pengalihan hak merek - Jasa Merek HKI dan Jasa HKI Bekasi

Apakah Sertifikat Merek HKI Bisa Diwariskan?

Merek HKI·Desember 17, 2025

Apakah Sertifikat Merek HKI Bisa Diwariskan? – Sertifikat Merek HKI bukan sekadar simbol atau logo; ia adalah aset hukum yang memiliki nilai ekonomi nyata. Saat pemilik sertifikat merek HKI meninggal dunia, banyak pihak bertanya-tanya apakah hak atas merek bisa diteruskan kepada ahli waris. Jawabannya ya, sertifikat merek HKI dapat diwariskan.

Namun, untuk memastikan kepemilikan ahli waris sah secara hukum, diperlukan prosedur administratif resmi melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses ini penting agar hak ekonomi atas merek tetap terlindungi dan penggunaan merek bisa berlanjut tanpa risiko hukum.

Meskipun secara hukum hak atas merek HKI secara otomatis beralih kepada ahli waris, ada beberapa langkah administratif yang wajib dilakukan. Dokumen seperti akta kematian pemilik, Surat Keterangan Ahli Waris, dan sertifikat merek HKI asli harus dipersiapkan. Selanjutnya, permohonan pencatatan pengalihan hak diajukan ke DJKI untuk memastikan legalitas dan kepastian hukum.

Beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan ahli waris antara lain:
• Mengumpulkan dokumen legal yang membuktikan status pewarisan.
• Membuat akta pengalihan hak di hadapan notaris.
• Mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak ke DJKI.
• Memastikan seluruh dokumen diterima dan tercatat dalam daftar resmi DJKI.

Dengan mengikuti prosedur ini, ahli waris dapat melanjutkan penggunaan merek HKI secara sah, sekaligus menjaga hak ekonomi aset intelektual yang diwariskan. Pewarisan merek HKI yang dijalankan sesuai hukum menjadikan aset ini dapat dimanfaatkan lintas generasi dan tetap bernilai ekonomis.

Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Pengalihan Hak atas Merek HKI

Hukum Indonesia memberikan perlindungan kuat terhadap ahli waris yang menerima hak atas Merek HKI. Proses pengalihan hak harus dilakukan secara resmi agar kepemilikan diakui dan terhindar dari sengketa hukum.

Akta pengalihan hak yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian sah, baik secara formal maupun materiil. Dokumen ini menjadi dasar hukum yang menjamin kepastian hak serta melindungi ahli waris dari klaim pihak ketiga.

Beberapa hal penting dalam perlindungan hukum bagi ahli waris:
1. Pengalihan hak atas Merek HKI wajib dilakukan melalui akta notaris.
2. Surat pernyataan ahli waris atau Akta Keterangan Hak Mewaris harus dilampirkan.
3. Dokumen pendukung lain seperti surat wasiat atau putusan pengadilan bisa menjadi bukti tambahan.
4. Pencatatan resmi di DJKI memastikan pengalihan hak diakui secara hukum dan publik.

Perlindungan hukum ini memastikan bahwa hak atas Merek HKI tidak dapat diganggu pihak lain. Akta notaris memberikan kepastian bahwa pengalihan hak dilakukan sah, jelas, dan transparan. Dengan demikian, ahli waris bisa melanjutkan penggunaan merek HKI dengan aman, sekaligus menjaga nilai ekonomi aset intelektual yang diwariskan.

Status Hukum Merek HKI sebagai Harta Warisan

Sertifikat Merek HKI adalah aset hukum yang termasuk dalam boedel warisan dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Setelah pemilik meninggal dunia, hak atas Merek HKI secara otomatis menjadi milik ahli waris.

Namun, untuk memastikan kepemilikan diakui secara resmi, prosedur administratif di DJKI harus dijalankan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).

Beberapa poin penting mengenai status hukum Merek HKI sebagai harta warisan:
• Merek HKI yang terdaftar dianggap aset bergerak dengan nilai ekonomi.
• Hak atas merek termasuk dalam boedel warisan dan bisa dialihkan ke ahli waris sah.
• Pewarisan dapat dilakukan melalui surat wasiat, hibah, atau perjanjian tertulis yang sah.
• Dokumen legal wajib dilampirkan untuk pencatatan resmi di DJKI agar hak eksklusif diakui.

Dengan pencatatan yang tepat, ahli waris tidak hanya mendapatkan hak hukum atas Merek HKI tetapi juga dapat melanjutkan penggunaan merek untuk kepentingan ekonomi. Kepastian hukum ini menjadikan Merek HKI sebagai aset jangka panjang yang bisa diwariskan lintas generasi dan tetap bernilai ekonomis.

jasa pendaftaran merek hki, sanggah, banding merek hki

Dasar Hukum Pengalihan Hak Merek HKI karena Pewarisan (Pasal 41 UU MIG)

Pengalihan hak atas Merek HKI karena pewarisan diatur secara jelas dalam Pasal 41 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Pasal ini menegaskan bahwa hak atas merek yang telah terdaftar dapat dialihkan karena berbagai sebab, termasuk pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian lain yang sah menurut hukum.

Dengan dasar hukum ini, ahli waris memiliki hak untuk melanjutkan kepemilikan dan penggunaan merek secara sah.

Beberapa poin penting dari dasar hukum pewarisan Merek HKI:
• Merek HKI dapat dialihkan melalui pewarisan secara otomatis setelah pemilik meninggal.
• Pengalihan hak juga dapat dilakukan melalui hibah atau surat wasiat yang sah.
• Perjanjian tertulis antara pemilik dan penerima hak sah secara hukum.
• Semua pengalihan hak wajib dicatat secara resmi di DJKI agar berlaku terhadap pihak ketiga.

