Penyebab Merek HKI Ditolak – Mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan langkah penting bagi pelaku usaha yang ingin melindungi identitas produk atau jasanya secara hukum. Namun, tidak semua pengajuan merek dapat diterima. Banyak pemohon yang mengalami penolakan karena merek yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penolakan ini sering kali disebabkan oleh faktor yang sebenarnya bisa dihindari jika pemohon memahami aturan dasar sebelum mengajukan pendaftaran.
Agar tidak mengalami hal serupa, pelaku usaha perlu mengetahui apa saja yang menjadi alasan umum penolakan merek oleh DJKI. Dengan memahami penyebab penolakan, pemohon dapat melakukan perbaikan sejak awal dan memastikan bahwa merek yang diajukan benar-benar memenuhi syarat perlindungan hukum. Dalam artikel ini, akan dijelaskan secara mendalam tujuh penyebab utama penolakan merek HKI beserta tips agar permohonan merek Anda tidak ditolak.
Merek Memiliki Kesamaan dengan Merek Terdaftar Sebelumnya
Salah satu penyebab paling umum mengapa merek HKI ditolak adalah karena memiliki kesamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dulu di DJKI. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek, DJKI berhak menolak permohonan apabila merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar. Persamaan ini bisa berupa nama, logo, bentuk tulisan, warna, atau kombinasi elemen lainnya.
Sebagai contoh, jika seseorang ingin mendaftarkan merek “PERMATAMAS” untuk produk pembersih rumah tangga, sedangkan sudah ada merek “PERMATAMAS” yang terdaftar di kelas yang sama, maka DJKI kemungkinan besar akan menolak permohonan tersebut karena dianggap memiliki kemiripan yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Untuk menghindarinya, pemohon perlu melakukan pencarian merek terlebih dahulu di database resmi DJKI sebelum mengajukan pendaftaran.
Dengan melakukan pencarian awal, pelaku usaha dapat memastikan bahwa merek yang diajukan benar-benar unik dan belum digunakan oleh pihak lain. Hal ini juga membantu menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari. Jika Anda merasa kesulitan melakukan riset merek, Anda bisa menggunakan bantuan jasa daftar merek berpengalaman yang akan membantu memastikan merek Anda aman dan layak didaftarkan.
Merek Mengandung Unsur yang Bersifat Umum atau Deskriptif
Merek yang bersifat deskriptif atau terlalu umum juga tidak dapat diterima oleh DJKI. Maksudnya, merek yang hanya menjelaskan fungsi, jenis, atau sifat dari barang dan jasa yang ditawarkan dianggap tidak memiliki daya pembeda. Misalnya, seseorang yang ingin mendaftarkan merek “SABUN BERSIH” untuk produk pembersih tidak akan diterima, karena nama tersebut hanya menggambarkan fungsi produknya, bukan identitas uniknya.
Merek yang terlalu deskriptif tidak dapat memberikan pembeda yang jelas antara satu produk dengan produk lain di pasar. DJKI menilai bahwa merek semacam ini tidak bisa menjadi indikator asal-usul komersial suatu produk. Oleh karena itu, penting bagi pemohon untuk memilih nama yang unik, kreatif, dan tidak langsung menggambarkan jenis barang atau jasanya.
Sebaiknya gunakan nama yang memiliki nilai khas dan mudah diingat oleh konsumen. Contohnya, merek “XXXXCLEAN” atau “CLEANXXXX” memiliki karakter unik dan daya pembeda yang kuat dibandingkan kata “SABUN BERSIH”. Untuk membantu memilih nama merek yang tepat dan memenuhi syarat hukum, pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan jasa pendaftaran merek profesional yang memahami strategi branding sekaligus regulasi DJKI.
