Permatamas Indonesia

Tag: permatamas

Jasa Daftar Merek HKI Sampai Sertifikat Merek Terbit

Merek HKI·

Jasa Daftar Merek HKI Sampai Sertifikat Merek Terbit – Pendaftaran merek HKI merupakan langkah strategis yang menentukan masa depan sebuah brand. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, merek tidak lagi sekadar nama atau logo, melainkan identitas bisnis yang memiliki nilai hukum dan ekonomi. Banyak pelaku usaha yang baru menyadari pentingnya pendaftaran merek ketika menghadapi sengketa atau peniruan brand. Oleh karena itu, proses pendaftaran merek HKI perlu dilakukan secara tepat sejak awal.

Secara prosedural, pendaftaran merek dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan memerlukan pemahaman teknis yang tidak sederhana. Mulai dari penentuan kelas merek, pemeriksaan formalitas, hingga pemeriksaan substantif, seluruh tahapan membutuhkan ketelitian. Kesalahan kecil dapat berujung pada penolakan yang menghambat terbitnya sertifikat merek.

Tantangan umum dalam pendaftaran merek antara lain:
• Merek memiliki kemiripan dengan merek terdaftar
• Salah memilih kelas merek
• Dokumen tidak sesuai ketentuan

Di sinilah peran pendamping profesional menjadi krusial. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis pengalaman, proses pendaftaran merek dapat berjalan lebih aman hingga sertifikat merek benar-benar terbit.

Pentingnya Pendaftaran Merek HKI bagi Perlindungan Bisnis

Pendaftaran merek HKI memberikan perlindungan hukum eksklusif kepada pemilik merek. Artinya, hanya pemilik terdaftar yang berhak menggunakan merek tersebut untuk kegiatan komersial. Tanpa pendaftaran resmi, merek rentan digunakan atau bahkan didaftarkan lebih dulu oleh pihak lain, yang berpotensi merugikan pemilik usaha.

Dalam banyak kasus, bisnis yang sudah berkembang justru kehilangan hak atas mereknya karena tidak segera mendaftarkan HKI. Kondisi ini tentu berdampak besar, baik secara hukum maupun finansial. Pendaftaran merek menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Manfaat utama pendaftaran merek HKI meliputi:
1. Perlindungan hukum atas merek
2. Hak eksklusif penggunaan merek
3. Nilai tambah aset bisnis

PERMATAMAS menekankan bahwa pendaftaran merek bukan sekadar formalitas, melainkan investasi jangka panjang. Dengan pendampingan PERMATAMAS, pelaku usaha dapat memastikan mereknya terlindungi secara sah dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Syarat dan Dokumen Wajib Daftar Merek HKI Terbaru

Salah satu kunci keberhasilan pendaftaran merek HKI adalah kelengkapan dan ketepatan dokumen. DJKI memiliki standar administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon. Ketidaksesuaian dokumen sering kali menjadi penyebab utama tertundanya proses pendaftaran.

Dokumen yang dibutuhkan tidak hanya sebatas identitas pemohon, tetapi juga mencakup informasi detail mengenai merek dan kelas barang atau jasa. Setiap data harus konsisten dan sesuai ketentuan.

Dokumen umum yang wajib disiapkan antara lain:
• Identitas pemohon (perorangan atau badan usaha)
• Label atau logo merek
• Daftar kelas barang atau jasa

PERMATAMAS membantu klien menyiapkan dan memverifikasi seluruh dokumen sejak awal. Dengan pengalaman di bidang HKI, PERMATAMAS memastikan bahwa persyaratan administrasi dipenuhi secara tepat agar proses pendaftaran merek berjalan lancar.

Tahapan Proses Pendaftaran Merek HKI di DJKI

Proses pendaftaran merek HKI di DJKI terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Setelah pengajuan dilakukan, merek akan melalui pemeriksaan formalitas untuk memastikan kelengkapan dokumen. Tahap ini menjadi gerbang awal sebelum merek masuk ke pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan substantif bertujuan menilai apakah merek memenuhi ketentuan hukum, termasuk unsur pembeda dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Tahap ini memerlukan analisis mendalam dan sering menjadi penentu diterima atau ditolaknya merek.

Tahapan utama pendaftaran merek meliputi:
1. Pengajuan dan pemeriksaan formalitas
2. Pengumuman merek
3. Pemeriksaan substantif

PERMATAMAS mendampingi klien di setiap tahapan tersebut. Dengan pemantauan aktif dan strategi yang tepat, PERMATAMAS membantu memastikan proses berjalan terarah hingga mendekati tahap penerbitan sertifikat.

Proses Pemeriksaan Substantif hingga Sertifikat Merek Terbit

Pemeriksaan substantif merupakan tahap paling krusial dalam pendaftaran merek HKI. Pada tahap ini, DJKI menilai apakah merek layak didaftarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jika tidak ditemukan keberatan atau persamaan dengan merek lain, proses akan dilanjutkan hingga sertifikat merek terbit.

Namun, tidak sedikit merek yang menghadapi keberatan atau bahkan penolakan pada tahap ini. Oleh karena itu, strategi sejak awal sangat menentukan.

Hal yang diperhatikan dalam pemeriksaan substantif antara lain:
• Unsur pembeda merek
• Potensi persamaan dengan merek terdaftar
• Kepatuhan terhadap ketentuan hukum

PERMATAMAS memiliki pengalaman dalam mendampingi klien hingga tahap akhir ini. Dengan pendekatan profesional dan analisis yang matang, PERMATAMAS membantu meningkatkan peluang merek untuk lolos pemeriksaan dan memperoleh sertifikat merek secara resmi.

jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki
jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki

Risiko Penolakan Merek dan Cara Mengatasinya

Penolakan merek merupakan salah satu risiko yang sering dihadapi pemohon dalam proses pendaftaran merek HKI. Penolakan umumnya terjadi karena merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain, tidak memiliki daya pembeda, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Situasi ini kerap mengejutkan pemohon yang tidak melakukan analisis sejak awal.

Tanpa strategi yang tepat, penolakan dapat menghentikan seluruh proses pendaftaran. Namun, penolakan bukan akhir dari segalanya. Terdapat mekanisme tanggapan, sanggahan, hingga banding yang dapat ditempuh sesuai ketentuan.

Penyebab umum penolakan merek antara lain:
• Kemiripan dengan merek terdaftar
• Penggunaan istilah umum atau deskriptif
• Unsur yang bertentangan dengan hukum

PERMATAMAS berperan membantu klien memahami alasan penolakan serta menyusun langkah hukum yang tepat. Dengan pengalaman di bidang HKI, PERMATAMAS meningkatkan peluang merek untuk tetap memperoleh perlindungan melalui strategi yang sesuai regulasi.

Estimasi Waktu Daftar Merek HKI Sampai Sertifikat Terbit

Banyak pelaku usaha menanyakan berapa lama proses pendaftaran merek HKI hingga sertifikat terbit. Secara umum, proses ini memerlukan waktu cukup panjang karena melewati beberapa tahapan pemeriksaan. Durasi dapat berbeda tergantung kelancaran proses dan ada atau tidaknya keberatan dari pihak lain.

Estimasi waktu pendaftaran merek biasanya dipengaruhi oleh kesiapan dokumen dan kondisi merek itu sendiri. Semakin matang persiapan awal, semakin besar peluang proses berjalan tanpa hambatan.

Faktor yang memengaruhi lamanya proses antara lain:
1. Kelengkapan dan ketepatan dokumen
2. Hasil pemeriksaan substantif
3. Adanya keberatan atau penolakan

PERMATAMAS membantu klien memahami estimasi waktu secara realistis dan mengawal setiap tahapan. Dengan pendampingan PERMATAMAS, proses pendaftaran merek menjadi lebih terprediksi dan terkontrol hingga sertifikat merek terbit.

Keunggulan Jasa Daftar Merek HKI PERMATAMAS Sampai Sertifikat Terbit

Menggunakan jasa profesional dalam pendaftaran merek HKI memberikan nilai tambah yang signifikan. PERMATAMAS hadir dengan layanan yang tidak hanya fokus pada pengajuan, tetapi juga pada kepastian hasil hingga sertifikat merek terbit. Pendekatan ini memberikan rasa aman bagi pelaku usaha.

PERMATAMAS mengutamakan transparansi, ketelitian, dan pendampingan menyeluruh. Klien mendapatkan informasi progres secara berkala dan didampingi dalam setiap pengambilan keputusan penting.

Keunggulan layanan PERMATAMAS meliputi:
1. Pendampingan dari awal hingga sertifikat terbit
2. Tim berpengalaman di bidang HKI
3. Proses terarah dan transparan

Dengan PERMATAMAS, pendaftaran merek HKI bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah strategis untuk melindungi dan meningkatkan nilai bisnis. Sertifikat merek yang terbit menjadi bukti sah kepemilikan dan fondasi kuat bagi pengembangan usaha jangka panjang.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu pendaftaran merek HKI?
Pendaftaran merek HKI adalah proses pencatatan merek di DJKI agar pemilik memperoleh hak eksklusif dan perlindungan hukum atas mereknya.

2. Mengapa pendaftaran merek HKI penting untuk bisnis?
Karena merek yang terdaftar terlindungi secara hukum dan mencegah penggunaan atau klaim oleh pihak lain.

3. Siapa saja yang dapat mendaftarkan merek HKI?
Perorangan maupun badan usaha dapat mendaftarkan merek HKI selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan DJKI.

4. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk daftar merek HKI?
Umumnya meliputi identitas pemohon, label atau logo merek, serta daftar kelas barang atau jasa.

5. Berapa lama proses daftar merek HKI sampai sertifikat terbit?
Waktu proses bervariasi, namun dengan pendampingan PERMATAMAS proses lebih terarah dan dapat dipantau.

6. Apakah merek bisa ditolak oleh DJKI?
Bisa. Penolakan dapat terjadi jika merek memiliki kemiripan, tidak memiliki daya pembeda, atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

7. Apa yang bisa dilakukan jika merek ditolak?
Pemohon dapat mengajukan tanggapan, sanggahan, atau banding sesuai prosedur yang berlaku.

8. Apakah PERMATAMAS membantu jika terjadi penolakan merek?
Ya. PERMATAMAS berpengalaman menangani tanggapan dan banding merek untuk meningkatkan peluang diterima.

9. Apakah satu merek bisa didaftarkan untuk lebih dari satu kelas?
Bisa. Merek dapat didaftarkan pada beberapa kelas sesuai jenis barang atau jasa yang dilindungi.

10. Bagaimana cara memulai daftar merek HKI melalui PERMATAMAS?
Anda dapat menghubungi PERMATAMAS untuk konsultasi awal, pengecekan merek, hingga pendampingan sampai sertifikat merek terbit.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Jasa Pengalihan Merek HKI Lengkap Sampai Beres Bersama PERMATAMAS

Merek HKI·

Jasa Pengalihan Merek HKI Lengkap Sampai Beres Bersama PERMATAMAS – Pengalihan merek HKI merupakan proses hukum penting yang menandai berpindahnya hak kepemilikan merek dari satu pihak ke pihak lain. Proses ini tidak cukup hanya dengan perjanjian di atas kertas, melainkan wajib dicatatkan secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). PERMATAMAS hadir untuk memastikan setiap proses pengalihan merek dilakukan secara sah, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik baru.

Dalam praktiknya, banyak pemilik merek yang belum memahami bahwa merek yang telah dijual, diwariskan, atau dialihkan melalui akta tetap dianggap milik pemilik lama jika belum dicatatkan di DJKI. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. PERMATAMAS berperan aktif mendampingi klien sejak tahap awal hingga proses pengalihan merek benar-benar tuntas.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengalihan merek antara lain:
• Pengalihan tidak dicatatkan secara resmi
• Dokumen pengalihan tidak sesuai ketentuan DJKI
• Terjadi sengketa kepemilikan di kemudian hari

Dengan pengalaman menangani berbagai kasus pengalihan merek, PERMATAMAS memastikan proses berjalan lengkap sampai beres. Pendampingan dilakukan secara profesional agar hak atas merek benar-benar beralih dan diakui secara hukum.

Pengertian Pengalihan Merek HKI dan Dasar Hukumnya Menurut PERMATAMAS

Pengalihan merek HKI adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak atas suatu merek terdaftar dari pemilik lama kepada pihak lain. Menurut ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pengalihan hak merek wajib dicatatkan di DJKI agar memiliki kekuatan hukum. PERMATAMAS selalu menekankan pentingnya pencatatan resmi sebagai bagian utama dari proses pengalihan.

Dasar hukum pengalihan merek mencakup berbagai bentuk peralihan, seperti jual beli, pewarisan, hibah, hingga penggabungan perusahaan. Namun, tanpa pencatatan resmi, pengalihan tersebut belum dianggap sah di mata hukum. PERMATAMAS membantu klien memahami aspek hukum ini agar tidak terjadi kesalahan fatal.

Bentuk pengalihan merek yang diakui hukum antara lain:
1. Pengalihan karena perjanjian tertulis
2. Pengalihan karena waris
3. Pengalihan karena sebab lain yang sah

Melalui pendekatan edukatif dan profesional, PERMATAMAS memastikan klien tidak hanya mengalihkan merek, tetapi juga memahami konsekuensi hukum dari setiap langkah yang diambil.

Kondisi yang Mengharuskan Pengalihan Hak Merek HKI Menurut PERMATAMAS

Tidak semua pemilik merek menyadari kapan pengalihan hak merek perlu dilakukan. PERMATAMAS sering menangani kasus di mana merek sudah digunakan oleh pihak lain, tetapi kepemilikannya belum dialihkan secara resmi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik, terutama saat merek memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pengalihan merek wajib dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan yang bersifat permanen. PERMATAMAS membantu mengidentifikasi kondisi-kondisi yang secara hukum mengharuskan pengalihan merek segera dicatatkan.

Beberapa kondisi tersebut meliputi:
• Merek dijual kepada pihak lain
• Pemilik merek meninggal dunia dan diwariskan
• Terjadi penggabungan atau pengambilalihan perusahaan

Dengan pendampingan PERMATAMAS, setiap kondisi pengalihan dapat ditangani secara tepat. Hal ini penting untuk menghindari sengketa kepemilikan dan memastikan merek tetap terlindungi secara hukum.

jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki
jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki

Jenis Pengalihan Merek HKI yang Ditangani PERMATAMAS

Pengalihan merek HKI tidak hanya terjadi melalui jual beli. PERMATAMAS menangani berbagai jenis pengalihan merek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap jenis pengalihan memiliki persyaratan dan dokumen yang berbeda, sehingga membutuhkan pemahaman teknis yang mendalam.

Dalam pengalihan melalui waris, misalnya, dibutuhkan dokumen ahli waris yang sah. Sementara dalam pengalihan melalui merger atau akuisisi, diperlukan dokumen korporasi tambahan. PERMATAMAS memastikan semua dokumen disiapkan sesuai jenis pengalihan.

Jenis pengalihan merek yang umum ditangani PERMATAMAS antara lain:
1. Pengalihan karena jual beli merek
2. Pengalihan karena pewarisan
3. Pengalihan karena hibah atau merger

Dengan pengalaman luas, PERMATAMAS mampu menyesuaikan proses pengalihan merek sesuai kebutuhan klien, sehingga proses berjalan efektif dan sesuai ketentuan DJKI.

Dokumen Wajib Pengalihan Merek HKI agar Proses Beres Bersama PERMATAMAS

Kelengkapan dokumen menjadi kunci utama keberhasilan pengalihan merek HKI. PERMATAMAS menekankan bahwa banyak pengajuan pengalihan merek tertunda karena dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai format DJKI. Oleh karena itu, proses verifikasi dokumen dilakukan secara ketat sejak awal.

Dokumen pengalihan merek harus mencerminkan perbuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. PERMATAMAS membantu klien menyiapkan dokumen secara sistematis dan akurat.

Dokumen wajib dalam pengalihan merek antara lain:
• Akta atau perjanjian pengalihan merek
• Identitas para pihak
• Sertifikat merek terdaftar

Dengan pendampingan PERMATAMAS, setiap dokumen disiapkan sesuai ketentuan. Hal ini memastikan proses pengalihan merek HKI berjalan lancar dan benar-benar selesai sampai beres secara hukum.

Tahapan Proses Pengalihan Merek HKI di DJKI Bersama PERMATAMAS

Proses pengalihan merek HKI di DJKI harus dilakukan melalui tahapan resmi agar memiliki kekuatan hukum yang sah. PERMATAMAS mendampingi klien secara menyeluruh, mulai dari persiapan awal hingga pencatatan pengalihan dinyatakan selesai. Setiap tahapan memerlukan ketelitian, karena kesalahan kecil dapat menyebabkan permohonan tertunda atau dikembalikan.

PERMATAMAS memulai proses dengan verifikasi data merek dan dokumen para pihak. Setelah itu, pengajuan dilakukan melalui sistem DJKI sesuai prosedur yang berlaku. Selama proses berlangsung, PERMATAMAS memantau perkembangan dan menindaklanjuti jika terdapat klarifikasi dari DJKI.

Tahapan utama pengalihan merek HKI meliputi:
1. Pemeriksaan status dan data merek
2. Penyusunan serta pengunggahan dokumen pengalihan
3. Pemantauan hingga pencatatan pengalihan terbit

Dengan alur kerja yang terstruktur, PERMATAMAS memastikan setiap tahapan berjalan efektif. Klien tidak perlu berhadapan langsung dengan kompleksitas sistem, karena seluruh proses dikawal hingga tuntas.

Risiko dan Kendala Jika Pengalihan Merek HKI Tidak Dicatatkan Resmi Menurut PERMATAMAS

Banyak pemilik merek menganggap pengalihan merek cukup dengan perjanjian di bawah tangan. Padahal, tanpa pencatatan resmi di DJKI, pengalihan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. PERMATAMAS sering menangani sengketa yang berawal dari kelalaian pencatatan ini.