Dasar hukum ini memberikan kepastian bahwa proses pewarisan Merek HKI diakui secara sah, baik secara hukum perdata maupun hukum kekayaan intelektual. Dengan memahami ketentuan Pasal 41 UU MIG, ahli waris dapat menyiapkan dokumen dan langkah-langkah administratif yang tepat untuk memastikan hak mereka terlindungi.

Peralihan Otomatis vs. Pencatatan Administratif di DJKI

Secara hukum, hak atas Merek HKI secara otomatis beralih kepada ahli waris ketika pemilik meninggal dunia. Namun, agar kepemilikan baru diakui secara resmi dan dapat digunakan secara sah dalam kegiatan ekonomi, pencatatan administratif di DJKI menjadi langkah wajib. Perbedaan antara peralihan otomatis dan pencatatan administratif ini sangat penting untuk dipahami agar tidak terjadi sengketa hukum.

Beberapa perbedaan utama meliputi:
• Peralihan otomatis: hak atas merek langsung menjadi milik ahli waris berdasarkan hukum perdata.
• Pencatatan administratif: pengakuan resmi dari DJKI untuk perubahan nama pemilik dalam sertifikat.
• Perlindungan hukum: pencatatan resmi mencegah pihak ketiga mengklaim hak atas merek.
• Transaksi sah: pencatatan memastikan transaksi atau penggunaan merek oleh ahli waris sah di mata hukum.

Dengan pencatatan resmi, ahli waris memiliki kepastian hukum yang kuat dan hak eksklusif mereka diakui publik. Hal ini juga menjadi dasar legal untuk melakukan transaksi bisnis atau melisensikan merek HKI kepada pihak lain, sehingga aset intelektual tetap bernilai ekonomis.

Dokumen Pendukung yang Diperlukan untuk Pengalihan Hak Merek HKI Waris

Agar pengalihan hak Merek HKI melalui pewarisan sah secara hukum, ahli waris perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung. Dokumen ini menjadi syarat utama agar permohonan pencatatan pengalihan hak di DJKI diterima dan diproses dengan lancar.

Dokumen penting yang harus disiapkan antara lain:
1. Sertifikat Merek HKI asli.
2. Akta kematian pemilik merek.
3. Surat Keterangan Ahli Waris atau Akta Waris dari notaris/pengadilan.
4. KTP dan dokumen identitas ahli waris lainnya.

Selain dokumen utama tersebut, dokumen tambahan seperti surat wasiat atau putusan pengadilan juga dapat menjadi bukti pendukung. Persiapan dokumen yang lengkap dan sah akan mempercepat proses administrasi di DJKI dan memastikan kepemilikan hak atas merek diakui secara resmi, sekaligus melindungi ahli waris dari sengketa hukum.

Langkah-Langkah Prosedur Pengalihan Hak Merek HKI karena Pewarisan

Prosedur pengalihan hak Merek HKI karena pewarisan perlu dijalankan secara sistematis agar kepemilikan ahli waris sah secara hukum. Proses ini melibatkan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan dokumen hingga pengajuan resmi ke DJKI.

Tahapan prosedur yang perlu diperhatikan meliputi:
• Mengumpulkan semua dokumen pendukung seperti sertifikat merek, akta kematian, KTP, dan Surat Keterangan Ahli Waris.
• Membuat akta pengalihan hak di hadapan notaris untuk memastikan kepastian hukum.
• Mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak ke DJKI beserta dokumen pendukung lengkap.
• Memantau proses pengajuan hingga DJKI menerbitkan surat resmi yang mencatat pengalihan hak atas nama ahli waris.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, ahli waris tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas Merek HKI, tetapi juga dapat melanjutkan penggunaan atau transaksi merek secara sah. Proses yang tepat menjaga nilai ekonomi aset intelektual dan meminimalkan risiko sengketa hukum di masa depan.

Pentingnya Pencatatan Resmi di DJKI dan Perlindungan terhadap Pihak Ketiga

Pencatatan resmi pengalihan hak Merek HKI di DJKI menjadi langkah krusial untuk memastikan hak ahli waris diakui secara hukum dan terlindungi dari klaim pihak ketiga. Tanpa pencatatan, kepemilikan hak atas merek bisa dipertanyakan, terutama jika terjadi sengketa atau penggunaan oleh pihak lain.

Oleh karena itu, pencatatan administratif tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga strategi perlindungan hukum yang penting.

Beberapa alasan pencatatan resmi menjadi sangat penting:
• Memastikan perubahan nama pemilik tercatat secara sah di DJKI.
• Memberikan perlindungan hukum terhadap klaim pihak ketiga yang mungkin mengaku memiliki hak atas merek.
• Menjadi dasar sah dalam transaksi bisnis, lisensi, atau pengalihan hak berikutnya.
• Meningkatkan kepastian hukum dan nilai ekonomi merek di mata investor dan pihak bisnis lain.

Dengan melakukan pencatatan resmi, ahli waris tidak hanya melindungi hak mereka, tetapi juga memperkuat posisi hukum dalam menghadapi sengketa. Pencatatan ini memastikan bahwa merek HKI tetap dapat digunakan dan dimanfaatkan secara sah, serta hak eksklusifnya diakui oleh publik dan pihak ketiga.

Manfaat Ekonomi dan Perlindungan Jangka Panjang bagi Ahli Waris

Sertifikat Merek HKI yang diwariskan bukan hanya simbol legalitas, tetapi juga aset ekonomi yang memiliki potensi manfaat jangka panjang bagi ahli waris. Dengan pengelolaan yang tepat, merek dapat menjadi sumber pendapatan, alat branding, dan kekayaan intelektual yang bernilai lintas generasi. Kepastian hukum melalui pencatatan di DJKI menjadi kunci agar manfaat ini dapat dirasakan secara maksimal.

