Jasa Banding Penolakan Merek Perbankan, Investasi, Asuransi, dan Agen Properti Kelas 36 DJKI – Industri jasa keuangan dan properti memiliki persaingan yang semakin ketat. Nama merek menjadi identitas penting bagi perusahaan perbankan, pengelola investasi, perusahaan asuransi, hingga agen properti. Merek bukan hanya digunakan untuk memperkenalkan layanan kepada masyarakat, tetapi juga membangun reputasi dan kepercayaan pelanggan.
Namun, tidak semua permohonan merek yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) langsung memperoleh persetujuan. Permohonan dapat ditolak karena memiliki persamaan dengan merek terdahulu, dianggap tidak mempunyai daya pembeda, atau dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi pemilik usaha yang menerima penolakan tetap, tersedia upaya hukum berupa permohonan banding kepada Komisi Banding Merek. Proses ini membutuhkan argumentasi hukum dan bukti pendukung yang relevan. Melalui jasa daftar merek hki, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan untuk memahami alasan penolakan, menyiapkan dokumen, dan menyusun strategi permohonan banding.
Mengenal Merek Kelas 36 DJKI
Kelas 36 merupakan klasifikasi jasa yang meliputi asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, dan urusan real estat. Ruang lingkupnya cukup luas, mulai dari layanan perbankan konvensional maupun digital, konsultasi investasi, pengelolaan aset, asuransi jiwa, hingga jasa agen properti.
Berbeda dengan kelas barang, Kelas 36 berfokus pada layanan yang diberikan kepada konsumen. Karena itu, perusahaan perlu mencantumkan uraian jasa sesuai kegiatan bisnis yang sebenarnya.
Contohnya, perusahaan yang menyediakan layanan perbankan digital dapat mengajukan perlindungan merek untuk jasa perbankan. Perusahaan pengelola investasi dapat mencantumkan jasa manajemen investasi, sedangkan agen properti dapat menggunakan uraian jasa agen real estat atau jasa perantara properti.
Daftar klasifikasi dapat diperiksa melalui Sistem Klasifikasi Merek DJKI di https://skm.dgip.go.id/ dan informasi resmi pada https://www.dgip.go.id/.
Contoh Jasa Perbankan Kelas 36
Berikut contoh layanan perbankan yang dapat berkaitan dengan Kelas 36:
- Perbankan Digital: Layanan transaksi perbankan melalui aplikasi atau platform digital.
- Perbankan Online: Fasilitas untuk mengakses rekening dan melakukan transaksi melalui jaringan internet.
- Layanan Simpanan: Jasa penerimaan dan pengelolaan dana simpanan nasabah.
- Transfer Dana: Layanan pemindahan dana antar-rekening atau antar-lembaga keuangan.
- Pembayaran Tagihan: Fasilitas pembayaran tagihan melalui layanan keuangan.
- Pemrosesan Kartu Kredit: Layanan pemrosesan transaksi menggunakan kartu kredit.
- Pemrosesan Kartu Debit: Layanan transaksi pembayaran dan penarikan dana menggunakan kartu debit.
- Penukaran Mata Uang: Jasa pertukaran mata uang untuk kebutuhan transaksi.
- Konsultasi Keuangan: Layanan pemberian informasi dan saran mengenai pengelolaan keuangan.
- Perbankan Investasi: Layanan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan, sekuritas, dan transaksi investasi.
Contoh Jasa Investasi Kelas 36
Jasa investasi juga menjadi bagian penting dalam Kelas 36. Contoh layanannya meliputi:
- Manajemen Investasi: Pengelolaan dana atau aset investasi berdasarkan mandat tertentu.
- Konsultasi Investasi: Pemberian informasi dan saran mengenai pilihan investasi.
- Manajemen Portofolio: Pengelolaan kumpulan aset investasi milik klien.
- Investasi Reksadana: Layanan investasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana melalui instrumen reksadana.
- Pialang Saham: Jasa perantara transaksi jual beli saham.
- Investasi Obligasi: Layanan yang berkaitan dengan penempatan dana pada instrumen obligasi.
- Investasi Modal Ventura: Pembiayaan atau penanaman modal pada perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan.
- Pengelolaan Dana Investasi: Administrasi dan pengelolaan dana untuk tujuan investasi.
- Analisis Investasi Keuangan: Penyediaan penelitian dan analisis terhadap instrumen atau peluang investasi.
- Investasi Properti: Layanan investasi yang berhubungan dengan aset tanah dan bangunan.
Contoh Jasa Asuransi Kelas 36
Perusahaan asuransi juga dapat melindungi identitas layanan melalui pendaftaran merek Kelas 36. Berikut contoh jasa yang berkaitan:
- Asuransi Jiwa: Perlindungan finansial terhadap risiko meninggal dunia sesuai polis.
- Asuransi Kesehatan: Layanan perlindungan biaya kesehatan berdasarkan ketentuan polis.
- Asuransi Kendaraan: Perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan kendaraan.