Risiko terbesar adalah munculnya klaim kepemilikan dari pihak lain, termasuk pemilik lama. Selain itu, pemilik baru tidak dapat sepenuhnya menggunakan hak merek secara hukum, seperti dalam lisensi atau penegakan hukum.

Risiko yang dapat timbul jika pengalihan tidak dicatatkan antara lain:
• Sengketa kepemilikan merek
• Hak merek tidak diakui secara hukum
• Kesulitan dalam proses komersialisasi

PERMATAMAS menekankan bahwa pencatatan resmi bukan formalitas, melainkan perlindungan hukum jangka panjang. Dengan pengurusan yang tepat, risiko tersebut dapat dihindari sejak awal.

Keunggulan Jasa Pengalihan Merek HKI PERMATAMAS Lengkap Sampai Beres

Menggunakan jasa profesional dalam pengalihan merek HKI memberikan banyak keuntungan, terutama bagi pelaku usaha yang ingin kepastian hukum. PERMATAMAS hadir dengan pendekatan komprehensif, tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga memberikan pandangan hukum yang relevan bagi klien.

PERMATAMAS mengutamakan ketepatan, transparansi, dan pendampingan penuh hingga proses benar-benar selesai. Setiap klien mendapatkan informasi perkembangan secara berkala, sehingga tidak ada tahapan yang terlewat.

Jasa Pengalihan Merek HKI Lengkap Sampai Beres Bersama PERMATAMAS
1. Pendampingan dari awal hingga pencatatan selesai
2. Tim berpengalaman di bidang HKI
3. Proses terarah dan transparan

Dengan PERMATAMAS, pengalihan merek HKI tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga aman secara hukum. Klien mendapatkan kepastian kepemilikan merek, sehingga dapat fokus mengembangkan usaha tanpa kekhawatiran di masa depan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan pengalihan merek HKI?
Pengalihan merek HKI adalah proses hukum untuk memindahkan hak kepemilikan merek terdaftar dari pemilik lama kepada pemilik baru dan wajib dicatatkan di DJKI.

2. Apakah pengalihan merek harus dicatatkan di DJKI?
Ya. Tanpa pencatatan resmi di DJKI, pengalihan merek tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.

3. Dalam kondisi apa pengalihan merek HKI wajib dilakukan?
Pengalihan wajib dilakukan saat merek dijual, diwariskan, dihibahkan, atau terjadi penggabungan dan pengambilalihan perusahaan.

4. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengalihan merek HKI?
Dokumen umumnya meliputi akta atau perjanjian pengalihan, identitas para pihak, dan sertifikat merek terdaftar.

5. Berapa lama proses pengalihan merek HKI di DJKI?
Waktu proses bervariasi tergantung kelengkapan dokumen, namun dengan pendampingan PERMATAMAS proses lebih terarah dan efisien.

6. Apa risiko jika pengalihan merek tidak dicatatkan resmi?
Risikonya antara lain sengketa kepemilikan, hak merek tidak diakui hukum, dan kesulitan dalam komersialisasi merek.

7. Apakah pengalihan merek bisa dilakukan untuk lebih dari satu kelas?
Bisa. Pengalihan dapat mencakup seluruh atau sebagian kelas merek sesuai kesepakatan para pihak.

8. Apakah PERMATAMAS menangani pengalihan merek karena waris?
Ya. PERMATAMAS berpengalaman menangani pengalihan merek karena pewarisan dengan dokumen ahli waris yang sah.

9. Apakah proses pengalihan merek melalui PERMATAMAS transparan?
Ya. PERMATAMAS memberikan informasi progres secara berkala hingga pencatatan pengalihan selesai.

10. Bagaimana cara memulai pengalihan merek HKI melalui PERMATAMAS?
Anda dapat menghubungi PERMATAMAS untuk konsultasi awal, pemeriksaan dokumen, dan pendampingan hingga pengalihan merek resmi tercatat di DJKI.

jasa pengurusan sertifikasi halal
jasa pengurusan sertifikasi halal

Merek HKI Ditolak Karena Oposisi? Ini Cara Mengatasinya

Merek HKI·

Merek HKI Ditolak Karena Oposisi? Ini Cara Mengatasinya – Penolakan merek HKI akibat oposisi sering menjadi momok bagi pemilik brand baru maupun yang sedang berkembang. Proses oposisi adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pihak ketiga atau pemilik merek terdaftar sebelumnya untuk mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek baru yang dianggap mirip atau berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen.

Hal ini dilakukan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek yang sah dan menjaga integritas pasar. Ketika permohonan merek baru diumumkan di DJKI, pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk menilai dan memberikan tanggapan.

Jika terjadi keberatan, DJKI akan meninjau bukti dan argumen dari kedua belah pihak sebelum memutuskan apakah permohonan merek baru dapat diterima atau ditolak. Proses ini sering menimbulkan kebingungan bagi pemilik merek yang belum familiar dengan prosedur hukum HKI.

Beberapa langkah penting untuk mengatasi penolakan karena oposisi meliputi:
• Menyusun argumen hukum yang kuat untuk menegaskan perbedaan merek baru dengan merek terdaftar
• Mengumpulkan bukti penggunaan merek yang sudah berjalan di pasar
• Mengkaji kesesuaian merek baru dengan aturan UU Merek dan HKI
• Mengajukan tanggapan resmi ke DJKI tepat waktu
• Mempertimbangkan jasa profesional untuk membantu proses banding dan negosiasi

Dengan pendekatan yang tepat, pemilik merek HKI masih memiliki peluang untuk mempertahankan hak pendaftarannya, sekaligus mengurangi risiko penolakan dan kerugian ekonomi di masa depan.

Apa Itu Oposisi Merek HKI dan Mengapa Bisa Terjadi

Oposisi merek HKI adalah upaya hukum yang diajukan untuk melindungi merek yang sudah terdaftar dari pendaftaran merek baru yang dianggap identik atau mirip. Tujuan utama mekanisme ini adalah untuk mencegah kebingungan konsumen di pasar dan menjaga reputasi serta nilai merek yang telah ada. Pihak yang berhak mengajukan oposisi bisa berupa pemilik merek terdaftar atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah.

Proses oposisi biasanya dimulai saat permohonan merek baru diumumkan di DJKI. Pemilik merek terdaftar atau pihak yang berkepentingan dapat melihat publikasi permohonan tersebut dan mengajukan keberatan secara tertulis. DJKI kemudian akan menyampaikan keberatan itu kepada pemohon merek baru, yang diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau penjelasan.

Beberapa alasan umum mengapa oposisi merek HKI diajukan meliputi:
• Merek baru dianggap identik atau sangat mirip dengan merek terdaftar
• Potensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen
• Merek baru diajukan dengan itikad buruk atau tujuan meniru brand lain
• Produk atau jasa yang diajukan memiliki kesamaan kategori dengan merek lama
• Merek baru bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan umum

Oposisi merek HKI merupakan langkah penting untuk menjaga keadilan dalam sistem pendaftaran merek, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah. Memahami mekanisme ini sangat penting agar pemilik brand bisa merespons dengan tepat dan mengurangi risiko penolakan.

Dasar Hukum dan Peraturan Oposisi Merek HKI di Indonesia

Dasar hukum yang mengatur oposisi merek HKI di Indonesia terdapat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU ini mengatur hak eksklusif pemilik merek, prosedur pendaftaran, serta mekanisme penolakan dan keberatan atas permohonan merek baru. Selain itu, DJKI mengeluarkan pedoman teknis yang mempermudah pemohon memahami prosedur oposisi.

Proses hukum ini dijalankan secara transparan untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki hak yang sama dalam menyampaikan keberatan. Pemohon merek baru juga diberikan kesempatan untuk menanggapi, sehingga DJKI dapat menimbang bukti dan argumen dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan.

Beberapa ketentuan penting yang menjadi acuan dalam oposisi merek HKI:
1. Oposisi hanya dapat diajukan selama periode pengumuman permohonan merek baru
2. Pihak yang mengajukan oposisi harus memiliki dasar kepentingan yang sah
3. Oposisi diajukan secara tertulis dan disertai bukti pendukung
4. Pemohon merek baru memiliki hak untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi
5. DJKI memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima permohonan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta

Dengan memahami dasar hukum ini, pemilik merek HKI dapat merencanakan strategi yang tepat dalam menghadapi oposisi dan meminimalkan risiko penolakan.

Kapan dan Bagaimana Oposisi Merek HKI Diajukan

Oposisi merek HKI diajukan ketika permohonan merek baru telah diumumkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Periode pengumuman ini memberikan kesempatan bagi pemilik merek yang sudah terdaftar atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk menilai apakah merek baru tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan atau melanggar hak eksklusif mereka.

Pengajuan oposisi harus dilakukan secara tertulis dan memenuhi syarat administratif yang ditetapkan DJKI. Pihak yang mengajukan harus menyertakan bukti kepemilikan merek yang sah dan alasan keberatan yang jelas. Prosedur ini dirancang agar proses pendaftaran merek baru tetap adil sekaligus melindungi hak-hak pemilik merek lama.

Beberapa langkah penting dalam pengajuan oposisi merek HKI:
• Mengamati pengumuman permohonan merek baru di DJKI
• Menentukan apakah merek baru berpotensi merugikan merek HKI yang sudah ada
• Menyiapkan dokumen pendukung termasuk bukti penggunaan merek
• Mengajukan keberatan secara tertulis sesuai format DJKI
• Mengirimkan dokumen tepat waktu sebelum batas akhir periode pengumuman

Dengan mengikuti prosedur ini, pemohon oposisi dapat memastikan hak mereka dilindungi tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.

jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki
jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki

Alasan Umum Penolakan Merek HKI Karena Oposisi

Penolakan merek HKI karena oposisi biasanya didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum dan fakta yang ditemukan oleh DJKI. Oposisi diajukan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek lama dan menghindari kebingungan konsumen di pasar. Pihak yang mengajukan oposisi perlu menyertakan bukti kuat agar permohonan merek baru ditolak atau dipertimbangkan ulang.

Beberapa alasan umum mengapa DJKI menolak permohonan merek baru karena oposisi:
1. Merek baru identik atau sangat mirip dengan merek HKI terdaftar
2. Merek baru berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen
3. Permohonan merek diajukan dengan itikad buruk, misalnya meniru brand lain
4. Produk atau jasa yang diajukan berada dalam kategori sama dengan merek lama
5. Merek baru bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan umum

Selain alasan-alasan tersebut, DJKI juga mempertimbangkan bukti penggunaan merek, sejarah pasar, dan potensi dampak ekonomi terhadap pemilik merek lama. Dengan memahami alasan ini, pemohon merek baru dapat mempersiapkan tanggapan yang tepat atau mempertimbangkan perubahan merek agar lolos pendaftaran.

Proses Penanganan Oposisi Merek HKI di DJKI

Setelah oposisi diajukan, DJKI akan meninjau seluruh dokumen dan bukti dari pihak yang mengajukan oposisi serta pemohon merek baru. Proses ini bersifat formal dan harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan untuk memastikan keputusan yang adil dan transparan. Pemohon merek baru diberikan kesempatan untuk menanggapi keberatan dan menyampaikan bukti tambahan.

Proses penanganan biasanya meliputi beberapa tahap:
1. Pemberitahuan resmi dari DJKI kepada pemohon merek baru mengenai keberatan yang diajukan
2. Kesempatan pemohon untuk memberikan tanggapan tertulis
3. Pemeriksaan dokumen dan bukti oleh DJKI untuk menilai klaim oposisi
4. Pertimbangan terhadap kesesuaian merek baru dengan UU Merek dan HKI
5. Keputusan DJKI untuk menerima atau menolak permohonan merek baru

Dengan mengikuti proses ini, DJKI memastikan bahwa hak pemilik merek lama tetap terlindungi dan pemohon merek baru mendapatkan kesempatan yang adil untuk mempertahankan permohonannya. Memahami mekanisme ini sangat penting agar pemilik brand dapat merencanakan strategi yang efektif menghadapi oposisi.

Cara Mengatasi Oposisi Merek HKI

Menghadapi oposisi merek HKI membutuhkan strategi yang tepat agar permohonan pendaftaran tetap bisa dipertahankan. Pemilik merek baru harus menyiapkan bukti dan argumen yang kuat untuk menunjukkan perbedaan signifikan dengan merek terdaftar, sekaligus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Proses ini sering kali menuntut ketelitian dan pemahaman mendalam tentang UU Merek dan praktik DJKI.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi oposisi merek HKI antara lain:
• Memeriksa identitas dan kategori merek yang diajukan untuk memastikan perbedaan yang jelas
• Menyiapkan bukti penggunaan merek secara nyata di pasar
• Menyusun argumen hukum yang menunjukkan itikad baik pemohon merek baru
• Memberikan tanggapan resmi tertulis kepada DJKI tepat waktu
• Mempertimbangkan mediasi atau negosiasi dengan pihak pengaju oposisi untuk mencapai kesepakatan

Selain itu, pemilik merek HKI disarankan untuk tetap berkomunikasi secara profesional dengan DJKI dan pihak pengaju oposisi. Persiapan yang matang akan meningkatkan peluang permohonan merek baru diterima, sekaligus mengurangi risiko kerugian ekonomi dan reputasi di masa depan.

Dampak Oposisi Terhadap Pemilik Merek HKI dan Cara Menguranginya

Oposisi merek HKI bisa berdampak signifikan bagi pemilik brand baru maupun lama. Dampak tersebut bisa bersifat hukum, finansial, maupun reputasi. Pemilik merek baru berisiko mengalami penundaan pendaftaran atau bahkan penolakan, sementara pemilik merek lama harus memastikan hak eksklusifnya tetap terlindungi.

Beberapa dampak oposisi merek HKI dan cara menguranginya antara lain:
• Penundaan proses pendaftaran merek baru → menyiapkan dokumen lengkap sejak awal
• Potensi kerugian ekonomi akibat pasar yang belum bisa dimasuki → melakukan perhitungan risiko bisnis
• Risiko reputasi jika merek ditolak → menjaga komunikasi transparan dengan konsumen
• Beban administrasi dan biaya tambahan untuk menghadapi proses hukum → memanfaatkan jasa profesional
• Perselisihan dengan pihak pengaju oposisi → mencoba negosiasi atau mediasi

Dengan pemahaman yang tepat dan langkah mitigasi, pemilik merek HKI dapat meminimalkan dampak negatif oposisi. Strategi yang matang tidak hanya melindungi hak hukum, tetapi juga menjaga kelangsungan bisnis dan reputasi brand.

Jasa Pengurusan Oposisi Merek HKI

Menghadapi oposisi merek HKI sering kali membutuhkan bantuan profesional agar prosesnya berjalan efektif dan efisien. PERMATAMAS hadir sebagai penyedia jasa pengurusan oposisi merek HKI yang berpengalaman, membantu pemilik brand menyiapkan dokumen, menyusun argumen hukum, dan menangani komunikasi dengan DJKI.

Beberapa layanan utama PERMATAMAS meliputi:
• Konsultasi dan analisis kasus oposisi merek HKI secara mendalam
• Penyusunan tanggapan resmi dan dokumen pendukung untuk DJKI
• Pendampingan hingga proses keputusan selesai, termasuk strategi negosiasi atau banding

Dengan menggunakan jasa PERMATAMAS, pemilik merek HKI mendapatkan perlindungan hukum maksimal, mengurangi risiko penolakan, dan mempercepat proses pendaftaran. Layanan profesional ini memastikan hak eksklusif merek tetap terjaga dan bisnis dapat berjalan tanpa hambatan hukum yang merugikan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu oposisi merek HKI?
Oposisi merek HKI adalah keberatan yang diajukan pemilik merek terdaftar atau pihak ketiga terhadap permohonan merek baru yang dianggap mirip atau berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen.

2. Siapa yang bisa mengajukan oposisi merek HKI?
Pemilik merek terdaftar maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah dapat mengajukan oposisi.

3. Kapan periode pengajuan oposisi merek HKI?
Oposisi diajukan selama periode pengumuman permohonan merek baru di DJKI.

4. Apa alasan umum merek HKI ditolak karena oposisi?
Beberapa alasan meliputi merek identik atau mirip, menimbulkan kebingungan konsumen, diajukan dengan itikad buruk, berada di kategori produk/jasa sama, atau bertentangan hukum.

5. Bagaimana proses penanganan oposisi di DJKI?
DJIK meninjau dokumen dan bukti dari pengaju oposisi dan pemohon merek baru, memberikan kesempatan tanggapan, lalu memutuskan menerima atau menolak permohonan merek baru.

6. Apa dampak oposisi terhadap pemilik merek HKI?
Dampak meliputi penundaan pendaftaran, potensi kerugian ekonomi, risiko reputasi, dan biaya administrasi tambahan.

7. Bagaimana cara mengatasi oposisi merek HKI?
Memastikan perbedaan merek jelas, menyiapkan bukti penggunaan, menyusun argumen hukum, tanggapan resmi ke DJKI, dan mempertimbangkan negosiasi atau mediasi.

8. Apakah pemilik merek bisa menang tanpa jasa profesional?
Bisa, namun penggunaan jasa profesional memperbesar peluang berhasil, mempercepat proses, dan mengurangi risiko kesalahan administratif.

9. Jasa apa yang membantu menghadapi oposisi merek HKI?
PERMATAMAS menyediakan layanan konsultasi, penyusunan dokumen tanggapan, dan pendampingan penuh hingga keputusan DJKI.

10. Apakah PERMATAMAS membantu strategi banding jika merek ditolak?
Ya, PERMATAMAS memberikan strategi banding dan negosiasi agar hak eksklusif merek tetap terjaga.

Dapat Penolakan Tetap Merek HKI? Lebih Baik Daftar Ulang atau Banding?