Beberapa manfaat ekonomi dan perlindungan jangka panjang bagi ahli waris:
1. Mempertahankan nilai ekonomi merek yang dapat digunakan untuk usaha atau lisensi.
2. Melindungi hak eksklusif agar tidak mudah disalahgunakan pihak ketiga.
3. Menjadi aset berkelanjutan yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya.
4. Memberikan peluang investasi atau kemitraan bisnis yang lebih aman dan sah.

Dengan pemahaman dan langkah hukum yang tepat, hak atas Merek HKI dapat dimanfaatkan sebagai aset strategis. Kepastian hukum dan pengelolaan profesional membantu ahli waris mendapatkan manfaat ekonomi maksimal dari aset intelektual ini, sekaligus memastikan perlindungan hukum jangka panjang.

Jasa Pengurusan Pengalihan Merek HKI Waris

Mengurus pengalihan hak Merek HKI karena pewarisan bisa menjadi proses yang kompleks bagi sebagian ahli waris, terutama jika melibatkan dokumen hukum dan pencatatan resmi di DJKI. Untuk memastikan proses berjalan lancar dan sah, jasa pengurusan profesional menjadi solusi praktis.

PERMATAMAS Indonesia menyediakan layanan pengurusan pengalihan Merek HKI waris dengan pengalaman tim hukum dan administrasi yang mumpuni.

Beberapa keuntungan menggunakan jasa pengurusan profesional:
• Membantu menyiapkan dokumen lengkap seperti akta kematian, Surat Keterangan Ahli Waris, dan sertifikat merek asli.
• Menyusun akta pengalihan hak di notaris sesuai ketentuan hukum.
• Mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak ke DJKI secara cepat dan aman.
• Memantau proses hingga surat resmi pengalihan hak diterbitkan, sehingga ahli waris tidak khawatir menghadapi hambatan administratif.

Dengan dukungan PERMATAMAS, proses pengalihan hak Merek HKI karena pewarisan menjadi lebih mudah dan aman. Ahli waris dapat fokus pada pengelolaan aset dan bisnis mereka, sementara tim profesional memastikan semua prosedur hukum terpenuhi dengan benar. Layanan ini memberikan kepastian hukum, efisiensi waktu, dan perlindungan hak atas Merek HKI secara maksimal.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apakah sertifikat Merek HKI bisa diwariskan kepada ahli waris?
Ya, hak atas Merek HKI dapat diwariskan secara otomatis kepada ahli waris sah, namun harus dicatat resmi di DJKI untuk kepastian hukum.

2. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk pengalihan hak Merek HKI karena pewarisan?
Dokumen utama meliputi sertifikat Merek HKI asli, akta kematian pemilik, Surat Keterangan Ahli Waris/Akta Waris, dan identitas ahli waris seperti KTP.

3. Apakah pengalihan hak atas merek berlaku otomatis tanpa pencatatan di DJKI?
Secara hukum perdata hak atas merek otomatis beralih ke ahli waris, tetapi pencatatan di DJKI diperlukan agar berlaku sah terhadap pihak ketiga.

4. Bagaimana prosedur pengalihan hak Merek HKI waris?
Ahli waris harus mengumpulkan dokumen, membuat akta pengalihan hak di notaris, mengajukan permohonan ke DJKI, dan memantau proses hingga surat resmi diterbitkan.

5. Apa dasar hukum pengalihan hak Merek HKI karena pewarisan?
Dasar hukumnya adalah Pasal 41 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yang mengatur pengalihan hak termasuk pewarisan.

6. Mengapa pencatatan resmi di DJKI penting bagi ahli waris?
Pencatatan memastikan hak atas merek diakui secara publik, melindungi dari klaim pihak ketiga, dan menjadi dasar sah untuk transaksi atau lisensi.

7. Apa manfaat ekonomi bagi ahli waris dari pewarisan Merek HKI?
Ahli waris bisa melanjutkan penggunaan merek untuk usaha, lisensi, investasi, dan memastikan aset intelektual tetap bernilai lintas generasi.

8. Apakah ahli waris perlu bantuan profesional untuk pengalihan hak merek?
Disarankan, terutama jika melibatkan banyak dokumen dan prosedur DJKI. Jasa profesional seperti PERMATAMAS Indonesia dapat mempermudah proses.

9. Bisakah pengalihan hak dilakukan saat permohonan merek masih diproses di DJKI?
Ya, ahli waris dapat mengajukan pengalihan hak baik saat merek sudah terdaftar maupun masih dalam proses permohonan.

10. Apa risiko jika pengalihan hak tidak dicatat di DJKI?
Hak ahli waris bisa dipertanyakan, berisiko sengketa hukum, dan sulit menegakkan hak eksklusif terhadap pihak ketiga.

Apa itu Merek HKI

Merek HKI·Oktober 29, 2025November 3, 2025

Apa itu Merek HKI – Dalam dunia usaha modern, merek bukan sekadar simbol atau nama dagang, melainkan identitas hukum dan nilai strategis yang melekat pada suatu produk atau jasa. Merek menjadi pembeda utama di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Di sinilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan penting sebagai payung hukum yang melindungi karya, inovasi, serta reputasi bisnis dari tindakan peniruan atau penyalahgunaan oleh pihak lain.

Sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya pendaftaran merek secara resmi. Tanpa perlindungan hukum, merek yang sudah dikenal luas bisa diklaim dan didaftarkan lebih dulu oleh pihak lain, sehingga pemilik aslinya kehilangan hak atas nama yang telah dibangun bertahun-tahun. Risiko seperti ini kerap terjadi dan dapat merugikan reputasi maupun nilai ekonomi perusahaan.

