakat dan membangun citra bisnis.

Keberadaan merek dagang bukan hanya untuk pemasaran, tetapi juga sebagai alat hukum untuk melindungi identitas usaha dari peniruan atau penggunaan tanpa izin pihak lain.

Secara umum, contoh merek dagang dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori industri, seperti:
1. Kategori merek pada produk makanan dan minuman seperti Indomie, Sprite, dan Yakult yang menggambarkan identitas produk fisik yang dijual kepada konsumen.
2. Kategori merek pada produk teknologi atau elektronik seperti Samsung, Lenovo, dan Apple yang menunjukkan ciri khas melalui nama dan logo.
3. Kategori produk kecantikan, fashion, dan kebutuhan harian seperti Wardah, Nike, dan Pepsodent yang dikenal secara luas melalui distribusi pasar yang besar.

Selain produk fisik, beberapa bentuk merek dagang juga mulai berkembang mengikuti tren digital, seperti aplikasi, software, dan marketplace. Perusahaan seperti TikTok, Grab, dan Spotify adalah contoh produk digital yang tetap dikategorikan sebagai merek dagang karena digunakan dalam perdagangan.

Dengan pemahaman ini, terlihat bahwa pelindungan merek dagang mencakup berbagai bentuk produk modern dan tidak terbatas pada kategori barang tradisional.

Apa Saja 4 Jenis Merek Dagang?

Dalam sistem kekayaan intelektual, terdapat empat jenis merek dagang utama yang diakui secara hukum berdasarkan karakter pembentuk serta bagaimana konsumen mengenalinya. Penggolongan ini penting dipahami sebelum proses pendaftaran karena akan menentukan bagaimana merek diuji dalam pemeriksaan dan apakah memiliki daya pembeda yang kuat.

Semakin unik jenis merek, semakin besar peluang diterima dalam proses registrasi.
Empat jenis merek dagang tersebut dapat dijelaskan melalui contoh berikut:

1. Merek kata (wordmark) yaitu merek yang hanya terdiri dari tulisan atau kata seperti Google, Honda, atau BCA.
2. Merek logo (figurative mark) yaitu merek berupa simbol atau gambar tanpa tulisan seperti logo Nike atau logo Apple.
3. Merek kombinasi (combined mark) yaitu gabungan kata dan gambar seperti Starbucks, KFC, atau Shopee.

Selain tiga kategori di atas, terdapat juga bentuk merek non-tradisional seperti bentuk 3D, suara, hologram, atau animasi yang kini juga diterima sebagai bagian dari merek dagang modern. Bentuk seperti botol Coca-Cola atau jingle startup Netflix merupakan contoh penerapannya.

Dengan memahami empat jenis ini, pelaku usaha dapat memilih bentuk identitas merek yang sesuai dengan strategi branding sehingga merek memiliki kekuatan hukum sekaligus daya tarik komersial yang maksimal.

Apa Merek Dagang yang Paling Kuat?

Tidak semua merek memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam praktik penilaian merek, merek yang paling kuat adalah yang memiliki ciri khas tinggi, unik, tidak melanggar aturan, dan tidak menyerupai merek milik pihak lain.

Semakin sulit merek tersebut dipalsukan atau diprediksi, semakin tinggi tingkat perlindungan hukumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menekankan bahwa kekuatan merek sangat dipengaruhi tingkat pembeda dan orisinalitasnya.

Secara umum, kategori merek paling kuat dapat dibedakan menjadi:
1. Merek fantasi (fanciful mark) yaitu merek yang tidak memiliki makna sebelumnya, seperti Kodak atau Xerox.
2. Merek arbitrer (arbitrary mark) yaitu merek yang menggunakan kata umum tetapi tidak memiliki hubungan dengan produk, seperti Apple untuk produk teknologi.
3. Merek sugestif (suggestive mark) yaitu merek yang memberikan gambaran tidak langsung seperti Netflix atau Jaguar.

Selain faktor nama, kekuatan merek juga ditentukan oleh konsistensi penggunaan, strategi branding, perlindungan hukum, dan posisi pasar. Merek yang telah didaftarkan, dipromosikan secara profesional, dan digunakan dalam perdagangan secara aktif memiliki kedudukan hukum yang jauh lebih kuat dibandingkan merek yang hanya digunakan tanpa pendaftaran.

Dengan demikian, kekuatan merek bukan hanya ditentukan oleh kreativitas nama, tetapi juga komitmen pemiliknya dalam mengelola dan melindunginya secara legal. Legalkan Merek Anda Sekarang Juga

Merek Dagang Usaha Diisi Apa?

Saat mengajukan permohonan pendaftaran merek, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah: “Kolom merek usaha harus diisi apa?” Bagian ini sangat penting karena berisi identitas resmi merek yang akan mendapatkan perlindungan hukum. Pada umumnya, kolom tersebut harus diisi dengan nama merek yang ingin didaftarkan, baik berupa tulisan, logo, kombinasi keduanya, atau bentuk merek non-tradisional.

Isi yang dicantumkan harus sesuai dengan yang akan digunakan dalam perdagangan agar tidak menimbulkan pertentangan atau penolakan dalam pemeriksaan substantif.
Selain nama atau logo, kolom tersebut juga harus disesuaikan dengan jenis merek yang didaftarkan.

Secara umum pengisian deskripsi merek dilakukan dengan memperhatikan unsur penting berikut:
• Nama atau kata yang menjadi identitas utama merek, misalnya HOME AND KLIN dan PAICLEAN
• Jika merek berupa logo, maka deskripsi singkat tentang bentuk dan elemen visual perlu dicantumkan, seperti “logo huruf A dengan lingkaran emas”.
• Jika berupa kombinasi, maka penjelasan gabungan keduanya harus dimasukkan agar pemeriksa dapat mengidentifikasi bentuk perlindungan yang diminta pemohon.

Kesalahan dalam pengisian bagian ini sering kali menjadi penyebab terjadinya revisi atau bahkan penolakan permohonan karena merek dianggap tidak memiliki kejelasan atau tidak sesuai dengan dokumen pendukung.

Oleh karena itu, pelaku usaha disarankan mengisi bagian ini secara tepat, rinci, dan sesuai format yang berlaku di DJKI. Dengan pengisian yang akurat, proses pemeriksaan akan lebih mudah dan peluang merek memperoleh sertifikat resmi menjadi jauh lebih besar. Pada titik ini, pemilik usaha juga perlu memastikan bahwa nama atau logo yang diisi belum digunakan pihak lain agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Daftar Merek Anda Sebelum Ada Sengketa.

Jasa Pendaftaran Merek Dagang Berpengalaman – PERMATAMAS

Jika Anda ingin mendaftarkan merek dagang tetapi tidak memahami prosedur, persyaratan, atau potensi penolakannya, maka bekerja dengan penyedia layanan profesional adalah pilihan terbaik. PERMATAMAS hadir sebagai penyedia jasa pendaftaran merek yang berpengalaman dalam menangani berbagai kebutuhan perlindungan kekayaan intelektual, baik untuk UMKM, perusahaan besar, maupun pelaku bisnis digital.

Dengan dukungan tim legal berpengalaman, proses pendaftaran menjadi lebih cepat, tepat, dan minim risiko penolakan administratif maupun substantif.
PERMATAMAS memberikan pendampingan lengkap mulai dari pengecekan ketersediaan nama merek, persiapan dokumen, pengajuan resmi hingga pemantauan status permohonan sampai sertifikat terbit.

Dalam proses layanan, Anda akan mendapatkan keuntungan seperti:
• Konsultasi pemilihan nama merek berdasarkan kelas dan strategi branding usaha.
• Pemeriksaan merek melalui database DJKI untuk memastikan tidak ada merek yang sama atau mirip.
• Pendampingan legal hingga masa perlindungan berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Dengan pengalaman mengurus pendaftaran merek dari berbagai sektor usaha dan wilayah, PERMATAMAS memahami setiap proses teknis serta kendala yang mungkin terjadi. Pendekatan layanan yang terstruktur, profesional, dan responsif menjadikan PERMATAMAS pilihan terpercaya bagi pelaku usaha yang memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek.

Melindungi merek sejak awal adalah langkah strategis untuk menjaga identitas usaha, menghindari sengketa, serta meningkatkan nilai komersial dan legalitas bisnis Anda.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu merek dagang?

Merek dagang adalah tanda berupa nama, logo, simbol, atau kombinasi yang digunakan untuk membedakan produk suatu pelaku usaha dengan yang lain.

2. Apa tujuan pendaftaran merek dagang?

Tujuannya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas nama atau logo produk sehingga tidak dapat digunakan pihak lain tanpa izin.

3. Apa perbedaan merek dagang dan merek jasa?

Merek dagang digunakan untuk produk barang, sedangkan merek jasa digunakan untuk membedakan layanan atau pelayanan bisnis.

4. Berapa lama perlindungan merek dagang berlaku?

Merek terdaftar berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang.

5. Apakah merek harus didaftarkan sebelum digunakan?

Tidak wajib, tetapi sangat disarankan agar tidak terjadi sengketa, penolakan, atau plagiasi di masa depan.

6. Apakah saya bisa mengecek apakah merek sudah digunakan?

Ya, pengecekan dapat dilakukan melalui sistem pencarian merek DJKI (Kemenkumham).

7. Berapa waktu proses pendaftaran merek dagang?

Proses normal mulai dari pendaftaran hingga diterbitkan sertifikat biasanya memakan waktu ±12–24 bulan, tergantung status pemeriksaan dan keberatan.

8. Apakah UMKM wajib mendaftarkan merek dagang?

Tidak wajib, tetapi sangat penting agar merek punya identitas hukum yang jelas dan terlindungi.

9. Apakah nama merek boleh sama tetapi beda kelas?

Tergantung, bisa terjadi penolakan jika dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau terkenal secara umum.

10. Apakah PERMATAMAS menyediakan layanan pendaftaran merek?

Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan pendaftaran merek profesional, termasuk konsultasi, pemeriksaan merek, pendampingan dokumen, dan pengajuan resmi ke DJKI.

Langkah Daftar Merek HKI Online

Merek HKI·

Langkah Daftar Merek HKI Online – Memiliki merek terdaftar adalah langkah penting agar identitas bisnis memiliki perlindungan hukum. Di era digital saat ini, proses pendaftaran merek sudah semakin mudah karena dapat dilakukan secara online melalui sistem resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Namun, kurangnya pemahaman prosedur sering membuat pemohon melakukan kesalahan, menyebabkan permohonan ditolak atau tertunda. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai langkah daftar merek HKI online, syarat yang harus dipenuhi, biaya resmi, hingga rekomendasi jasa pendaftaran merek terpercaya.

Apa itu Merek HKI

Merek HKI adalah identitas berupa nama, logo, simbol, atau gabungan keduanya yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Merek bukan hanya sekadar label, tetapi menjadi representasi reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap sebuah bisnis.

Dengan mendaftarkan merek ke DJKI, pemilik usaha mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan atau meniru merek tersebut tanpa izin. Bahkan, jika ada pihak yang melanggar, pemilik merek berhak mengambil langkah hukum seperti gugatan ganti rugi, penyitaan, atau pelaporan pidana.

Pendaftaran merek sangat penting dilakukan sedini mungkin, terutama untuk bisnis yang sedang berkembang atau berencana masuk marketplace. Dalam regulasi Indonesia, prinsip first to file berlaku — artinya, pihak yang pertama mendaftarkan merek adalah yang diakui sebagai pemilik sah, bukan pihak yang pertama menggunakan merek.

Syarat Daftar Merek HKI Online

Sebelum mengajukan permohonan, pemohon wajib mempersiapkan dokumen dan data berikut agar proses pendaftaran berjalan lancar:

1. Identitas Pemohon
Data pemilik merek harus jelas dan valid, baik pemohon perorangan maupun badan usaha:
1. Perorangan: KTP dan NPWP (jika ada).
2. Badan usaha (CV/PT): Akta pendirian, NPWP perusahaan, serta dokumen legalitas perusahaan seperti NIB atau SK pengesahan.

2. Informasi Detail Tentang Merek
Beberapa data teknis terkait merek wajib dipersiapkan:
1. Nama merek: Pastikan unik dan tidak menyerupai atau meniru merek lain.
2. Logo / Etiket merek: Format JPEG maksimal 2 MB.
3. Deskripsi produk/jasa: Jelaskan secara rinci penggunaan merek pada produk atau layanan.
4. Kelas merek: Pilih kelas sesuai kategori Nice Classification (tersedia total 45 kelas).

3. Dokumen Pendukung Tambahan
Beberapa dokumen tambahan yang diperlukan sesuai kondisi:
1. Surat pernyataan kepemilikan merek.
2. Surat kuasa, jika didaftarkan melalui konsultan HKI.
3. Surat UMK, jika mendaftar sebagai Usaha Mikro & Kecil untuk memperoleh tarif UMK.

Semua dokumen harus diunggah dalam kondisi jelas dan sesuai format agar tidak menjadi penyebab permohonan ditolak secara administratif.

 

Langkah Daftar Merek HKI Online
Langkah Daftar Merek HKI Online

Berikut Langkah Daftar Merek HKI Online

Proses pendaftaran merek HKI secara online dapat dilakukan melalui website DJKI. Berikut panduan langkah demi langkah yang diperbarui dan mudah dipahami:
1. Buat akun DJKI dan verifikasi
o Kunjungi website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
o Lakukan registrasi akun dengan mengisi data diri dan email aktif, kemudian lakukan verifikasi.

2. Ajukan permohonan baru
o Login ke akun DJKI dan pilih menu untuk pendaftaran merek.
o Isi informasi pemohon dan data merek termasuk nama merek, logo, deskripsi, dan kelas merek.

3. Pesan kode billing
o Lakukan permintaan kode billing sebagai tagihan resmi biaya pendaftaran.
o Pembayaran dilakukan melalui kanal perbankan, ATM, teller, atau mobile banking.

4. Lakukan pembayaran sesuai biaya tagihan
o Pastikan pembayaran dilakukan sebelum masa berlaku kode billing berakhir agar permohonan tidak hangus.

5. Unggah dokumen persyaratan
o Unggah KTP, NPWP, surat pernyataan kepemilikan merek, logo merek, serta dokumen lainnya yang diperlukan.

6. Periksa data dan kirim permohonan
o Lakukan pengecekan akhir untuk memastikan data yang diisi sudah benar.
o Klik submit untuk mengirim permohonan resmi ke DJKI.

7. Pantau proses pemeriksaan
o Proses berlangsung melalui beberapa tahapan: pemeriksaan formalitas, pengumuman selama 2 bulan, pemeriksaan substantif, lalu penerbitan sertifikat.
o Durasi estimasi mulai dari 6 sampai 12 bulan.

Semua tahapan dapat dipantau melalui akun DJKI tanpa harus datang ke kantor secara langsung.

Biaya Daftar Merek HKI Online

Biaya pendaftaran merek sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dibayar secara digital melalui kode billing. Biayanya berbeda tergantung status pemohon apakah termasuk UMKM atau umum (reguler).

Secara umum, pendaftaran merek termasuk kategori biaya terjangkau mengingat perlindungan hukum yang diberikan sangat bernilai jangka panjang. Sertifikat merek berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sehingga sangat penting untuk menjaga aset bisnis melalui perlindungan atas merek.

Berikut daftar biaya resmi pendaftaran merek HKI online:
• UMKM : Rp 500.000 per kelas
• Reguler : Rp 1.800.000 per kelas

Biaya di atas tidak termasuk biaya jasa konsultan (opsional) apabila menggunakan layanan pihak ketiga.

Jasa Pengurusan Daftar Merek HKI Online

Tidak semua pelaku bisnis memiliki waktu atau pemahaman untuk mengurus pendaftaran merek secara mandiri. Banyak pemohon yang mengalami kendala seperti kesalahan pengisian, pemilihan kelas yang tidak tepat, dokumen kurang lengkap, hingga proses pendaftaran ditolak atau memerlukan perbaikan berkali-kali.

Di sinilah jasa konsultan HKI terpercaya sangat membantu.
PERMATAMAS hadir sebagai penyedia jasa pengurusan pendaftaran merek dengan tim ahli berlatar belakang hukum dan pengalaman panjang mengurus pendaftaran merek di seluruh Indonesia. Mulai dari pengecekan merek (search), analisis kelas, penyusunan dokumen, proses pendaftaran, monitoring status DJKI, hingga sertifikat keluar — semua ditangani secara profesional.

Keuntungan mengurus merek melalui PERMATAMAS:
• Analisis merek sebelum pendaftaran untuk menghindari potensi penolakan.
• Proses cepat karena ditangani tim profesional.
• Pemohon tidak perlu memikirkan administrasi dan teknis.
• Konsultasi gratis sampai tuntas.