Merek Mengandung Unsur yang Bertentangan dengan Moral dan Hukum
DJKI secara tegas menolak permohonan merek yang mengandung unsur yang bertentangan dengan kesusilaan, agama, dan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Merek. Contoh merek yang akan ditolak adalah merek yang mengandung kata-kata vulgar, simbol pornografi, hinaan terhadap kelompok tertentu, atau penggunaan nama agama secara tidak pantas.
Penolakan semacam ini bertujuan menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai moral masyarakat.
Merek merupakan elemen publik yang bisa dilihat dan digunakan oleh siapa saja, sehingga pemerintah berkewajiban memastikan tidak ada unsur yang menyinggung atau meresahkan.
Selain itu, DJKI juga menolak merek yang bertentangan dengan hukum atau digunakan untuk menutupi kegiatan ilegal. Oleh karena itu, penting bagi pemohon untuk memastikan nama dan logo mereknya sopan, etis, dan tidak menyinggung pihak mana pun. Langkah ini tidak hanya memperlancar proses pendaftaran, tetapi juga meningkatkan citra positif merek di mata konsumen.
Merek Mengandung Unsur Penipuan atau Menyesatkan Konsumen
Penyebab lain yang sering membuat pendaftaran merek ditolak adalah karena merek dianggap menyesatkan konsumen. Misalnya, sebuah merek yang mencantumkan kata “ORGANIC” padahal produknya tidak mengandung bahan organik, atau menggunakan nama “IMPORTED” padahal barang tersebut diproduksi di dalam negeri.
Merek seperti ini dianggap menipu masyarakat karena memberikan informasi yang tidak benar mengenai asal, kualitas, atau komposisi produk. DJKI bertugas melindungi konsumen dari tindakan yang menyesatkan, sehingga setiap merek harus mencerminkan kebenaran identitas produk yang diwakilinya.
Sebelum mengajukan permohonan, pastikan merek Anda tidak mengandung kata atau klaim yang berpotensi menyesatkan. Jika ingin menggunakan istilah tertentu, pastikan ada bukti atau dasar yang sahih. Konsultasi dengan konsultan HKI atau tim jasa daftar merek juga bisa membantu menilai apakah merek Anda aman dari penolakan karena unsur penipuan.
Merek Menyerupai Nama atau Simbol Lembaga Resmi
DJKI tidak akan menerima pendaftaran merek yang meniru atau menyerupai nama lembaga negara, bendera, simbol pemerintahan, atau organisasi internasional seperti PBB, WHO, atau UNESCO. Ketentuan ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan simbol resmi yang dapat menyesatkan masyarakat atau merugikan institusi tertentu.
Sebagai contoh, pendaftaran merek dengan lambang Garuda Pancasila, bendera merah putih, atau tulisan “Republik Indonesia” jelas akan ditolak. Hal ini termasuk penggunaan logo, emblem, atau bentuk yang menyerupai simbol kenegaraan, meskipun dimodifikasi sedikit.
Agar aman, gunakan desain logo dan nama merek yang benar-benar orisinal serta tidak memiliki kemiripan dengan simbol lembaga resmi. Pelaku usaha juga disarankan melakukan pengecekan terlebih dahulu di database DJKI atau meminta bantuan konsultan jasa pendaftaran merek yang memahami larangan hukum terkait penggunaan elemen simbolik dalam merek.
Merek Tidak Memiliki Daya Pembeda yang Jelas
Merek yang tidak memiliki daya pembeda juga akan ditolak oleh DJKI. Daya pembeda adalah kemampuan merek untuk membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari perusahaan lain. Contohnya, merek yang hanya terdiri dari huruf atau angka acak tanpa makna, seperti “123” atau “A.B.C.”, dianggap tidak memiliki daya pembeda yang cukup kuat.
DJKI menghendaki agar setiap merek memiliki unsur yang khas dan mudah dikenali oleh masyarakat. Merek yang terlalu sederhana atau umum akan sulit mendapatkan perlindungan hukum karena tidak dapat berfungsi sebagai identitas unik.