Oleh karena itu, mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah langkah strategis dan wajib dilakukan setiap pemilik usaha. Dengan sertifikat resmi, merek Anda akan memiliki kekuatan hukum yang diakui negara, melindungi identitas bisnis, serta memberikan kepastian hukum atas penggunaan dan pengembangannya di masa depan.

Pengertian Merek HKI itu Apa

Secara umum, Merek HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan, melindungi, serta melarang pihak lain memakai merek tersebut tanpa izin. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan reputasi sebuah produk atau jasa agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang berpotensi meniru atau menjiplak identitas bisnis tersebut.

Merek sendiri dapat berbentuk kata, nama, logo, simbol, angka, gambar, bentuk tiga dimensi, suara, atau kombinasi dari berbagai unsur tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek memberikan kekuatan hukum yang sah kepada pemiliknya. Artinya, setiap penggunaan merek serupa tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara esensial, Merek HKI bukan sekadar tampilan visual atau tanda dagang, melainkan aset hukum dan komersial bernilai tinggi yang mencerminkan reputasi serta kredibilitas sebuah usaha. Dengan perlindungan HKI, merek dapat dijadikan investasi jangka panjang — bahkan bisa dialihkan, diwariskan, atau dijual layaknya aset berwujud lainnya yang memiliki nilai ekonomi nyata.

Apa Pentingnya Merek HKI

Mendaftarkan merek merupakan langkah strategis dalam melindungi identitas bisnis dan membangun kepercayaan konsumen. Di tengah kompetisi yang semakin ketat, baik di pasar offline maupun online, merek bukan sekadar nama atau logo—melainkan simbol keaslian, reputasi, dan jaminan kualitas dari produk atau layanan Anda. Dengan merek yang terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Anda memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut dari pihak lain yang berpotensi meniru atau mengakuinya sebagai milik mereka.

Tanpa perlindungan hukum melalui pendaftaran merek, bisnis Anda berada pada posisi yang rentan. Tidak sedikit kasus di mana pelaku usaha kehilangan hak atas merek yang sudah digunakan bertahun-tahun hanya karena pihak lain lebih dahulu mendaftarkannya secara sah. Hal ini bisa berdampak besar, mulai dari hilangnya identitas usaha, kehilangan pelanggan, hingga kerugian finansial yang tidak sedikit akibat rebranding mendadak.

Dengan kata lain, pendaftaran merek bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan bisnis yang serius ingin berkembang.
Selain sebagai bentuk perlindungan hukum, pendaftaran merek juga menjadi investasi jangka panjang yang bernilai tinggi. Merek yang kuat dan terdaftar dapat meningkatkan nilai jual perusahaan, menarik investor, bahkan menjadi aset yang bisa dijual atau diwariskan.

Jadi, pentingnya merek HKI bukan hanya tentang kepemilikan, melainkan juga tentang menjamin keberlanjutan, kredibilitas, dan nilai ekonomi bisnis Anda di masa depan.

Pentingnya pendaftaran merek antara lain:
1. Memberikan perlindungan hukum yang sah dari negara.
2. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan reputasi Anda.
3. Menjadi identitas resmi yang memperkuat brand awareness.

Dengan kata lain, merek HKI adalah perlindungan sekaligus pembeda yang memastikan nama bisnis Anda tetap menjadi milik Anda.

Apa Manfaat Merek HKI

Memiliki merek yang terdaftar secara resmi memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemiliknya. Dengan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Anda memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dan melarang pihak lain meniru, menggunakan, atau memperjualbelikannya tanpa izin.

Perlindungan ini menjadi tameng penting dari potensi sengketa, pemalsuan, maupun tindakan tidak etis yang dapat merugikan reputasi bisnis Anda. Selain itu, kepemilikan merek yang sah juga menunjukkan keseriusan dan profesionalisme usaha di mata pelanggan maupun mitra bisnis.

Dari sisi bisnis, merek HKI adalah aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Merek yang kuat mampu meningkatkan daya saing, memperkuat citra perusahaan, serta membangun loyalitas konsumen. Dalam jangka panjang, merek yang telah dikenal dan dipercaya dapat meningkatkan nilai jual perusahaan, menarik investor, bahkan dijadikan jaminan dalam kerja sama bisnis.

Dengan kata lain, manfaat merek HKI bukan hanya sekadar perlindungan, tetapi juga modal strategis yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Manfaat utama memiliki merek terdaftar antara lain:
• Perlindungan hukum terhadap peniruan, pemalsuan, dan penggunaan tanpa izin.
• Nilai jual meningkat, karena merek yang sah dapat dilisensikan, dijual, atau diwariskan.
• Meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional.

Selain itu, merek yang memiliki legalitas resmi juga lebih mudah diterima oleh marketplace, lembaga ekspor, dan mitra kerja sama besar.

Hal-hal yang Dilindungi oleh HKI Merek

Perlindungan merek di bawah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukan hanya sekadar pengakuan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap identitas usaha Anda. Setiap elemen yang melekat pada merek memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan konsumen dan citra perusahaan di pasar.

Dengan memiliki merek yang terdaftar, Anda tidak hanya melindungi nama atau logo, tetapi juga seluruh elemen pembeda yang menjadi ciri khas produk atau jasa Anda.

Berikut adalah hal-hal yang termasuk dalam perlindungan HKI merek:

• Tanda: Merek mencakup berbagai bentuk tanda grafis seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, hingga komposisi warna tertentu yang memiliki karakter khas dan mudah dikenali oleh konsumen.