Jika Anda ingin memastikan merek usaha terlindungi dan lolos pemeriksaan DJKI tanpa ribet, mengurus pendaftaran merek melalui PERMATAMAS adalah pilihan tepat.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu Merek HKI?

Merek HKI adalah identitas berupa logo, nama, simbol, atau kombinasi keduanya yang menjadi pembeda produk atau jasa suatu usaha dari usaha lain. Setelah terdaftar di DJKI, merek mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

2. Apa saja syarat daftar merek HKI online?

Syaratnya meliputi identitas pemilik (KTP/NPWP atau legalitas badan usaha), etiket/logo merek, deskripsi produk/jasa, pilihan kelas merek, serta dokumen pendukung seperti surat pernyataan kepemilikan atau surat kuasa jika dikuasakan ke konsultan.

3. Bagaimana langkah daftar merek HKI online secara resmi?

Prosesnya meliputi pembuatan akun DJKI, pengisian data permohonan baru, pemilihan kelas merek, pemesanan kode billing, pembayaran biaya, mengunggah dokumen persyaratan, lalu memantau proses melalui akun hingga sertifikat terbit.

4. Berapa biaya daftar merek HKI online?

Biayanya mengikuti ketetapan pemerintah:

  • UMKM: Rp 500.000 per kelas

  • Reguler: Rp 1.800.000 per kelas
    Biaya di luar jasa konsultan jika pemohon menggunakan pendamping profesional.

5. Bagaimana jika tidak punya waktu atau tidak paham proses daftar merek?

Pemohon dapat menggunakan jasa konsultan HKI profesional untuk memastikan pendaftaran berjalan lancar tanpa penolakan atau kesalahan teknis. PERMATAMAS dapat membantu mulai dari pengecekan merek, analisis kelas, pendaftaran, hingga sertifikat terbit.

Tahapan Pendaftaran Merek HAKI Tebaru

Merek HKI·

Tahapan Pendaftaran Merek HAKI Terbaru – Mendaftarkan merek merupakan langkah penting untuk melindungi identitas bisnis dan memastikan produk atau jasa Anda memiliki perlindungan hukum. Untuk mendaftarkan merek di Indonesia, permohonan dilakukan lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses ini terlihat sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang tepat agar tidak terjadi penolakan atau revisi berulang.
Agar lebih mudah dipahami, berikut penjelasan lengkap mengenai tahapan pendaftaran merek HKI mulai dari persiapan dokumen hingga diterbitkannya sertifikat.

Persiapan Sebelum Mengajukan Permohonan

Tahapan pertama yang harus dilakukan sebelum mendaftarkan merek adalah melakukan persiapan administratif. Persiapan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan lengkap dan sesuai ketentuan DJKI sehingga proses dapat berjalan lancar.

• Pemeriksaan Ketersediaan Merek

Sebelum mengajukan pendaftaran, sangat penting untuk melakukan pengecekan ketersediaan atau clearance search. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa merek Anda:
• Tidak memiliki kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar
• Tidak sedang dalam proses permohonan oleh pihak lain
• Tidak termasuk kategori yang dilarang oleh undang-undang
Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan melalui fitur pencarian di situs resmi DJKI atau platform lain yang menyediakan layanan pengecekan merek. Apabila terdapat kesamaan, kemungkinan besar permohonan akan ditolak pada pemeriksaan substantif.

• Menyiapkan Dokumen Persyaratan

Secara umum, dokumen yang wajib dipersiapkan meliputi:
• Nama merek dan/atau logo
• KTP dan NPWP pemohon atau penanggung jawab
• Surat pernyataan kepemilikan merek
• Contoh etiket merek
• Daftar barang atau jasa yang akan dilindungi
• Bukti pembayaran biaya pendaftaran
Dokumen harus disiapkan dalam format digital yang sesuai agar dapat diunggah tanpa kendala.

• Menentukan Kelas Merek

Salah satu poin paling penting adalah menentukan kelas merek berdasarkan klasifikasi Nice (Nice Classification) yang terdiri dari 45 kelas:
• Kelas 1–34 untuk barang
• Kelas 35–45 untuk jasa
Pemilihan kelas harus dilakukan secara tepat karena kesalahan akan memengaruhi perlindungan hukum dan mungkin membutuhkan pendaftaran ulang.

 

Tahapan Pendaftaran Merek HAKI Tebaru
Tahapan Pendaftaran Merek HAKI Tebaru

Berikut Tahapan Pendaftaran Merek HAKI Tebaru

Setelah seluruh dokumen siap, tahap selanjutnya adalah melakukan pendaftaran secara online melalui sistem resmi DJKI. Proses online ini diberlakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

• Membuat Akun di Sistem DJKI

Langkah awal adalah membuat akun di situs resmi DJKI melalui:
👉 https://merek.dgip.go.id atau sistem pendukung seperti InfinID.
Setelah akun dibuat, lakukan verifikasi email agar akses dapat digunakan sepenuhnya.

• Mengisi Informasi Permohonan

Setelah masuk, pilih “Permohonan Baru” dan isi data berikut:
• Data pemohon
• Data kuasa (jika menggunakan konsultan HKI)
• Informasi merek (nama, logo, warna)
• Kelas barang/jasa
• Deskripsi barang/jasa
• Informasi hak prioritas (jika ada)
Pastikan seluruh informasi diisi dengan benar karena kesalahan dapat menyebabkan permohonan tertunda atau bahkan ditolak.

Proses Pembayaran Pendaftaran Merek

Pembayaran merupakan tahapan wajib yang menentukan apakah permohonan dapat diproses lebih lanjut atau tidak.

• Membuat Kode Billing

Kode billing pendaftaran merek dapat dibuat melalui sistem permohonan DJKI atau melalui situs resmi pembayaran:
👉 https://simpaki.dgip.go.id
Kode billing bersifat unik dan berlaku dalam jangka waktu tertentu.

• Melakukan Pembayaran

Pembayaran dilakukan melalui:
• ATM
• Mobile banking
• Internet banking
• Teller bank
Pastikan nominal yang dibayar sesuai dengan yang tercantum di kode billing.

• Besaran Biaya Resmi Pendaftaran Merek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah terbaru, biaya PNBP yang berlaku adalah:
• Rp1.800.000 / kelas untuk kategori umum
• Rp500.000 / kelas untuk UMK yang dibuktikan dengan surat keterangan UMK
Setelah pembayaran berhasil, sistem akan memverifikasi secara otomatis dan Anda dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Verifikasi dan Unggah Dokumen Persyaratan

Pada tahap ini, Anda perlu memastikan semua dokumen pendukung telah diunggah sesuai ketentuan.

• Unggah Dokumen yang Diminta

Dokumen yang perlu diunggah biasanya berupa:
• Etiket merek
• Surat pernyataan kepemilikan
• Identitas pemohon
• Bukti pembayaran
• Dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan
Format dan ukuran file harus mengikuti ketentuan agar tidak terjadi error saat pengunggahan.

• Pemeriksaan Ulang Data Permohonan

Sebelum klik “Selesai” atau “Kirim”, pastikan Anda memeriksa kembali:
• Kelas barang/jasa
• Ejaan nama merek
• File dokumen
• Keterangan yang dimasukkan
Kesalahan kecil dapat berdampak besar dan menyebabkan revisi.

• Mengunduh Tanda Terima

Setelah permohonan dikirim, sistem akan menerbitkan tanda terima elektronik. Simpan tanda terima tersebut sebagai bukti sah bahwa permohonan Anda telah masuk ke sistem DJKI.

Pemeriksaan oleh DJKI dan Penerbitan Sertifikat

Inilah tahapan yang menentukan apakah merek Anda akan disetujui atau tidak.

• Pemeriksaan Formalitas (Maksimal 30 Hari)

Pada tahap ini, DJKI memeriksa:
• Kelengkapan dokumen
• Validitas data
• Kebenaran pembayaran
Jika ada kekurangan, pemohon akan diminta melakukan perbaikan.

• Masa Pengumuman Publik (2 Bulan)

Merek akan diumumkan selama dua bulan agar masyarakat dapat memberikan keberatan bila merasa ada kemiripan.
Jika tidak ada keberatan, proses akan lanjut ke tahap berikutnya.

• Pemeriksaan Substantif

DJKI melakukan pemeriksaan lebih dalam untuk melihat:
• Tingkat keunikan merek
• Potensi kemiripan dengan merek lain
• Kepatuhan terhadap UU Merek
Proses substantif dapat berlangsung beberapa bulan.

• Terbitnya Sertifikat Merek

Jika permohonan disetujui dan tidak ada kendala, sertifikat merek resmi akan diterbitkan secara digital dan dapat diunduh langsung melalui akun DJKI.
Sertifikat ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Jasa Pendaftaran Merek HKI Terpercaya

Apabila Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus pendaftaran merek tanpa kesalahan, cepat, dan sesuai prosedur, PERMATAMAS menyediakan layanan Jasa Pendaftaran Merek HKI dengan proses mudah, pendampingan lengkap, dan biaya transparan.

Kami didukung tim berpengalaman dan telah menangani ratusan permohonan dari berbagai sektor bisnis di seluruh Indonesia. Dengan dukungan konsultan profesional, proses Anda menjadi lebih cepat dan minim risiko penolakan.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ – Tahapan Pendaftaran Merek HKI

1. Berapa lama proses pendaftaran merek HKI?

Proses pendaftaran merek biasanya berlangsung antara 8–12 bulan, tergantung apakah terdapat keberatan dari pihak ketiga atau revisi dokumen. Lama proses terdiri dari pemeriksaan formalitas, masa pengumuman 2 bulan, pemeriksaan substantif, hingga penerbitan sertifikat.

2. Apa yang menyebabkan pendaftaran merek ditolak?

Penolakan terjadi jika merek mirip dengan merek terdaftar, mengandung unsur yang dilarang oleh undang-undang, deskripsi tidak jelas, atau pemilihan kelas tidak sesuai.

3. Apakah UMK mendapat biaya pendaftaran yang lebih murah?

Ya, UMK mendapatkan biaya lebih murah yaitu Rp500.000 per kelas, dengan syarat melampirkan Surat Keterangan UMK dan Surat Pernyataan UMK bermaterai.

4. Apakah pendaftaran merek bisa dilakukan secara online?

Bisa. Pendaftaran dilakukan melalui merek.dgip.go.id, mulai dari pembuatan akun, pengisian data, pembayaran kode billing, hingga mengunggah dokumen.

5. Apakah perlu melakukan pengecekan merek sebelum daftar?

Sangat perlu. Clearance search dilakukan untuk memastikan tidak ada merek yang sama atau mirip, agar peluang persetujuan lebih tinggi.

6. Apakah menggunakan konsultan HKI lebih aman?

Ya. Konsultan HKI membantu memilih kelas yang tepat, menyiapkan dokumen, menghindari kesalahan yang menyebabkan revisi, hingga memastikan proses berjalan sesuai aturan.

7. Apa yang harus disiapkan untuk daftar merek?

Pemohon perlu menyiapkan KTP/NPWP, nama atau logo merek, etiket, daftar kelas, surat pernyataan kepemilikan, dan bukti pembayaran.

8. Berapa lama sertifikat merek berlaku?

Sertifikat merek berlaku 10 tahun sejak tanggal pengajuan dan dapat diperpanjang tanpa batas selama masih digunakan.

9. Jika ada keberatan dari pihak lain, apa yang harus dilakukan?

Pemohon dapat memberikan tanggapan tertulis selama masa pengumuman. DJKI akan mempertimbangkannya sebelum memutuskan kelanjutan permohonan.

10. Apakah Permatamas bisa membantu pendaftaran merek?

Ya. PERMATAMAS menyediakan Jasa Pendaftaran Merek HKI Terpercaya, dengan pendampingan penuh, analisis ketersediaan merek, proses cepat, dan minim risiko penolakan.

Syarat dan Biaya Resmi Pendaftaran Merek HKI

Merek HKI·

Syarat dan Biaya Resmi Pendaftaran Merek HKI – Pendaftaran merek HKI merupakan langkah penting bagi pelaku usaha yang ingin melindungi identitas produk atau jasanya secara hukum. Dengan melakukan pendaftaran sejak awal, pelaku usaha dapat menghindari potensi sengketa merek, persaingan tidak sehat, hingga risiko penolakan ketika ingin memperluas usaha ke berbagai wilayah. Banyak bisnis yang telah berkembang pesat berawal dari perlindungan merek yang kuat dan terstruktur, sehingga proses ini menjadi pondasi penting dalam strategi branding jangka panjang.

Dalam konteks bisnis modern, pendaftaran merek bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga investasi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Data menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih brand yang memiliki perlindungan hukum karena dianggap lebih profesional dan terpercaya. Oleh karena itu, memahami syarat dan biaya resmi pendaftaran merek HKI adalah langkah awal yang harus dipahami oleh setiap pelaku usaha yang ingin bertumbuh secara legal dan berkelanjutan. Di sinilah layanan jasa pendaftaran merek dapat membantu mempermudah proses serta memastikan legalitas berjalan dengan benar.

Biaya pendaftaran merek HKI diatur langsung oleh pemerintah melalui Permenkumham, sehingga besarnya biaya resmi bersifat tetap dan transparan. Namun, pelaku usaha juga sering menghadapi kebingungan mengenai prosedur, dokumen yang dibutuhkan, hingga tahapan pemeriksaannya. Oleh karena itu, artikel ini memberikan penjelasan dasar yang mudah dipahami agar pelaku usaha dapat mempersiapkan pendaftaran dengan baik sejak awal.

| baca juga : Cara Daftar Merek HKI Online Terbaru

Berapa Lama Proses Pendaftaran Merek HKI

Lamanya proses pendaftaran merek HKI dapat berbeda-beda tergantung status dokumen, kesesuaian data, serta antrian pemeriksaan di DJKI. Secara umum, proses ini tidak bisa selesai dalam hitungan hari karena harus melalui berbagai tahap seperti pemeriksaan formalitas, pengumuman, hingga pemeriksaan substansi.

Setiap tahap memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Di sinilah sebagian pelaku usaha memilih menggunakan layanan jasa pendaftaran hak cipta karena terbiasa mengurus persiapan dokumen secara terstruktur dan cepat.

Proses waktu pendaftaran merek HKI umumnya melalui beberapa tahapan penting berikut:
• Pemeriksaan Formalitas: DJKI memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
• Masa Pengumuman: Merek diumumkan kepada publik untuk menerima keberatan
• Pemeriksaan Substantif: DJKI menilai apakah merek layak mendapatkan perlindungan

Semua tahapan tersebut dirancang agar sistem perlindungan merek tetap objektif, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Durasi keseluruhan proses dapat memakan waktu lebih lama apabila terjadi keberatan dari pihak ketiga atau dokumen yang diajukan belum sesuai ketentuan.

Dalam praktiknya, pelaku usaha perlu memahami bahwa proses pendaftaran merek adalah prosedur hukum, bukan pendaftaran biasa yang langsung disetujui.

Karena itu, penting untuk menyiapkan dokumen dan informasi dengan tepat agar tidak memicu revisi atau penolakan yang dapat memperlambat waktu verifikasi.

| baca juga : Tips Agar Daftar Merek HKI di Terima

Persyaratan Pendaftaran Merek HKI

Memahami persyaratan pendaftaran merek HKI adalah langkah awal yang penting sebelum masuk ke tahapan teknis pengajuan. Banyak pelaku usaha yang langsung terburu-buru mendaftar tanpa memahami konteks hukum, alur administratif, serta dokumen apa saja yang harus disiapkan. Padahal, persiapan inilah yang menentukan kelancaran seluruh proses.

Secara umum, persyaratan pendaftaran merek tidak hanya sekadar mengumpulkan berkas, tetapi juga memastikan bahwa identitas merek, deskripsi usaha, dan kategori barang/jasa yang dipilih sudah sesuai dengan klasifikasi internasional. Kesalahan kecil pada tahap ini sering memicu revisi atau bahkan penolakan permohonan, sehingga pemohon perlu melakukan pengecekan ulang secara detail.

Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha belajar mengenai pentingnya penyusunan dokumen lewat pengalaman mengurus legalitas lain seperti layanan jasa izin kosmetik, yang juga memerlukan kejelian administrasi agar pengajuan berjalan lancar.

Selain itu, persyaratan pendaftaran merek HKI juga menuntut pemohon untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya. Meskipun pemeriksaan substantif dilakukan oleh DJKI, pemohon tetap dianjurkan melakukan pencarian merek terlebih dahulu untuk mengurangi risiko penolakan. Penggalian informasi awal ini tidak hanya membantu mempercepat proses, tetapi juga melindungi pemohon dari potensi sengketa merek di kemudian hari.