Merek HKI·

Dapat Penolakan Tetap Merek HKI? Lebih Baik Daftar Ulang atau Banding? – Mendapatkan penolakan tetap dari DJKI untuk permohonan merek HKI tentu menjadi momen yang menegangkan bagi pemilik usaha. Keputusan ini bisa muncul karena berbagai alasan, mulai dari kemiripan dengan merek lain hingga larangan hukum yang mengatur kategori tertentu.

Meskipun menimbulkan kekecewaan, penolakan tetap bukan akhir dari proses. Ada dua jalur utama yang bisa dipilih: mengajukan banding ke Komisi Banding Merek atau memulai permohonan baru (daftar ulang).

Pemilihan jalur yang tepat sangat bergantung pada alasan spesifik penolakan, kesiapan dokumen, dan strategi hukum yang dimiliki. Dalam banyak kasus, pemilik merek perlu mempertimbangkan secara matang potensi argumen pembeda, risiko, dan biaya yang terkait dengan masing-masing opsi. Dengan analisis yang tepat, langkah selanjutnya bisa lebih efektif dan meminimalkan kerugian.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat menghadapi penolakan tetap:
• Menelaah surat penolakan dengan detail dan memahami dasar hukum yang digunakan
• Mengevaluasi keunikan merek dibandingkan merek yang dianggap mirip
• Mempertimbangkan apakah argumen hukum bisa memperkuat klaim merek
• Menilai waktu dan biaya yang diperlukan untuk banding versus daftar ulang
• Menentukan strategi jangka panjang untuk melindungi aset merek

Dengan pendekatan yang sistematis, pemilik merek dapat mengambil keputusan yang lebih tepat antara banding atau daftar ulang, sehingga peluang merek diterima kembali meningkat.

Memahami Alasan Penolakan Tetap

Surat penolakan tetap dari DJKI selalu mencantumkan alasan spesifik yang menjadi dasar keputusan. Penolakan bisa muncul karena alasan absolut, seperti merek yang terlalu deskriptif atau termasuk kategori yang dilarang, maupun alasan relatif, yakni kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar. Memahami alasan ini menjadi kunci agar langkah selanjutnya tepat dan efektif.

Dalam menganalisis surat penolakan, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
• Identifikasi jenis penolakan: absolut atau relatif
• Catat poin-poin utama yang menjadi dasar penolakan
• Periksa apakah ada kekeliruan dalam analisis pemeriksa
• Tentukan dokumen atau bukti pendukung yang dibutuhkan untuk argumen
• Evaluasi kemungkinan perubahan merek atau strategi pendaftaran ulang

Dengan memahami alasan penolakan secara mendalam, pemilik merek dapat menyusun strategi yang tepat, baik untuk mengajukan banding maupun merencanakan daftar ulang. Analisis yang teliti juga membantu mengurangi risiko kegagalan di langkah berikutnya dan memastikan sumber daya yang dikeluarkan lebih efisien.

Opsi Strategis: Banding atau Daftar Ulang

Setelah memahami alasan penolakan, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan jalur strategis. Banding dan daftar ulang masing-masing memiliki keuntungan, risiko, dan biaya yang berbeda. Memilih opsi yang tepat bergantung pada kekuatan argumen hukum, keunikan merek, dan prioritas bisnis Anda.

Beberapa pertimbangan penting saat memilih antara banding atau daftar ulang:
• Tingkat keyakinan terhadap argumen hukum yang dapat diajukan
• Kompleksitas dokumen pendukung dan bukti penggunaan merek
• Risiko ditolak kembali jika argumen kurang kuat
• Biaya waktu dan finansial yang diperlukan untuk proses banding versus daftar ulang
• Dampak terhadap tanggal prioritas atau filing date merek

Dengan menimbang faktor-faktor tersebut, pemilik merek dapat mengambil keputusan yang seimbang antara risiko, biaya, dan peluang keberhasilan. Pilihan yang tepat akan membantu memaksimalkan peluang merek diterima kembali, sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual bisnis Anda secara efektif.

Mengajukan Banding ke Komisi Banding Merek

Banding ke Komisi Banding Merek adalah upaya formal untuk meninjau kembali keputusan penolakan tetap dari DJKI. Proses ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan dapat menjadi opsi tepat jika Anda yakin keputusan pemeriksa merek tidak sesuai atau ada kekeliruan.

Langkah-langkah persiapan banding yang efektif meliputi:
1. Menyiapkan argumen hukum yang kuat, terutama jika alasan penolakan relatif terkait kemiripan merek
2. Mengumpulkan dokumen pendukung, seperti bukti penggunaan merek, publikasi, atau sertifikasi lainnya
3. Menyusun surat permohonan banding sesuai format resmi DJKI
4. Memastikan pengajuan dilakukan dalam tenggat waktu maksimal 3 bulan sejak surat penolakan diterima
5. Menyiapkan strategi tambahan untuk memperkuat posisi jika proses banding berjalan panjang

Persiapan yang matang akan membantu proses banding lebih lancar, memaksimalkan peluang diterima, dan mempertahankan tanggal prioritas permohonan asli. Banding menjadi langkah yang tepat bagi pemilik merek yang ingin menjaga hak kekayaan intelektual mereka dengan serius, sekaligus mengurangi risiko penolakan di masa depan.

Kapan Banding Sebaiknya Dipilih

Memilih untuk mengajukan banding merupakan langkah strategis yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Banding sebaiknya dipilih ketika pemilik merek yakin memiliki argumen hukum yang kuat dan dapat membuktikan bahwa keputusan penolakan tetap DJKI tidak tepat atau ada kekeliruan dalam penilaian.

Selain itu, banding penting jika pemilik merek ingin mempertahankan tanggal penerimaan (filing date) yang sudah tercatat sebelumnya, karena hal ini berpengaruh pada hak prioritas dalam sistem “first-to-file”.

Beberapa kondisi yang membuat banding menjadi pilihan tepat antara lain:
1. Ada argumen hukum yang jelas untuk membedakan merek Anda dari merek lain yang dianggap mirip
2. Terdapat kekeliruan pemeriksa dalam analisis kemiripan atau kategori produk
3. Bukti penggunaan merek dapat memperkuat klaim bahwa merek unik dan sah digunakan
4. Penting untuk mempertahankan tanggal prioritas permohonan asli
5. Pemilik merek bersedia menanggung waktu dan biaya proses banding yang mungkin lebih panjang

Jika kondisi-kondisi ini terpenuhi, banding dapat menjadi cara efektif untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual tanpa harus memulai proses pendaftaran dari awal. Namun, banding membutuhkan persiapan yang matang, dokumen lengkap, dan strategi hukum yang tepat agar peluang diterima meningkat.

Risiko dan Biaya Banding Merek

Meski banding dapat menjadi solusi untuk mempertahankan tanggal prioritas dan memperjuangkan merek, proses ini memiliki risiko dan biaya yang harus dipahami. Biaya banding meliputi PNBP banding, biaya jasa konsultan atau kuasa hukum, serta waktu yang mungkin memakan beberapa bulan hingga keputusan diterbitkan oleh Komisi Banding Merek. Selain itu, hasil banding tidak selalu pasti; keputusan bisa tetap menolak permohonan Anda.

Beberapa risiko dan pertimbangan penting:
1. Proses banding bisa memakan waktu hingga 3–6 bulan, tergantung kompleksitas kasus
2. Biaya administrasi dan jasa profesional bisa lebih tinggi dibanding daftar ulang
3. Tidak ada jaminan banding diterima; merek tetap bisa ditolak
4. Jika banding ditolak, opsi selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga
5. Proses gugatan membawa risiko biaya tambahan dan waktu yang lebih panjang

Dengan memahami risiko dan biaya ini, pemilik merek dapat menyiapkan strategi cadangan atau mempertimbangkan daftar ulang jika banding terlalu berisiko atau tidak efisien secara biaya. Evaluasi realistis terhadap kemungkinan hasil akan membantu dalam mengambil keputusan terbaik.

Mengajukan Permohonan Merek Baru (Daftar Ulang)

Daftar ulang atau mengajukan permohonan merek baru merupakan alternatif jika banding dianggap terlalu berisiko atau alasan penolakan tetap sulit dibantah. Pendaftaran ulang memungkinkan pemilik merek memulai proses dari awal dengan merek yang sudah dimodifikasi, baik dari segi nama, logo, atau kelas barang/jasa, sehingga peluang diterima lebih tinggi.

Langkah-langkah penting dalam daftar ulang meliputi:
• Memeriksa alasan penolakan tetap sebelumnya untuk menghindari kesalahan yang sama
• Memodifikasi desain logo atau nama merek agar lebih unik dan berbeda dari merek lain
• Mengubah kelas barang/jasa yang didaftarkan jika perlu
• Menyiapkan dokumen pendaftaran lengkap sesuai standar DJKI
• Mengajukan permohonan baru dan membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan

Meskipun daftar ulang berarti kehilangan tanggal prioritas permohonan lama dan biaya pendaftaran baru tetap harus dibayarkan, langkah ini sering kali lebih efisien secara waktu dan risiko jika alasan penolakan tetap sangat kuat. Strategi daftar ulang yang tepat juga membantu pemilik merek mengamankan hak kekayaan intelektual secara lebih aman.

jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki
jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki

Kapan Daftar Ulang Lebih Disarankan

Daftar ulang atau permohonan merek baru sering kali menjadi pilihan yang lebih efisien ketika alasan penolakan tetap terlalu kuat untuk dibantah melalui banding. Strategi ini memungkinkan pemilik merek untuk memulai dari awal dengan merek yang sudah dimodifikasi, sehingga peluang diterima meningkat. Daftar ulang juga dapat lebih hemat biaya jika dibandingkan dengan proses banding yang panjang dan berisiko.

Kondisi di mana daftar ulang lebih disarankan meliputi:
1. Alasan penolakan tetap sangat jelas dan sah, misalnya identik dengan merek lain atau termasuk kategori yang dilarang UU Merek
2. Pemilik merek siap melakukan modifikasi signifikan pada nama, logo, atau desain untuk membedakan merek
3. Ingin mengubah kelas barang/jasa agar tidak bertabrakan dengan merek lain
4. Menginginkan proses yang lebih cepat dibanding menunggu keputusan banding yang berbulan-bulan
5. Mengurangi risiko biaya hukum tambahan yang bisa muncul jika banding ditolak

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, daftar ulang bisa menjadi pendekatan yang lebih pragmatis. Pemilik merek tetap perlu mempersiapkan dokumen dan strategi pendaftaran yang matang agar proses lebih lancar dan peluang diterima lebih tinggi.

Risiko dan Pertimbangan Daftar Ulang

Meskipun daftar ulang memiliki keuntungan, langkah ini juga membawa risiko yang harus dipahami sebelum mengambil keputusan. Risiko utama termasuk kehilangan tanggal prioritas dari permohonan sebelumnya, biaya pendaftaran baru, dan kemungkinan permohonan baru tetap ditolak jika modifikasi merek tidak cukup signifikan. Pemahaman risiko ini penting agar langkah yang diambil tidak menimbulkan kerugian tambahan.

Beberapa risiko dan pertimbangan utama:
• Kehilangan tanggal prioritas permohonan asli, yang bisa memengaruhi hak pertama dalam sistem first-to-file
• Biaya pendaftaran baru yang tetap harus dibayarkan
• Permohonan baru bisa ditolak jika modifikasi merek kurang signifikan
• Kemungkinan kemunculan merek serupa lainnya di kemudian hari
• Waktu tambahan untuk menyiapkan dokumen dan strategi pendaftaran baru

Dengan memahami risiko ini, pemilik merek dapat merencanakan strategi pendaftaran ulang yang lebih matang, menyesuaikan desain merek, dan memastikan dokumen lengkap agar peluang diterima meningkat secara signifikan.

Analisis dan Rekomendasi Langkah Selanjutnya

Setelah meninjau surat penolakan tetap, penting bagi pemilik merek untuk melakukan analisis menyeluruh sebelum memutuskan langkah berikutnya. Pertimbangan harus meliputi kekuatan argumen hukum, bukti pendukung, kesiapan modifikasi merek, serta biaya dan waktu yang tersedia. Analisis yang tepat membantu menentukan apakah banding atau daftar ulang lebih sesuai dengan situasi saat ini.

Langkah-langkah analisis dan rekomendasi:
1. Tinjau alasan penolakan tetap secara detail dan kategorikan sebagai absolut atau relatif
2. Evaluasi bukti yang tersedia, termasuk bukti penggunaan merek dan dokumen pendukung lainnya
3. Pertimbangkan kesiapan untuk memodifikasi merek atau mengubah kelas barang/jasa
4. Bandingkan biaya dan waktu antara banding dan daftar ulang
5. Konsultasikan dengan konsultan HKI atau kuasa hukum untuk mendapatkan rekomendasi terbaik

Dengan melakukan analisis mendalam, pemilik merek dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan strategis, mengurangi risiko kegagalan, serta meningkatkan peluang merek diterima kembali. Langkah ini memastikan investasi waktu dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efektif dan terarah.

Jasa Banding Merek HKI Pengalaman

Menghadapi penolakan tetap dari DJKI memang menuntut ketelitian, strategi, dan pemahaman hukum yang mendalam. Bagi pemilik merek yang ingin memastikan proses banding berjalan lancar, menggunakan layanan profesional dapat menjadi solusi paling praktis.

PERMATAMAS, sebagai penyedia jasa berpengalaman di bidang kekayaan intelektual, menawarkan bantuan menyusun argumen banding, menyiapkan dokumen pendukung, dan memastikan seluruh langkah sesuai ketentuan DJKI.

Dengan menggunakan jasa profesional, pemilik merek mendapatkan beberapa keuntungan:
• Penyusunan argumen banding yang sistematis, jelas, dan persuasif sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek
• Pembuatan dokumen pendukung lengkap, mulai dari bukti penggunaan merek hingga publikasi yang relevan
• Konsultasi strategis untuk menentukan jalur terbaik antara banding atau pendaftaran ulang

Layanan PERMATAMAS juga mempermudah pemilik merek untuk mematuhi tenggat waktu pengajuan banding dan memastikan semua dokumen disiapkan sesuai format resmi DJKI. Dengan pengalaman menangani berbagai kasus merek, tim PERMATAMAS mampu mengidentifikasi poin-poin kritis yang dapat memperkuat posisi pemohon di hadapan Komisi Banding Merek.

Selain itu, dukungan profesional membantu pemilik merek menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan prosedural yang bisa berdampak pada penolakan kembali. Pendekatan ini juga memberikan rasa aman karena seluruh proses dikelola oleh tim yang memahami seluk-beluk hukum dan regulasi pendaftaran merek di Indonesia.
Bagi pemilik merek yang ingin menjaga aset intelektual mereka tetap terlindungi, menggunakan jasa PERMATAMAS menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan peluang diterima di DJKI.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu penolakan tetap merek HKI?
Penolakan tetap adalah keputusan DJKI yang menyatakan permohonan merek Anda tidak diterima setelah proses pemeriksaan selesai.

2. Apa perbedaan antara banding dan daftar ulang?
Banding meninjau kembali keputusan DJKI, sementara daftar ulang berarti mengajukan permohonan baru dengan merek yang dimodifikasi.

3. Kapan sebaiknya mengajukan banding?
Jika ada argumen hukum kuat, bukti penggunaan merek jelas, dan ingin mempertahankan tanggal prioritas permohonan asli.

4. Apa risiko mengajukan banding merek?
Proses banding memakan waktu, biaya tambahan, dan tidak menjamin keputusan diterima.

5. Kapan daftar ulang lebih disarankan?
Jika alasan penolakan kuat, modifikasi merek mudah dilakukan, atau ingin menghemat biaya dan waktu dibanding banding.

6. Apakah tanggal prioritas hilang jika daftar ulang?
Ya, permohonan baru akan memiliki tanggal penerimaan baru, bukan tanggal permohonan sebelumnya.

7. Apa saja dokumen penting untuk banding merek?
Bukti penggunaan merek, publikasi, gambar/logo, dan dokumen lain yang mendukung klaim unik merek.

8. Apakah biaya pendaftaran lama bisa dikembalikan?
Umumnya tidak, kecuali ada kesalahan administrasi pembayaran oleh DJKI.

9. Bagaimana jasa profesional seperti PERMATAMAS membantu?
Menyusun argumen banding, menyiapkan dokumen pendukung, dan memastikan proses sesuai ketentuan DJKI.

10. Apa langkah selanjutnya jika banding ditolak?
Pemilik merek bisa mempertimbangkan daftar ulang atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Solusi Cepat Jika Merek HKI Anda Dapat Usulan Penolakan

Merek HKI·

Solusi Cepat Jika Merek HKI Anda Dapat Usulan Penolakan – Menghadapi usulan penolakan pendaftaran merek HKI tentu membuat para pelaku usaha atau pemilik brand merasa cemas. Penolakan ini bisa muncul karena berbagai alasan, baik terkait sifat merek itu sendiri maupun kemiripan dengan merek lain. Namun, situasi ini bukanlah akhir dari proses pendaftaran. Dengan langkah yang tepat, tanggapan yang baik dapat meningkatkan peluang merek Anda diterima oleh DJKI.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami secara menyeluruh isi surat usulan penolakan. Surat tersebut akan memberi petunjuk apakah penolakan bersifat absolut—misalnya merek terlalu generik atau deskriptif—atau relatif, seperti kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar. Mengetahui jenis penolakan ini menjadi kunci dalam menyusun tanggapan yang efektif.

Selain itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara cepat dan sistematis:
• Baca dengan teliti seluruh alasan yang disebutkan dalam surat usulan penolakan
• Tandai poin-poin kritis yang menjadi dasar pemeriksaan DJKI
• Catat dokumen atau bukti pendukung yang perlu dilampirkan
• Identifikasi bagian yang bisa diperkuat dengan argumen hukum atau bukti penggunaan merek
• Buat garis besar strategi tanggapan sebelum menulis secara lengkap

Dengan pendekatan yang sistematis, proses tanggapan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih meyakinkan bagi pemeriksa merek, sehingga peluang merek Anda lolos pendaftaran meningkat secara signifikan.