• Unsur lain: Selain bentuk visual, merek juga dapat dilindungi dalam bentuk elemen non-visual seperti suara, hologram, atau perpaduan berbagai unsur kreatif lainnya yang memiliki daya pembeda dan identitas unik bagi pemiliknya.

• Tujuan: Perlindungan ini bertujuan untuk memberi identitas hukum sekaligus nilai komersial bagi pemilik merek, membantu membedakan produk atau jasa antar pelaku usaha, serta berfungsi sebagai alat pemasaran dan simbol kepercayaan dalam membangun citra bisnis.

Apa itu Merek HKI

Dasar Hukum Merek HKI

Perlindungan terhadap merek di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur secara komprehensif dalam beberapa regulasi penting. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi landasan utama dalam pengaturan, pendaftaran, serta perlindungan merek.

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatur besaran biaya resmi dalam proses administrasi pendaftaran merek. Kedua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang telah resmi terdaftar. Artinya, jika suatu merek belum memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka negara tidak memiliki dasar untuk melindunginya apabila terjadi pelanggaran, peniruan, atau perebutan merek oleh pihak lain.

Dengan adanya pendaftaran, pemilik merek memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan, mengalihkan, maupun melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip dalam satu kelas barang/jasa.

Oleh karena itu, mendaftarkan merek bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan langkah hukum strategis untuk menjaga identitas, reputasi, dan nilai komersial bisnis Anda. Kepemilikan merek yang sah memberikan rasa aman dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha, sekaligus menjadi bukti konkret bahwa merek Anda diakui serta dilindungi oleh negara.

Cara Mengurus Merek HKI

Mengurus merek HKI dapat dilakukan dengan mudah jika memahami prosedur dan dokumennya. Prosesnya melibatkan beberapa tahap administratif yang harus dilalui dengan benar.

Berikut langkah-langkah pendaftaran merek di DJKI:
1.Pemeriksaan Awal (Cek Merek): Pastikan merek yang akan didaftarkan belum digunakan pihak lain.
2. Persiapan Dokumen: Siapkan KTP atau NIB, contoh merek, dan daftar barang/jasa.
3. Pengajuan Online: Dilakukan melalui situs resmi DJKI (https://merek.dgip.go.id).
4. Pemeriksaan Formal dan Substantif: DJKI akan menilai kelayakan merek.
5. Pengumuman Publik: Jika tidak ada sanggahan dalam 2 bulan, maka berlanjut ke sertifikat.

Jika Anda tidak ingin repot, PERMATAMAS dapat menangani seluruh proses ini dengan pendampingan profesional dan laporan status secara berkala.

Berapa Biaya Resmi Merek HKI

Biaya pendaftaran merek telah diatur secara resmi oleh pemerintah dan termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dengan adanya ketentuan ini, setiap pelaku usaha dapat mengetahui besaran biaya yang harus dikeluarkan secara transparan tanpa ada pungutan liar.

Pendaftaran merek dikenakan per kelas barang atau jasa yang diajukan, sehingga semakin banyak kelas yang didaftarkan, biaya totalnya pun akan menyesuaikan.

Berikut adalah rincian biaya resmi pendaftaran merek di DJKI:
• Untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah): Rp 500.000 per kelas barang/jasa.
• Untuk Reguler (Non-UMKM): Rp 1.800.000 per kelas barang/jasa.

Biaya tersebut wajib dibayarkan langsung ke rekening resmi DJKI sebagai bentuk PNBP. Nominal ini hanya mencakup biaya pengajuan resmi ke pemerintah dan belum termasuk biaya jasa apabila Anda menggunakan layanan konsultan HKI profesional.

Menggunakan jasa pendaftaran merek seperti PERMATAMAS memberikan banyak keuntungan dibanding mengurus sendiri. Tim kami akan membantu seluruh tahapan pendaftaran — mulai dari pengecekan merek, pengisian data, unggah dokumen, hingga sertifikat resmi terbit. Proses menjadi lebih cepat, aman, dan minim risiko kesalahan administratif.

Selain itu, PERMATAMAS juga memberikan garansi 100% uang kembali apabila terjadi penolakan akibat kesalahan dari pihak kami. Sebuah jaminan pasti untuk Anda yang ingin mendaftarkan merek tanpa kerumitan dan dengan hasil yang terjamin.

Bagaimana Cara Daftar Merek HKI

Proses pendaftaran merek HKI dapat dilakukan dengan dua cara, tergantung pada kebutuhan dan tingkat pemahaman Anda terhadap sistem hukum kekayaan intelektual.

1. Daftar Mandiri ke DJKI.
Cara ini cocok bagi Anda yang sudah memahami alur pendaftaran, tata cara pengisian dokumen, serta syarat-syarat hukum yang berlaku. Semua proses dilakukan sendiri melalui sistem daring milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mulai dari pembuatan akun, pengunggahan dokumen, hingga pembayaran biaya resmi.

2. Daftar Melalui Biro Jasa atau Konsultan HKI.
Ini merupakan opsi terbaik bagi pelaku usaha yang ingin prosesnya lebih aman, efisien, dan tanpa risiko kesalahan administratif.

Keuntungan menggunakan konsultan HKI profesional antara lain:
• Dokumen Anda akan diperiksa secara teliti agar tidak ada kekeliruan dalam formulir maupun lampiran.
• Proses pendaftaran diawasi langsung oleh ahli hukum dan praktisi HKI berpengalaman.
• Anda tidak perlu mengurus tahapan yang rumit — cukup pantau progres hingga sertifikat merek resmi diterbitkan oleh DJKI.