Pemeriksaan mandiri juga dapat mencegah penggunaan nama merek yang berisiko atau tidak memenuhi ketentuan hukum. Di samping itu, bagi pelaku UMKM, ada persyaratan tambahan seperti surat rekomendasi UKM binaan dan pernyataan bermaterai untuk memperkuat status usaha. Semua persyaratan ini bersifat administratif, namun dampaknya besar dalam memastikan bahwa pendaftaran merek berjalan sesuai aturan dan diterima tanpa hambatan.

| baca juga : Perbedaan HKI dan HAKI serta Cara Cek Merek di DJKI

Syarat Pendaftaran Merek HKI

1. Dokumen Identitas Pemohon
• Perorangan: KTP atau identitas resmi pemohon
• Badan Hukum: Akta pendirian perusahaan, NPWP, dan dokumen legal lainnya

2. Desain/Etiket Merek
File logo atau etiket merek dalam format JPEG sesuai ketentuan.

3. Surat Pernyataan Pemilik Merek
Dokumen resmi yang menyatakan bahwa merek benar milik pemohon.

4. Daftar Produk atau Layanan
Daftar barang/jasa sesuai klasifikasi 1–45.

5. Surat Kuasa (bila melalui konsultan)
Dibutuhkan jika mendaftar melalui pihak ketiga.

Persyaratan Tambahan untuk UMKM:
• Surat rekomendasi UKM binaan
• Surat pernyataan UMKM bermaterai

Syarat dan Biaya Resmi Pendaftaran Merek HKI
Syarat dan Biaya Resmi Pendaftaran Merek HKI

Biaya Resmi Pendaftaran Merek HKI

Biaya resmi pendaftaran merek HKI telah ditetapkan pemerintah dan mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga besarnya biaya bersifat tetap dan transparan bagi seluruh pemohon. Meski begitu, banyak pelaku usaha sering kali belum memahami komponen biaya tersebut maupun perbedaannya antara UMKM dan non-UMKM. Pada tahap awal, yang terpenting adalah memahami bahwa biaya pendaftaran ini merupakan investasi jangka panjang karena perlindungan merek berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Banyak pemilik usaha membandingkan proses ini dengan pengurusan legalitas lain seperti layanan jasa izin alat kesehatan yang sama-sama membutuhkan komitmen administratif untuk memperoleh perlindungan hukum yang jelas.

Selain biaya resmi yang ditentukan pemerintah, pemohon biasanya hanya menyiapkan anggaran tambahan jika menggunakan konsultan, namun hal tersebut bersifat opsional. Fokus utama dalam memahami biaya adalah mengetahui manfaat jangka panjang dari perlindungan merek dan bagaimana merek tersebut akan menjadi aset bisnis yang bernilai. Dengan pemahaman yang tepat, pelaku usaha dapat merencanakan pendaftaran tanpa hambatan sekaligus menjaga keberlanjutan identitas brand mereka di pasar.

 Rincian Biaya Pendaftaran:

• UMKM : Rp500.000 per kelas
• Reguler : Rp1.800.000 per kelas

| baca juga : Tata Cara Pengalihan Merek HKI

Cara Pendaftaran Merek HKI

Proses pendaftaran merek HKI dilakukan secara online melalui sistem yang telah disediakan pemerintah, sehingga pelaku usaha dapat mengurusnya dari mana saja dengan lebih praktis. Tahapan ini mencakup pembuatan akun, pengisian formulir, unggah dokumen, hingga pembayaran biaya resmi melalui kode billing. Setiap langkah memiliki ketentuan yang harus diikuti agar permohonan dapat diproses tanpa penolakan. Banyak pelaku usaha juga menyiapkan kelengkapan dokumen sejak awal dengan dukungan layanan profesional seperti jasa sertifikasi halal, terutama jika bisnis mereka memiliki produk yang perlu diurus legalitasnya secara bersamaan.

Tahapan Pendaftaran Merek ke HAKI

1. Membuat akun di portal DJKI
Akses situs resmi merek.dgip.go.id, pilih menu Daftar, isi identitas lengkap, lalu verifikasi melalui email.

2. Mengajukan permohonan merek baru
Login dan klik fitur Tambah Merek untuk memulai proses pengajuan.

3. Mengisi formulir permohonan
Masukkan data merek, deskripsi barang/jasa, dan pilih kelas merek sesuai kategori.

4. Mengunggah dokumen pendukung
Unggah logo/etiket (JPG, max 5MB, 1024×1024 px), identitas pemohon, dan dokumen lainnya.

5. Meminta kode billing
Setelah formulir lengkap, pesan kode billing untuk pembayaran biaya pendaftaran.

6. Melakukan pembayaran resmi
Bayarkan biaya melalui bank atau metode pembayaran yang tersedia.

7. Memantau selama proses permohonan
Pemantauan dilakukan melalui akun DJKI. Durasi pemeriksaan sekitar 6–12 bulan.

| baca juga : Apa Itu Kelas Merek HKI

Berapa Lama Proses Pendaftaran Merek HKI

Lama waktu proses pendaftaran merek HKI dapat berbeda untuk setiap pemohon, tergantung kelengkapan dokumen, antrean pemeriksaan, hingga kompleksitas barang/jasa yang diajukan. Secara umum, proses ini dapat berlangsung antara 6 hingga 12 bulan, dimulai dari tahap pengajuan, pemeriksaan formalitas, publikasi, keberatan (jika ada), hingga pemeriksaan substantif. Banyak pelaku usaha mempersiapkan dokumen pendukung sejak awal, terutama yang juga mengurus legalitas usaha lain seperti melalui jasa izin herbal, agar seluruh proses administrasi berjalan lebih efisien dan tanpa revisi.

Beberapa faktor yang memengaruhi durasi pendaftaran meliputi:
• Kelengkapan dokumen permohonan
• Tidak adanya persamaan merek dengan pihak lain
• Jumlah antrean pemeriksaan di DJKI

Jika seluruh data sudah sesuai dan tidak ada keberatan dari pihak lain selama masa publikasi, proses biasanya berjalan lebih cepat. Namun, jika ditemukan persamaan merek dengan permohonan sebelumnya atau ada keberatan dari pihak ketiga, maka durasi pendaftaran dapat bertambah panjang. Oleh karena itu, pemohon dianjurkan melakukan pencarian merek terlebih dahulu sebelum mendaftar untuk mengurangi risiko penolakan.

Dalam beberapa kasus, pemeriksaan substantif juga memerlukan waktu lebih lama, terutama untuk merek yang berada dalam kategori barang/jasa yang luas atau memiliki kemungkinan tumpang tindih dengan merek terdaftar. Persiapan yang matang sejak awal sangat membantu mempercepat proses, termasuk penyusunan dokumen, pemilihan kelas merek yang tepat, dan kejelasan deskripsi barang/jasa. Dengan memahami tahapan serta estimasi waktu, pelaku usaha dapat menyesuaikan rencana bisnis dan strategi peluncuran produk secara lebih terukur.

| baca juga : Jasa Merek HKI Kelas 35 Syarat Shopee Mall

Apa Saja Kendala Pendaftaran Merek HKI

Dalam proses pendaftaran merek HKI, pelaku usaha kerap menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan pengajuan. Hambatan ini biasanya muncul karena kurangnya pemahaman mengenai ketentuan merek serta minimnya persiapan dokumen sejak awal.

Banyak pelaku usaha yang menyiapkan dokumen legalitas lain seperti melalui jasa izin BPOM makanan, namun kurang memberikan perhatian khusus pada detail unsur merek yang diajukan. Alhasil, proses di DJKI menjadi terhambat dan memerlukan revisi berulang.

Beberapa kendala umum dalam pengajuan pendaftaran merek antara lain:

1. Desain atau nama merek terlalu umum dan tidak memiliki daya pembeda
2. Dokumen identitas atau legalitas tidak sesuai format yang ditentukan
3. Penempatan kelas barang/jasa yang tidak tepat

Jika kendala tersebut tidak diantisipasi sejak awal, proses dapat berhenti di tahap pemeriksaan formalitas atau bahkan ditolak sebelum masuk tahapan substantif. Oleh sebab itu, pemohon dianjurkan memahami secara menyeluruh aturan merek, mulai dari ciri khas, kelas, hingga kemungkinan persamaan dengan merek lain. Dengan persiapan yang lebih matang, proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar tanpa hambatan yang tidak perlu.

Selain masalah teknis, antrean pemeriksaan juga dapat memengaruhi durasi. Sistem DJKI memproses ribuan permohonan setiap hari, sehingga ketidaksesuaian kecil pun bisa membuat berkas menumpuk lebih lama. Untuk itu, melakukan pengecekan awal secara mandiri atau melalui konsultan sangat membantu mengurangi risiko penolakan. Pada akhirnya, persiapan dokumen dan pemahaman regulasi adalah kunci utama agar pendaftaran merek berlangsung cepat, tepat, dan tanpa revisi berulang.

| baca juga : UMKM Wajib Tahu! Pentingnya Jasa Daftar Merek Untuk Perlindungan Usaha

Kenapa Pendaftaran Merek HKI Ditolak

Penolakan pendaftaran merek HKI merupakan hal yang umum terjadi dan sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara merek yang diajukan dengan ketentuan yang berlaku. Banyak pelaku usaha tidak melakukan pemeriksaan awal terhadap potensi persamaan dengan merek lain, sehingga permohonannya otomatis ditolak ketika memasuki pemeriksaan substantif.

Dalam kondisi tertentu, persiapan legalitas usaha melalui layanan seperti jasa pendirian PT/CV sudah lengkap, namun unsur merek yang diajukan justru tidak memenuhi syarat perlindungan.

Beberapa alasan umum penolakan pendaftaran merek antara lain:

• Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar
• Merek mengandung unsur deskriptif yang tidak memiliki daya pembeda
• Merek meniru nama tokoh, lembaga, atau simbol tertentu tanpa izin
• Merek berpotensi menyesatkan konsumen karena menunjukkan klaim yang tidak benar

Penolakan dapat muncul pada tahap awal maupun setelah masa publikasi. Jika ditemukan keberatan dari pihak ketiga yang merasa memiliki persamaan, DJKI akan meninjau ulang permohonan tersebut sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemohon untuk melakukan clearance search sebelum mendaftarkan merek dan memastikan bahwa unsur merek benar-benar unik serta tidak menyerupai merek lain.

Dalam beberapa kasus, penolakan juga terjadi karena kesalahan administratif, seperti dokumen yang tidak lengkap, klasifikasi barang/jasa yang keliru, atau desain logo yang tidak sesuai ketentuan teknis. Dengan memahami penyebab umum penolakan ini, pelaku usaha dapat mempersiapkan permohonan dengan lebih akurat dan mengurangi risiko kegagalan. Persiapan yang matang sebelum mengajukan permohonan adalah langkah penting untuk memastikan merek dapat diterima tanpa hambatan.

| baca juga : Cara Cek Merek Dagang Sudah Terdaftar atau Belum di DJKI

Jasa Pengurusan Pendaftaran Merek HKI

Bagi pelaku usaha yang ingin memastikan proses pendaftaran merek berjalan lebih cepat dan tanpa revisi, menggunakan layanan profesional dapat menjadi solusi yang sangat membantu. Dengan dukungan tim yang berpengalaman, proses mulai dari pengecekan merek, penyiapan dokumen, pengajuan permohonan, hingga pemantauan status dapat dilakukan secara lebih terarah. Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi pelaku usaha yang juga mengurus legalitas usaha lain secara bersamaan.

Beberapa manfaat menggunakan layanan profesional dalam pengurusan merek antara lain:
• Pengecekan persamaan merek secara menyeluruh
• Penentuan kelas barang/jasa yang tepat
• Penyusunan dokumen yang sesuai standar DJKI

Menggunakan layanan profesional membuat proses administrasi jauh lebih efisien karena setiap tahap ditangani sesuai ketentuan. Anda tidak perlu khawatir mengenai kesalahan teknis yang berpotensi menyebabkan penolakan atau memanjang waktu pemeriksaan. Dengan demikian, Anda dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan strategi bisnis, sementara proses legalitas ditangani oleh tenaga ahli.

Jika Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus pendaftaran merek HKI, PERMATAMAS siap membantu mulai dari pengecekan merek, penyusunan dokumen, hingga permohonan resmi ke DJKI. Dengan pengalaman panjang dalam legalitas usaha, PERMATAMAS menjadi mitra terbaik Anda untuk memastikan merek terlindungi secara hukum. Segera hubungi PERMATAMAS untuk mulai mengamankan merek bisnis Anda sebelum digunakan oleh pihak lain.

| baca juga : 7 Alasan Merek Ditolak DJKI

FAQ – Rincian Biaya Pendaftaran Merek HKI

1. Berapa biaya resmi pendaftaran merek HKI untuk UMK?

Biaya resmi untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah Rp500.000 per kelas sesuai tarif pemerintah yang berlaku.

2. Berapa biaya pendaftaran merek untuk kategori umum atau non-UMK?

Untuk pemohon umum atau non-UMK, biaya pendaftaran merek ditetapkan sebesar Rp1.800.000 per kelas.

3. Apa yang dimaksud dengan “per kelas” dalam pendaftaran merek?

“Per kelas” berarti biaya dihitung berdasarkan jumlah kelas barang/jasa yang diajukan. Jika merek diajukan di dua kelas, maka biaya yang dibayar adalah dua kali tarif per kelas.

4. Bagaimana cara mengetahui apakah usaha saya termasuk UMK?

UMK ditentukan berdasarkan kriteria omset dan aset sesuai UU UMKM. Selain itu, pemohon biasanya diminta melampirkan Surat Pernyataan UMKM dan Surat Rekomendasi UMK Binaan sebagai bukti.

5. Apakah biaya pendaftaran merek HKI sudah termasuk biaya penggunaan konsultan?

Tidak. Biaya di atas hanya biaya resmi pemerintah. Jika menggunakan jasa konsultan atau biro pengurusan merek, maka ada biaya tambahan sesuai layanan yang diberikan.

6. Jika satu merek ingin didaftarkan untuk banyak produk, apakah biayanya bertambah?

Biaya bertambah hanya jika produk tersebut berasal dari kelas yang berbeda. Namun jika masih satu kelas, biayanya tetap satu tarif.

7. Apakah biaya akan hangus jika permohonan merek ditolak?

Ya, biaya pendaftaran merek tidak dapat dikembalikan meskipun permohonan ditolak oleh DJKI.

8. Apakah ada biaya tambahan selain biaya pendaftaran?

Biasanya tidak ada biaya tambahan dari DJKI, kecuali jika ada revisi tertentu atau permohonan dilakukan melalui pihak ketiga.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Perbedaan HKI dan HAKI serta Cara Cek Merek di DJKI

Merek HKI·

Perbedaan HKI dan HAKI serta Cara Cek Merek di DJKI – Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah yang luas mencakup semua bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek, desain industri, dan lain-lain. HKI bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya intelektual agar dapat mengontrol penggunaan, reproduksi, dan pemanfaatan karya tersebut. Dengan perlindungan HKI, inovasi dan kreativitas pemilik usaha maupun individu dapat dihargai secara adil dan terlindungi dari penggunaan pihak lain tanpa izin.

Sementara itu, HAKI adalah istilah yang lebih populer di Indonesia sebagai singkatan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Secara praktik, HAKI merujuk pada hal yang sama dengan HKI, namun istilah ini lebih sering digunakan dalam konteks lokal. Pemahaman tentang istilah ini sangat penting bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, startup, maupun perusahaan besar, agar bisa mengambil langkah hukum yang tepat untuk melindungi merek, inovasi, atau karya kreatif mereka.

Artikel ini akan membahas perbedaan istilah HKI dan HAKI, menjelaskan fungsi DJKI, serta langkah-langkah cek merek secara online. Selain itu, artikel ini juga memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha untuk melindungi merek mereka dengan bantuan jasa pendaftaran merek HKI berpengalaman.

Pengertian HKI dan HAKI

HKI adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya intelektual agar dapat menguasai dan memanfaatkan karyanya secara eksklusif.

HKI mencakup berbagai jenis perlindungan, seperti:
1. Hak Cipta: Perlindungan terhadap karya seni, sastra, musik, film, software, dan karya intelektual lainnya. Dengan hak cipta, pencipta memiliki hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan karyanya.
2. Paten: Perlindungan terhadap penemuan baru, teknologi, atau proses inovatif. Paten memberikan hak eksklusif untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut dalam jangka waktu tertentu.
3. Merek: Perlindungan terhadap nama, logo, slogan, atau simbol yang digunakan dalam bisnis. Merek yang terdaftar secara resmi di DJKI memiliki kekuatan hukum untuk mencegah pihak lain menggunakan identitas serupa.
4. Desain Industri: Perlindungan terhadap tampilan visual produk, termasuk bentuk, pola, atau kombinasi warna yang unik.