Pahami Alasan Usulan Penolakan

Setiap surat usulan penolakan dari DJKI memiliki alasan spesifik yang menjadi dasar pertimbangan. Penolakan bisa bersifat absolut, yang biasanya terkait dengan merek yang deskriptif, terlalu umum, atau bertentangan dengan hukum, seperti mengandung kata-kata yang dilarang. Sedangkan penolakan relatif muncul jika merek yang diajukan dianggap mirip atau identik dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen.

Memahami perbedaan antara alasan absolut dan relatif sangat penting agar tanggapan yang dibuat tepat sasaran. Kesalahan dalam membaca alasan penolakan sering membuat pemilik merek menyusun argumen yang kurang efektif.

Dalam tahap ini, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan:
• Identifikasi jenis penolakan secara jelas
• Catat referensi hukum atau peraturan yang relevan
• Tentukan dokumen pendukung yang perlu disiapkan
• Analisis poin-poin kritis yang bisa diperkuat dengan bukti penggunaan
• Rencanakan strategi argumen sebelum menulis tanggapan

Dengan mengetahui secara rinci alasan penolakan, pemilik merek dapat menyiapkan tanggapan yang lebih fokus dan sesuai kebutuhan. Strategi ini membantu memperbesar kemungkinan merek diterima, mengurangi risiko penolakan lanjutan, dan mempercepat proses pendaftaran.

Periksa Dokumen dan Data Pendukung Merek Anda

Sebelum menyusun tanggapan, langkah penting berikutnya adalah meninjau semua dokumen dan data pendukung merek yang sudah diajukan. Hal ini mencakup dokumen pendaftaran resmi, desain logo, deskripsi produk, serta bukti penggunaan merek jika ada. Dokumen yang lengkap dan sesuai standar DJKI akan memperkuat argumen dalam tanggapan dan memperkecil kemungkinan keberatan lebih lanjut.

Pengecekan dokumen perlu dilakukan secara sistematis untuk memastikan tidak ada kekurangan. Beberapa hal yang bisa diperiksa antara lain:
1. Apakah semua formulir pendaftaran telah diisi dengan benar
2. Apakah logo atau desain merek sudah sesuai ketentuan DJKI
3. Apakah deskripsi produk jelas dan sesuai kelas yang didaftarkan
4. Apakah bukti penggunaan merek tersedia dan valid
5. Apakah lampiran tambahan seperti gambar, brosur, atau publikasi pendukung sudah lengkap

Dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan data pendukung secara menyeluruh, pemilik merek dapat menyusun tanggapan yang lebih kuat, lengkap, dan meyakinkan. Proses ini tidak hanya membantu menjawab alasan penolakan, tetapi juga menunjukkan profesionalisme pemilik merek di mata DJKI.

jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki
jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki

Susun Tanggapan Tertulis dengan Jelas

Menyusun tanggapan tertulis yang jelas dan persuasif menjadi kunci agar usulan penolakan merek HKI bisa ditangani dengan efektif. Tanggapan ini harus menjawab semua alasan penolakan yang tercantum dalam surat DJKI dan menekankan keunikan serta kekuatan merek Anda dibandingkan merek lain yang sudah terdaftar. Struktur tanggapan yang sistematis memudahkan pemeriksa merek memahami argumen yang diajukan dan menunjukkan profesionalisme pemilik merek.

Langkah-langkah penting dalam menyusun tanggapan tertulis meliputi:
1. Buka surat usulan penolakan dan catat semua poin yang perlu dijawab
2. Susun argumen secara logis, mulai dari identifikasi masalah hingga solusi
3. Gunakan bahasa yang formal namun mudah dipahami
4. Sertakan referensi hukum atau peraturan yang mendukung klaim
5. Akhiri dengan kesimpulan yang menegaskan keunikan merek dan permintaan agar pendaftaran diterima

Selain struktur, penting juga menekankan bukti konkret dalam tanggapan. Misalnya, jika penolakan terkait kemiripan dengan merek lain, tunjukkan perbedaan signifikan pada penulisan, produk, atau branding. Tanggapan yang disusun dengan matang meningkatkan peluang pemeriksa merek meninjau kembali dan memberikan keputusan yang lebih menguntungkan bagi pemilik merek.

Buat Perbandingan dengan Merek Lain yang Mirip

Saat usulan penolakan muncul karena kemiripan dengan merek lain, membuat perbandingan yang jelas menjadi strategi penting. Perbandingan ini bertujuan menunjukkan perbedaan nyata yang membedakan merek Anda dari merek lain, baik dari segi visual, fonetik, maupun konteks penggunaannya. Dengan cara ini, Anda bisa meyakinkan pemeriksa bahwa merek Anda tetap unik dan tidak membingungkan konsumen.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perbandingan:
• Perbedaan penulisan merek atau logo
• Cara pengucapan atau penyebutan yang berbeda
• Perbedaan jenis atau kategori produk
• Perbedaan warna atau desain visual
• Elemen ciri khas lain yang membuat merek Anda unik

Dokumen perbandingan ini bisa ditulis dalam format narasi yang jelas, menjelaskan setiap perbedaan dengan rinci. Misalnya, jelaskan bagaimana logo atau warna berbeda dengan merek lain, atau bagaimana produk yang didaftarkan memiliki fungsi yang berbeda. Dengan perbandingan yang lengkap, tanggapan Anda menjadi lebih meyakinkan dan meminimalkan risiko usulan penolakan menjadi penolakan tetap.

Lampirkan Bukti Pendukung yang Relevan

Selain argumen tertulis dan perbandingan, bukti pendukung menjadi faktor penting dalam tanggapan usulan penolakan. Dokumen ini berfungsi untuk menguatkan klaim bahwa merek Anda unik, telah digunakan secara sah, dan memiliki hak eksklusif. Bukti yang lengkap akan memudahkan pemeriksa merek dalam menilai klaim Anda.

Beberapa jenis bukti pendukung yang bisa dilampirkan:
1. Bukti penggunaan merek, seperti faktur penjualan atau kemasan produk
2. Publikasi atau iklan yang menampilkan merek secara jelas
3. Gambar logo, desain produk, atau label merek
4. Dokumen resmi atau sertifikat sebelumnya yang relevan
5. Referensi hukum atau peraturan yang mendukung klaim keunikan merek

Pastikan semua bukti disusun secara rapi dan mudah dipahami. Lampiran yang lengkap tidak hanya memperkuat tanggapan, tetapi juga menunjukkan profesionalisme pemilik merek. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan pemeriksa merek meninjau kembali usulan penolakan dengan lebih positif dan meningkatkan peluang merek diterima.

Patuhi Batas Waktu Pengajuan Tanggapan

Batas waktu pengajuan tanggapan merupakan hal krusial yang harus diperhatikan pemilik merek HKI. DJKI memberikan 30 hari kerja sejak surat usulan penolakan diterima untuk menyampaikan tanggapan. Keterlambatan dalam pengajuan tanggapan dapat membuat peluang merek diterima menurun bahkan berisiko menjadi penolakan tetap. Oleh karena itu, pengelolaan waktu dan persiapan dokumen sejak awal sangat penting agar seluruh argumen dapat disampaikan tepat waktu.

Dalam proses ini, beberapa hal perlu diperhatikan agar pengajuan tanggapan efektif:
• Tandai tanggal surat usulan penolakan diterima
• Buat jadwal internal untuk menyiapkan dokumen dan argumen tanggapan
• Pastikan seluruh bukti pendukung telah dikumpulkan dan diperiksa
• Konsultasikan dengan tim atau profesional jika ada keraguan
• Segera kirimkan tanggapan sebelum batas akhir agar dipertimbangkan

Mematuhi batas waktu tidak hanya menjaga kesempatan merek diterima, tetapi juga menunjukkan keseriusan pemilik merek dalam proses pendaftaran. Kedisiplinan dalam pengajuan tanggapan memberikan kesan profesional kepada pemeriksa merek, sehingga argumen yang diajukan lebih diperhatikan.

Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan waktu yang baik, proses tanggapan dapat berjalan lancar dan meningkatkan peluang keberhasilan pendaftaran merek HKI Anda.

Jasa Pembuatan Tanggapan Merek HKI Pengalaman

Bagi pemilik merek yang ingin memastikan tanggapan terhadap usulan penolakan disusun secara profesional, layanan Jasa Pembuatan Tanggapan Merek HKI bisa menjadi solusi praktis. PERMATAMAS sebagai penyedia layanan berpengalaman menawarkan bantuan menyusun argumen tertulis, menyiapkan dokumen pendukung, dan memastikan semua langkah sesuai ketentuan DJKI. Dengan menggunakan jasa profesional, risiko kesalahan atau kekurangan dokumen dapat diminimalkan.

Beberapa keuntungan menggunakan jasa ini antara lain:
• Penyusunan tanggapan tertulis yang sistematis dan persuasif
• Pembuatan dokumen pendukung lengkap sesuai standar DJKI
• Analisis alasan penolakan untuk memperkuat argumen
• Strategi dan tips agar tanggapan lebih meyakinkan pemeriksa merek
• Konsultasi langsung dengan tim profesional yang berpengalaman

Dengan bimbingan PERMATAMAS, pemilik merek dapat lebih tenang karena seluruh proses tanggapan ditangani oleh profesional yang memahami prosedur dan regulasi. Layanan ini memastikan tanggapan dikirim tepat waktu, dokumen lengkap, dan argumen kuat, sehingga peluang merek diterima meningkat secara signifikan.

Menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS menjadi langkah cerdas bagi pemilik merek yang ingin mengurangi risiko dan mempercepat proses pendaftaran.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu usulan penolakan merek HKI?
Usulan penolakan muncul ketika DJKI menemukan alasan absolut atau relatif yang membuat merek Anda belum bisa diterima.

2. Apa perbedaan penolakan absolut dan relatif?
Penolakan absolut terkait sifat merek yang deskriptif atau umum, sedangkan relatif muncul karena kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar.

3. Berapa lama waktu untuk mengajukan tanggapan?
Tanggapan harus diajukan dalam 30 hari kerja sejak surat usulan penolakan diterima.

4. Apa saja dokumen pendukung yang perlu dilampirkan?
Dokumen seperti bukti penggunaan merek, publikasi, gambar logo, brosur, atau referensi hukum yang mendukung klaim keunikan merek.

5. Bagaimana menyusun tanggapan tertulis yang efektif?
Susun argumen secara sistematis, jelas, persuasif, menyertakan bukti pendukung dan referensi hukum yang relevan.

6. Apakah saya perlu membuat perbandingan dengan merek lain yang mirip?
Ya, menunjukkan perbedaan nyata pada penulisan, penyebutan, produk, atau warna membantu meyakinkan pemeriksa merek.

7. Apa risiko jika tidak mengajukan tanggapan tepat waktu?
Keterlambatan bisa membuat peluang merek diterima menurun dan berpotensi menjadi penolakan tetap.

8. Apakah biaya pendaftaran merek dikembalikan jika ditolak?
Umumnya tidak, kecuali ada kesalahan administrasi pembayaran.

9. Bisakah saya menggunakan jasa profesional untuk membuat tanggapan?
Ya, PERMATAMAS menyediakan layanan profesional untuk menyusun tanggapan, menyiapkan dokumen, dan memastikan argumen kuat sesuai ketentuan DJKI.

10. Bagaimana cara meningkatkan peluang merek diterima setelah usulan penolakan?
Memahami alasan penolakan, menyusun tanggapan tertulis lengkap, melampirkan bukti pendukung, dan menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS dapat meningkatkan peluang diterima.

Jasa Daftar Merek Tissu

Merek HKI·

Jasa Daftar Merek Tissu – Mendaftarkan merek produk tisu merupakan langkah penting bagi produsen yang ingin melindungi identitas brand mereka secara legal. Di tengah persaingan industri tisu yang semakin ketat, memiliki merek terdaftar tidak hanya memberi hak eksklusif atas nama, logo, atau desain produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan merek resmi, produsen dapat memperkuat citra produk dan mencegah pihak lain menggunakan merek serupa tanpa izin.

Namun, proses pendaftaran merek di DJKI tidak selalu mudah bagi pemula. Dibutuhkan dokumen lengkap, pemahaman klasifikasi merek, serta prosedur yang sesuai regulasi agar pengajuan diterima tanpa penolakan. Inilah alasan mengapa banyak produsen memilih menggunakan jasa daftar merek tisu profesional, seperti PERMATAMAS. Layanan profesional ini memastikan setiap tahap pendaftaran berjalan lancar, dari persiapan dokumen hingga penerbitan sertifikat, sehingga produsen bisa fokus pada pengembangan produk dan strategi pemasaran.

Apa Itu Pendaftaran Merek dan Mengapa Penting untuk Produk Tissu

Pendaftaran merek adalah proses resmi untuk melindungi identitas produk di mata hukum. Bagi produk tissu, pendaftaran merek menjadi langkah strategis agar nama, logo, atau desain merek tidak digunakan pihak lain tanpa izin. Merek yang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya, sehingga produk tissu bisa dikenal dan dipercaya konsumen.

Fungsi merek bagi bisnis tissu tidak hanya sebagai identitas visual, tetapi juga sebagai alat pemasaran. Dengan merek terdaftar, produsen bisa membangun brand awareness dan memudahkan konsumen mengenali kualitas produk. Hal ini penting terutama di pasar yang kompetitif, di mana banyak produk tissu serupa.

Selain itu, pendaftaran merek memberikan manfaat hukum. Pemilik merek berhak menuntut pihak yang menggunakan merek serupa tanpa izin, dan hal ini memperkuat posisi perusahaan dalam sengketa dagang. Dengan begitu, pendaftaran merek menjadi langkah preventif yang melindungi reputasi serta investasi bisnis tissu.

Macam-Macam Tisu yang Didaftar Merek

Industri tisu terus berkembang, sehingga masing-masing jenis tisu memiliki fungsi spesifik yang berbeda. Pendaftaran merek untuk setiap jenis tisu penting agar produsen memiliki hak eksklusif atas nama, logo, atau desain produk yang mereka ciptakan. Dengan merek terdaftar, konsumen lebih mudah mengenali kualitas dan keaslian produk, sementara produsen terlindungi dari tiruan atau penggunaan ilegal oleh pihak lain.

Berbagai jenis tisu yang umum didaftarkan mereknya berdasarkan fungsi utama meliputi:
• Facial Tissue (Tisu Wajah): Lembut dan halus untuk wajah, ideal untuk menyeka keringat atau air mata, namun mudah sobek jika digunakan untuk permukaan kasar.
• Toilet Tissue (Tisu Toilet): Dirancang untuk kamar mandi, mudah terurai di air, aman dibuang ke toilet.
• Wet Wipes (Tisu Basah): Mengandung cairan antiseptik atau pelembap, praktis untuk membersihkan tangan atau permukaan saat bepergian; jangan dibuang ke toilet.
• Kitchen Towel (Tisu Dapur): Tebal, kuat, dan daya serap tinggi, cocok untuk mengelap tumpahan atau minyak di dapur.
• Napkin Tissue (Tisu Makan/Serbet): Digunakan saat makan atau minum, umum di restoran atau rumah makan.
• Hand Towel (Tisu Tangan): Untuk mengeringkan tangan setelah cuci tangan, sering dipakai di tempat umum seperti toilet umum atau kantor.
• Tisu Medis: Digunakan untuk keperluan medis khusus, higienis dan aman.
• Tisu Kewanitaan/Bayi: Didesain lembut dengan kandungan tambahan seperti ekstrak sirih atau vitamin E untuk kebutuhan sensitif.

Memahami jenis tisu yang akan didaftarkan mereknya membantu produsen menentukan strategi perlindungan hukum yang tepat. Setiap kategori tisu memiliki karakteristik unik dan kebutuhan regulasi berbeda, sehingga pendaftaran merek tidak hanya melindungi identitas, tetapi juga mempermudah pemasaran produk di pasaran yang kompetitif.

jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki
jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki

Jenis-Jenis Merek yang Bisa Didaftarkan untuk Tissu

Merek untuk produk tissu bisa berbentuk kata, logo, atau kombinasi keduanya. Mengetahui jenis merek yang bisa didaftarkan penting agar proses pendaftaran sesuai regulasi DJKI dan terhindar dari penolakan.

Beberapa jenis merek yang relevan untuk produk tissu meliputi:
• Merek Kata (Word Mark): Nama merek yang terdiri dari kata atau gabungan kata.
• Merek Logo (Figurative Mark): Desain visual atau simbol yang merepresentasikan produk.
• Kombinasi Kata dan Logo: Menggabungkan teks dan gambar untuk identitas merek yang unik.
• Merek Kolektif: Digunakan oleh sekelompok produsen atau asosiasi untuk menandai produk tertentu.
• Merek 3D: Bentuk fisik kemasan tissu yang khas.
• Merek Warna: Kombinasi warna tertentu yang melekat pada produk.
• Merek Suara: Jingle atau bunyi khas yang diasosiasikan dengan produk.
• Merek Gerakan/Animasi: Digunakan untuk produk digital atau promosi.
• Merek Aroma: Aroma tertentu yang menjadi ciri khas produk tissu.

Memahami jenis-jenis ini membantu produsen memilih strategi merek yang tepat dan memaksimalkan perlindungan hukum untuk produk tissu mereka.

Keuntungan Menggunakan Jasa Pendaftaran Merek Profesional

Mengurus pendaftaran merek sendiri bisa memakan waktu dan risiko penolakan tinggi jika dokumen tidak lengkap. Menggunakan jasa profesional memiliki sejumlah keuntungan yang signifikan bagi produsen produk tissu.