Melalui pendampingan PERMATAMAS, semua proses pendaftaran dijamin resmi, cepat, dan data Anda 100% aman. Tim kami telah membantu ribuan pelaku usaha dari berbagai sektor — mulai dari kosmetik, makanan, hingga produk rumah tangga — untuk mendapatkan hak merek yang sah secara hukum. Dengan pengalaman dan kecepatan layanan kami, Anda dapat fokus mengembangkan bisnis, sementara urusan merek kami yang tangani hingga selesai.

Masa Berlaku Merek HKI

Merek yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat resmi dari DJKI berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Selama periode ini, pemilik memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, melisensikan, atau melarang pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.

Setelah masa berlaku berakhir, pemilik dapat memperpanjang perlindungan merek untuk jangka waktu yang sama, yaitu 10 tahun berikutnya. Perpanjangan dapat dilakukan berulang kali tanpa batas, selama dilakukan tepat waktu dan memenuhi syarat administratif. Dengan demikian, merek dapat terus dilindungi sepanjang pemilik masih menggunakannya secara aktif dalam kegiatan usaha.

Untuk menghindari keterlambatan atau kelalaian dalam proses perpanjangan, PERMATAMAS menyediakan layanan pengingat otomatis dan pendampingan penuh. Dengan sistem ini, klien dapat tenang karena mereknya akan selalu terlindungi secara hukum tanpa khawatir masa berlaku habis tanpa disadari.

Apakah Merek HKI Perlu Diperpanjang

Ya, perpanjangan merek merupakan kewajiban hukum bagi setiap pemilik merek yang ingin mempertahankan hak eksklusifnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perlindungan hukum atas merek terdaftar hanya berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Proses perpanjangan ini penting dilakukan agar merek tetap diakui dan dilindungi secara sah oleh negara.

Apabila pemilik tidak melakukan perpanjangan dalam jangka waktu yang ditentukan, merek tersebut akan dianggap tidak berlaku dan dapat dihapus dari sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Bahkan, jika merek telah dihapus, pihak lain berpotensi untuk mendaftarkan merek yang sama atau serupa.

Oleh karena itu, menjaga masa berlaku merek dengan memperpanjangnya tepat waktu merupakan langkah penting untuk menghindari kehilangan hak hukum yang sudah dimiliki.
Untuk memudahkan prosesnya, PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional yang membantu seluruh tahapan perpanjangan merek hingga selesai.

Tim berpengalaman kami memastikan setiap dokumen lengkap, tenggat waktu tidak terlewat, dan proses di DJKI berjalan lancar tanpa risiko administratif. Dengan pendampingan yang tepat, Anda tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga memastikan hak atas merek Anda tetap aman dan sah secara hukum.

Apa Sanksinya Bila Merek HKI Tidak Diperpanjang

Jika merek tidak diperpanjang tepat waktu, pemilik akan kehilangan seluruh hak hukumnya atas merek tersebut. Konsekuensinya sangat serius dan bisa berdampak langsung pada bisnis serta reputasi usaha.

• Hak eksklusif dicabut. Pemilik tidak lagi memiliki perlindungan hukum untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip.
• Nama atau logo Anda bisa digunakan pihak lain secara legal. Setelah merek terhapus dari daftar DJKI, siapa pun dapat mendaftarkannya kembali tanpa pelanggaran hukum.
• Reputasi dan kepercayaan pasar dapat hilang. Konsumen bisa bingung terhadap merek serupa yang muncul, mengakibatkan penurunan nilai brand.

Selain itu, merek yang dihapus dari daftar resmi DJKI tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam sengketa, karena statusnya sudah tidak lagi dilindungi. Oleh karena itu, melakukan perpanjangan tepat waktu bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk menjaga eksistensi dan nilai ekonomi dari aset merek Anda.

Apakah Merek HKI Bisa Dialihkan

Ya, merek HKI dapat dialihkan kepada pihak lain baik melalui pewarisan, hibah, perjanjian, maupun sebab lain yang sah menurut hukum. Pengalihan hak atas merek ini diatur secara jelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa pemilik merek memiliki hak penuh untuk memindahkan kepemilikan mereknya kepada pihak lain.

Namun, agar sah secara hukum, pengalihan tersebut wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis dan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses pengalihan merek tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Selain membutuhkan dokumen resmi seperti surat perjanjian dan bukti kepemilikan merek, juga diperlukan bukti pembayaran biaya resmi ke DJKI.

Pengalihan baru dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum setelah tercatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan demikian, baik pihak pengalihan maupun penerima hak memiliki jaminan hukum yang jelas atas kepemilikan merek tersebut.

Untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan administratif, PERMATAMAS menyediakan layanan pendampingan pengalihan merek secara profesional. Tim kami akan membantu mulai dari pemeriksaan dokumen, penyusunan perjanjian pengalihan, hingga proses pencatatan di DJKI.

Dengan pengalaman dan ketelitian kami, pengalihan merek dapat dilakukan cepat, aman, dan sah secara hukum, tanpa risiko penolakan atau keterlambatan proses.

Merek dapat dialihkan melalui beberapa cara, antara lain:
1. Jual beli.
2. Hibah atau wasiat.
3. Perjanjian lisensi.
4. Pewarisan.

Namun, peralihan hak merek harus dicatat di DJKI agar sah secara hukum.
Tanpa pencatatan, hak tersebut belum diakui oleh negara dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Apakah Merek HKI Bisa Diwariskan

Ya, merek HKI dapat diwariskan karena termasuk dalam kategori aset tidak berwujud (intangible asset) yang memiliki nilai ekonomi dan hukum. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek dapat beralih atau dialihkan, salah satunya melalui pewarisan. Artinya, ketika pemilik merek meninggal dunia, hak eksklusif atas merek tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris yang sah.