HAKI di Indonesia sering digunakan secara bergantian dengan HKI. Namun secara praktik, istilah HAKI lebih menekankan perlindungan terhadap merek, desain, dan hak cipta dalam konteks lokal. Memahami istilah ini membantu pelaku usaha menentukan jenis perlindungan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan produk atau jasa mereka.

Misalnya, perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi mungkin lebih fokus pada paten dan hak cipta software, sementara bisnis kuliner lebih menekankan perlindungan merek dan kemasan produk.

Perbedaan HKI dan HAKI serta Cara Cek Merek di DJKI
Perbedaan HKI dan HAKI serta Cara Cek Merek di DJKI

Perbedaan HKI dan HAKI

Walaupun HKI dan HAKI terdengar mirip, terdapat beberapa perbedaan mendasar:
• Istilah Resmi: HKI merupakan istilah resmi internasional yang digunakan dalam hukum kekayaan intelektual global. Sementara itu, HAKI lebih populer di Indonesia sebagai istilah lokal yang sering dipakai dalam praktik pendaftaran merek dan hak cipta di tanah air.
• Ruang Lingkup: HKI mencakup semua jenis kekayaan intelektual, mulai dari hak cipta, paten, merek, hingga desain industri. HAKI, meskipun istilah yang sama, lebih sering digunakan dalam konteks perlindungan merek, paten, dan hak cipta di Indonesia.
• Penggunaan Dokumen: Sertifikat HKI bisa merujuk ke dokumen resmi baik global maupun lokal, sementara HAKI lebih mengacu pada dokumen pendaftaran di Indonesia.

Memahami perbedaan ini membantu pelaku usaha menentukan strategi pendaftaran yang tepat, apakah perlu perlindungan di tingkat nasional atau bahkan internasional. Misalnya, jika bisnis berpotensi ekspor, pendaftaran HKI internasional menjadi sangat penting.

Mengapa Merek Perlu Perlindungan HKI/HAKI

Merek yang terlindungi HKI atau HAKI memiliki nilai lebih bagi pemilik usaha, karena merek bukan sekadar logo atau nama, tetapi identitas yang mewakili kualitas dan reputasi bisnis.

Perlindungan HKI/HAKI memberikan hak eksklusif untuk:
1. Menggunakan nama, logo, atau simbol secara legal, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menirunya.
2. Melindungi merek dari penggunaan pihak lain tanpa izin, termasuk saingan bisnis yang mencoba meniru branding.
3. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa.
4. Menjadi aset bisnis yang dapat diperdagangkan, diwariskan, atau dijadikan lisensi.

Tanpa perlindungan HKI/HAKI, pemilik usaha berisiko menghadapi sengketa hukum, penolakan pendaftaran, atau penggunaan merek oleh pihak lain. Misalnya, bisnis kuliner yang sudah terkenal bisa mengalami kerugian besar jika mereknya ditiru oleh kompetitor tanpa izin.

Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah cek merek sebelum mendaftar untuk memastikan merek tersedia dan aman digunakan.

Apa itu DJKI dan Fungsinya

DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) adalah lembaga resmi pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk:
• Menerbitkan sertifikat HKI, termasuk merek, paten, hak cipta, dan desain industri.
• Mengelola pendaftaran merek secara online melalui sistem e-Registration.
• Memberikan informasi publik terkait status dan legalitas merek, sehingga pemilik usaha dapat memantau apakah merek yang mereka gunakan telah resmi terdaftar.

Dengan menggunakan DJKI, pelaku usaha bisa memastikan bahwa merek, logo, atau inovasi mereka telah mendapat perlindungan hukum. Ini sangat penting untuk UMKM dan startup yang ingin mengembangkan bisnisnya secara aman tanpa risiko sengketa hukum di masa depan.

Cara Cek Merek di DJKI Secara Online

Cek merek di DJKI bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana berikut:
1. Kunjungi website resmi DJKI https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
2. Pilih menu Pencarian Merek
3. Masukkan nama merek yang ingin dicek.
4. Klik pencarian data

Manfaat cek merek online:
• Mengetahui apakah merek sudah digunakan atau masih tersedia.
• Menghindari penolakan pendaftaran akibat kesamaan merek.
• Menentukan strategi branding yang aman dan efektif.
• Menghemat waktu dan biaya dibandingkan jika mendaftar tanpa pengecekan.

Melakukan pengecekan merek secara rutin juga membantu pelaku usaha untuk memantau potensi persaingan dan menyesuaikan strategi bisnis secara proaktif.

Tips Mengecek Merek yang Efektif

Untuk mendapatkan hasil cek merek yang optimal, beberapa tips berikut bisa diterapkan:
1. Gunakan kata kunci yang spesifik dan relevan dengan merek Anda.
2. Periksa ejaan dan variasi nama merek yang mirip agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.
3. Pastikan memeriksa kelas barang/jasa yang sesuai dengan produk atau layanan Anda.
4. Catat semua hasil pengecekan untuk referensi saat pendaftaran resmi.
5. Lakukan pengecekan berkala, terutama jika bisnis Anda berkembang atau ada produk baru.

Dengan langkah ini, risiko konflik hukum dapat diminimalkan, dan strategi branding menjadi lebih aman dan terarah.

Opsi Jika Merek Sudah Terdaftar

Jika hasil pengecekan menunjukkan bahwa merek yang ingin Anda daftarkan ternyata sudah terdaftar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari alternatif nama merek yang benar-benar unik. Pastikan nama tersebut belum digunakan oleh pihak lain agar risiko penolakan pendaftaran atau sengketa hukum dapat diminimalkan. Menciptakan nama yang khas dan mudah diingat juga akan membantu membangun identitas merek yang kuat di mata konsumen.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa merek baru tersebut sesuai dengan kelas barang atau jasa yang akan didaftarkan. Sistem klasifikasi DJKI menggunakan kategori tertentu untuk membedakan jenis produk dan layanan, sehingga pengecekan kelas yang tepat menjadi kunci agar pendaftaran merek berhasil dan legalitasnya terlindungi secara maksimal.

Manfaat Menggunakan Jasa Pendaftaran Merek HKI

Meski pengecekan bisa dilakukan sendiri, banyak pelaku usaha memilih menggunakan jasa pendaftaran merek HKI karena:
• Memastikan proses pendaftaran berjalan lancar dan sesuai prosedur DJKI.
• Mengurangi risiko kesalahan dokumen atau prosedur yang bisa menunda pendaftaran.
• Mendapatkan saran strategi branding dan pemilihan kelas merek yang tepat.
• Fokus pada pengembangan bisnis tanpa terbebani urusan administratif.

Dengan dukungan profesional, proses pendaftaran menjadi lebih cepat, aman, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pentingnya Mengetahui Perbedaan HKI dan HAKI

Memahami perbedaan HKI dan HAKI penting agar pelaku usaha dapat memilih jenis perlindungan yang paling sesuai. Cek merek di DJKI merupakan langkah awal yang wajib dilakukan sebelum mendaftar agar terhindar dari risiko sengketa dan penolakan.

Dengan dukungan jasa pendaftaran merek HKI berpengalaman, proses pendaftaran menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Pelaku usaha, UMKM, maupun startup bisa fokus mengembangkan bisnis dan strategi branding tanpa khawatir soal legalitas merek.

Jasa Pendaftaran Merek HKI Berpengalaman

Memilih jasa pendaftaran merek HKI berpengalaman memberikan berbagai keuntungan bagi pelaku usaha, termasuk:
• Proses pendaftaran lebih cepat dan tepat sesuai regulasi DJKI.
• Mengurangi risiko penolakan atau sengketa hukum.
• Panduan dalam memilih nama dan kelas merek yang aman.
• Dukungan untuk bisnis UMKM, startup, dan perusahaan skala besar.

Keuntungan utama:
• Mendapatkan panduan lengkap dari ahli HKI.
• Mempercepat pendaftaran merek dan sertifikasi resmi.
• Mendukung strategi perlindungan merek jangka panjang.
• Memberikan rasa aman karena semua proses legalitas ditangani profesional.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Mengapa Merek HKI Perlu Dilindungi

Merek HKI·

Mengapa Merek HKI Perlu Dilindungi – Merek merupakan identitas penting bagi suatu produk atau jasa yang membedakan satu pelaku usaha dengan lainnya. Di era persaingan global seperti sekarang, merek tidak sekadar nama atau logo, melainkan simbol kepercayaan, reputasi, dan jaminan kualitas yang dipegang konsumen terhadap suatu produk. Oleh karena itu, perlindungan merek melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin keamanan hukum bagi pemiliknya.

Perlindungan terhadap merek HKI memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, mengelola, dan mengembangkan mereknya tanpa gangguan dari pihak lain. Hal ini sangat relevan di tengah banyaknya kasus peniruan dan penyalahgunaan merek yang dapat merugikan pemilik aslinya, baik secara hukum maupun finansial. Dengan adanya sertifikat merek HKI, pemilik merek memiliki kekuatan hukum yang sah untuk menegakkan haknya.

Lebih dari sekadar formalitas, perlindungan merek HKI adalah bentuk investasi jangka panjang dalam membangun reputasi bisnis. Merek yang terdaftar bukan hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah pada bisnis, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat posisi usaha di pasar nasional maupun internasional.

Pengertian Merek HKI Menurut Hukum di Indonesia

Dalam konteks hukum di Indonesia, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi mereknya dari pihak lain yang tidak berhak.

Artinya, negara memberikan perlindungan hukum penuh terhadap identitas merek yang telah terdaftar resmi di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Menurut ketentuan hukum, merek tidak hanya meliputi kata atau simbol, tetapi juga segala bentuk tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dan membedakan barang atau jasa satu pihak dengan pihak lainnya.

Perlindungan hukum ini meliputi hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemilik merek. Dengan demikian, pendaftaran merek bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam menjaga hak hukum pemiliknya.

Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai pengertian merek HKI di Indonesia:
• Merek adalah bagian dari sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diakui negara.
• Pemilik merek yang terdaftar memiliki hak eksklusif atas penggunaan dan pengalihan merek.
• Perlindungan merek mencakup tanda, nama, gambar, huruf, angka, atau kombinasi dari unsur tersebut.
• Pendaftaran merek di DJKI menjadi bukti sah kepemilikan secara hukum.

Fungsi dan Peran Penting Merek HKI dalam Dunia Usaha

Merek HKI memiliki fungsi vital dalam dunia usaha karena menjadi aset yang tidak berwujud tetapi memiliki nilai ekonomi tinggi. Sebuah merek yang kuat mampu membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan loyalitas terhadap produk. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai alat promosi yang membedakan suatu produk atau jasa dari kompetitor.

Dengan perlindungan HKI, pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi mereknya secara hukum dan komersial. Dalam praktik bisnis, merek yang terlindungi HKI tidak hanya memberikan keamanan hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Merek menjadi simbol reputasi dan jaminan kualitas yang diingat oleh konsumen.

Oleh karena itu, menjaga keaslian merek melalui pendaftaran resmi di DJKI adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas bisnis dan memperluas pangsa pasar.

Secara garis besar, berikut fungsi dan peran penting merek HKI dalam dunia usaha:
1. Identitas Produk dan Citra Perusahaan – Merek menciptakan pengenalan dan membangun persepsi positif terhadap kualitas produk.
2. Perlindungan Hukum dan Hak Eksklusif – Merek terdaftar memiliki dasar hukum kuat untuk melarang pihak lain menggunakan merek serupa.
3. Nilai Ekonomi dan Investasi Jangka Panjang – Merek dapat dijadikan aset berharga, dialihkan, dilisensikan, atau diwariskan secara sah.
4. Keunggulan Kompetitif di Pasar – Produk dengan merek yang terlindungi lebih mudah diterima konsumen dan lebih unggul dalam persaingan.
5. Landasan Ekspansi Internasional – Merek HKI Indonesia dapat dijadikan dasar untuk perlindungan di negara lain melalui sistem Madrid Protocol.

Dengan memahami fungsi tersebut, pelaku usaha akan lebih menyadari pentingnya melindungi merek HKI sebagai bagian dari strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Risiko Jika Merek HKI Tidak Dilindungi Secara Hukum

Tidak melindungi merek secara hukum dapat menimbulkan berbagai risiko serius yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan bisnis. Tanpa pendaftaran resmi di DJKI, pemilik merek tidak memiliki dasar hukum untuk menolak atau menuntut pihak lain yang menggunakan merek serupa. Akibatnya, merek dapat disalahgunakan, ditiru, atau bahkan didaftarkan lebih dulu oleh pihak lain yang tidak berhak.

Kasus seperti ini sering kali menimbulkan sengketa panjang dan kerugian besar bagi pemilik asli. Selain kehilangan hak atas nama dan logo, reputasi perusahaan juga bisa menurun drastis karena konsumen sulit membedakan produk asli dan tiruan. Oleh karena itu, pendaftaran merek HKI menjadi langkah pencegahan yang penting agar hak eksklusif dapat dijaga dengan baik sejak awal.

Berikut beberapa risiko utama jika merek HKI tidak dilindungi secara hukum:
• Peniruan atau Penggunaan Ilegal oleh Pihak Lain – Pihak lain dapat memanfaatkan nama dan reputasi merek tanpa izin.
• Sengketa Hukum dan Biaya Litigasi Tinggi – Pemilik asli sulit membuktikan kepemilikan jika tidak ada sertifikat merek.
• Kehilangan Kepercayaan Konsumen – Produk tiruan dengan kualitas rendah dapat merusak citra merek asli.
• Kerugian Finansial dan Reputasi – Penurunan penjualan, kehilangan pasar, serta potensi kebangkrutan bisnis.

Melalui perlindungan hukum yang sah, pemilik merek tidak hanya mengamankan nama dan logo, tetapi juga melindungi seluruh nilai bisnis yang telah dibangun dengan usaha dan reputasi selama bertahun-tahun.

Mengapa Merek HKI Perlu Dilindungi
Mengapa Merek HKI Perlu Dilindungi

Dasar Hukum Perlindungan Merek HKI di Indonesia

Perlindungan terhadap merek di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pelaku usaha. Setiap merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pemiliknya memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut. Perlindungan ini berlaku baik untuk merek barang maupun jasa, yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Dasar hukum ini tidak hanya memberikan hak, tetapi juga mengatur kewajiban pemilik merek agar menggunakan mereknya secara sah dan bertanggung jawab. Dengan adanya aturan ini, negara menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan atau meniru merek yang telah terdaftar tanpa izin. Selain itu, hukum juga mengatur penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak atas merek.

Beberapa dasar hukum penting yang mengatur perlindungan merek HKI di Indonesia antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi landasan utama perlindungan merek.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang mengatur tata cara pendaftaran, pemeriksaan substantif, banding, dan pengalihan merek.
4. Peraturan Internasional Madrid Protocol, yang mengatur perlindungan merek lintas negara bagi pemilik merek Indonesia.

Melalui regulasi tersebut, negara memastikan setiap pelaku usaha memiliki perlindungan hukum yang sah dan dapat mempertahankan hak atas mereknya secara nasional maupun internasional.

Keuntungan Memiliki Merek HKI yang Terdaftar

Mendaftarkan merek HKI bukan hanya tentang perlindungan hukum, tetapi juga investasi penting untuk masa depan bisnis. Merek yang telah terdaftar di DJKI memiliki nilai hukum dan ekonomi yang tinggi, karena menjadi bukti sah kepemilikan atas identitas usaha tersebut. Dengan sertifikat merek, pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis dengan lebih aman dan percaya diri.

Selain itu, merek yang terlindungi juga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Konsumen cenderung lebih memilih produk dengan merek yang sudah terdaftar karena dianggap memiliki kualitas, keaslian, dan kepercayaan yang lebih tinggi. Hal ini memberikan keuntungan kompetitif dan memperluas peluang usaha dalam jangka panjang.

Berikut beberapa keuntungan utama memiliki merek HKI yang telah terdaftar:
• Perlindungan Hukum Eksklusif: Pemilik merek memiliki hak penuh untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip.
• Aset Tidak Berwujud (Intangible Asset): Merek terdaftar dapat dinilai secara ekonomi, dilisensikan, atau dialihkan kepada pihak lain.
• Peningkatan Citra dan Kepercayaan Konsumen: Produk bermerek resmi lebih dipercaya dan lebih mudah dikenali di pasar.
• Dasar Ekspansi Bisnis Internasional: Merek yang telah terdaftar di Indonesia dapat menjadi dasar pendaftaran di negara lain melalui sistem Madrid Protocol.
• Menghindari Sengketa dan Peniruan: Dengan pendaftaran merek, pelaku usaha terlindung dari risiko klaim atau tuntutan hukum di kemudian hari.

