Penyebab Permohonan Pendaftaran Merek HKI Ditolak – Mengajukan pendaftaran merek HKI adalah langkah penting untuk memastikan identitas bisnis terlindungi secara hukum. Namun dalam praktiknya, tidak semua permohonan yang diajukan langsung diterima oleh DJKI. Banyak pemohon yang mengalami penolakan karena kurang memahami aturan, prosedur, atau kriteria penilaian merek.
Penolakan ini bisa berakibat serius, seperti kehilangan hak prioritas, terhambatnya perizinan lanjutan, keterlambatan peluncuran produk, bahkan diambil alihnya merek oleh pihak lain yang lebih cepat mendaftarkan. Maka dari itu, memahami penyebab penolakan sejak awal sangat penting bagi pelaku usaha.
Di bawah ini adalah penyebab umum permohonan merek HKI ditolak beserta solusi pencegahannya.
Penyebab Penolakan Karena Kemiripan Dengan Merek Terdaftar
Penolakan paling sering terjadi karena merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah:
• Terdaftar terlebih dahulu
• Dalam proses permohonan
• Memiliki unsur visual, bunyi, atau arti yang mirip
Persamaan ini tidak harus identik 100%. Selama DJKI menilai bahwa merek dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat, atau dianggap membonceng reputasi merek lain (brand riding), maka permohonan bisa ditolak.
Contoh jenis kemiripan yang sering dianggap pelanggaran:
• Nama yang hanya berbeda satu huruf
• Penyusunan kata yang mirip namun maksudnya sama
• Pelafalan serupa meski penulisan berbeda
• Logo atau bentuk grafis yang menyerupai
Contoh kasus umum:
Nama seperti merek PERMATAMAS, PERMATA MAS, atau PERMATAEMAS berpotensi dianggap mirip jika sudah ada merek kosmetik dengan nama sejenis di kelas yang sama.
Solusi pencegahan: selalu lakukan pengecekan merek (similarity checking) sebelum mendaftar.
Merek Bersifat Deskriptif, Generik, atau Nama Barang
Permohonan pendaftaran juga bisa ditolak jika nama merek dianggap terlalu umum atau menggambarkan fungsi barang. Merek seperti:
• Sabun Wangi
• Minyak Gosok
• Cokelat Manis
• Air Mineral
contohnya tidak bisa didaftarkan sebagai merek karena hanya menjelaskan sifat produk, bukan menjadi identitas komersial yang unik.
DJKI hanya menerima nama merek yang memiliki nilai pembeda (distinctiveness).
Beberapa contoh kata yang sering ditolak:
• Nama rasa (vanilla, strawberry, salted caramel)
• Jenis kategori barang (masker wajah, vitamin C serum)
• Kata yang menjelaskan manfaat (putih dalam 7 hari, anti noda)
Solusi pencegahan: gunakan nama yang unik, kreatif, dan tidak menggambarkan produk secara langsung.
Merek Mengandung Unsur yang Dilarang Secara Hukum
DJKI memiliki aturan bahwa merek yang mengandung unsur tertentu otomatis tidak dapat didaftarkan,
seperti:
• Simbol negara atau pemerintahan tanpa izin
• Lambang organisasi internasional
• Kata atau frasa yang bertentangan dengan moral, agama, atau kesusilaan
• Istilah medis, farmasi, atau administratif yang memiliki makna fungsi publik
Contoh kategori yang biasanya ditolak:
• Nama negara tanpa izin (misalnya: “Republik Indonesia” digunakan untuk produk komersial)
• Lambang polisi, TNI, atau organisasi resmi
• Kata yang mengandung unsur penyesatan publik seperti: “Dokter”, “BPOM”, “Halal Official”, “GMO FREE Certified”, padahal tidak ada lisensi resmi
Solusi pencegahan: pastikan merek tidak melanggar norma hukum, simbol resmi, atau aturan etika.
Penyebab Permohonan Pendaftaran Merek HKI Ditolak
Dokumen Permohonan Tidak Lengkap atau Salah Kelas
Selain masalah substansi merek, penolakan juga sering terjadi karena kesalahan administrasi, seperti:
• Salah memilih kelas Nice Classification (kelas merek)
• Bukti penggunaan merek tidak sesuai format
• Dokumen tidak dilampirkan dengan benar atau tidak sah secara hukum
• Nama pemohon tidak sesuai dengan dokumen legal usaha
Kesalahan administratif ini dapat menyebabkan permohonan:
• Ditolak
• Dikembalikan untuk perbaikan
• Atau gugur karena lewat batas waktu perbaikan
Solusi: periksa kembali dokumen legal sebelum mengajukan permohonan dan pastikan format sesuai standar DJKI.
Merek Tidak Memiliki Daya Pembeda atau Berpotensi Menimbulkan Misleading
DJKI menilai merek bukan hanya soal nama, tetapi juga nilai pembeda dari pesaing.
Permohonan bisa ditolak jika merek dianggap:
• Terlalu sederhana (misalnya: satu huruf seperti “X”, “A”, tanpa desain unik)
• Menyesatkan konsumen dengan klaim palsu
• Menyiratkan hubungan dengan institusi atau merek besar padahal tidak ada hubungan resmi
Contoh yang berpotensi ditolak:
• Merek “Herbal BPOM”
• Nama “Samsung Quality”
• Merek “Presiden Brand”
Karena berpotensi membuat konsumen salah persepsi.