Dalam praktiknya, pewarisan merek dapat dilakukan dengan mencantumkan hak merek dalam surat wasiat, atau melalui proses hukum sesuai ketentuan waris yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa merek tidak hanya menjadi simbol identitas bisnis, tetapi juga aset berharga yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi generasi berikutnya.

Dengan memiliki merek terdaftar, ahli waris dapat melanjutkan bisnis, memperluas merek, atau bahkan menjadikannya sumber penghasilan yang berkelanjutan. Agar hak waris atas merek diakui secara sah, pencatatan perubahan kepemilikan harus dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). PERMATAMAS siap membantu Anda dalam proses tersebut, mulai dari penyiapan dokumen hukum hingga pencatatan resmi di DJKI.

Dengan pendampingan profesional kami, merek yang Anda bangun tidak hanya terlindungi selama hidup, tetapi juga menjadi warisan berharga yang abadi untuk keluarga dan penerus usaha Anda.

Apakah Merek HKI Bisa Dijual

Tentu bisa. Merek yang telah terdaftar secara hukum merupakan aset tidak berwujud (intangible asset) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Proses penjualan merek ini umumnya dilakukan melalui perjanjian tertulis yang disahkan oleh kedua belah pihak dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar perubahan kepemilikan tercatat secara sah. Dengan begitu, pemilik baru memiliki hak eksklusif penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, dan melindungi merek tersebut.

Menjual merek HKI bisa menjadi langkah strategis bagi pemilik yang ingin mendapatkan keuntungan dari merek yang sudah dikenal atau memiliki reputasi baik di pasaran. Dalam banyak kasus, merek yang sudah memiliki nilai komersial tinggi dapat dijual dengan harga yang signifikan, bahkan menjadi bagian dari investasi bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, pendaftaran merek sejak awal bukan hanya sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai bentuk investasi yang bisa memberikan keuntungan nyata di masa depan.

Namun, sebelum melakukan transaksi jual-beli merek, penting untuk memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk penyusunan akta perjanjian pengalihan hak merek dan pencatatan resmi di DJKI. Ketelitian dalam proses ini penting agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Bila Anda membutuhkan pendampingan dalam pengalihan atau penjualan merek HKI, layanan konsultan merek berpengalaman seperti PERMATAMAS siap membantu Anda menyusun dokumen dan memastikan seluruh proses berjalan aman, sah, dan efisien.

Nilai jual sebuah merek biasanya bergantung pada:
• Popularitas dan reputasi merek.
• Kekuatan brand di pasar.
• Legalitas pendaftaran di DJKI.

Banyak merek terkenal yang memiliki nilai jual miliaran rupiah karena brand awareness yang tinggi.
Dengan demikian, merek bukan sekadar simbol, tetapi juga aset investasi jangka panjang.

Jasa Pendaftaran Merek HKI Berpengalaman – PERMATAMAS

PERMATAMAS Indonesia adalah konsultan resmi yang berfokus pada layanan pendaftaran, perpanjangan, dan perlindungan merek di seluruh Indonesia. Dengan pengalaman dan tim ahli hukum profesional, kami siap mendampingi Anda dari awal hingga sertifikat merek terbit.

Keunggulan kami:
• Tim berpengalaman di bidang HKI dan hukum merek.
• Proses cepat, aman, dan transparan.
• Laporan progres dan status merek setiap tahap.

Kami tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga memberikan strategi perlindungan merek jangka panjang untuk memperkuat posisi bisnis Anda di mata hukum dan konsumen.

Hubungi Kami Sekarang
PERMATAMAS Indonesia
Konsultasi Gratis: 085777630555
Website: www.merekhki.com

Segera daftarkan merek HKI Anda hari ini.
Karena perlindungan hukum bukan sekadar pilihan — tetapi kebutuhan mutlak bagi setiap pelaku usaha yang ingin maju dan aman.

Pengalihan Merek Karena Jual Beli Waris

Merek HKI·April 28, 2025April 30, 2025

Pengalihan Merek Karena Jual Beli Waris – Dalam dunia bisnis, merek bukan hanya sekadar nama atau logo, tetapi juga aset berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Seiring berjalannya waktu, merek dapat mengalami pengalihan kepemilikan karena berbagai alasan, salah satunya melalui proses jual beli maupun pewarisan (waris). Lalu, bagaimana sebenarnya proses pengalihan merek karena jual beli dan waris? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Apa Itu Pengalihan Merek?

Pengalihan merek adalah proses hukum di mana hak atas suatu merek berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Pengalihan ini bisa terjadi melalui beberapa cara, seperti jual beli, hibah, pewarisan, merger perusahaan, atau sebab-sebab lain yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pemilik baru yang menerima pengalihan akan mendapatkan hak dan tanggung jawab penuh atas penggunaan merek tersebut, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Baca juga : Jasa Perpanjang Merek HKI Pengalaman

Pengalihan Merek Karena Jual Beli

Dalam konteks jual beli, merek dapat dipindahtangankan dari pemilik awal kepada pembeli melalui kesepakatan resmi. Proses jual beli ini harus disertai perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan identitas merek, keabsahan hak atas merek, serta adanya pembayaran harga jual yang disepakati.
Setelah proses jual beli selesai, penting untuk segera mendaftarkan perubahan kepemilikan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM agar pengalihan tersebut tercatat secara resmi. Tanpa pencatatan ini, pembeli belum diakui secara hukum sebagai pemilik baru merek, yang tentu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama terkait hak penggunaan atau perlindungan hukum atas merek.