Dengan kata lain, memiliki merek HKI yang terdaftar adalah langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan nilai ekonomi usaha di masa depan.

Contoh Kasus Sengketa Merek Akibat Tidak Dilindungi

Banyak pelaku usaha yang baru menyadari pentingnya perlindungan merek setelah menghadapi masalah hukum. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah ketika pemilik merek tidak segera mendaftarkan mereknya ke DJKI, sementara pihak lain mendaftarkan nama serupa terlebih dahulu.

Akibatnya, pemilik asli justru kehilangan hak atas merek yang sudah lama digunakan secara komersial. Kasus serupa juga sering ditemukan di berbagai sektor, terutama dalam industri makanan, kosmetik, dan produk rumah tangga. Karena tidak memiliki sertifikat merek resmi, pemilik awal tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat pihak yang meniru mereknya.

Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam mendaftarkan merek bisa berakibat fatal terhadap reputasi dan keberlangsungan bisnis.

Beberapa contoh umum sengketa merek yang sering terjadi di Indonesia antara lain:
1. Merek Terdaftar oleh Pihak Lain Terlebih Dahulu: Pihak lain mendaftarkan merek yang serupa sehingga pemilik asli kehilangan hak eksklusif.
2. Peniruan Nama dan Logo Secara Komersial: Pesaing menggunakan merek mirip untuk mengelabui konsumen dan mengambil keuntungan pasar.
3. Produk Palsu dengan Kualitas Rendah: Produk tiruan merusak kepercayaan konsumen terhadap merek asli.
4. Gugatan Hukum dan Kerugian Finansial: Pemilik asli harus mengeluarkan biaya besar untuk membuktikan haknya di pengadilan.

Kasus-kasus tersebut menjadi pelajaran bahwa perlindungan merek HKI harus dilakukan sejak awal agar tidak menimbulkan kerugian di masa depan.

Jasa Pengurusan Daftar Merek

Jika Anda adalah pelaku usaha yang ingin melindungi identitas produk atau jasa, maka mendaftarkan merek HKI adalah langkah pertama yang wajib dilakukan. Proses ini memastikan bahwa merek Anda memiliki perlindungan hukum yang sah, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Namun, banyak pelaku usaha sering menghadapi kendala administratif dan teknis dalam proses pendaftaran.

Untuk itu, PERMATAMAS hadir sebagai solusi profesional dalam jasa pengurusan pendaftaran merek HKI. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, tim kami yang terdiri dari konsultan hukum dan ahli administrasi siap membantu mulai dari pencarian merek, pengajuan ke DJKI, hingga sertifikat resmi terbit.

Kami memberikan layanan konsultasi gratis, proses cepat, dan laporan transparan setiap tahapnya.
Amankan merek Anda sekarang juga! Jangan menunggu sampai merek Anda ditiru atau digugat. Hubungi PERMATAMAS Indonesia hari ini untuk mendapatkan pendampingan profesional dalam pendaftaran, pengalihan, atau perpanjangan merek HKI.

Bersama kami, lindungi hak eksklusif Anda dan jadikan merek Anda lebih berdaya saing di pasar nasional maupun global.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

 

Jasa Merek HKI Kelas 35 Syarat Shopee Mall

Merek HKI·

Jasa Merek HKI Kelas 35 Syarat Shopee Mall – Kalau kamu punya toko online di Shopee dan berencana naik level ke Shopee Mall, ada satu hal penting yang wajib kamu miliki — sertifikat merek HKI kelas 35. Banyak penjual yang belum tahu, padahal inilah salah satu syarat utama untuk bisa bergabung ke Shopee Mall sebagai toko resmi. Kelas 35 ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk pengakuan hukum bahwa kamu adalah pemilik sah dari merek dan aktivitas jualan online yang kamu jalankan.

Melalui jasa pengurusan merek HKI kelas 35, kamu bisa memastikan nama toko onlinemu aman, terlindungi, dan memenuhi semua ketentuan Shopee Mall. Dengan memiliki merek terdaftar, reputasi toko kamu meningkat, peluang kerja sama dengan brand besar terbuka lebar, dan tentu saja kamu terlihat jauh lebih profesional di mata konsumen.

Apa Itu Merek Kelas 35 dan Kenapa Penting untuk Toko Online

Kalau kamu punya toko online di Shopee, Tokopedia, Lazada, atau marketplace lainnya, kamu pasti tahu betapa pentingnya kepercayaan konsumen. Semakin tinggi kepercayaan pelanggan, semakin mudah produkmu laku. Nah, salah satu cara paling efektif membangun kepercayaan itu adalah dengan mendaftarkan merek dagang, khususnya di kelas 35.

Kelas 35 adalah kelas merek yang digunakan untuk layanan penjualan, promosi, distribusi, dan manajemen bisnis, termasuk aktivitas jualan online di marketplace. Artinya, kalau tokomu menjual berbagai produk — baik buatan sendiri maupun dari brand lain — maka kelas 35 ini wajib banget dimiliki.

Dengan memiliki merek terdaftar di kelas 35, kamu mendapatkan perlindungan hukum penuh terhadap nama toko dan aktivitas bisnis onlinemu. Jadi, ketika kamu sudah punya sertifikat merek HKI, nama toko online kamu tidak bisa digunakan oleh pihak lain. Kamu pun bebas mengembangkan toko tanpa khawatir masalah duplikasi nama atau klaim kepemilikan merek.

Selain itu, merek kelas 35 juga menjadi aset bisnis yang bernilai ekonomi tinggi. Karena ketika brand kamu sudah terkenal di marketplace, sertifikat merek tersebut bisa menjadi bukti kepemilikan sah yang bisa dialihkan, diwariskan, atau bahkan dijadikan modal usaha.

| Sudah siap daftar Shopee Mall atau Tokopedia? Tidak perlu tunggu sertifikat merek HKI — Bukti Pendaftaran Merek HKI sudah bisa langsung dipakai. Chat admin sekarang!

Hubungan Merek Kelas 35 dengan Syarat Shopee Mall

Shopee Mall bukan sekadar tempat jualan biasa. Di sana hanya ada brand resmi dan penjual terpercaya yang sudah diverifikasi oleh Shopee. Tujuannya jelas — memberikan pengalaman belanja yang aman dan meyakinkan bagi konsumen.

Salah satu syarat utama untuk bisa bergabung ke Shopee Mall adalah memiliki sertifikat merek dagang yang terdaftar di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Dan untuk pelaku usaha online, Shopee secara spesifik menyarankan agar merek tersebut terdaftar di kelas 35, karena kelas ini melindungi kegiatan penjualan secara daring.

Kenapa Shopee Mall mewajibkan ini? Karena Shopee ingin memastikan bahwa setiap toko di dalam Mall adalah pemilik sah merek atau penjual resmi dari produk yang dijual. Dengan begitu, mereka bisa mencegah produk palsu, menghindari sengketa merek, dan meningkatkan kredibilitas seluruh ekosistem marketplace-nya.

| Sudah siap daftar Shopee Mall tapi belum punya sertifikat merek HKI? Dengan Bukti Pendaftaran Merek HKI, kamu bisa mulai mendaftar sekarang dan langsung chat admin untuk konsultasi!

Jadi kalau kamu ingin naik level dari toko reguler ke Shopee Mall, tapi belum memiliki sertifikat merek kelas 35, inilah saatnya kamu mulai mengurusnya. Dengan memiliki merek HKI kelas 35, kamu tidak hanya memenuhi syarat Shopee Mall, tapi juga memperkuat posisi hukum dan reputasi bisnismu di dunia digital.

Syarat Mengurus Merek HKI Kelas 35 untuk Shopee Mall

Sebelum mengajukan permohonan merek kelas 35, kamu perlu menyiapkan beberapa dokumen penting. Tahap ini penting banget karena jika dokumen tidak lengkap atau salah format, pengajuan kamu bisa tertunda atau bahkan ditolak oleh DJKI.

Berikut syarat umum yang perlu kamu siapkan:
• Identitas pemohon (KTP untuk perorangan, atau akta perusahaan + NPWP untuk badan usaha).
• Nama dan logo merek yang akan didaftarkan.
• Daftar barang/jasa yang masuk dalam kelas 35 (misalnya: layanan penjualan online, toko daring, promosi digital, manajemen bisnis).
• Contoh tanda tangan, No Hp, Email yang aktif.

Jika kamu menggunakan pihak ketiga atau konsultan hukum untuk membantu pengurusan, maka wajib menyertakan surat kuasa. Sementara untuk perusahaan besar, biasanya juga disarankan melampirkan akta notaris agar dokumen legalnya lebih kuat.
Dengan dokumen-dokumen ini, proses pengajuan akan berjalan lebih cepat dan risiko penolakan bisa diminimalkan.

 

Jasa Merek HKI Kelas 35 Syarat Shopee Mall
Jasa Merek HKI Kelas 35 Syarat Shopee Mall

Prosedur Pengajuan Merek HKI Kelas 35

Proses pengajuan merek ke DJKI bisa dilakukan secara online melalui laman https://merek.dgip.go.id. Berikut langkah-langkahnya secara umum:
⠀
1. Cek merek terlebih dahulu. Pastikan nama merek kamu belum digunakan atau terdaftar oleh pihak lain.
2. Buat akun di situs DJKI. Gunakan data resmi sesuai identitas atau akta perusahaan.
3. Isi formulir pendaftaran. Pilih kelas 35 dan lengkapi seluruh kolom yang diminta.
4. Unggah dokumen pendukung. Seperti logo merek, surat pernyataan, dan identitas pemohon.
5. Bayar biaya PNBP resmi. Setelah itu, sistem akan memberikan nomor permohonan sebagai bukti pengajuan.

| Mau lebih cepat dan aman? Dengan Bukti Pendaftaran Merek HKI, kamu bisa langsung dibimbing admin kami untuk mengurus pendaftaran kelas 35 toko online di Shopee Mall, Tokopedia, atau TikTok Shop. Chat sekarang!

Setelah permohonan masuk, DJKI akan melakukan pemeriksaan administratif dan substantif. Jika tidak ada masalah, maka merek kamu akan diumumkan selama 2 bulan di Berita Resmi Merek. Kalau tidak ada keberatan dari pihak lain, maka sertifikat merek HKI akan diterbitkan dan dikirimkan kepada pemohon.

Kesalahan Umum Saat Mengurus Merek untuk Shopee Mall

Banyak pelaku usaha toko online gagal mendapatkan sertifikat merek karena kurang teliti di awal. Berikut beberapa kesalahan umum yang sering terjadi:
⠀
• Salah memilih kelas merek. Banyak yang mendaftarkan merek ke kelas produk (misalnya sabun atau pakaian), padahal untuk toko online harus ke kelas 35 (layanan penjualan online).
• Nama merek mirip dengan merek lain. Ini bisa menyebabkan penolakan karena dianggap tidak punya daya pembeda.
• Dokumen tidak lengkap. Kadang pemohon lupa menyertakan surat pernyataan atau bukti pembayaran resmi.

Kesalahan kecil seperti ini bisa bikin proses tertunda hingga berbulan-bulan, bahkan ditolak. Karena itu, sebaiknya gunakan pendamping profesional agar pengurusan merek lebih cepat, rapi, dan pasti diterima.

| Hindari kesalahan dan percepat proses pendaftaran Merek HKI kelas 35 untuk Shopee Mall, Tokopedia, atau TikTok Shop dengan bantuan Bukti Pendaftaran Merek HKI, Chat admin sekarang!

Keuntungan Memiliki Merek Kelas 35 untuk Toko Online

Memiliki merek terdaftar di kelas 35 memberikan perlindungan hukum terhadap nama toko online kamu. Artinya, nama tokomu nggak bisa digunakan sembarangan oleh pihak lain di marketplace mana pun. Perlindungan ini penting banget buat menjaga reputasi dan eksistensi bisnismu di dunia digital yang kompetitif.

Selain perlindungan hukum, merek kelas 35 juga membuat tokomu terlihat lebih profesional dan kredibel di mata konsumen. Banyak pembeli yang lebih percaya bertransaksi di toko dengan merek resmi karena dianggap lebih aman, berkualitas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini juga bisa meningkatkan konversi penjualan secara signifikan.

Keuntungan lainnya, merek kelas 35 membuka peluang kolaborasi bisnis lebih luas. Brand besar, supplier, bahkan investor lebih percaya bekerja sama dengan toko online yang sudah punya merek terdaftar. Dengan begitu, kamu bukan hanya memenuhi syarat Shopee Mall, tapi juga membangun pondasi bisnis jangka panjang yang kuat.

Tips Agar Pengajuan Merek Kelas 35 Cepat Disetujui DJKI

Supaya proses pendaftaran merekmu berjalan lancar tanpa hambatan, penting banget untuk memperhatikan beberapa langkah strategis berikut. Banyak pelaku usaha gagal bukan karena sistem DJKI yang rumit, tapi karena kurang persiapan sejak awal.

Nah, biar kamu nggak ngalamin hal yang sama, ikuti tips ini:
1. Pastikan nama merek unik dan tidak mirip dengan merek lain.
Sebelum mengajukan pendaftaran, lakukan pencarian (searching) di database DJKI. Hindari nama yang terlalu umum atau sudah dipakai merek lain, karena bisa menyebabkan penolakan di tahap pemeriksaan substantif.
2. Tulis deskripsi jasa secara spesifik dan relevan.
Dalam pengisian formulir, pilih “layanan penjualan online” atau “pengelolaan toko daring” sebagai deskripsi utama di kelas 35. Deskripsi yang jelas membantu pemeriksa memahami fungsi merek kamu dengan tepat.
3. Gunakan jasa profesional yang berpengalaman.
Konsultan HKI bisa bantu menyiapkan dokumen dengan benar, meminimalkan kesalahan administrasi, dan memastikan pengajuanmu sesuai ketentuan DJKI. Ini penting kalau kamu ingin hasil cepat dan aman tanpa bolak-balik revisi.

| Ingin pendaftaran merek kelas 35 cepat disetujui untuk Shopee Mall, Tokopedia, atau TikTok Shop? Gunakan Bukti Pendaftaran Merek HKI dan chat admin sekarang untuk bimbingan profesional!

Dengan mengikuti tiga langkah di atas, peluang merek kelas 35 kamu disetujui akan jauh lebih besar. Kamu bisa fokus ke pengembangan bisnis, sementara proses legalitasnya ditangani secara profesional dan terarah.

Jasa Pengurusan Merek HKI Kelas 35 dari Merekhki.com

Kalau kamu ingin naik level jadi toko Shopee Mall tapi belum punya merek kelas 35, tenang bro — tim merekhki.com siap bantu dari awal sampai sertifikat terbit.
⠀
Kami sudah berpengalaman dalam pendaftaran merek HKI, termasuk untuk pelaku usaha toko online dan e-commerce. Layanan kami meliputi:
⠀
• Konsultasi gratis awal untuk menentukan kelas merek yang tepat.
• Pengecekan merek (searching) agar tidak tumpang tindih dengan merek lain.
• Pengisian dan pengajuan dokumen resmi ke DJKI.
• Pendampingan penuh sampai sertifikat merek HKI terbit.
⠀
Kelebihan kami: cepat, aman, dan semua dokumen dikerjakan langsung oleh tim yang paham hukum dan pengalaman lapangan.
⠀
Jadi, kalau kamu ingin merek toko onlinemu terdaftar resmi, memenuhi syarat Shopee Mall, dan terlindungi hukum, langsung aja hubungi kami di PERMATAMAS Jasa Pengurusan Merek HKI Profesional dan Terpercaya!

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu Merek HKI Kelas 35?
Merek HKI kelas 35 adalah kategori merek yang digunakan untuk layanan penjualan, promosi, distribusi, dan manajemen bisnis, termasuk aktivitas jualan online di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop.

2. Kenapa Merek Kelas 35 penting untuk toko online?
Karena memberikan perlindungan hukum atas nama toko dan aktivitas bisnis onlinemu, meningkatkan kredibilitas, serta menjadi syarat wajib untuk bergabung ke Shopee Mall atau marketplace resmi lainnya.

3. Apa syarat mengurus Merek HKI Kelas 35?
Syarat umum meliputi identitas pemohon (KTP/perusahaan + NPWP), nama dan logo merek, daftar jasa/layanan kelas 35, serta dokumen pendukung seperti surat kuasa jika menggunakan konsultan.