- Asuransi Perjalanan: Perlindungan terhadap risiko tertentu selama perjalanan.
- Asuransi Properti: Perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan properti.
- Asuransi Kecelakaan: Layanan perlindungan atas risiko kecelakaan.
- Asuransi Kebakaran: Perlindungan finansial terhadap kerugian akibat kebakaran sesuai polis.
- Broker Asuransi: Jasa perantara yang membantu calon nasabah memperoleh produk asuransi.
- Konsultasi Asuransi: Pemberian informasi dan saran mengenai kebutuhan perlindungan asuransi.
- Penjaminan Asuransi: Layanan penilaian dan penjaminan risiko berdasarkan ketentuan perusahaan asuransi.
Contoh Jasa Agen Properti Kelas 36
Sektor real estat mempunyai berbagai layanan yang dapat dimasukkan dalam Kelas 36, antara lain:
- Jasa Agen Properti: Layanan perantara transaksi jual beli atau sewa properti.
- Broker Real Estat: Jasa penghubung antara pemilik properti dan calon pembeli atau penyewa.
- Penyewaan Properti: Layanan yang berkaitan dengan penyewaan rumah, gedung, atau apartemen.
- Manajemen Properti: Pengelolaan properti milik pihak lain.
- Penilaian Real Estat: Layanan penilaian nilai tanah dan bangunan.
- Konsultasi Properti: Pemberian saran mengenai transaksi dan pengelolaan aset properti.
- Pemasaran Properti: Layanan pemasaran properti dalam konteks kegiatan perantara real estat.
- Pencarian Apartemen: Jasa membantu klien menemukan apartemen sesuai kebutuhan.
- Manajemen Properti Sewa: Pengelolaan properti yang disewakan kepada pihak lain.
- Investasi Real Estat: Layanan investasi yang berkaitan dengan tanah, bangunan, dan aset properti.
Contoh di atas merupakan gambaran jenis jasa, bukan daftar barang fisik. Pemohon perlu memeriksa uraian resmi DJKI agar layanan yang dimohonkan sesuai dengan kegiatan usaha.
Penyebab Merek Kelas 36 Ditolak DJKI
Penolakan merek dapat terjadi karena beberapa alasan. Salah satu yang sering diperiksa adalah persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu untuk jasa sejenis. Persamaan dapat dilihat dari unsur kata, bunyi, susunan, logo, maupun kesan keseluruhan merek.
Selain itu, permohonan dapat menghadapi kendala apabila merek tidak mempunyai daya pembeda, menggunakan unsur yang bersifat deskriptif atau umum, atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam sektor keuangan dan asuransi, pemilihan nama yang berpotensi menyesatkan konsumen juga perlu diperhatikan.
Pemohon harus membaca surat penolakan secara menyeluruh. Alasan yang tercantum dalam surat tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah permohonan masih dapat ditanggapi pada tahap pemeriksaan atau sudah memenuhi kondisi untuk diajukan banding.

Prosedur Banding Penolakan Merek Kelas 36
Banding merek merupakan upaya hukum terhadap keputusan penolakan permohonan merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan banding diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek.
Tahapan umumnya meliputi:
- Mempelajari surat penolakan: Identifikasi alasan hukum dan merek pembanding yang digunakan pemeriksa.
- Memeriksa tenggat waktu: Hitung batas pengajuan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.
- Menyiapkan argumentasi: Susun alasan keberatan secara lengkap dan sistematis.
- Mengumpulkan bukti: Siapkan bukti penggunaan merek, dokumen perusahaan, materi pemasaran, serta bukti lain yang relevan.
- Mengisi permohonan banding: Ajukan melalui layanan pasca-permohonan pada akun merek DJKI.
- Mengunggah dokumen: Lampirkan surat permohonan, surat penolakan definitif, surat kuasa jika menggunakan kuasa, dan dokumen pendukung.
- Membayar biaya banding: Lakukan pembayaran sesuai kode billing yang diterbitkan.
- Memantau pemeriksaan: Ikuti proses pemeriksaan dan keputusan Komisi Banding Merek.
Penting dipahami bahwa banding bukan kesempatan untuk memperbaiki atau mengganti permohonan yang telah ditolak. Argumentasi harus berfokus pada alasan mengapa keputusan penolakan tersebut patut dipertimbangkan kembali.
Batas Waktu dan Biaya Banding Merek
Batas waktu pengajuan banding merupakan aspek yang sangat penting. Berdasarkan informasi resmi DJKI, permohonan banding diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan. Jika melewati tenggat tersebut, permohonan banding dapat dinyatakan tidak dapat diterima.
Informasi FAQ DJKI mencantumkan biaya permohonan banding merek sebesar Rp3.000.000 per permohonan. Sebelum mengajukan, pemohon perlu memeriksa kembali tarif dan tata cara pembayaran pada sistem resmi karena ketentuan PNBP dapat berubah.