Untuk menghindarinya, buatlah merek dengan kombinasi nama, warna, atau desain logo yang menarik dan berbeda. Konsultasikan konsep merek Anda kepada ahli atau melalui layanan jasa daftar merek yang berpengalaman dalam menentukan strategi branding sesuai aturan hukum.
Dokumen Pendaftaran Merek Tidak Lengkap atau Tidak Valid
Selain faktor substantif, alasan administratif juga sering menjadi penyebab penolakan. Banyak pemohon gagal karena dokumen yang diajukan tidak lengkap, salah unggah file, atau data identitas tidak sesuai dengan akta usaha. Kesalahan umum lainnya termasuk tidak menyertakan bukti pembayaran PNBP atau surat pernyataan yang diperlukan.
Kesalahan administratif ini sebenarnya dapat dihindari dengan memeriksa kembali semua berkas sebelum pengajuan. Pastikan setiap data pemohon, bukti transfer, hingga contoh label merek sudah benar dan sesuai format yang diminta DJKI.
Untuk memastikan semua berjalan lancar, pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan jasa pendaftaran merek yang profesional. Tim berpengalaman akan membantu menyiapkan dokumen, melakukan pengecekan awal, dan memastikan tidak ada kesalahan teknis yang menyebabkan penolakan. Dengan demikian, proses pendaftaran bisa berjalan lebih cepat dan efisien.
Jasa Daftar Merek HKI Profesional
Setelah memahami berbagai penyebab penolakan pendaftaran merek, tentu penting bagi pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah pengajuan merek ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Banyak pelaku usaha yang mengalami penolakan hanya karena kesalahan teknis kecil seperti kesamaan nama, kesalahan kelas barang/jasa, atau kurangnya dokumen pendukung. Oleh karena itu, menggunakan jasa daftar merek HKI profesional menjadi solusi cerdas agar proses pendaftaran berjalan lancar dan peluang diterima semakin besar.
PERMATAMAS Indonesia hadir sebagai konsultan HKI berpengalaman yang telah membantu berbagai pelaku usaha dari berbagai bidang dalam proses pendaftaran merek, mulai dari tahap persiapan dokumen, pengecekan merek, hingga pengajuan resmi ke DJKI. Tim kami terdiri dari tenaga ahli di bidang hukum dan kekayaan intelektual yang memahami secara mendalam prosedur serta regulasi DJKI. Dengan pendampingan profesional dari PERMATAMAS, Anda tidak perlu khawatir lagi terhadap kesalahan administratif maupun potensi penolakan yang dapat memperlambat proses perlindungan merek Anda.
Jika Anda sedang merencanakan untuk mendaftarkan merek produk atau jasa, jangan ragu untuk mempercayakannya kepada kami di PERMATAMAS yang fokus melayani jasa daftar merek HKI secara cepat, resmi, dan terpercaya. Dapatkan konsultasi gratis untuk memastikan merek Anda memenuhi seluruh persyaratan DJKI. Lindungi identitas bisnis Anda sejak dini, dan biarkan kami membantu Anda mendapatkan sertifikat merek resmi dengan proses yang efisien dan hasil yang pasti.
Kesimpulan Kenapa Merek Ditolak
Penolakan pendaftaran merek HKI sering kali disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi. Mulai dari kesamaan dengan merek lain, unsur yang bersifat umum, hingga dokumen yang tidak lengkap. Dengan memahami ketujuh penyebab di atas, pelaku usaha dapat menghindari kesalahan umum dan meningkatkan peluang mereknya diterima oleh DJKI.
Langkah terbaik sebelum mengajukan pendaftaran adalah melakukan riset merek, memahami regulasi, serta menyiapkan dokumen secara lengkap dan benar. Bila perlu, gunakan bantuan profesional seperti jasa daftar merek untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan merek yang terdaftar resmi, produk Anda tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memiliki nilai kepercayaan yang tinggi di mata konsumen dan mitra bisnis.
Konsultasi Gratis
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