4. Bagaimana prosedur pengajuan Merek HKI Kelas 35 ke DJKI?
Proses dilakukan online di situs resmi DJKI: cek merek, buat akun, isi formulir kelas 35, unggah dokumen, bayar biaya PNBP, dan tunggu pemeriksaan administratif serta substantif sebelum sertifikat diterbitkan.

5. Apakah Bukti Pendaftaran Merek HKI bisa digunakan sebelum sertifikat terbit?
Ya, Bukti Pendaftaran Merek HKI sudah bisa digunakan untuk pendaftaran toko di Shopee Mall, Tokopedia, atau TikTok Shop, sehingga kamu bisa mulai daftar tanpa harus menunggu sertifikat resmi.

6. Kesalahan apa saja yang sering terjadi saat mengurus merek?
Kesalahan umum termasuk salah memilih kelas merek, nama merek mirip dengan merek lain, atau dokumen tidak lengkap, yang bisa menyebabkan penolakan atau proses tertunda.

7. Bagaimana cara memastikan nama merek unik sebelum mendaftar?
Lakukan pencarian di database DJKI (searching) untuk memastikan nama dan logo merek belum digunakan pihak lain, sehingga mengurangi risiko penolakan.

8. Berapa lama proses pengajuan Merek HKI Kelas 35 sampai sertifikat terbit?
Proses tergantung pemeriksaan DJKI dan keberatan dari pihak lain, tapi biasanya memakan waktu beberapa bulan sejak dokumen lengkap dan pembayaran PNBP diterima.

9. Apa keuntungan memiliki Merek HKI Kelas 35 untuk toko online?
Selain perlindungan hukum, merek terdaftar meningkatkan kredibilitas, menarik kerja sama dengan brand besar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang investasi atau kolaborasi.

10. Bisakah saya menggunakan jasa profesional untuk mengurus Merek HKI Kelas 35?
Ya, kamu bisa menggunakan jasa Merek HKI PERMATAMAS yang berpengalaman. Tim PERMATAMAS akan memastikan dokumen lengkap, prosedur sesuai aturan DJKI, mempercepat proses pengajuan, dan meminimalkan kesalahan administrasi sehingga pendaftaran merek kelas 35 kamu berjalan lancar

Referensi:
• Shopee Indonesia – Syarat & Cara Daftar Menjadi Penjual Shopee Mall
• Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) – merek.dgip.go.id

 

Apa Itu Pengalihan Merek HKI

Merek HKI·

Apa Itu Pengalihan Merek HKI – Dalam dunia bisnis, merek bukan sekadar logo atau nama produk, tapi merupakan aset strategis yang memiliki nilai hukum dan ekonomi. Merek menjadi identitas resmi sebuah produk atau jasa, membedakan dari pesaing, dan bisa menjadi faktor penentu kepercayaan konsumen. Karena nilai itulah, memahami pengelolaan dan kepemilikan merek, termasuk proses pengalihan merek, menjadi hal krusial bagi setiap pelaku usaha yang ingin mengembangkan, menjual, atau berkolaborasi dalam bisnis.

Banyak pemilik usaha sering bertanya: apa itu pengalihan merek, bagaimana prosesnya, dan apa manfaatnya bagi bisnis mereka. Artikel ini akan membahas secara tuntas mulai dari definisi pengalihan merek, dasar hukum yang mengaturnya, jenis dan prosedur pengalihan, hingga dokumen yang diperlukan, sehingga pembaca mendapatkan panduan lengkap dan praktis untuk memanfaatkan aset merek mereka dengan aman dan legal.

Pengertian Pengalihan Merek HKI

Pengalihan merek adalah proses memindahkan hak kepemilikan merek dari pemilik lama ke pihak lain secara resmi dan sah di mata hukum. Dalam praktik bisnis, pengalihan merek sering dilakukan ketika sebuah bisnis dijual, diakuisisi, atau ketika pemilik ingin memberikan hak penggunaan merek kepada pihak lain. Proses ini bukan sekadar administrasi, tetapi juga langkah penting untuk melindungi aset intelektual dan memastikan hak atas merek tetap terlindungi dari sengketa atau klaim pihak ketiga.

Memahami pengalihan merek menjadi krusial bagi setiap pemilik usaha. Dengan mengetahui definisi, prosedur, dan aturan yang berlaku, pelaku bisnis dapat mengelola merek mereka secara legal, mengoptimalkan nilai aset, dan meminimalkan risiko hukum. Artikel ini akan membahas pengertian pengalihan merek secara lengkap, memberikan contoh kasus, serta menjelaskan tujuan yang bisa dicapai melalui pengalihan merek bagi pemilik bisnis.

Definisi pengalihan merek menurut hukum

Pengalihan merek adalah proses memindahkan hak kepemilikan merek dari pemilik lama ke pihak lain. Dalam hukum Indonesia, pengalihan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Proses pengalihan harus dicatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar berlaku secara resmi dan diakui secara hukum.

Tujuan pengalihan merek bagi pemilik bisnis

Pemilik bisnis dapat melakukan pengalihan merek untuk berbagai tujuan, seperti:
1. Mengalihkan bisnis kepada pihak lain secara legal.
2. Mendapatkan dana segar dari penjualan merek.
3. Mengamankan aset intelektual agar hak atas merek tetap terlindungi setelah berpindah tangan.

Contoh kasus pengalihan merek

Contoh nyata pengalihan merek sering terjadi ketika perusahaan besar mengakuisisi usaha kecil dan sekaligus membeli hak atas merek produk tertentu. Dalam skenario ini, merek tidak hanya berpindah kepemilikan, tetapi juga ikut membawa nilai bisnis, reputasi, dan loyalitas pelanggan yang sudah terbentuk.

Misalnya, sebuah perusahaan makanan besar membeli hak merek snack lokal populer untuk memperluas lini produknya. Dengan begitu, nama dan logo merek resmi berpindah kepemilikan, memungkinkan perusahaan baru menggunakan merek tersebut secara sah, sekaligus mempertahankan identitas yang sudah dikenal oleh konsumen.

Dasar Hukum Pengalihan Merek HKI

Pengalihan merek bukan sekadar proses bisnis, tetapi juga harus mematuhi aturan hukum yang berlaku agar hak kepemilikan merek sah dan terlindungi. Tanpa landasan hukum yang jelas, pengalihan merek berisiko menimbulkan sengketa, klaim pihak ketiga, atau pembatalan pengalihan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, memahami dasar hukum menjadi langkah penting bagi setiap pelaku usaha yang ingin melakukan pengalihan merek secara aman dan legal.

Di Indonesia, pengalihan merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU ini menetapkan hak dan kewajiban pemilik merek, prosedur pengalihan, serta mekanisme pencatatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan dasar hukum yang jelas, proses pengalihan menjadi sah secara hukum dan meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari, sekaligus memberikan kepastian bagi pihak penerima hak merek.

Undang-undang dan peraturan terkait merek

Pengalihan merek di Indonesia harus mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, agar hak kepemilikan sah dan terlindungi secara hukum. Landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur hak dan kewajiban pemilik merek, prosedur pendaftaran, hingga mekanisme pengalihan merek. Dengan mengikuti ketentuan ini, proses pengalihan menjadi resmi, transparan, dan minim risiko sengketa di kemudian hari.

Selain UU Merek, DJKI juga mengeluarkan peraturan pelaksana terkait prosedur pengalihan dan pendaftaran dokumen, termasuk formulir resmi dan persyaratan dokumen pendukung. Peraturan ini memastikan bahwa setiap pengalihan merek dicatat dengan benar dan diakui secara hukum, sekaligus memberikan pedoman bagi pelaku usaha agar proses pengalihan dilakukan secara efisien dan sesuai standar administrasi yang berlaku.

Dasar hukum pengalihan merek di Indonesia adalah:

• UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
• Peraturan turunan DJKI yang mengatur prosedur pendaftaran dan pengalihan hak atas merek.
UU ini memastikan bahwa setiap pengalihan merek dilakukan secara sah, tercatat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memegang peran strategis dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual, termasuk pengalihan merek. DJKI bertugas mencatat, memverifikasi, dan memastikan setiap proses pengalihan merek dilakukan sesuai peraturan, sehingga hak pemilik baru diakui secara sah.

Dengan peran ini, DJKI tidak hanya menjadi otoritas administrasi, tetapi juga penjamin keamanan hukum bagi pemilik dan penerima hak merek, meminimalkan risiko sengketa, dan memastikan proses pengalihan berjalan transparan dan profesional.

DJKI bertugas untuk:
1. Mencatat dan memverifikasi pengalihan merek.
2. Menjamin hak pemilik baru diakui secara hukum.
3. Memberikan informasi publik mengenai status kepemilikan merek.

Ketentuan Hukum Pengalihan Merek

Ketentuan hukum pengalihan merek menetapkan aturan main yang harus dipatuhi oleh pemilik lama dan penerima merek, agar hak kepemilikan berpindah secara sah dan terlindungi. Pengalihan yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan hukum berisiko tidak diakui secara resmi, menimbulkan sengketa, dan dapat merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, memahami ketentuan hukum menjadi langkah penting sebelum memulai proses pengalihan merek.

Secara umum, ketentuan hukum mencakup pembuatan dokumen resmi, pencatatan pengalihan di DJKI, dan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini juga mencakup batasan terkait hak penggunaan, persetujuan pihak terkait, dan prosedur pengajuan resmi. Dengan mengikuti ketentuan ini, proses pengalihan merek menjadi legal, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Jenis-Jenis Pengalihan Merek HKI

Pengalihan merek dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, tergantung hak yang dipindahkan dan kesepakatan antara pemilik lama dan pihak penerima. Jenis-jenis pengalihan ini penting dipahami agar setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya, serta agar proses pengalihan berjalan transparan dan sah di mata hukum. Pemilihan jenis pengalihan yang tepat juga memengaruhi strategi bisnis, nilai aset, dan perlindungan hukum bagi merek yang dialihkan.

Secara umum, jenis pengalihan merek dibagi menjadi pengalihan kepemilikan penuh, pengalihan terbatas, dan lisensi. Pengalihan kepemilikan penuh memindahkan seluruh hak atas merek ke pihak baru, sementara pengalihan terbatas hanya mencakup sebagian hak, misalnya untuk wilayah tertentu atau lini produk tertentu. Sedangkan lisensi memungkinkan pihak lain menggunakan merek dengan batasan tertentu, baik eksklusif maupun non-eksklusif, tanpa mengubah kepemilikan asli. Pemahaman jenis-jenis ini membantu pemilik merek mengambil keputusan yang tepat sesuai kebutuhan bisnis.

Pengalihan kepemilikan penuh

Pengalihan kepemilikan penuh terjadi ketika pemilik lama memindahkan seluruh hak atas merek kepada pihak lain secara resmi. Dengan pengalihan ini, pihak penerima menjadi pemilik sah, memiliki hak penuh untuk menggunakan, mengelola, dan mengembangkan merek tanpa batasan dari pemilik lama. Proses ini biasanya dilakukan dalam konteks penjualan bisnis, akuisisi, atau transaksi investasi, di mana kepemilikan merek menjadi bagian dari aset yang dialihkan.

Keuntungan utama dari pengalihan kepemilikan penuh adalah kepastian hukum dan kemudahan pengelolaan merek. Pihak baru tidak perlu lagi meminta izin atau persetujuan dari pemilik sebelumnya, sehingga dapat bebas melakukan strategi pemasaran, ekspansi produk, atau lisensi lebih lanjut. Selain itu, pengalihan ini juga mempermudah pencatatan resmi di DJKI, sehingga hak kepemilikan diakui secara sah dan terlindungi dari sengketa hukum di masa depan.

Pengalihan terbatas / sebagian hak

Pengalihan terbatas atau sebagian hak terjadi ketika pemilik lama memindahkan hanya sebagian hak atas merek kepada pihak lain. Misalnya, hak penggunaan merek diberikan untuk wilayah geografis tertentu, jenis produk tertentu, atau periode waktu tertentu. Dengan begitu, pemilik lama tetap mempertahankan kendali atas merek di sektor lain yang tidak termasuk dalam pengalihan.

Keuntungan dari pengalihan terbatas adalah fleksibilitas bagi pemilik merek. Pemilik lama dapat tetap menggunakan merek untuk lini produk lain atau wilayah yang tidak dialihkan, sambil tetap menghasilkan pendapatan atau kemitraan melalui hak yang diberikan kepada pihak penerima. Jenis pengalihan ini cocok untuk strategi ekspansi bisnis tanpa kehilangan kontrol penuh atas merek.

Lisensi eksklusif vs non-eksklusif

• Lisensi eksklusif: hanya satu pihak penerima yang berhak menggunakan merek.
• Lisensi non-eksklusif: beberapa pihak dapat menggunakan merek secara bersamaan, dengan batasan yang jelas.

Perbedaan Pengalihan Merek HKI dan Lisensi Merek

Perbedaan pengalihan merek dan lisensi merek terletak pada hak kepemilikan dan tingkat kontrol atas merek. Dalam pengalihan merek, hak kepemilikan berpindah sepenuhnya ke pihak baru, sehingga pemilik lama tidak lagi memiliki hak atas merek tersebut. Sedangkan lisensi merek hanya memberikan izin penggunaan merek kepada pihak lain, sementara kepemilikan tetap berada di tangan pemilik asli. Perbedaan ini penting dipahami agar setiap pihak mengetahui batasan hak dan kewajiban dalam transaksi merek.

Selain hak kepemilikan, perbedaan lain terlihat dari fleksibilitas penggunaan dan risiko hukum. Lisensi bisa bersifat eksklusif atau non-eksklusif, memberikan pihak penerima hak terbatas dengan aturan tertentu, sementara pengalihan merek memberikan pihak baru kebebasan penuh untuk menggunakan, mengelola, atau melisensikan kembali merek. Memahami perbedaan ini membantu pemilik merek menentukan strategi bisnis yang tepat, apakah menjual aset secara penuh atau hanya memberikan hak penggunaan terbatas.

Hak dan kewajiban pemilik merek

Dalam pengalihan, hak dan kewajiban penuh berpindah ke pihak baru. Sedangkan pada lisensi, pemilik tetap memiliki hak dan hanya memberikan izin penggunaan.
Batasan penggunaan merek pada lisensi

Lisensi menetapkan batasan penggunaan, seperti wilayah, waktu, atau jenis produk. Pemilik merek tetap memegang hak utama.

Kapan harus memilih pengalihan vs lisensi

• Pengalihan: cocok untuk transaksi bisnis atau penjualan aset.
• Lisensi: cocok untuk memperluas distribusi tanpa kehilangan kepemilikan merek.

Manfaat Pengalihan Merek HKI

Pengalihan merek memberikan berbagai manfaat strategis bagi pemilik bisnis dan pihak penerima. Bagi pemilik lama, pengalihan merek bisa menjadi cara untuk menghasilkan pendapatan tambahan, melepaskan aset yang tidak lagi strategis, atau memfokuskan sumber daya pada lini bisnis lain.

Sementara bagi pihak penerima, pengalihan merek memungkinkan mereka untuk memanfaatkan reputasi, identitas, dan nilai yang sudah terbentuk dari merek tersebut, sehingga lebih cepat memasuki pasar dengan keunggulan kompetitif.

Selain aspek finansial dan bisnis, pengalihan merek juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan pengalihan yang sah, baik pemilik lama maupun penerima hak mendapatkan perlindungan dari klaim pihak ketiga, meminimalkan risiko sengketa, dan memastikan hak penggunaan merek diakui secara resmi oleh DJKI.

Hal ini menjadikan pengalihan merek sebagai langkah penting dalam strategi pengelolaan aset intelektual perusahaan.

Mempermudah transaksi bisnis

Pengalihan merek mempermudah proses transaksi bisnis dengan menjadikan kepemilikan merek sah secara hukum. Dalam konteks jual beli atau akuisisi usaha, merek yang sudah dialihkan secara resmi meningkatkan kepercayaan pihak pembeli, karena mereka tahu hak atas merek telah berpindah secara legal dan dapat digunakan tanpa risiko klaim dari pemilik lama.

Selain itu, pengalihan merek juga memudahkan negosiasi dan penyusunan kesepakatan bisnis. Dengan kepastian hukum yang jelas, kedua belah pihak dapat fokus pada aspek strategis seperti harga, nilai aset, dan potensi ekspansi bisnis, tanpa terhambat oleh kekhawatiran terkait status kepemilikan merek. Hal ini menjadikan pengalihan merek sebagai langkah penting dalam transaksi bisnis yang aman dan efisien.