Beberapa manfaat utama menggunakan jasa profesional antara lain:
1. Proses Cepat dan Efisien: Jasa profesional sudah berpengalaman dalam pengisian formulir, pengunggahan dokumen, dan prosedur DJKI sehingga waktu pendaftaran lebih singkat.
2. Mengurangi Risiko Penolakan: Dokumen yang lengkap dan sesuai standar DJKI meminimalkan kemungkinan revisi atau penolakan.
3. Konsultasi dan Pendampingan: Perusahaan mendapatkan arahan tentang jenis merek yang tepat, strategi pendaftaran, dan perlindungan hukum.
4. Dokumentasi yang Tepat: Semua formulir, lampiran, dan bukti pembayaran dikelola profesional sehingga aman dan terdokumentasi rapi.
5. Pemantauan Status Pengajuan: Tim profesional memantau setiap tahap proses pendaftaran, sehingga pemilik merek tidak perlu khawatir tertinggal informasi.

Dengan menggunakan jasa profesional, produsen tissu bisa fokus pada produksi dan pemasaran, sementara pendaftaran merek ditangani oleh tenaga ahli yang berpengalaman. Hasilnya, merek lebih cepat terdaftar, aman secara hukum, dan siap untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Dokumen dan Persyaratan Pendaftaran Merek Tissu

Pendaftaran merek tissu memerlukan sejumlah dokumen yang harus lengkap dan valid agar proses di DJKI berjalan lancar. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti legalitas, identitas pemohon, serta keaslian merek yang didaftarkan. Tanpa dokumen lengkap, permohonan bisa mengalami penolakan atau revisi, yang akan menambah waktu dan biaya pendaftaran.

Beberapa dokumen penting yang wajib disiapkan meliputi:
• Formulir Permohonan: Diisi lengkap dengan data pemohon dan informasi produk.
• Logo atau Desain Merek: File visual merek atau logo yang akan didaftarkan.
• Identitas Pemohon: KTP atau dokumen identitas resmi perusahaan.
• Surat Kuasa (jika menggunakan jasa profesional): Untuk mewakili pemohon dalam proses pendaftaran.
• Dokumen Tambahan: Bukti penggunaan merek jika sudah dipakai di pasaran atau surat pernyataan keaslian merek.

Persiapan dokumen yang lengkap tidak hanya mempercepat proses pendaftaran, tetapi juga meningkatkan peluang merek tissu diterima tanpa kendala. Pastikan semua dokumen sesuai dengan format dan ketentuan DJKI. Pemilik merek bisa memanfaatkan jasa profesional untuk memastikan seluruh dokumen valid dan aman untuk diajukan. Dengan begitu, merek tissu akan terlindungi secara hukum dan siap digunakan untuk pengembangan brand.

Proses Pendaftaran Merek di DJKI

Proses pendaftaran merek di DJKI dilakukan secara formal dan memiliki beberapa tahap. Memahami langkah-langkah ini membantu pemilik merek tissu agar tidak terjebak kesalahan administrasi atau dokumen. Proses yang benar juga mempercepat penerbitan sertifikat merek.

Langkah-langkah resmi pendaftaran merek tissu antara lain:
1. Permohonan: Mengisi formulir pendaftaran secara online di sistem DJKI.
2. Pemeriksaan Formal: DJKI memeriksa kelengkapan dokumen dan kelayakan administratif.
3. Publikasi Merek: Merek yang diajukan dipublikasikan untuk memberi kesempatan pihak ketiga melakukan sanggahan.
4. Pemeriksaan Substantif: Evaluasi kemiripan dan kesesuaian merek dengan peraturan yang berlaku.
5. Penerbitan Sertifikat: Jika semua tahap lolos verifikasi, DJKI akan menerbitkan sertifikat resmi.

Dengan memahami setiap tahap, pemilik merek tissu dapat mempersiapkan dokumen dan prosedur yang tepat, mengurangi risiko penolakan, serta memastikan proses pendaftaran lebih cepat. Penggunaan jasa profesional juga bisa mempercepat dan mempermudah setiap tahapan.

Kendala Umum dalam Pendaftaran Merek dan Cara Mengatasinya

Pendaftaran merek tissu sering menghadapi beberapa kendala yang dapat menunda proses atau bahkan menyebabkan penolakan. Mengetahui masalah umum dan cara mengatasinya penting agar pendaftaran berhasil.

Beberapa kendala yang sering muncul antara lain:
• Kemiripan dengan merek lain: Risiko ditolak jika nama atau logo mirip merek terdaftar.
• Dokumen tidak lengkap: Formulir, identitas, atau bukti penggunaan merek kurang lengkap.
• Kesalahan format dokumen: File logo atau surat pernyataan tidak sesuai standar DJKI.
• Tidak memahami prosedur: Pemohon salah langkah dalam pengajuan online.
• Tanggapan terhadap sanggahan terlambat: Tidak menanggapi sanggahan pihak ketiga tepat waktu.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pastikan semua dokumen lengkap, lakukan pengecekan kemiripan merek sebelum mendaftar, dan gunakan panduan DJKI atau jasa profesional. Proses yang terstruktur dan persiapan matang sangat membantu kelancaran pendaftaran merek tissu.

Mengapa Memilih PERMATAMAS sebagai Jasa Daftar Merek Tissu Terpercaya

PERMATAMAS memiliki pengalaman panjang dalam membantu pendaftaran merek di DJKI, termasuk untuk produk tissu. Menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS memastikan proses lebih cepat, aman, dan bebas risiko administrasi.

Beberapa keunggulan PERMATAMAS dalam jasa pendaftaran merek tissu:
• Pendampingan Lengkap: Membantu menyiapkan dokumen, formulir, dan bukti legalitas.
• Proses Cepat: Pengalaman tim mempercepat setiap tahapan pendaftaran.
• Minim Risiko Penolakan: Dokumen dan prosedur sesuai standar DJKI, sehingga peluang diterima lebih tinggi.
• Konsultasi Strategis: Memberikan saran jenis merek dan perlindungan hukum terbaik.
• Pemantauan Pengajuan: Status pendaftaran selalu dipantau agar pemilik merek mendapat update real-time.

Dengan PERMATAMAS, pemilik produk tissu dapat fokus pada pengembangan bisnis, sementara proses pendaftaran merek ditangani oleh tim profesional yang berpengalaman, memastikan hasil aman dan legal secara hukum.

Dokumen dan Persyaratan Pendaftaran Merek Tissu

Pendaftaran merek tissu memerlukan sejumlah dokumen yang harus lengkap dan valid agar proses di DJKI berjalan lancar. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti legalitas, identitas pemohon, serta keaslian merek yang didaftarkan. Tanpa dokumen lengkap, permohonan bisa mengalami penolakan atau revisi, yang akan menambah waktu dan biaya pendaftaran.

Beberapa dokumen penting yang wajib disiapkan meliputi:
• Formulir Permohonan: Diisi lengkap dengan data pemohon dan informasi produk.
• Logo atau Desain Merek: File visual merek atau logo yang akan didaftarkan.
• Identitas Pemohon: KTP atau dokumen identitas resmi perusahaan.
• Surat Kuasa (jika menggunakan jasa profesional): Untuk mewakili pemohon dalam proses pendaftaran.
• Dokumen Tambahan: Bukti penggunaan merek jika sudah dipakai di pasaran atau surat pernyataan keaslian merek.

Persiapan dokumen yang lengkap tidak hanya mempercepat proses pendaftaran, tetapi juga meningkatkan peluang merek tissu diterima tanpa kendala. Pastikan semua dokumen sesuai dengan format dan ketentuan DJKI. Pemilik merek bisa memanfaatkan jasa profesional untuk memastikan seluruh dokumen valid dan aman untuk diajukan. Dengan begitu, merek tissu akan terlindungi secara hukum dan siap digunakan untuk pengembangan brand.

Proses Pendaftaran Merek di DJKI

Proses pendaftaran merek di DJKI dilakukan secara formal dan memiliki beberapa tahap. Memahami langkah-langkah ini membantu pemilik merek tissu agar tidak terjebak kesalahan administrasi atau dokumen. Proses yang benar juga mempercepat penerbitan sertifikat merek.

Langkah-langkah resmi pendaftaran merek tissu antara lain:
1. Permohonan: Mengisi formulir pendaftaran secara online di sistem DJKI.
2. Pemeriksaan Formal: DJKI memeriksa kelengkapan dokumen dan kelayakan administratif.
3. Publikasi Merek: Merek yang diajukan dipublikasikan untuk memberi kesempatan pihak ketiga melakukan sanggahan.
4. Pemeriksaan Substantif: Evaluasi kemiripan dan kesesuaian merek dengan peraturan yang berlaku.
5. Penerbitan Sertifikat: Jika semua tahap lolos verifikasi, DJKI akan menerbitkan sertifikat resmi.

Dengan memahami setiap tahap, pemilik merek tissu dapat mempersiapkan dokumen dan prosedur yang tepat, mengurangi risiko penolakan, serta memastikan proses pendaftaran lebih cepat. Penggunaan jasa profesional juga bisa mempercepat dan mempermudah setiap tahapan.

Kendala Umum dalam Pendaftaran Merek dan Cara Mengatasinya

Pendaftaran merek tissu sering menghadapi beberapa kendala yang dapat menunda proses atau bahkan menyebabkan penolakan. Mengetahui masalah umum dan cara mengatasinya penting agar pendaftaran berhasil.

Beberapa kendala yang sering muncul antara lain:
• Kemiripan dengan merek lain: Risiko ditolak jika nama atau logo mirip merek terdaftar.
• Dokumen tidak lengkap: Formulir, identitas, atau bukti penggunaan merek kurang lengkap.
• Kesalahan format dokumen: File logo atau surat pernyataan tidak sesuai standar DJKI.
• Tidak memahami prosedur: Pemohon salah langkah dalam pengajuan online.
• Tanggapan terhadap sanggahan terlambat: Tidak menanggapi sanggahan pihak ketiga tepat waktu.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pastikan semua dokumen lengkap, lakukan pengecekan kemiripan merek sebelum mendaftar, dan gunakan panduan DJKI atau jasa profesional. Proses yang terstruktur dan persiapan matang sangat membantu kelancaran pendaftaran merek tissu.

Mengapa Memilih PERMATAMAS sebagai Jasa Daftar Merek Tissu Terpercaya

PERMATAMAS memiliki pengalaman panjang dalam membantu pendaftaran merek di DJKI, termasuk untuk produk tissu. Menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS memastikan proses lebih cepat, aman, dan bebas risiko administrasi.

Beberapa keunggulan PERMATAMAS dalam jasa pendaftaran merek tissu:
• Pendampingan Lengkap: Membantu menyiapkan dokumen, formulir, dan bukti legalitas.
• Proses Cepat: Pengalaman tim mempercepat setiap tahapan pendaftaran.
• Minim Risiko Penolakan: Dokumen dan prosedur sesuai standar DJKI, sehingga peluang diterima lebih tinggi.
• Konsultasi Strategis: Memberikan saran jenis merek dan perlindungan hukum terbaik.
• Pemantauan Pengajuan: Status pendaftaran selalu dipantau agar pemilik merek mendapat update real-time.

Dengan PERMATAMAS, pemilik produk tissu dapat fokus pada pengembangan bisnis, sementara proses pendaftaran merek ditangani oleh tim profesional yang berpengalaman, memastikan hasil aman dan legal secara hukum.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS 
Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ 10

1. Apa itu jasa daftar merek tisu?
Jasa daftar merek tisu adalah layanan profesional yang membantu produsen mendaftarkan merek produk tisu agar terlindungi secara hukum.

2. Mengapa penting mendaftarkan merek tisu?
Agar produk memiliki hak eksklusif, mencegah tiruan, dan memperkuat identitas brand di pasaran.

3. Siapa yang bisa menggunakan jasa daftar merek tisu?
Produsen, importir, atau distributor tisu yang ingin mendaftarkan mereknya secara resmi di DJKI.

4. Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar merek tisu?
Formulir permohonan, logo atau desain merek, KTP atau identitas perusahaan, dan surat kuasa jika menggunakan jasa profesional.

5. Berapa lama proses pendaftaran merek tisu di DJKI?
Rata-rata 8–12 bulan, tergantung kelengkapan dokumen dan apakah ada sanggahan dari pihak ketiga.

6. Apakah jenis tisu memengaruhi pendaftaran merek?
Ya, jenis tisu seperti facial tissue, wet wipes, tisu toilet, atau tisu bayi akan dicatat dalam klasifikasi barang DJKI.

7. Apa keuntungan menggunakan jasa profesional dibanding mendaftar sendiri?
Mempercepat proses, meminimalkan risiko penolakan, memastikan dokumen lengkap, dan memantau status pendaftaran.

8. Apakah merek yang sudah digunakan bisa langsung didaftarkan?
Bisa, tetapi disarankan cek terlebih dahulu kemiripan merek agar tidak terjadi konflik dengan merek lain.

9. Bagaimana cara memilih jasa daftar merek tisu terpercaya?
Pilih yang berpengalaman, memiliki tim hukum atau IP, dan memiliki track record sukses di DJKI, seperti PERMATAMAS.

10. Apakah pendaftaran merek tisu berlaku secara nasional?
Ya, sertifikat merek dari DJKI berlaku di seluruh wilayah Indonesia, memberikan hak eksklusif secara hukum.

 

Jasa Merek Terpercaya: Solusi Mudah Daftar Merek di DJKI

Merek HKI·

Jasa Merek Terpercaya: Solusi Mudah Daftar Merek di DJKI – Membangun bisnis yang sukses tidak hanya membutuhkan produk berkualitas, tetapi juga identitas yang jelas dan terlindungi. Salah satu cara paling efektif untuk menjaga eksklusivitas brand adalah dengan mendaftarkan merek secara resmi di DJKI. Proses pendaftaran merek memastikan nama, logo, atau simbol perusahaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang sah. Namun, proses ini sering kali membingungkan bagi pelaku usaha, terutama bagi yang belum terbiasa dengan prosedur, dokumen, dan regulasi resmi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, menggunakan jasa merek terpercaya menjadi solusi praktis dan efisien. Layanan profesional seperti PERMATAMAS membantu perusahaan dari awal hingga akhir proses pendaftaran, mulai dari pengecekan dokumen, pengisian formulir, hingga penerbitan sertifikat resmi. Dengan bantuan jasa berpengalaman, pemilik usaha bisa lebih fokus mengembangkan produk dan strategi bisnis tanpa khawatir dengan kerumitan administratif. Hasilnya, merek terdaftar dengan aman, proses lebih cepat, dan risiko penolakan atau revisi dokumen bisa diminimalkan.

Apa Itu Pendaftaran Merek dan Mengapa Penting

Pendaftaran merek adalah proses resmi untuk mendaftarkan identitas produk atau jasa perusahaan agar mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Merek sendiri bisa berupa kata, logo, kombinasi kata dan logo, atau simbol yang membedakan produk dari pesaing.

Dengan mendaftarkan merek, pemilik memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut, sehingga orang lain tidak bisa meniru atau menggunakan identitas yang sama untuk produk serupa. Hal ini sangat penting untuk membangun brand recognition dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap bisnis.

Manfaat hukum dan bisnis dari pendaftaran merek sangat beragam, antara lain:
• Perlindungan hukum: Mengurangi risiko penyalahgunaan atau pembajakan merek oleh pihak lain.
• Hak eksklusif: Pemilik merek berhak menggunakan dan memasarkan produknya secara resmi.
• Nilai ekonomi: Merek yang terdaftar dapat menjadi aset perusahaan yang dapat dijual, diwariskan, atau dijadikan lisensi.
• Kredibilitas bisnis: Produk dengan merek terdaftar meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis.

Dengan memahami pentingnya pendaftaran merek, perusahaan bisa lebih proaktif dalam melindungi identitas produk. Mengabaikan pendaftaran dapat menimbulkan risiko sengketa hukum di masa depan dan merugikan reputasi brand. Oleh karena itu, menggunakan jasa pendaftaran merek profesional seperti PERMATAMAS bisa menjadi langkah tepat untuk memastikan proses pendaftaran cepat, aman, dan sesuai prosedur resmi DJKI.

Jenis-Jenis Merek yang Bisa Didaftarkan

Di Indonesia, HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan untuk berbagai jenis merek. Merek bisa berupa simbol visual atau kata yang membedakan produk atau jasa dari perusahaan lain. Memahami jenis merek yang bisa didaftarkan sangat penting sebelum mengajukan permohonan, karena setiap jenis merek memiliki persyaratan dan perlindungan hukum yang berbeda.

Berikut jenis-jenis merek yang bisa didaftarkan:
1. Merek Kata: Nama produk atau jasa yang berupa kata atau rangkaian kata tanpa simbol grafis.
2. Merek Logo: Simbol atau gambar yang digunakan untuk identitas produk.
3. Merek Kombinasi Kata dan Logo: Gabungan kata dan simbol grafis, memberikan identitas visual yang unik.
4. Merek Kolektif: Merek yang digunakan oleh kelompok atau asosiasi untuk produk tertentu.

Dengan mengetahui jenis merek, pemilik dapat menyesuaikan strategi branding dan perlindungan hukum. Setiap jenis memiliki manfaat tersendiri, misalnya merek kata mudah diingat, sedangkan kombinasi kata dan logo memberikan identitas visual yang kuat. Memahami jenis merek juga membantu menentukan dokumen dan prosedur pendaftaran yang sesuai dengan ketentuan DJKI, sehingga proses pendaftaran lebih cepat dan aman.

Menggunakan jasa profesional dalam pendaftaran merek membantu perusahaan memilih jenis merek yang tepat, memastikan dokumen lengkap, dan meminimalkan risiko penolakan atau sengketa hukum.