Pengalihan Merek Karena Waris

Selain melalui jual beli, merek juga bisa beralih kepemilikan karena warisan. Jika pemilik merek meninggal dunia, hak atas merek dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah. Pewarisan merek ini bersifat otomatis berdasarkan hukum waris yang berlaku, namun tetap harus dilakukan pencatatan perubahan pemilik di DJKI.
Ahli waris harus mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak merek dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, seperti akta kematian, bukti sebagai ahli waris (misalnya surat keterangan ahli waris atau akta waris), serta sertifikat merek yang dimiliki. Proses ini penting untuk melindungi hak ahli waris dan memastikan kelangsungan penggunaan merek secara sah.

Baca juga : Jasa Sanggah Merek HKI Terpercaya

Pentingnya Pencatatan Pengalihan Merek

Baik dalam kasus jual beli maupun warisan, pencatatan pengalihan merek di DJKI sangat penting untuk menjaga kepastian hukum. Dengan pencatatan resmi, hak kepemilikan baru atas merek dapat dibuktikan dan dilindungi dari klaim pihak lain. Selain itu, pencatatan ini juga berguna untuk memperjelas posisi hukum dalam hal terjadi sengketa atau persaingan usaha yang melibatkan penggunaan merek.
Tanpa pencatatan, pengalihan hak merek dianggap tidak sempurna, dan bisa berisiko besar, baik dari sisi legalitas maupun bisnis. Misalnya, pihak ketiga bisa saja mengajukan keberatan atau mengklaim hak atas merek tersebut karena nama pemilik belum diperbarui dalam database resmi DJKI.

Dokumen yang Diperlukan untuk Pengalihan Merek

Agar proses pengalihan merek berjalan lancar, berikut beberapa dokumen yang biasanya diperlukan:

1. Surat permohonan pencatatan pengalihan hak merek
2. Surat pernyataan pengalihan hak bermeterai
3. Akta Notaris Perjanjian jual beli (untuk pengalihan karena jual beli)
4. Surat keterangan ahli waris/akta waris (untuk pengalihan karena waris)
5. Sertifikat merek asli
6. Identitas para pihak (KTP, NPWP)

Pastikan semua dokumen dilengkapi dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh DJKI untuk menghindari penolakan atau keterlambatan dalam proses pencatatan.

Kenapa Pengalihan Merek Karena Jual Beli Waris Penting

Pengalihan merek karena jual beli dan waris adalah hal yang umum terjadi dalam dunia usaha. Namun, prosesnya tidak boleh dianggap remeh. Pengalihan yang sah dan tercatat resmi sangat penting untuk menjaga perlindungan hukum atas merek serta menjaga kontinuitas bisnis. Baik melalui transaksi jual beli maupun karena warisan, pastikan seluruh prosedur administrasi dijalankan dengan benar.
Kalau Anda merasa proses pengalihan merek ini rumit atau khawatir ada kesalahan administrasi, serahkan saja pada tenaga profesional!

Baca juga : Jasa Pengalihan Merek HKI Terpercaya

Percayakan Pengalihan Merek Anda kepada PERMATAMAS!

PERMATAMAS hadir sebagai partner tepercaya dalam urusan pengurusan pengalihan merek, baik karena jual beli maupun waris. Dengan pengalaman luas di bidang pendaftaran, peralihan, hingga perlindungan merek HKI, kami siap membantu Anda menyelesaikan proses dengan cepat, aman, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hubungi PERMATAMAS sekarang juga untuk konsultasi gratis dan dapatkan layanan terbaik dalam pengurusan merek Anda!

📞 Konsultasi Gratis: 085777630555
🌐 Website: www.merekhki.com
📍 Kantor: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

Tag: pengalihan hak merek

Apakah Sertifikat Merek HKI Bisa Diwariskan?

Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Pengalihan Hak atas Merek HKI

Status Hukum Merek HKI sebagai Harta Warisan

Dasar Hukum Pengalihan Hak Merek HKI karena Pewarisan (Pasal 41 UU MIG)

Peralihan Otomatis vs. Pencatatan Administratif di DJKI

Dokumen Pendukung yang Diperlukan untuk Pengalihan Hak Merek HKI Waris

Langkah-Langkah Prosedur Pengalihan Hak Merek HKI karena Pewarisan

Pentingnya Pencatatan Resmi di DJKI dan Perlindungan terhadap Pihak Ketiga

Manfaat Ekonomi dan Perlindungan Jangka Panjang bagi Ahli Waris

Jasa Pengurusan Pengalihan Merek HKI Waris

KONSULTASI GRATIS

FAQ

Apa itu Merek HKI

Pengertian Merek HKI itu Apa

Apa Pentingnya Merek HKI

Apa Manfaat Merek HKI

Hal-hal yang Dilindungi oleh HKI Merek

Dasar Hukum Merek HKI

Cara Mengurus Merek HKI

Berapa Biaya Resmi Merek HKI

Bagaimana Cara Daftar Merek HKI

Masa Berlaku Merek HKI

Apakah Merek HKI Perlu Diperpanjang

Apa Sanksinya Bila Merek HKI Tidak Diperpanjang

Apakah Merek HKI Bisa Dialihkan

Apakah Merek HKI Bisa Diwariskan

Apakah Merek HKI Bisa Dijual

Jasa Pendaftaran Merek HKI Berpengalaman – PERMATAMAS

Pengalihan Merek Karena Jual Beli Waris

Apa Itu Pengalihan Merek?

Pengalihan Merek Karena Jual Beli

Pengalihan Merek Karena Waris

Pentingnya Pencatatan Pengalihan Merek

Dokumen yang Diperlukan untuk Pengalihan Merek

Kenapa Pengalihan Merek Karena Jual Beli Waris Penting

Percayakan Pengalihan Merek Anda kepada PERMATAMAS!

LEGALITAS KAMI

KONTAK KAMI