Menambah nilai aset perusahaan

Pengalihan merek tidak hanya memindahkan hak kepemilikan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi perusahaan. Merek yang sudah terdaftar dan dialihkan menjadi aset resmi yang dapat dinilai secara finansial, sehingga menambah total nilai perusahaan, terutama saat perusahaan ingin menjual, mengakuisisi, atau mencari investor.

Selain meningkatkan nilai finansial, merek yang dialihkan secara sah juga menambah reputasi dan kredibilitas perusahaan. Investor dan mitra bisnis lebih percaya pada perusahaan yang memiliki aset intelektual resmi dan terkelola dengan baik. Dengan demikian, pengalihan merek menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi bisnis dan membuka peluang pertumbuhan lebih luas.

Perlindungan hukum bagi pihak penerima

Pengalihan merek memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pihak penerima. Dengan pengalihan yang sah, pihak penerima resmi memiliki hak kepemilikan atas merek, sehingga dapat menggunakan, mengelola, atau mengembangkan merek tanpa risiko klaim dari pemilik lama. Hal ini penting untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan lancar dan aman secara hukum.

Selain itu, perlindungan hukum ini juga meminimalkan risiko sengketa dengan pihak ketiga. Dengan dokumen pengalihan yang tercatat di DJKI, pihak penerima memiliki bukti legal yang kuat jika terjadi perselisihan, sehingga hak atas merek diakui secara resmi. Dengan demikian, pengalihan merek tidak hanya memindahkan hak, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang mendukung keberlangsungan bisnis.

Syarat Pengalihan Merek HKI

Sebelum melakukan pengalihan merek, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar proses berjalan sah dan diakui secara hukum. Syarat ini mencakup kepemilikan sah atas merek, dokumen identitas pemilik dan penerima, serta persetujuan semua pihak yang terkait. Memenuhi syarat ini memastikan pengalihan merek tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari dan mempermudah proses pencatatan di DJKI.

Selain itu, syarat pengalihan merek juga tergantung pada jenis dan skala bisnis. Untuk UMKM, dokumen yang dibutuhkan mungkin lebih sederhana, sedangkan perusahaan besar biasanya memerlukan akta notaris, bukti transaksi, dan dokumen pendukung tambahan. Dengan memahami dan menyiapkan semua syarat ini, proses pengalihan merek menjadi lebih efisien, aman, dan legal secara resmi.

Syarat dari sisi hukum

• Pemilik dan penerima harus sah secara hukum.
• Pengalihan harus tercatat di DJKI.
• Tidak boleh melanggar hak pihak ketiga.

Syarat dari sisi administrasi DJKI

• Formulir pengalihan resmi DJKI harus diisi.
• Surat pernyataan dan dokumen identitas diserahkan.
• Bukti kepemilikan merek yang sah.

Syarat tambahan untuk UMKM vs perusahaan besar

Selain syarat dasar, pengalihan merek juga memiliki persyaratan tambahan yang berbeda antara UMKM dan perusahaan besar. UMKM biasanya hanya perlu menyiapkan dokumen identitas, bukti kepemilikan merek, dan surat kuasa sederhana, sehingga proses lebih cepat dan ringan.

Sementara perusahaan besar sering diwajibkan melengkapi akta notaris, dokumen transaksi resmi, laporan keuangan, dan persetujuan dari berbagai pihak terkait, untuk memastikan kepemilikan berpindah secara sah dan terdokumentasi dengan lengkap sesuai standar hukum.

Dokumen yang Diperlukan untuk Pengalihan Merek HKI

Sebelum melakukan pengalihan merek, menyiapkan dokumen yang lengkap adalah langkah krusial agar proses berjalan lancar dan sah secara hukum. Dokumen yang tepat tidak hanya mempermudah pengajuan ke DJKI, tetapi juga menjadi bukti legal yang melindungi hak kedua belah pihak jika terjadi sengketa di kemudian hari. Tanpa dokumen yang lengkap, pengalihan bisa tertunda atau bahkan tidak diakui secara resmi.

Selain itu, jenis dokumen yang dibutuhkan biasanya bervariasi tergantung jenis pengalihan dan skala bisnis. Dokumen dasar seperti identitas pemilik dan penerima, bukti kepemilikan merek, serta surat kuasa menjadi wajib, sementara dokumen tambahan seperti akta notaris atau persetujuan pihak terkait sering diperlukan untuk pengalihan yang lebih kompleks. Dengan memahami kebutuhan dokumen sejak awal, pelaku usaha dapat mempersiapkan proses pengalihan merek secara efisien dan minim risiko.

Dokumen identitas pemilik dan penerima

Dalam proses pengalihan merek, dokumen identitas pemilik dan penerima menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Dokumen ini mencakup KTP atau identitas resmi lainnya, NPWP, dan surat kuasa apabila pengalihan dilakukan melalui perwakilan. Dokumen identitas memastikan bahwa pihak yang melakukan pengalihan maupun pihak penerima resmi dan sah di mata hukum, serta meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari.

Selain itu, dokumen identitas juga berfungsi sebagai bukti legal dalam pencatatan resmi di DJKI. Dengan dokumen yang lengkap, proses verifikasi menjadi lebih cepat dan transparan, sehingga hak kepemilikan merek dapat dialihkan dengan aman. Pemilik dan penerima merek pun mendapatkan kepastian hukum atas hak mereka, yang penting untuk kelangsungan bisnis dan strategi pengelolaan aset merek.

Bukti kepemilikan merek

Bukti kepemilikan merek menjadi dokumen kunci dalam pengalihan merek, yang biasanya berupa sertifikat merek resmi dari DJKI. Sertifikat ini membuktikan bahwa merek dimiliki secara sah oleh pemilik lama dan menjadi dasar legal bagi pihak penerima untuk mendapatkan hak penuh atau terbatas atas merek tersebut.

Tanpa sertifikat ini, proses pengalihan berisiko tertunda atau tidak diakui secara resmi, sehingga memiliki sertifikat yang valid sangat penting untuk kepastian hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dokumen pendukung tambahan (surat kuasa, notaris)

Selain dokumen identitas dan bukti kepemilikan, dokumen pendukung tambahan juga sering dibutuhkan untuk kelancaran pengalihan merek. Surat kuasa diperlukan jika pengalihan dilakukan melalui pihak ketiga yang mewakili pemilik, sementara akta notaris menjadi wajib untuk transaksi formal, terutama bagi perusahaan besar.

Kedua dokumen ini memastikan proses pengalihan resmi, sah secara hukum, dan tercatat dengan benar, sehingga meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Apa Itu Pengalihan Merek HKI
Apa Itu Pengalihan Merek HKI

Bagaimana Prosedur Pengalihan Merek HKI

Sebelum membahas tahap demi tahap, penting untuk memahami bahwa prosedur pengalihan merek harus dilakukan secara resmi dan sesuai aturan DJKI. Proses ini tidak hanya sekadar administrasi, tetapi juga menjadi jaminan hukum bahwa hak kepemilikan merek berpindah secara sah, sehingga pemilik baru bisa menggunakan merek tanpa risiko klaim dari pihak lama maupun pihak ketiga.

Selain itu, prosedur pengalihan merek mencakup persiapan dokumen, pengajuan resmi, dan verifikasi oleh DJKI. Dengan memahami alur prosedur sejak awal, pelaku usaha dapat mempersiapkan semua persyaratan dengan tepat, meminimalkan risiko penolakan, dan memastikan proses pengalihan berlangsung efisien dan transparan. Hal ini menjadi langkah penting sebelum masuk ke tahapan inti pengajuan pengalihan merek.

Tahap persiapan dokumen

Tahap awal dalam prosedur pengalihan merek adalah persiapan dokumen secara lengkap dan akurat.
Pada tahap ini, pemilik dan penerima merek perlu melakukan beberapa langkah penting:
• Kumpulkan semua dokumen yang diperlukan, mulai dari identitas pemilik dan penerima, bukti kepemilikan merek, hingga dokumen pendukung tambahan seperti surat kuasa atau akta notaris.
• Pastikan dokumen asli dan salinan legal tersedia untuk keperluan verifikasi dan administrasi resmi.

Persiapan dokumen yang rapi dan lengkap menjadi kunci agar proses pengajuan ke DJKI berjalan lancar, mengurangi risiko penolakan, dan memastikan hak kepemilikan merek berpindah secara sah. Dengan menyiapkan dokumen sejak awal, pemilik dan penerima merek dapat memastikan proses pengalihan lebih efisien dan aman secara hukum.

Proses pengajuan ke DJKI

Sebelum masuk ke tahapan inti, penting dipahami bahwa proses pengajuan pengalihan merek ke DJKI harus dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur. Pengajuan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak kepemilikan merek resmi tercatat dan diakui secara hukum, sehingga pemilik baru bisa menggunakan merek tanpa risiko klaim atau sengketa.

Memahami proses pengajuan sejak awal juga membantu pelaku usaha menyiapkan dokumen dan persyaratan dengan tepat, sehingga proses berjalan lebih efisien dan aman.
• Ajukan formulir pengalihan dan lampiran dokumen.
• Bayar biaya administrasi sesuai ketentuan DJKI.

Proses verifikasi dan pengumuman

Setelah dokumen diajukan, tahap berikutnya dalam pengalihan merek adalah proses verifikasi dan pengumuman oleh DJKI. Tahap ini sangat penting karena DJKI akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen, memastikan bahwa pengalihan dilakukan sesuai aturan hukum. Proses

ini juga menjadi momen transparan bagi publik, sehingga pihak lain dapat mengetahui adanya pengalihan merek dan meminimalkan risiko sengketa atau klaim dari pihak ketiga.

• DJKI memverifikasi dokumen.
• Setelah diverifikasi, pengalihan diumumkan dan tercatat resmi.
• Pemilik baru menerima sertifikat pengalihan.

Akta Notaris Pengalihan Merek Apakah Wajib

Dalam proses pengalihan merek, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah akta notaris wajib digunakan. Akta notaris berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat transaksi pengalihan secara legal, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik lama maupun pihak penerima. Meskipun tidak semua pengalihan merek mewajibkan akta notaris, keberadaannya sering kali menjadi jaminan tambahan, terutama untuk transaksi yang melibatkan perusahaan besar atau aset bernilai tinggi.

Selain memberikan kepastian hukum, akta notaris juga mempermudah proses pencatatan di DJKI. Dokumen ini menjadi bukti formal yang diakui secara hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan memahami peran dan fungsi akta notaris sejak awal, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai kebutuhan dokumen tambahan dalam pengalihan merek, sehingga proses berjalan lebih aman dan efisien.

Fungsi akta notaris dalam pengalihan

Akta notaris adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa transaksi pengalihan merek dilakukan secara sah di mata hukum.

Fungsi utama akta notaris adalah:
1. Memberikan bukti legalitas atas pengalihan merek.
2. Melindungi kedua belah pihak dari perselisihan hukum di kemudian hari.
3. Memastikan proses pengalihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga DJKI menerima dokumen tanpa kendala.

Dengan adanya akta notaris, hak kepemilikan berpindah secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagi perusahaan besar, akta notaris sering menjadi syarat wajib, sedangkan UMKM bisa saja menggunakan prosedur yang lebih sederhana, namun tetap legal.

Peraturan yang mengatur akta notaris

Di Indonesia, pengalihan merek diatur oleh UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan peraturan pelaksana DJKI. Selain itu, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan landasan hukum mengenai otoritas notaris dalam membuat akta pengalihan.

Peraturan ini menekankan bahwa:
• Akta notaris adalah bukti sah secara hukum.
• Semua transaksi yang menyangkut aset bisnis bernilai tinggi, termasuk merek, lebih aman jika menggunakan akta notaris.

Risiko jika tanpa akta notaris

Melakukan pengalihan merek tanpa akta notaris memang memungkinkan, tetapi memiliki risiko hukum yang lebih tinggi. Tanpa akta notaris, dokumen pengalihan bisa tidak dianggap resmi secara formal, sehingga mempersulit pembuktian kepemilikan jika terjadi sengketa atau klaim dari pihak ketiga.

Memahami risiko ini penting agar pelaku usaha dapat memutuskan apakah perlu melibatkan notaris untuk memastikan pengalihan merek berjalan aman dan diakui secara hukum.

Jika pengalihan merek dilakukan tanpa akta notaris, beberapa risiko muncul:
1. Sengketa hukum antara pemilik lama dan baru.
2. Kesulitan administrasi saat pendaftaran di DJKI.
3. Klaim pihak ketiga yang menimbulkan kerugian finansial dan reputasi.

Berapa Lama Proses Pengalihan Merek HKI

Salah satu pertanyaan umum dalam pengalihan merek adalah berapa lama prosesnya sampai selesai. Durasi pengalihan merek dapat bervariasi tergantung kelengkapan dokumen, jenis pengalihan, dan prosedur DJKI. Dengan memahami perkiraan waktu sejak awal, pelaku usaha bisa merencanakan langkah bisnis dan administrasi secara lebih efisien, sehingga tidak ada hambatan yang mengganggu proses pengalihan.

Estimasi waktu rata-rata

Proses pengalihan merek resmi di DJKI biasanya memakan waktu 2–4 bulan, tergantung kelengkapan dokumen dan jenis pengalihan. Pengalihan sederhana mungkin lebih cepat, sedangkan pengalihan yang melibatkan perusahaan besar, akta notaris, dan negosiasi tambahan bisa lebih lama.
Faktor yang mempengaruhi durasi

Beberapa faktor yang mempengaruhi waktu pengalihan merek antara lain:
• Kelengkapan dokumen: Dokumen yang tidak lengkap menyebabkan revisi berulang.
• Jenis pengalihan: Pengalihan penuh biasanya lebih cepat dibanding pengalihan sebagian hak.
• Jumlah pihak yang terlibat: Banyak pihak atau perusahaan besar menambah proses administrasi dan verifikasi.
• Waktu verifikasi DJKI: Kadang terdapat antrean administrasi, khususnya untuk periode sibuk.

Tips mempercepat proses

Untuk mempercepat proses pengalihan merek, pelaku usaha perlu memahami langkah-langkah yang dapat meminimalkan hambatan administratif. Dengan menyiapkan dokumen lengkap, memeriksa status merek sebelumnya, dan mengikuti prosedur DJKI secara tepat, proses pengalihan bisa berjalan lebih cepat dan efisien.

Memahami tips ini sejak awal membantu menghindari penundaan yang tidak perlu dan memastikan hak kepemilikan merek berpindah secara sah

1. Persiapkan semua dokumen secara lengkap sebelum pengajuan.
2. Gunakan jasa profesional yang memahami prosedur DJKI.
3. Pastikan status merek sudah diverifikasi dan tidak ada sengketa.
4. Ikuti prosedur resmi tanpa melewatkan tahap yang diwajibkan.

Berapa Biaya Pengalihan Merek HKI

Sebelum melakukan pengalihan merek, salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah biaya yang akan dikeluarkan. Biaya ini bisa bervariasi tergantung jenis pengalihan, dokumen yang diperlukan, dan jasa tambahan seperti notaris atau konsultan.

Dengan memahami perkiraan biaya sejak awal, pelaku usaha bisa merencanakan anggaran secara tepat dan menghindari pengeluaran yang tidak terduga selama proses pengalihan.

Biaya resmi DJKI

Biaya resmi DJKI merupakan tarif tetap yang ditetapkan pemerintah untuk pengalihan merek, dan bergantung pada jenis pengalihan yang dilakukan. Mengetahui besaran biaya ini sejak awal membantu pemilik dan penerima merek merencanakan anggaran dengan tepat serta menghindari kebingungan atau penundaan dalam proses administrasi pengalihan.

Sebagai contoh:
• Pengalihan Merek Resmi Rp 700.000 tujuh ratus ribu rupiah

Biaya tambahan (notaris, konsultasi)

Selain biaya resmi DJKI, dalam proses pengalihan merek sering muncul biaya tambahan seperti jasa notaris untuk dokumen formal atau biaya konsultasi profesional. Memahami potensi biaya ini sejak awal membantu pelaku usaha mengelola anggaran secara efisien dan memastikan proses pengalihan merek berjalan lancar tanpa hambatan finansial yang tidak terduga.

Selain biaya resmi DJKI, ada biaya lain yang mungkin muncul:
• Notaris: pembuatan akta pengalihan bisa Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000, tergantung nilai aset dan kompleksitas.
• Konsultasi profesional: jasa pengurusan dokumen, verifikasi, dan advis hukum bisa berbeda-beda, biasanya Rp 500.000 – Rp 2.000.000.