Keuntungan Menggunakan Jasa Merek Profesional

Mengurus pendaftaran merek secara mandiri memang memungkinkan, tetapi sering kali membutuhkan waktu, pengetahuan tentang regulasi DJKI, dan ketelitian dalam menyiapkan dokumen. Dengan menggunakan jasa merek profesional, perusahaan bisa mendapatkan berbagai keuntungan yang membuat proses lebih cepat, aman, dan minim risiko.

Beberapa manfaat menggunakan jasa merek profesional antara lain:
• Mempercepat proses pendaftaran: Tim berpengalaman tahu prosedur, formulir, dan dokumen yang tepat untuk diajukan.
• Mengurangi risiko penolakan: Dokumen dan formulir diperiksa secara teliti agar sesuai persyaratan DJKI.
• Pendampingan profesional: Perusahaan dibimbing mulai dari pengisian formulir, pengecekan desain/logo, hingga pembayaran PNBP.
• Efisiensi waktu dan tenaga: Pemilik usaha dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa repot mengurus proses teknis.

Selain itu, jasa profesional sering memiliki pengalaman menangani kasus penolakan atau sengketa merek, sehingga bisa memberikan solusi cepat jika ada masalah. Dengan bantuan jasa profesional seperti PERMATAMAS, perusahaan dapat memastikan pendaftaran merek dilakukan secara tepat, legal, dan aman, sekaligus meningkatkan kredibilitas produk di mata konsumen dan mitra bisnis.

Dokumen dan Persyaratan Pendaftaran Merek

Untuk mendaftarkan merek di DJKI, perusahaan harus menyiapkan dokumen secara lengkap agar proses verifikasi berjalan lancar. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar bisa menyebabkan penolakan atau revisi, sehingga proses menjadi lebih lama.

Berikut dokumen dan persyaratan utama untuk pendaftaran merek:
1. Formulir Permohonan: Diisi lengkap sesuai format DJKI, mencakup data pemohon dan identitas merek.
2. Logo atau Desain Merek: File grafis merek jika mendaftar merek logo atau kombinasi kata dan logo.
3. Identitas Pemohon: KTP, NPWP, dan dokumen perusahaan untuk membuktikan legalitas pemohon.
4. Surat Kuasa (jika menggunakan jasa profesional): Memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk mengurus pendaftaran.

Selain itu, dokumen tambahan bisa meliputi bukti penggunaan merek (jika sudah digunakan) dan dokumen pendukung lain sesuai jenis merek. Dengan menyiapkan dokumen lengkap dan benar, proses pendaftaran merek dapat berjalan lebih cepat dan meminimalkan risiko penolakan.
Menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS membantu perusahaan menyiapkan semua dokumen sesuai persyaratan DJKI, sehingga pendaftaran merek lebih aman, legal, dan efisien.

jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki
jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki

Proses Pendaftaran Merek di DJKI

Pendaftaran merek di DJKI dilakukan melalui prosedur resmi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap merek yang didaftarkan unik, sah, dan terlindungi secara hukum. Proses ini harus dilakukan dengan cermat agar permohonan tidak ditolak dan pemilik merek dapat memperoleh sertifikat resmi. Pemahaman tentang langkah-langkah pendaftaran membantu perusahaan mempersiapkan dokumen dengan tepat dan menghindari kesalahan.

Tahap awal dimulai dengan permohonan pendaftaran yang diisi secara lengkap, mencakup data pemohon, jenis merek, dan dokumen pendukung. Setelah permohonan diajukan, DJKI melakukan pemeriksaan formal untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan peraturan. Bila terdapat kekurangan, DJKI akan meminta perbaikan.

Berikut proses pendaftaran merek di DJKI secara umum:
1. Pengajuan Permohonan: Mengisi formulir resmi dan mengunggah dokumen yang diperlukan melalui sistem DJKI.
2. Pemeriksaan Formal: DJKI mengecek kelengkapan dokumen dan persyaratan administratif.
3. Pemeriksaan Substantif: DJKI menilai apakah merek memenuhi syarat, termasuk aspek kebaruan dan tidak meniru merek lain.
4. Publikasi Merek: Merek yang lolos pemeriksaan dipublikasikan untuk memberi kesempatan pihak ketiga mengajukan keberatan.
5. Penerbitan Sertifikat: Jika tidak ada keberatan, DJKI menerbitkan sertifikat merek yang sah secara hukum.

Dengan memahami tahapan ini, perusahaan dapat menyiapkan dokumen lebih lengkap, mengurangi risiko revisi, dan mempercepat proses pendaftaran merek di DJKI.

Kendala Umum dalam Pendaftaran Merek dan Cara Mengatasinya

Mengurus pendaftaran merek memang terlihat sederhana, namun sering muncul kendala yang bisa menunda proses. Kendala ini biasanya terkait dokumen, kesamaan merek, atau kesalahan prosedur yang membuat DJKI menolak permohonan. Dengan memahami kendala umum dan cara mengatasinya, perusahaan dapat meminimalkan risiko penolakan.

Beberapa kendala umum yang sering ditemui antara lain:
• Dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai format: Formulir, logo, atau bukti legalitas yang salah bisa menyebabkan permohonan ditunda.
• Kemiripan atau kesamaan merek: Merek yang terlalu mirip dengan merek terdaftar lain dapat ditolak.
• Kesalahan prosedur pendaftaran: Misalnya salah mengisi jenis merek atau kategori barang/jasa.
• Keberatan pihak ketiga: Munculnya pengaduan dari pemilik merek lain yang merasa dirugikan.
• Perubahan data perusahaan setelah pendaftaran: Bisa memerlukan revisi dokumen tambahan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemohon harus memastikan dokumen lengkap dan benar, melakukan pengecekan kemiripan merek sebelum mendaftar, serta menggunakan panduan resmi DJKI atau bantuan jasa profesional. Dengan persiapan matang, proses pendaftaran menjadi lebih lancar, cepat, dan aman secara hukum.

Mengapa Memilih PERMATAMAS sebagai Jasa Merek Terpercaya

Dalam dunia bisnis, perlindungan merek menjadi hal penting agar brand tidak disalahgunakan atau ditiru pesaing. Mengurus pendaftaran merek sendiri membutuhkan waktu, ketelitian, dan pemahaman regulasi DJKI yang mendalam. Inilah alasan mengapa perusahaan perlu menggunakan jasa merek profesional dan terpercaya seperti PERMATAMAS.

Beberapa keunggulan menggunakan jasa PERMATAMAS antara lain:
• Pengalaman Profesional: Tim PERMATAMAS sudah berpengalaman membantu berbagai jenis perusahaan dalam pendaftaran merek.
• Proses Cepat dan Efisien: Dokumen dicek secara teliti sebelum diajukan sehingga meminimalkan risiko revisi atau penolakan.
• Pendampingan Lengkap: Mulai dari pengisian formulir, pengecekan logo dan desain, hingga penerbitan sertifikat.
• Legal dan Aman: Semua proses mengikuti regulasi DJKI, sehingga merek terlindungi secara hukum.

Dengan menggunakan PERMATAMAS, perusahaan bisa fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir dengan kerumitan pendaftaran merek. Hasilnya, merek terdaftar secara resmi, aman dari sengketa, dan perusahaan mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen dan mitra bisnis.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu jasa merek terpercaya?
Jasa merek terpercaya adalah layanan profesional yang membantu pendaftaran merek agar cepat, aman, dan sesuai regulasi DJKI.

2. Mengapa perlu mendaftarkan merek di DJKI?
Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif, perlindungan hukum, dan meningkatkan kredibilitas bisnis.

3. Jenis merek apa saja yang bisa didaftarkan?
Merek kata, merek logo, kombinasi kata dan logo, serta merek kolektif.

4. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran merek?
Formulir permohonan, logo/desain merek, identitas pemohon (KTP, NPWP), dan surat kuasa jika menggunakan jasa pihak ketiga.

5. Berapa lama proses pendaftaran merek di DJKI?
Proses resmi DJKI biasanya memakan waktu ±12–18 bulan, tergantung kelengkapan dokumen dan adanya keberatan pihak ketiga.

6. Apa keuntungan menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS?
Mempercepat proses, mengurangi risiko penolakan, memastikan dokumen lengkap, dan pendampingan dari awal hingga sertifikat diterbitkan.

7. Bagaimana cara mengatasi kendala saat pendaftaran merek?
Pastikan dokumen lengkap, cek kemiripan merek, dan gunakan jasa profesional untuk panduan.

8. Apakah merek bisa ditolak oleh DJKI?
Ya, jika dokumen tidak lengkap, merek mirip dengan yang sudah terdaftar, atau tidak memenuhi persyaratan hukum.

9. Bisakah menggunakan jasa maklon untuk pendaftaran merek?
Ya, pemilik merek bisa memberikan surat kuasa kepada jasa profesional atau pihak ketiga untuk mengurus pendaftaran.

10. Apa yang membedakan PERMATAMAS dari penyedia jasa lain?
PERMATAMAS memiliki pengalaman bertahun-tahun, pendampingan lengkap, proses cepat, legal, dan aman sesuai regulasi DJKI.

 

Berapa Lama Proses Pengajuan HKI Merek

Merek HKI·

Berapa Lama Proses Pengajuan HKI Merek – Proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merek merupakan tahapan penting bagi setiap pelaku usaha yang ingin melindungi identitas bisnisnya. Durasi proses ini sering menjadi pertanyaan utama, terutama bagi pelaku UMKM dan perusahaan yang membutuhkan legalitas cepat untuk keperluan marketplace, kerjasama bisnis, maupun ekspansi pasar. Meski prosesnya tidak instan, tahapan ini memberikan kepastian hukum agar merek tidak disalahgunakan pihak lain.

Secara umum, proses pengajuan merek di DJKI memerlukan waktu kurang lebih 12–24 bulan hingga sertifikat terbit. Namun, bukti pendaftaran atau tanda terima biasanya keluar dalam 1 hari kerja dan sudah bisa digunakan untuk beberapa kebutuhan administratif.

Setelah pendaftaran dilakukan, merek masuk ke tahap pemeriksaan formalitas, kemudian pengumuman selama 2 bulan, hingga akhirnya diperiksa secara substantif untuk memastikan tidak ada kesamaan dengan merek lain. Proses panjang ini memastikan bahwa setiap merek yang diterima benar-benar memiliki keunikan dan tidak melanggar hak pihak lain.

Durasi yang cukup panjang ini memberikan ruang bagi pemohon untuk mempersiapkan dokumen bisnis, menjaga reputasi merek, dan memastikan seluruh identitas brand siap dipasarkan dengan lebih profesional.

Perlindungan merek bukan sekadar administrasi, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan usaha. Karena itulah memahami durasi proses HKI merek menjadi penting bagi semua pelaku usaha yang ingin melangkah lebih jauh.

Urutan Status Pendaftaran Merek di DJKI

Dalam proses pengajuan merek di DJKI, pemohon akan melalui beberapa status yang menandakan tahapan pemeriksaan dan validasi. Urutan status ini penting untuk dipahami agar pemilik merek mengetahui posisi permohonan serta langkah yang sedang diproses oleh DJKI. Setiap status memiliki fungsi dan durasi berbeda, sehingga pemohon dapat memantau jalannya pendaftaran dengan lebih terarah dan tidak salah paham terhadap progres yang berjalan.

Di bawah ini adalah status umum yang muncul pada sistem DJKI:
• Menunggu pemeriksaan formalitas: sistem memverifikasi dokumen administrasi pendaftaran.
• Pengumuman: merek ditayangkan selama 2 bulan untuk menerima keberatan dari pihak lain.
• Pemeriksaan substantif: tahap penilaian kesamaan, persamaan pada pokoknya, dan kelayakan hukum.
• Permohonan diterima / ditolak: hasil akhir proses setelah pemeriksaan substantif selesai.
• Sertifikat terbit: pemohon resmi mendapatkan sertifikat merek setelah dinyatakan diterima.

Pemahaman terhadap status ini memberikan kendali lebih besar bagi pemohon untuk memonitor perjalanan mereknya. Dalam praktiknya, perubahan status tidak selalu cepat, sehingga pemohon harus sabar dan rutin melakukan pengecekan mandiri melalui website DJKI. Dengan memahami alur status, pemohon juga dapat menghindari miskonsepsi seperti mengira proses terhenti padahal sebenarnya masih berjalan sesuai tahapan normal. Inilah alasan mengapa edukasi mengenai urutan status DJKI sangat penting bagi siapa pun yang ingin mendaftarkan merek.

Berapa Lama Proses Pengajuan HKI Merek

Berapa Lama Proses Pengajuan HKI Merek

Berapa Lama Masa Berlaku HKI Merek

Masa berlaku HKI merek merupakan salah satu aspek penting yang harus dipahami pemilik usaha. Di Indonesia, masa perlindungan merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Setelah masa berlaku hampir habis, pemilik merek dapat melakukan perpanjangan untuk periode 10 tahun berikutnya. Mekanisme ini memberikan perlindungan jangka panjang, sekaligus memastikan bahwa pemilik brand tetap memiliki hak eksklusif terhadap identitas usahanya.

Masa berlaku yang panjang ini memberi ruang luas bagi pemilik usaha untuk mengembangkan brand, meningkatkan reputasi, serta memperluas pangsa pasar. Perlindungan merek tidak hanya sekadar dokumen hukum, tetapi merupakan aset strategis yang memberikan nilai bagi bisnis. Dengan perlindungan merek yang sah, pelaku usaha dapat mencegah tindakan penjiplakan, penyalahgunaan identitas, atau pemakaian tanpa izin oleh pihak lain. Secara tidak langsung, hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan stabilitas bisnis.

Namun pemilik usaha wajib memperhatikan tenggat waktu perpanjangan merek agar tidak kehilangan hak hukum atas brand yang dimiliki. Perpanjangan bisa dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Jika telat, pemilik dapat mengajukan masa tenggang (grace period) dengan biaya tambahan. Memahami durasi dan mekanisme ini membantu pelaku usaha menjaga legalitas merek tetap aktif dan terhindar dari risiko kehilangan hak eksklusif.

Cara Cek Merek Sudah Terdaftar atau Belum

Mengecek apakah merek sudah terdaftar atau belum merupakan langkah penting sebelum mendaftarkan HKI merek ke DJKI. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa merek yang akan digunakan tidak memiliki kesamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar sebelumnya. Jika proses pengecekan tidak dilakukan, risiko penolakan akan lebih tinggi karena salah satu alasan umum ditolaknya permohonan adalah persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Itulah sebabnya pengecekan merek harus dilakukan secara cermat dan terstruktur.

Berikut ini langkah-langkah untuk mengecek merek secara online di DJKI:
1. Kunjungi situs PDDI DJKI di menu Pencarian Merek.
2. Ketik nama merek yang ingin dicek pada kolom pencarian.
3. Pilih kelas barang/jasa yang sesuai dengan jenis usaha Anda.
4. Periksa hasil pencarian untuk melihat merek yang sama atau mirip.
5. Analisis apakah nama tersebut aman untuk diajukan atau berisiko ditolak.

Proses pengecekan ini membantu pelaku usaha menghindari penolakan dan mengatur strategi menggunakan nama alternatif jika merek utama ternyata sudah digunakan pihak lain. Selain itu, pengecekan ini dapat dilakukan tanpa biaya dan bisa dilakukan kapan saja. Dengan mengecek merek terlebih dahulu, pemilik usaha dapat menentukan langkah yang lebih aman dan mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Proses ini juga menjadi bagian penting dari persiapan sebelum mendaftarkan HKI merek.

Bagaimana Prosedur Pendaftaran HKI Merek

Prosedur pendaftaran HKI merek di Indonesia pada dasarnya telah dibuat digital dan terpusat melalui platform resmi DJKI. Namun, banyak pelaku usaha masih bingung karena rangkaian prosesnya bersifat teknis dan membutuhkan ketelitian. Secara garis besar, pengajuan merek harus memastikan bahwa nama atau logo yang diajukan bebas dari kemiripan dengan merek lain, serta memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan.

Inilah alasan mengapa banyak pemilik usaha memilih menggunakan konsultan resmi sebagai pendamping. Pada tahap praktiknya, proses pengajuan dilakukan secara bertahap. Di fase inilah pemohon perlu memperhatikan beberapa langkah penting seperti pemeriksaan awal, unggah dokumen, serta pengecekan status secara berkala.

Untuk memudahkan, berikut urutan prosedur pendaftaran HKI merek:
1. Melakukan pencarian atau pengecekan merek sebelumnya di database DJKI.
2. Menyiapkan seluruh dokumen legal seperti KTP, NIB/akta perusahaan, dan label merek.
3. Mengisi formulir pendaftaran melalui laman resmi DJKI.
4. Membayar biaya PNBP sesuai kategori pemohon (UMKM atau non-UMKM).
5. Menunggu tahapan pemeriksaan hingga proses pengumuman dan penerbitan sertifikat.

Setelah semua langkah dilalui, pemohon hanya perlu memonitor status secara berkala. Apabila tidak ada penolakan atau keberatan, sertifikat merek akan diterbitkan sesuai estimasi waktu DJKI. Dengan prosedur yang jelas dan terstruktur, proses pengajuan merek kini lebih mudah dan dapat dilakukan dari mana saja.

Daftar HKI Merek Bayar Berapa

Biaya pendaftaran HKI merek merupakan salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pelaku usaha yang hendak mengamankan identitas brand mereka. Pemerintah telah menetapkan biaya resmi melalui mekanisme PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku untuk UMKM dan non-UMKM. Perbedaan kategori ini memungkinkan pelaku usaha kecil memperoleh tarif lebih terjangkau sehingga inklusif bagi sektor UMKM.

Dengan demikian, setiap pemilik bisnis dapat menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan sebelum mengajukan pendaftaran. Secara garis besar, struktur biaya tersebut dapat dirinci menjadi beberapa komponen utama yang tercantum dalam ketentuan DJKI.