Apabila Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama tiga bulan sejak keputusan penolakan diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Strategi Menyusun Alasan Banding yang Kuat
Keberhasilan banding tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa pemohon telah menggunakan merek lebih dahulu atau mengeluarkan biaya promosi. Argumentasi harus menjawab alasan penolakan yang tercantum dalam keputusan DJKI.
Beberapa hal yang perlu dianalisis meliputi perbedaan unsur merek, perbedaan kesan keseluruhan, karakteristik jasa, hubungan antara merek pembanding dan jasa yang dimohonkan, serta bukti pendukung yang relevan. Jika alasan penolakan berkaitan dengan persamaan merek, analisis perlu menjelaskan mengapa merek yang diajukan memiliki pembeda yang memadai.
Dokumen penggunaan merek, materi promosi, kontrak kerja sama, dan bukti aktivitas usaha dapat dipertimbangkan sepanjang relevan dengan argumentasi. Namun, bukti tersebut tidak otomatis mengesampingkan hak merek terdahulu atau menjamin banding diterima.
Pendampingan Jasa Banding dan Jasa Daftar Merek HAKI
Penanganan penolakan merek Kelas 36 membutuhkan pemahaman mengenai hukum merek dan karakteristik jasa keuangan. Perusahaan perbankan, investasi, asuransi, dan agen properti perlu memastikan bahwa setiap argumentasi banding sesuai dengan alasan penolakan serta didukung dokumen yang relevan.
PERMATAMAS INDONESIA menyediakan konsultasi dan pendampingan terkait pendaftaran serta perlindungan merek. Bagi perusahaan yang sedang mempersiapkan legalitas badan usaha, informasi mengenai Jasa Pendirian PT dapat menjadi referensi.
Untuk kebutuhan pendaftaran merek baru, pelaku usaha dapat mempelajari layanan Jasa Pendaftaran Merek. Sementara itu, pemilik merek yang masa perlindungannya akan berakhir dapat memperoleh informasi melalui Jasa Perpanjang Merek.
Kesimpulan
Penolakan merek Kelas 36 tidak selalu menjadi akhir dari upaya perlindungan identitas usaha. Pemohon dapat mempertimbangkan banding apabila terdapat dasar keberatan yang kuat terhadap keputusan penolakan definitif. Namun, proses ini memiliki batas waktu dan persyaratan yang harus diperhatikan.
Perusahaan perbankan, investasi, asuransi, dan agen properti sebaiknya mempelajari alasan penolakan, menyusun argumentasi hukum, serta menyiapkan bukti pendukung secara sistematis. Dengan persiapan yang tepat, pemohon dapat menggunakan mekanisme banding sesuai prosedur yang berlaku di DJKI.
PERMATAMAS INDONESIA siap membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan konsultasi mengenai pendaftaran, pemeriksaan, serta perlindungan merek. Konsultasikan surat penolakan merek Kelas 36 Anda untuk mengetahui tahapan dan dokumen yang perlu dipersiapkan.
Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi awal mengenai jasa daftar merek hki dan pendampingan perlindungan merek DJKI.
KONSULTASI GRATIS
FAQ Jasa Banding Penolakan Merek Kelas 36 DJKI
1. Apa itu banding penolakan merek Kelas 36?
Banding adalah upaya hukum terhadap keputusan penolakan permohonan merek yang diajukan kepada Komisi Banding Merek.
2. Layanan apa saja yang termasuk Kelas 36?
Kelas 36 mencakup jasa perbankan, investasi, asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, dan real estat.
3. Siapa yang dapat mengajukan banding merek?
Pemohon merek atau kuasanya dapat mengajukan permohonan banding sesuai persyaratan yang berlaku.
4. Berapa batas waktu pengajuan banding merek?
Paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan.
5. Berapa biaya banding penolakan merek?
FAQ resmi DJKI mencantumkan biaya Rp3.000.000 per permohonan. Periksa kembali tarif pada sistem resmi sebelum pembayaran.
6. Apa dokumen yang diperlukan untuk banding merek?
Umumnya meliputi surat permohonan banding, surat pemberitahuan penolakan definitif, dan surat kuasa apabila menggunakan kuasa. Argumentasi dan bukti pendukung juga perlu disiapkan.
7. Apakah merek yang ditolak sementara dapat langsung diajukan banding?
Tidak selalu. Pemohon perlu membedakan usulan penolakan yang masih dapat ditanggapi dengan penolakan definitif yang menjadi dasar permohonan banding.
8. Apakah banding menjamin merek diterima?
Tidak. Keputusan berada pada Komisi Banding Merek setelah memeriksa argumentasi dan dokumen permohonan.
9. Bagaimana jika permohonan banding ditolak?
Pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan sejak keputusan penolakan banding diterima, sesuai ketentuan hukum.
10. Apakah perusahaan perbankan dan asuransi perlu mendaftarkan merek di Kelas 36?
Apabila ingin melindungi identitas jasa perbankan atau asuransi, Kelas 36 merupakan kelas yang relevan. Uraian jasa harus disesuaikan dengan kegiatan usaha sebenarnya.