Cara efisien mengelola biaya

• Gunakan paket jasa profesional yang sudah include DJKI + notaris.
• Pastikan dokumen lengkap agar tidak ada biaya tambahan akibat revisi.
• Bandingkan biaya jasa profesional untuk mendapatkan harga terbaik sesuai kebutuhan.

Cara Mengecek Status Merek HKI Sebelum Pengalihan

Sebelum memulai pengalihan merek, sangat penting untuk mengecek status merek terlebih dahulu. Langkah ini memastikan bahwa merek yang akan dialihkan tidak sedang dalam sengketa, belum dialihkan sebelumnya, dan masih aktif terdaftar di DJKI. Dengan melakukan pengecekan sejak awal, pelaku usaha dapat meminimalkan risiko konflik hukum dan memastikan proses pengalihan berjalan lancar serta sah secara hukum.

Menggunakan database DJKI online

Sebelum pengalihan, pastikan merek belum terdaftar untuk pihak lain. DJKI menyediakan database online yang bisa diakses publik untuk:
• Mengecek status kepemilikan.
• Mengetahui kelas barang/jasa terkait merek.
• Memastikan tidak ada klaim atau sengketa sebelumnya.

Memastikan merek belum dialihkan sebelumnya

Selain pengecekan online, sebaiknya lakukan konfirmasi resmi ke DJKI untuk memastikan merek yang akan dialihkan memang sah dan bebas sengketa.

Tips meminimalkan risiko konflik hukum
• Gunakan jasa profesional untuk memverifikasi status.
• Simpan bukti verifikasi sebagai arsip legal.
• Hindari membeli merek tanpa pengecekan menyeluruh.

Kesalahan Umum dalam Pengalihan Merek HKI

Dalam proses pengalihan merek, banyak pelaku usaha yang sering melakukan kesalahan yang bisa menghambat atau bahkan membatalkan proses. Kesalahan umum ini biasanya terkait dokumen tidak lengkap, kelalaian dalam pengecekan status merek, atau tidak menggunakan jasa profesional.

Dengan memahami potensi kesalahan sejak awal, pemilik dan penerima merek dapat mengambil langkah pencegahan sehingga proses pengalihan berjalan lebih aman, efisien, dan sah secara hukum.

Mengabaikan pengecekan status merek

Salah satu kesalahan paling umum dalam pengalihan merek adalah mengabaikan pengecekan status merek sebelum proses dimulai. Banyak pelaku usaha langsung mengajukan pengalihan tanpa memastikan apakah merek masih aktif, belum dialihkan sebelumnya, atau tidak sedang dalam sengketa, sehingga berisiko menimbulkan perselisihan hukum dengan pihak lain dan menunda proses pengalihan.

Dokumen tidak lengkap atau salah format

Kesalahan lain yang sering terjadi dalam pengalihan merek adalah dokumen tidak lengkap atau salah format. Dokumen yang kurang lengkap, tidak sesuai format, atau tidak resmi dapat menyebabkan proses pengalihan tertunda, penolakan, dan biaya tambahan. Oleh karena itu, memastikan semua dokumen disiapkan dengan benar sejak awal menjadi langkah krusial agar pengalihan merek berjalan lancar dan sah secara hukum.

Tidak menggunakan jasa profesional

Mengurus pengalihan sendiri tanpa pemahaman hukum bisa menimbulkan risiko, terutama untuk perusahaan besar atau transaksi bernilai tinggi.

Dampak Hukum Jika Pengalihan Merek HKI Tidak Sesuai Aturan

Jika pengalihan merek dilakukan tidak sesuai aturan atau prosedur yang berlaku, dampaknya bisa serius dari sisi hukum. Pemilik baru atau pihak penerima merek dapat menghadapi gugatan hukum, klaim pihak ketiga, atau penolakan resmi dari DJKI, yang berpotensi membatalkan pengalihan dan menimbulkan kerugian finansial. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan secara resmi.

Selain risiko hukum, pengalihan yang tidak sah juga dapat merusak reputasi bisnis. Pelaku usaha bisa kehilangan kepercayaan dari mitra, konsumen, atau investor karena dianggap tidak profesional atau ceroboh dalam mengelola aset intelektual. Oleh karena itu, memahami aturan dan melaksanakan pengalihan merek sesuai prosedur adalah langkah penting untuk melindungi hak hukum dan reputasi bisnis secara keseluruhan.

Risiko gugatan hukum

Jika pengalihan tidak sesuai prosedur, pemilik baru berisiko digugat pemilik lama atau pihak ketiga. Gugatan ini bisa memakan waktu dan biaya besar.
Kerugian finansial bagi pihak terkait
Selain biaya hukum, transaksi yang tidak sah bisa membuat aset merek hangus, menyebabkan kerugian finansial bagi kedua belah pihak.

Dampak terhadap reputasi bisnis

Perusahaan yang terlibat sengketa hukum atas merek akan mengalami turunnya kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, bahkan bisa mempengaruhi penjualan dan reputasi jangka panjang.

Jasa Pengalihan Merek HKI Permatamas

Untuk mempermudah proses pengalihan merek, Permatamas menyediakan jasa profesional yang lengkap dan terpercaya. Layanan kami mencakup konsultasi, persiapan dokumen, hingga pendampingan notaris, sehingga pemilik dan penerima merek dapat melakukan pengalihan secara sah, efisien, dan minim risiko hukum.

Dengan pengalaman dan keahlian tim kami, proses pengalihan merek Anda menjadi lebih cepat dan aman, memberikan kepastian hukum yang Anda butuhkan untuk kelangsungan bisnis.

Keunggulan menggunakan jasa professional

• Proses cepat dan efisien: Semua dokumen disiapkan lengkap sesuai standar DJKI.
• Minim risiko hukum: Konsultan ahli memverifikasi status merek dan prosedur hukum.
• Dukungan lengkap: Mulai dari persiapan dokumen, akta notaris, hingga pendaftaran resmi.

Layanan yang tersedia (konsultasi, dokumen, notaris)

• Konsultasi pengalihan merek: Analisis kebutuhan dan prosedur yang tepat.
• Pembuatan dokumen resmi: Surat pernyataan, akta notaris, formulir DJKI.
• Pendampingan resmi: Verifikasi, pengajuan ke DJKI, dan follow-up status pengalihan.

Cara menghubungi dan memulai proses pengalihan

1. Hubungi tim Permatamas melalui website atau telepon resmi.
2. Konsultasi awal untuk menentukan jenis pengalihan dan dokumen yang diperlukan.
3. Persiapkan dokumen dan ikuti proses pengalihan dengan pendampingan profesional.
4. Terima sertifikat pengalihan resmi dari DJKI setelah semua proses selesai.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

 

7 Alasan Merek Ditolak DJKI

Merek HKI·

7 Alasan Merek Ditolak DJKI – Alasan merek ditolak DJKI menjadi hal yang sering dialami para pemohon merek dagang di Indonesia. Banyak permohonan pendaftaran merek tidak lolos karena faktor kemiripan, kesalahan dokumen, hingga pelanggaran norma hukum. Untuk menghindari hal tersebut, penting memahami penyebab utama penolakan merek oleh DJKI serta solusi agar merek Anda diterima dan terlindungi secara hukum.

Agar Anda tidak mengalami hal serupa, penting untuk memahami secara menyeluruh alasan-alasan umum mengapa merek bisa ditolak oleh DJKI. Dengan mengetahui faktor-faktor ini, pemohon dapat melakukan perbaikan sebelum mengajukan ulang atau melakukan banding atas keputusan tersebut.
Berikut adalah 7 alasan utama penolakan merek oleh DJKI, lengkap dengan penjelasan dan contoh kasusnya.

1. Alasan Penolakan Berdasarkan Persamaan pada Pokoknya

Salah satu penyebab paling umum penolakan merek adalah adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah lebih dulu terdaftar. Persamaan pada pokoknya dapat berupa kesamaan bunyi, ejaan, makna, atau tampilan visual yang membuat konsumen sulit membedakan antara satu merek dengan yang lain.

Sebagai contoh, jika sudah ada merek “COFFELAND” untuk produk kopi, maka permohonan merek baru bernama “KOFFILAND” kemungkinan besar akan ditolak karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Meskipun penulisannya sedikit berbeda, namun secara fonetik terdengar serupa dan bisa menimbulkan kebingungan.

DJKI sangat memperhatikan aspek ini untuk melindungi konsumen dan pemegang hak merek yang sah. Oleh karena itu, sebelum mendaftarkan merek, sangat disarankan untuk melakukan pencarian merek (brand search) melalui situs resmi DJKI agar bisa mengetahui apakah merek Anda memiliki kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar.

2. Alasan Penolakan Berdasarkan Sifat Merek

Merek juga dapat ditolak jika dianggap tidak memiliki daya pembeda atau bersifat deskriptif. Merek seperti ini tidak bisa membedakan produk Anda dari produk pesaing karena terlalu umum atau menggambarkan langsung jenis barang/jasa yang ditawarkan.

Misalnya, jika seseorang mendaftarkan merek “SABUN” untuk produk pembersih tubuh, maka merek tersebut kemungkinan besar akan ditolak. Sebab, kata “sabun” hanya menggambarkan sifat produknya, bukan identitas unik yang bisa membedakan dengan sabun merek lain.

Selain itu, merek yang terdiri dari nama umum, istilah teknis, atau kata yang sering digunakan di industri tertentu juga berpotensi ditolak. DJKI mendorong pemohon untuk menggunakan nama yang unik, imajinatif, dan mudah diingat, agar memiliki kekuatan hukum dan nilai branding yang lebih kuat.

3. Alasan Penolakan Sama dengan Merek Terdaftar

Selain kemiripan pada pokoknya, DJKI juga menolak merek yang identik atau sama persis dengan merek lain yang sudah lebih dulu didaftarkan. Ini berlaku baik untuk merek lokal maupun merek asing yang sudah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.

Sebagai contoh, jika seseorang mencoba mendaftarkan merek “NIKE” atau “SAMSUNG” untuk produk sejenis, maka permohonan tersebut akan langsung ditolak karena merek tersebut sudah memiliki hak eksklusif yang diakui secara internasional.

Kasus serupa juga berlaku untuk merek-merek lokal yang telah populer. DJKI akan menolak merek yang sama persis baik dari segi tulisan, logo, maupun bunyi pengucapan, karena hal itu termasuk dalam kategori pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Oleh sebab itu, sebelum mengajukan permohonan, sebaiknya lakukan pengecekan database merek DJKI agar tidak mengajukan nama yang sudah terdaftar sebelumnya.

7 Alasan Merek Ditolak DJKI
7 Alasan Merek Ditolak DJKI

4. Alasan Penolakan Bertentangan dengan Norma

Merek dapat ditolak apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau nilai-nilai agama. DJKI secara tegas melarang penggunaan kata, gambar, atau simbol yang bersifat vulgar, menghina, atau melecehkan kelompok tertentu.

Contohnya, merek dengan kata-kata kasar, mengandung unsur pornografi, atau menggunakan simbol keagamaan dengan cara yang tidak pantas, akan langsung ditolak. Hal ini bertujuan untuk menjaga etika dan moralitas publik, sekaligus memastikan bahwa merek yang beredar di pasaran tetap menghormati keberagaman nilai masyarakat Indonesia.

Selain itu, merek yang menyinggung tokoh publik, instansi pemerintah, atau organisasi keagamaan juga dapat dianggap melanggar norma kesopanan dan hukum. Pemohon perlu memastikan bahwa unsur merek yang diajukan tidak mengandung konotasi negatif atau provokatif.

5. Alasan Penolakan Menyesatkan atau Tidak Sesuai

Merek juga bisa ditolak jika dinilai menyesatkan konsumen terkait dengan asal-usul, kualitas, atau fungsi suatu produk atau jasa. Contohnya, menggunakan merek “Susu Sapi Asli” untuk produk berbahan nabati seperti susu kedelai akan dianggap menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta produk.

Selain itu, merek yang meniru nama geografis, wilayah, atau daerah tertentu yang tidak sesuai dengan tempat produksi juga bisa ditolak. Misalnya, mendaftarkan merek “Kopi Toraja” padahal produk dibuat di luar daerah Toraja tanpa izin khusus, bisa dianggap melanggar prinsip indikasi geografis.

DJKI menolak merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat atau mengandung informasi yang tidak benar. Prinsip dasarnya, merek harus jujur, akurat, dan sesuai dengan identitas produk yang sebenarnya.

6. Alasan Penolakan Mengandung Lambang Negara atau Pemerintah

Menurut Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika mengandung lambang negara, simbol pemerintah, bendera, atau tanda resmi lembaga nasional maupun internasional.

Contohnya, penggunaan lambang Garuda Pancasila, logo Kementerian, atau bendera PBB dalam desain merek akan langsung ditolak oleh DJKI. Hal ini karena lambang-lambang tersebut hanya boleh digunakan oleh lembaga resmi negara atau organisasi yang bersangkutan.

Selain itu, merek yang meniru logo instansi pemerintah atau lembaga internasional seperti WHO, UNESCO, atau FAO juga dilarang karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah produk tersebut memiliki hubungan resmi dengan lembaga tersebut.

Pemohon sebaiknya menggunakan desain atau simbol yang orisinal dan tidak menyerupai atribut negara, agar merek dapat diterima tanpa hambatan hukum.

7. Alasan Penolakan Kesalahan Administrasi

Kesalahan administratif merupakan faktor yang sering disepelekan, namun menjadi penyebab utama keterlambatan bahkan penolakan merek. DJKI akan menolak permohonan jika dokumen yang diajukan tidak lengkap, tidak sesuai format, atau mengandung kesalahan data.

Beberapa kesalahan administratif yang umum terjadi antara lain:
• Nama pemohon tidak sesuai dengan akta perusahaan.
• Kelas barang/jasa yang diajukan tidak sesuai dengan produk sebenarnya.
• Surat kuasa tidak dilampirkan bagi pemohon yang menggunakan jasa konsultan HKI.
• Bukti pembayaran PNBP tidak sah atau belum diverifikasi.

Untuk menghindari hal ini, pastikan seluruh dokumen persyaratan pendaftaran merek sudah benar, lengkap, dan sesuai ketentuan. Lakukan pengecekan ulang sebelum mengunggah dokumen ke sistem DJKI agar proses berjalan lancar dan tidak tertunda.

Jasa Pengurusan Sanggah dan Banding Merek – PERMATAMAS

Apabila merek Anda telah ditolak oleh DJKI, bukan berarti tidak ada harapan. Anda masih memiliki hak untuk mengajukan sanggahan atau banding merek agar keputusan penolakan bisa ditinjau ulang. Proses ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap aturan hukum kekayaan intelektual, penyusunan argumen hukum yang kuat, serta bukti pendukung yang valid.

Di sinilah PERMATAMAS hadir sebagai solusi profesional untuk membantu Anda.
Mengapa Memilih PERMATAMAS?
• Berpengalaman menangani berbagai kasus penolakan dan banding merek.
• Didampingi konsultan HKI bersertifikat resmi yang memahami prosedur DJKI.
• Pendampingan penuh mulai dari analisis penolakan, penyusunan sanggah, hingga proses banding.
• Proses cepat dan efisien, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
• Konsultasi gratis awal untuk analisis peluang keberhasilan banding merek Anda.

Dengan pengalaman dan jaringan profesional, PERMATAMAS siap membantu Anda agar merek dapat dinyatakan sah dan terdaftar secara resmi di DJKI, sekaligus memperkuat perlindungan hukum atas brand yang Anda miliki.

Pentingnya Memami Penolakan Merek

Penolakan merek oleh DJKI bukanlah akhir dari perjalanan perlindungan merek Anda. Sebaliknya, hal ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki, memperkuat, dan memastikan bahwa merek Anda benar-benar memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan memahami tujuh alasan utama penolakan merek — mulai dari persamaan pokok, sifat deskriptif, hingga kesalahan administrasi — Anda dapat mengantisipasi risiko sejak awal dan menyiapkan dokumen dengan lebih matang.

Dan bila Anda membutuhkan bantuan profesional untuk mengurus sanggahan atau banding merek, PERMATAMAS siap menjadi mitra terpercaya dalam setiap tahap pendaftaran merek Anda.

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

 

jasa urus izin edar pkrt

LEGALITAS KAMI

AKTA PENDIRIAN No.15
AHU-0032144-AH.01.15 Tahun 2021
NPWP : 76.011.954.5-427.000
SIUP : 510/PM/277/DPMPTSP.PPJU
TDP : 102637007638
NIB : 0610210009793

KONTAK KAMI

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.

No Telp : 021-89253417
No HP/WA : 0857-7763-0555

Copyright @ 2023 – Jasa Merek HKI – Support DokterWebsite.ID