Berikut rincian biaya pendaftaran HKI merek:
• Biaya pendaftaran untuk UMKM sesuai ketentuan tarif PNBP.
• Biaya pendaftaran non-UMKM dengan tarif reguler.
• Biaya tambahan apabila melakukan pengajuan keberatan atau banding.
• Biaya perpanjangan merek setelah masa perlindungan berakhir.

Transparansi biaya ini bertujuan memberikan kejelasan sejak awal sehingga pemohon bisa menghitung anggaran dengan tepat. Meski tarif resmi telah ditentukan pemerintah, tetap pastikan Anda memproses melalui jalur resmi DJKI atau menggunakan konsultan terpercaya agar tidak terkena biaya tidak jelas dari pihak yang tidak resmi.

Berapa Harga HKI Merek untuk UMKM dan Reguler

Perbedaan harga antara UMKM dan pemohon reguler adalah bentuk dukungan pemerintah untuk membantu pelaku usaha kecil agar mampu melindungi identitas bisnis mereka. Kebijakan ini memungkinkan UMKM mendaftarkan merek dengan biaya lebih rendah dibandingkan perusahaan skala menengah atau besar. Meski berbeda tarif, proses dan tingkat perlindungannya tetap sama karena sertifikat merek memiliki kekuatan hukum yang setara bagi seluruh pemohon.

Penyesuaian harga ini membantu banyak pelaku usaha menghindari risiko pembajakan merek yang marak terjadi, terutama di marketplace. Agar lebih jelas, berikut kategori harga yang berlaku dalam pendaftaran HKI merek:

• Tarif pendaftaran merek UMKM dengan biaya lebih terjangkau.
• Tarif non-UMKM atau reguler sesuai ketentuan PNBP.
• Tarif layanan tambahan seperti perpanjangan atau pengajuan keberatan.
• Tarif pengajuan secara online yang lebih murah dibandingkan jalur offline.

Dengan struktur harga tersebut, pendaftaran merek menjadi lebih mudah dijangkau oleh siapa pun. Pemohon hanya perlu memastikan kategori usahanya sesuai agar bisa mendapatkan tarif yang tepat. Perlindungan merek jangka panjang akan jauh lebih mahal nilainya dibanding biaya pendaftaran awal.

Apakah HKI Bersifat Permanen

Banyak pelaku usaha mengira bahwa HKI merek berlaku seumur hidup. Padahal, masa berlakunya memiliki batas waktu tertentu dan harus diperpanjang secara berkala agar perlindungan hukumnya tetap aktif. Meski tidak permanen, merek dapat bertahan tanpa batas selama pemilik rutin melakukan perpanjangan sebelum masa berlakunya berakhir. Hal ini merupakan mekanisme untuk memastikan merek tetap digunakan dan tidak dibiarkan pasif.
Untuk memahami lebih jelas,

berikut ketentuan dasar mengenai sifat keberlakuan HKI merek:
1. HKI merek memiliki masa berlaku awal selama 10 tahun.
2. Perlindungan dapat diperpanjang setiap 10 tahun berikutnya.
3. Tidak ada batas maksimal perpanjangan selama merek masih digunakan.
4. Jika tidak diperpanjang, perlindungan akan gugur dan dapat didaftarkan pihak lain.

Dengan sistem ini, merek tetap terlindungi sepanjang pemiliknya aktif mengurus perpanjangan. Inilah alasan mengapa pencatatan waktu dan pengawasan masa berlaku sangat penting agar merek tidak hilang atau diambil pihak lain. Perlindungan yang kontinu menjadi pondasi kuat dalam menjaga eksklusivitas sebuah brand.

Berapa Batas Waktu Perpanjangan Merek

Batas waktu perpanjangan merek adalah salah satu aspek penting yang wajib dipahami oleh setiap pemilik usaha agar hak perlindungan tidak gugur. Merek yang telah terdaftar di DJKI memiliki masa berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Setelah periode tersebut, pemilik harus melakukan perpanjangan agar perlindungan hukum tetap aktif dan merek tidak dapat diklaim pihak lain. Keterlambatan mengurus perpanjangan sering kali menjadi penyebab utama hilangnya hak atas merek, sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap tanggal jatuh tempo.

Perpanjangan merek dapat diajukan jauh sebelum masa berlakunya habis. DJKI memberi waktu cukup panjang agar pemilik merek bisa mempersiapkan dokumen dan menghindari risiko melewati tenggat. Secara umum, pengajuan dapat dilakukan mulai 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir sampai dengan 6 bulan setelah masa berlaku lewat, namun pengajuan setelah melewati masa berlaku akan dikenakan tambahan biaya sesuai ketentuan PNBP yang berlaku. Karena itu, strategi terbaik adalah melakukan perpanjangan lebih awal agar lebih aman dan efisien.

Memahami batas waktu perpanjangan bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga investasi jangka panjang bagi keberlangsungan merek. Dengan perpanjangan yang tepat waktu, posisi merek di pasar tetap terlindungi, reputasi usaha tidak terganggu, dan risiko sengketa merek dapat diminimalkan. Kepemilikan yang terus aktif memberi kepastian hukum kepada pemilik bisnis dalam menjalankan operasional jangka panjang.

Tahap-Tahap Pendaftaran Merek di DJKI

Proses pendaftaran merek di DJKI telah dirancang berurutan agar setiap permohonan dapat diverifikasi secara legal dan substantif. Setiap tahap memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa merek yang didaftarkan layak mendapatkan perlindungan hukum. Pemilik usaha disarankan memahami alur ini agar bisa memantau proses secara mandiri dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi penolakan atau permohonan keberatan dari pihak ketiga.
Tahapan ini juga membantu pemohon menyiapkan dokumen yang diperlukan sejak awal.

Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut tahap-tahap pendaftaran merek di DJKI:
1. Pengajuan permohonan melalui website DJKI dan unggah seluruh dokumen.
2. Pemeriksaan formalitas untuk memastikan berkas lengkap dan benar.
3. Pengumuman merek dalam jangka waktu tertentu untuk menerima keberatan dari pihak lain.
4. Pemeriksaan substantif untuk menilai kesamaan atau persamaan pada pokoknya dengan merek lain.
5. Penerbitan sertifikat merek apabila dinyatakan lolos semua tahapan.

Setiap tahap berlangsung sesuai regulasi dan durasi proses ditentukan oleh DJKI. Selama masa tersebut, pemohon harus rutin memantau status permohonan melalui akun DJKI agar mengetahui perkembangan atau tanggapan yang harus diberikan. Dengan mengikuti alur ini, peluang memperoleh sertifikat merek akan jauh lebih besar.

Jasa Daftar Merek HAKI Resmi Berpengalaman

Mengurus pendaftaran merek bukan hanya soal mengisi formulir, tetapi juga memastikan setiap dokumen dan data sesuai dengan ketentuan DJKI. Banyak pelaku usaha merasa kewalahan karena prosesnya cukup panjang dan membutuhkan ketelitian tinggi. Di sinilah jasa konsultan resmi HKI menjadi solusi, terutama bagi pemilik usaha yang ingin memastikan permohonannya berjalan lancar, cepat, dan sesuai prosedur. Dengan pendampingan profesional, risiko penolakan dapat diminimalisir.

Sebagai gambaran, layanan jasa pendaftaran merek umumnya mencakup beberapa langkah penting seperti:
• Pengecekan merek untuk memastikan tidak ada kemiripan dengan merek terdaftar.
• Pengurusan dokumen legal hingga proses unggah di DJKI.
• Pemantauan status pendaftaran secara berkala.
• Pendampingan jika terjadi penolakan atau keberatan pihak lain.

PERMATAMAS sebagai konsultan berpengalaman dapat membantu Anda mengurus pendaftaran merek secara resmi dan profesional. Dengan tim yang memahami regulasi DJKI, proses pengajuan menjadi lebih aman, cepat, serta terarah. Jika Anda ingin melindungi brand dari risiko penjiplakan dan memastikan merek memiliki kekuatan hukum, segera daftar merek Anda melalui PERMATAMAS untuk pelayanan yang terpercaya dan pendampingan hingga sertifikat terbit.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Berapa lama proses pendaftaran merek?
Sekitar 12–14 bulan hingga sertifikat terbit.

2. Masa berlaku merek berapa tahun?
10 tahun sejak tanggal penerimaan.

3. Kapan bisa mengajukan perpanjangan merek?
Mulai 6 bulan sebelum masa berlaku habis.

4. Apakah perpanjangan bisa dilakukan setelah masa berlaku habis?
Bisa dalam waktu 6 bulan dengan biaya tambahan.

5. Berapa biaya daftar merek HKI?
Tergantung kategori UMKM atau non-UMKM sesuai tarif PNBP.

6. Apakah merek bisa ditolak DJKI?
Bisa, jika mirip dengan merek lain atau tidak memenuhi syarat.

7. Bagaimana cara cek merek terdaftar?
Melalui fitur Pencarian Merek di website DJKI.

8. Apakah HKI merek berlaku permanen?
Tidak, harus diperpanjang setiap 10 tahun.

9. Apa keuntungan mendaftarkan merek?
Perlindungan hukum, eksklusivitas, dan keamanan brand.

10. Apakah PERMATAMAS bisa membantu daftar merek?
Ya, PERMATAMAS menyediakan layanan resmi dan berpengalaman hingga sertifikat terbit.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Cara Daftar HKI Kelas 35 untuk Usaha Toko & Online Shop

Merek HKI·

Cara Daftar HKI Kelas 35 untuk Usaha Toko & Online Shop – Pendaftaran HKI Kelas 35 semakin menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha toko dan online shop. Di tengah persaingan digital yang semakin ketat, perlindungan terhadap nama toko dan brand menjadi langkah strategis untuk menjaga citra bisnis dan menghindari potensi pelanggaran merek. Banyak pemilik usaha yang baru menyadari pentingnya pendaftaran merek setelah muncul kasus sengketa nama dagang, padahal proses ini dapat dilakukan jauh lebih awal untuk meminimalkan risiko.

Di tengah perkembangan e-commerce, marketplace mewajibkan pelaku usaha memiliki bukti pendaftaran merek sebelum dapat mengajukan berbagai fitur komersial. Hal ini membuat HKI Kelas 35 mendapat perhatian lebih, terutama bagi pemilik toko online yang ingin meningkatkan profesionalitas bisnis mereka.

• 1. Melindungi nama toko
• 2. Memenuhi syarat marketplace
• 3. Meningkatkan kredibilitas usaha

Karena itu, memahami alur pendaftaran, persyaratan, dan proses verifikasi menjadi sangat penting. Dengan mengetahui tahapan secara jelas, pelaku usaha dapat mempersiapkan dokumen dan strategi lebih efisien. Artikel ini disusun agar pelaku bisnis—baik UMKM maupun brand besar—dapat mengambil keputusan tepat dalam melakukan pendaftaran merek Kelas 35.

Apa Itu Kelas 35 dalam Pendaftaran Merek?

Kelas 35 merupakan kategori merek yang mencakup layanan periklanan, pemasaran, manajemen toko, retail, hingga jasa penjualan melalui marketplace. Bagi pemilik usaha toko dan online shop, kelas ini menjadi kategori wajib karena mencerminkan aktivitas komersial yang mereka lakukan. Tanpa perlindungan pada kelas yang tepat, merek dapat berisiko tidak memiliki cakupan hukum saat terjadi sengketa.

Relevansi Kelas 35 semakin meningkat karena hampir seluruh aktivitas penjualan online kini termasuk dalam kategori ini. Hal ini penting, terutama untuk bisnis yang berjalan di marketplace, website e-commerce, ataupun toko fisik yang menawarkan layanan promosi atau pemasaran.

1. Penjualan produk secara retail,
2. Pengelolaan toko online,
3. Aktivitas promosi digital,
4. Layanan manajemen pemasaran.

Dengan mendaftarkan merek pada Kelas 35, pelaku usaha mendapatkan legitimasi penuh dari pemerintah atas hak eksklusif penggunaan merek dalam aktivitas usaha retail. Ini juga memungkinkan brand untuk memperluas pasar tanpa khawatir akan klaim pihak lain. Kelas ini menjadi fondasi perlindungan hukum yang ideal bagi pelaku usaha yang ingin bisnisnya bertahan dalam jangka panjang.

Manfaat Melindungi Merek HKI Kelas 35 untuk Toko Serta Marketplace

Pendaftaran merek pada Kelas 35 memberikan dampak besar pada stabilitas dan perkembangan usaha. Salah satu manfaat utama adalah perlindungan hukum terhadap nama bisnis, sehingga pemilik toko tidak perlu khawatir jika brand mereka dipakai oleh pihak lain. Dalam dunia bisnis digital, keunikan identitas merek merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan pelanggan.

Selain itu, banyak marketplace kini mensyaratkan pendaftaran merek sebagai bagian dari proses verifikasi atau pendaftaran program khusus. Tanpa bukti pendaftaran, toko tidak dapat mengakses fitur komersial seperti Shopee Mall, TikTok Shop Verified, atau Tokopedia Official Store.

1. Akses fitur premium marketplace,
2. Penguatan identitas brand,
3. Pencegahan penjiplakan merek,
4. Peningkatan nilai bisnis,
5. Keunggulan kompetitif dalam pasar online.

Manfaat lainnya, brand yang telah terdaftar lebih mudah mendapatkan kepercayaan investor atau mitra bisnis. Banyak perusahaan besar hanya bekerja sama dengan brand yang memiliki legalitas resmi. Dengan merek yang sah secara hukum, pelaku usaha dapat memperluas jaringan usaha dengan lebih percaya diri dan aman.

Syarat Dokumen Daftar HKI Kelas 35 Tahun 2025

Proses pendaftaran merek Kelas 35 membutuhkan beberapa dokumen administrasi yang perlu disiapkan dengan benar. Persiapan dokumen yang lengkap akan mempercepat proses verifikasi, terutama jika diajukan melalui mekanisme online di DJKI. Untuk pelaku usaha UMKM, pemerintah memberikan kemudahan berupa biaya pendaftaran yang lebih rendah, namun syarat dokumen tetap harus lengkap dan akurat.

Dokumen yang diminta tidak banyak, namun setiap berkas harus memenuhi format resmi. Kesalahan kecil seperti salah ketik nama brand atau logo yang tidak sesuai dapat menghambat proses pendaftaran.

1. Identitas pemohon (KTP atau NIB),
2. Contoh merek (logo atau tulisan),
3. Surat pernyataan kepemilikan merek,
4. Bukti UMKM jika ingin biaya lebih murah.

Dengan memahami syarat dokumen sejak awal, pelaku usaha dapat memastikan pengajuan berjalan lancar dan meminimalkan risiko penolakan. Persiapan yang baik akan sangat membantu, terutama bagi pemilik toko yang ingin segera menggunakan bukti pendaftaran untuk kebutuhan marketplace.

 

Cara Daftar HKI Kelas 35 untuk Usaha Toko & Online Shop
Cara Daftar HKI Kelas 35 untuk Usaha Toko & Online Shop

Langkah-Langkah Daftar Merek Kelas 35 Secara Online di DJKI

Proses pendaftaran merek Kelas 35 kini semakin mudah karena seluruh tahapan sudah dapat dilakukan secara online melalui platform resmi DJKI. Pelaku usaha hanya perlu menyiapkan dokumen sesuai persyaratan, kemudian melakukan proses unggah dan pembayaran melalui sistem digital tanpa harus datang ke kantor DJKI. Tahapan ini sangat membantu pelaku usaha toko dan online shop yang membutuhkan bukti pendaftaran merek untuk verifikasi marketplace.

Saat proses berlangsung, pemohon perlu mengikuti alur resmi yang meliputi pengecekan merek hingga pengajuan permohonan. Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak memiliki kesamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar sebelumnya. Di tahap ini, pemohon wajib memastikan logo, nama merek, dan dokumen sesuai standar.

Panduan Praktis Mengajukan Merek Secara Online

1. Membuat Akun di Sistem DJKI
Mulailah dengan membuka situs resmi DJKI di merek.dgip.go.id. Pilih menu pendaftaran akun, kemudian isi identitas sesuai jenis pemohon, baik perorangan maupun badan usaha. Setelah mengunggah dokumen dasar seperti KTP atau akta pendirian, lakukan verifikasi melalui tautan yang dikirimkan ke email Anda agar akun aktif sepenuhnya.

2. Masuk dan Mengisi Formulir Permohonan
Setelah login, pilih menu Permohonan Merek untuk mulai mengisi data. Anda akan diminta mencantumkan identitas lengkap, bentuk merek (kata, logo, atau kombinasi), serta memilih kelas dan uraian barang/jasa berdasarkan klasifikasi Nice. Pastikan informasi yang dimasukkan sudah tepat agar proses tidak terhambat.

3. Mengajukan Billing dan Melakukan Pembayaran
Untuk melanjutkan, Anda perlu membuat kode billing melalui situs simpaki.dgip.go.id. Setelah kode muncul, lakukan pembayaran sesuai tarif resmi—UMKM dikenakan Rp500.000 per kelas, sedangkan non-UMKM sebesar Rp1.800.000 per kelas. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, mobile banking, atau kanal transaksi lainnya.

4. Mengunggah Kelengkapan Dokumen
Usai pembayaran, kembali ke akun DJKI dan unggah semua file yang diperlukan. Biasanya terdiri dari label merek berbentuk persegi, dokumen identitas (KTP atau akta perusahaan), serta surat pernyataan UMK apabila Anda mendaftarkan merek sebagai UMKM.

5. Mengirim Permohonan untuk Diproses
Sebelum mengirim, periksa lagi seluruh data pada halaman ringkasan. Jika sudah benar, klik Kirim/Submit untuk memulai proses pemeriksaan oleh DJKI.

6. Memantau Status Pendaftaran
Setelah permohonan terkirim, Anda dapat memantau setiap tahap melalui dashboard akun. Merek yang lolos pemeriksaan akan diumumkan untuk tahap keberatan masyarakat. Apabila tidak ada sanggahan atau keberatan dinyatakan tidak beralasan, DJKI akan menerbitkan sertifikat merek yang masa berlakunya 10 tahun.
Setelah semua langkah selesai, sistem akan menerbitkan bukti pendaftaran merek atau tanda terima elektronik. Dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar legalitas awal, termasuk untuk kebutuhan verifikasi Shopee Mall atau marketplace lain.

Selanjutnya, pemohon hanya perlu menunggu proses pemeriksaan formalitas dan substantif dari DJKI. Waktu tunggu ini berbeda-beda, namun bukti pendaftaran sudah cukup untuk tahap awal legalitas usaha.

Estimasi Biaya dan Lama Proses Pendaftaran Merek Kelas 35

Besaran biaya pendaftaran merek Kelas 35 pada tahun 2025 dibedakan berdasarkan kategori UMKM dan non-UMKM. Pemerintah melalui DJKI memberikan keringanan signifikan bagi pelaku UMKM agar lebih mudah mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek mereka. Penentuan kategori UMKM harus didukung dengan dokumen resmi seperti NIB atau bukti legalitas lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam prosesnya, biaya yang dikeluarkan sudah mencakup seluruh tahapan mulai dari pengajuan hingga pemeriksaan. Pemohon hanya perlu memastikan bahwa data dan dokumen sudah benar karena kesalahan dapat menyebabkan penolakan atau pengajuan ulang yang memerlukan biaya tambahan.

1. Biaya UMKM Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
2. Biaya Non-UMKM Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
3. Pembayaran dilakukan melalui virtual account DJKI,
4. Bukti pembayaran otomatis masuk ke sistem,
5. Pemohon akan menerima bukti pendaftaran setelah pembayaran diverifikasi.

Adapun lama proses pendaftaran merek biasanya memerlukan waktu panjang karena melewati serangkaian pemeriksaan. Meski begitu, bukti pendaftaran bisa didapatkan dalam hitungan jam atau hari setelah proses permohonan selesai.

Sertifikat merek resmi biasanya terbit sekitar satu tahun setelah pemeriksaan substantif dinyatakan lulus. Waktu proses dapat berubah mengikuti beban pemeriksaan di DJKI, namun legalitas awal sudah bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Jasa Pengurusan Merek Kelas 35 Proses Cepat

Tidak semua pelaku usaha memiliki waktu untuk mengurus pendaftaran merek secara mandiri. Banyak yang menghadapi kendala teknis, seperti kesalahan upload dokumen, ketidaksesuaian nama merek, hingga penolakan dari sistem DJKI.

Pada kondisi seperti ini, layanan jasa pengurusan merek menjadi solusi yang memberikan efisiensi dan kenyamanan. Pelaku usaha dapat fokus menjalankan bisnis, sementara seluruh proses pendaftaran ditangani oleh konsultan berpengalaman.

Penggunaan jasa profesional juga memungkinkan pemohon mendapatkan pendampingan mulai dari pengecekan merek, persiapan dokumen, hingga penyusunan klasifikasi yang tepat. Layanan ini membantu menghindari kesalahan teknis maupun administratif yang sering terjadi pada proses pendaftaran.

1. Konsultasi awal untuk menentukan kelayakan merek
2. Pengecekan kesamaan di PDKI
3. Penyusunan dokumen dan file merek siap unggah
4. Pendampingan proses pendaftaran hingga bukti terbit

Jasa pengurusan merek Kelas 35 sangat penting bagi pelaku usaha toko dan online shop yang membutuhkan proses cepat untuk keperluan marketplace seperti Shopee Mall, TikTok Shop, hingga Tokopedia OFS. Dengan pendampingan yang tepat, pendaftaran merek dapat selesai tanpa hambatan.

PERMATAMAS Indonesia siap membantu dengan layanan profesional, respons cepat, dan konsultasi gratis agar pelaku usaha lebih mudah memperoleh perlindungan merek yang sah.

Konsultasi Gratis

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu HKI Kelas 35?
Kelas 35 adalah kategori merek untuk layanan pemasaran, toko, online shop, distribusi, dan manajemen bisnis.

2. Siapa yang wajib mendaftarkan merek Kelas 35?
Pemilik toko fisik, online shop, reseller, distributor, dan jasa pemasaran digital wajib mengamankan mereknya di kelas ini.

3. Apa manfaat memiliki merek Kelas 35?
Merek lebih aman, bisnis lebih kredibel, dan bisa memenuhi syarat platform seperti Shopee Mall atau TikTok Shop.

4. Berapa biaya daftar HKI Kelas 35?
Biaya resmi Nom UMKM Rp 1.800.000 untuk dan untuk UMKM Rp. 500.000

5. Berapa lama proses daftar merek?
Bukti permohonan keluar 1 hari kerja, sementara sertifikat terbit sekitar 12–14 bulan.

6. Apa saja syarat dokumen HKI Kelas 35?
Logo merek, KTP atau NIB, surat pernyataan UMKM (jika ada), serta data pemohon sesuai format DJKI.

7. Bisakah daftar merek tanpa logo?
Bisa, namun disarankan memiliki logo agar perlindungan lebih kuat terhadap kompetitor.

8. Apakah Shopee Mall dan marketplace lain mewajibkan merek Kelas 35?
Benar. Banyak marketplace mensyaratkan bukti pendaftaran merek Kelas 35 agar toko diakui sebagai brand resmi.

9. Bagaimana jika merek saya ditolak DJKI?
Anda bisa mengajukan sanggahan resmi. Banyak kasus berhasil ketika argumentasi dan bukti pendukung kuat.

10. Apakah PERMATAMAS menyediakan layanan pengurusan merek Kelas 35?
Ya, PERMATAMAS menangani pengurusan merek dengan proses cepat, pendampingan lengkap, dan konsultasi gratis.

jasa pengurusan sertifikasi halal

Jasa Daftar Merek Kelas 3 untuk Syarat Mengajukan Izin BPOM

Merek HKI·

Jasa Daftar Merek Kelas 3 untuk Syarat Mengajukan Izin BPOM – Mengurus izin BPOM untuk produk kosmetik, skincare, parfum, dan kebutuhan personal care tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa persyaratan pendukung yang lengkap. Salah satu syarat utama yang sekarang diwajibkan adalah merek terdaftar atau minimal bukti pengajuan merek kelas 3 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Banyak pelaku usaha, khususnya brand lokal dan UMKM, baru mengetahui syarat ini ketika proses izin BPOM hampir selesai. Akibatnya, pengajuan izin berhenti karena salah satu dokumen pendukung belum tersedia.

Di tengah meningkatnya jumlah brand skincare lokal dan tren manufaktur kosmetik dengan sistem maklon, kebutuhan akan pendaftaran merek kelas 3 semakin meningkat setiap tahun. Tidak sedikit pemilik usaha yang ingin mengamankan identitas brand sebelum masuk pasar yang lebih kompetitif, termasuk marketplace seperti Shopee Mall, TikTok Shop Mall, Watsons, Alfamart, dan ritel modern lainnya. Regulasi ini dimaksudkan untuk memastikan setiap produk yang beredar memiliki kepastian hukum dan perlindungan merek.

Melalui layanan Jasa Daftar Merek Kelas 3, proses yang biasanya memakan waktu bisa menjadi lebih mudah dan terarah. Dengan pendampingan administrasi, pengecekan merek (searching), penyusunan dokumen, hingga pengajuan resmi, pelaku usaha dapat fokus pada produksi dan pemasaran. Bukti pendaftaran merek dapat diterbitkan dalam waktu singkat dan sudah bisa digunakan untuk proses BPOM sejak hari pertama. Bagi brand yang ingin serius, memiliki merek terdaftar bukan hanya syarat regulasi, tetapi juga aset bisnis jangka panjang.

Apa Itu Merek Kelas 3 dalam Sistem HKI

Merek kelas 3 adalah kategori merek dalam klasifikasi NICE Classification yang digunakan oleh DJKI untuk mengelompokkan jenis barang dan jasa dalam pendaftaran HKI di Indonesia. Kelas ini secara khusus mencakup produk kosmetik, kecantikan, parfum, sabun cair, skincare, pewangi tubuh, dan produk personal care lainnya. Dengan kata lain, jika produk yang Anda jual termasuk kategori tersebut, maka pendaftaran merek harus dilakukan pada kelas ini agar mendapatkan perlindungan yang benar.

Dalam konteks bisnis, merek kelas 3 menjadi identitas yang melekat pada produk dan brand. Keberadaan merek yang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan, memasarkan, melisensikan, atau menindak pelanggaran apabila terjadi penggunaan tanpa izin. Hal ini penting terutama bagi brand kosmetik yang berpotensi berkembang menjadi skala nasional atau bahkan internasional.

Beberapa contoh produk yang wajib menggunakan merek kelas 3:
• Kosmetik dan skincare
• Sabun cair dan sabun batang
• Handbody dan lotion
• Parfum, deodorant, dan body mist
• Masker wajah dan serum
• Hair care dan perawatan tubuh

Dengan memahami klasifikasi merek, pelaku usaha dapat mendaftarkan merek sesuai kategori yang benar sehingga proses perlindungan hukum berjalan optimal. Kesalahan memilih kelas dapat menyebabkan merek tidak terlindungi dengan baik meskipun sertifikat resmi diterbitkan. Karena itu, validasi kelas sebelum mendaftar sangat disarankan.

Jasa Daftar Merek Kelas 3 untuk Syarat Mengajukan Izin BPOM
Jasa Daftar Merek Kelas 3 untuk Syarat Mengajukan Izin BPOM

Kenapa Merek Kelas 3 Dibutuhkan untuk Pengajuan Izin BPOM

Salah satu alasan utama BPOM meminta bukti pendaftaran merek adalah untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran memiliki identitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga menjadi bentuk perlindungan bagi konsumen agar produk yang mereka gunakan berasal dari pemilik merek yang sah.

Ada beberapa alasan mengapa BPOM mewajibkan merek terdaftar:
1. Sebagai bukti legalitas identitas produk
2. Menghindari konflik merek atau klaim pelanggaran di masa depan
3. Menjamin konsistensi nama produk sejak pengajuan hingga pemasaran

Aturan ini berlaku baik untuk perusahaan yang memproduksi sendiri, maupun yang menggunakan sistem maklon kosmetik. Bahkan beberapa pabrik kosmetik saat ini tidak mau memproduksi produk sebelum merek terdaftar di DJKI karena risiko legalitas.

Selain itu, marketplace besar seperti Shopee Mall, TikTok Shop Mall, Tokopedia Official Store, dan Lazada Mall, juga mulai mensyaratkan dokumen merek sebagai verifikasi brand resmi. Maka, mendaftarkan merek bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga kebutuhan bisnis untuk akses distribusi lebih luas.

Syarat dan Dokumen untuk Daftar Merek Kelas 3

Mengajukan merek sebenarnya tidak sulit, namun tetap memerlukan kelengkapan dokumen dan penyesuaian format agar sesuai ketentuan DJKI. Proses yang benar sejak awal akan membantu mempercepat validasi dan mencegah penolakan atau keberatan dari pemilik merek sebelumnya.

Dokumen yang perlu disiapkan biasanya meliputi:
1. Identitas pemilik (KTP untuk perorangan atau NPWP/Legalitas untuk perusahaan)
2. Nama merek yang akan didaftarkan
3. Logo merek (opsional, namun sangat dianjurkan)
4. Surat pernyataan kepemilikan merek
5. Daftar barang yang dilindungi dalam kelas 3

Semua dokumen akan diunggah secara digital ke sistem DJKI dan proses akan dimulai setelah pembayaran PNBP dilakukan.

Selain dokumen, tahap analisa juga penting—termasuk pengecekan ketersediaan nama merek agar tidak terjadi duplikasi. Jika ada merek yang terlalu mirip, sistem dapat menolak permohonan atau pihak lain dapat mengajukan keberatan. Karena itu, riset awal sangat penting sebelum mendaftar.

Berapa Lama Proses dan Biaya Pendaftaran Merek Kelas 3

Waktu proses pendaftaran merek kelas 3 di Indonesia tidak bisa langsung selesai dalam hitungan hari karena harus melalui tahapan pemeriksaan administratif dan substansif. Namun, kabar baiknya, bukti pendaftaran merek dapat diperoleh dalam 1 hari kerja setelah dokumen lengkap dan pembayaran resmi dilakukan. Bukti ini sudah bisa digunakan untuk melanjutkan proses pengajuan izin BPOM, pendaftaran Shopee Mall, serta verifikasi marketplace lainnya.

Untuk proses penerbitan sertifikat merek, estimasi waktunya sekitar 12–18 bulan, tergantung antrian dan tidak adanya keberatan dari pihak lain. Meskipun sertifikat terbit lebih lama, yang paling penting bagi pemilik brand adalah bukti pengajuan karena sifatnya sudah memberikan perlindungan hukum awal dan dapat digunakan sebagai lampiran legal.

Estimasi biaya pendaftaran merek kelas 3 adalah sebagai berikut:
• Biaya resmi pemerintah (PNBP): Rp 1.800.000 untuk perorangan UMKM
• Biaya belum termasuk layanan jasa pengurusan profesional
• Biaya tambahan apabila ingin melakukan pembaruan, perpanjangan, atau banding

Memilih menggunakan jasa profesional dalam proses ini akan menghindarkan risiko kesalahan input, salah kelas merek, atau penolakan karena merek mirip milik pihak lain. Dengan pengalaman yang tepat, proses menjadi lebih terarah dan efisien, terutama bagi pelaku usaha yang ingin segera mendapat legalitas untuk izin BPOM dan pemasaran.

Jasa Daftar Merek Kelas 3 untuk Syarat Mengajukan Izin BPOM Pengalaman

Jika Anda sedang mempersiapkan brand kosmetik atau skincare dan membutuhkan legalitas resmi untuk pengajuan izin BPOM, maka mengurus pendaftaran merek kelas 3 adalah langkah awal yang wajib dilakukan. Proses ini mungkin terasa rumit bagi sebagian pelaku usaha, terutama yang belum memiliki pengalaman dalam pengajuan dokumen legal. Karena itulah layanan profesional menjadi solusi yang lebih praktis dan aman.

PERMATAMAS hadir sebagai penyedia layanan Jasa Pendaftaran Merek Kelas 3 khusus untuk kebutuhan regulasi BPOM dan legalitas pemasaran di marketplace premium seperti Shopee Mall, TikTok Shop Mall, dan platform resmi lainnya. Dengan pengalaman dalam menangani berbagai kasus merek—mulai dari pencarian nama yang aman, pengajuan resmi di DJKI, hingga pendampingan apabila terjadi keberatan—PERMATAMAS membantu proses Anda menjadi lebih mudah dan tidak memakan waktu.

Mengurus merek bukan hanya soal memenuhi persyaratan, tetapi juga membangun identitas brand dan melindunginya dari penyalahgunaan. Jangan menunggu sampai brand Anda besar baru mendaftarkan merek, karena risiko penolakan akan semakin tinggi jika nama serupa sudah dimiliki pihak lain. Jika Anda ingin mulai dari langkah yang tepat, konsultasi gratis tersedia melalui layanan resmi kami.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
Email : maspermatha@gmail.com

FAQ

1. Apa itu merek kelas 3?
Merek kelas 3 adalah kategori merek dalam klasifikasi DJKI untuk produk kosmetik, skincare, parfum, deodorant, sabun, dan personal care lainnya.

2. Apakah izin BPOM wajib memiliki merek terdaftar?
Ya, saat ini BPOM mewajibkan minimal bukti pengajuan merek sebagai dokumen pendukung legalitas produk.

3. Berapa lama proses pendaftaran merek kelas 3?
Bukti pengajuan bisa terbit dalam 1 hari kerja, sementara sertifikat resmi membutuhkan waktu sekitar 12–18 bulan.

4. Berapa biaya resmi daftar merek kelas 3?
Biaya resmi pemerintah (PNBP) adalah Rp 1.800.000 untuk UMKM. Belum termasuk biaya jasa pengurusan profesional.

5. Apakah merek harus memiliki logo?
Tidak wajib, namun sangat dianjurkan agar perlindungan hukum lebih kuat dan identitas brand lebih jelas.

6. Apakah satu merek bisa melindungi banyak produk kosmetik?
Ya, selama semua produk tersebut masih dalam cakupan kelas 3 berdasarkan kategori DJKI.

7. Bagaimana jika nama merek saya mirip dengan merek lain?
Merek berisiko ditolak. Karena itu perlu dilakukan searching atau pengecekan merek sebelum diajukan.

8. Apakah bukti pendaftaran merek bisa digunakan untuk Shopee Mall atau TikTok Shop Mall?
Ya, mayoritas marketplace premium menerima bukti pengajuan merek sebagai verifikasi brand resmi.

9. Apakah saya bisa daftar sendiri tanpa jasa?
Bisa, namun kesalahan input, salah memilih kelas, atau dokumen kurang dapat menyebabkan penolakan atau sengketa di kemudian hari.

10. Apakah PERMATAMAS melayani jasa pengurusan merek kelas 3 untuk BPOM?
Ya, PERMATAMAS berpengalaman membantu brand kosmetik dan skincare dalam proses pendaftaran merek untuk kebutuhan BPOM dan marketplace.

 

LEGALITAS KAMI

AKTA PENDIRIAN No.15
AHU-0032144-AH.01.15 Tahun 2021
NPWP : 76.011.954.5-427.000
SIUP : 510/PM/277/DPMPTSP.PPJU
TDP : 102637007638
NIB : 0610210009793

KONTAK KAMI

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,Jawa Barat, Indonesia.

No Telp : 021-89253417
No HP/WA : 0857-7763-0555

Copyright @ 2023 – Jasa Merek HKI – Support DokterWebsite.ID