Jasa Pendampingan Jika Permohonan Ditolak
Jika permohonan merek Anda sudah terlanjur mendapatkan usulan penolakan atau putusan penolakan dari DJKI, masih ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh pemohon, di antaranya:
• Mengajukan banding ke Komisi Banding Merek (KBM)
• Mengajukan permohonan ulang dengan strategi yang lebih tepat
• Menyusun argumentasi hukum yang relevan berdasarkan regulasi serta pembanding merek yang tepat
• Melakukan revisi nama atau elemen merek apabila diperlukan
Namun, langkah-langkah tersebut memerlukan pemahaman mendalam mengenai regulasi HKI, struktur argumentasi hukum, serta analisis pembanding yang akurat. Jika tidak ditangani dengan benar, risiko penolakan kembali tetap tinggi.
Di sinilah peran pendampingan profesional sangat membantu. Dengan tim yang memahami alur hukum, teknis administratif, dan strategi branding legal, peluang permohonan diterima menjadi lebih besar dan proses dapat berjalan lebih cepat serta terarah.
Jika Anda ingin proses banding, perbaikan dokumen, atau pengajuan ulang berjalan lebih aman, terstruktur, dan memiliki peluang tinggi untuk berhasil — PERMATAMAS siap membantu Anda.
Butuh bantuan untuk cek merek, banding DJKI, atau daftar ulang? 👉 Konsultasi gratis melalui WhatsApp: https://wa.me/6285777630555
FAQ
1. Apakah permohonan pendaftaran merek bisa ditolak? Ya. DJKI dapat menolak permohonan jika merek dinilai memiliki kemiripan dengan merek terdaftar, deskriptif, mengandung unsur pelanggaran hukum, atau terdapat kesalahan dokumen administratif.
2. Apa penyebab paling umum ditolaknya pendaftaran merek HKI? Penyebab paling umum adalah kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya, baik dari segi bunyi, tampilan visual, arti, ataupun kelas barang/jasa yang sama.
3. Bagaimana langkah jika merek saya mendapat penolakan? Pemohon dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek, melakukan perbaikan nama, atau mengajukan ulang dengan strategi dan dokumen yang tepat.
4. Apakah banding pendaftaran merek dikenakan biaya? Secara resmi, pengajuan banding tidak dikenakan biaya pemerintah (Rp 0). Namun biaya dapat timbul jika menggunakan layanan pendampingan profesional.
5. Apakah saya wajib menggunakan jasa profesional jika ditolak? Tidak wajib. Namun menggunakan bantuan ahli seperti PERMATAMAS dapat meningkatkan peluang diterimanya banding atau pengajuan ulang karena argumentasi hukum dan analisis pembanding disusun lebih tepat.
6. Apakah saya bisa langsung daftar ulang tanpa banding? Bisa, namun strategi harus diperbaiki agar tidak terjadi penolakan ulang. Analisis merek pembanding sangat penting sebelum daftar ulang.
7. Apakah PERMATAMAS bisa membantu banding merek atau daftar ulang? Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan konsultasi, perbaikan dokumen, banding resmi DJKI, dan pendampingan daftar ulang hingga sertifikat terbit.
Alasan Penolakan Merek HKI dan Cara Mengatasinya Agar Lolos – Proses pendaftaran merek di Indonesia memang terlihat sederhana, tetapi pada kenyataannya banyak pemohon yang menerima surat penolakan dari DJKI karena berbagai faktor. Mulai dari kesamaan dengan merek lain, deskripsi merek yang tidak tepat, hingga penggunaan unsur yang tidak memenuhi syarat hukum.
Disini, akan membahas secara lengkap alasan penolakan merek, cara mengatasinya, serta strategi agar pengajuan merek Anda bisa lolos dan mendapatkan sertifikat.
Apa Itu Penolakan Merek HKI di DJKI?
Penolakan merek adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ketika merek yang diajukan dianggap tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Penolakan ini bukan hanya terjadi pada merek-merek yang jelas mirip dengan merek terkenal, tetapi juga pada merek baru yang secara tidak sadar memiliki kemiripan unsur yang dapat membingungkan konsumen.
DJKI melakukan pemeriksaan substantif secara teliti mulai dari aspek visual, fonetik (pelafalan), konseptual (makna), hingga kelas barang/jasa yang diajukan. Jika terdapat kesamaan atau potensi tumpang tindih dengan merek yang sudah terdaftar, maka penolakan dapat terjadi.
Jenis–Jenis Penolakan Merek HKI yang Sering Terjadi
Tidak semua penolakan merek bersifat final. DJKI membagi penolakan menjadi beberapa kategori, yaitu:
1. Penolakan Substantif Sementara
Penolakan jenis ini biasanya diberikan ketika pemeriksa menemukan dugaan kemiripan dengan merek lain. Pemohon masih diberi kesempatan untuk melakukan keberatan secara resmi.
2. Penolakan Substantif Final
Penolakan final terjadi jika keberatan yang diajukan sebelumnya tidak diterima oleh pemeriksa. Pada tahap ini, pemohon dapat melanjutkan proses dengan mengajukan banding ke Komisi Banding Merek.
3. Penolakan Karena Administratif
Kesalahan pada dokumen, kesalahan pengisian data, atau ketidaksesuaian kelas merek juga dapat memicu penolakan.
Mengetahui jenis penolakan ini akan membantu Anda menentukan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Alasan Umum Merek HKI Ditolak oleh DJKI
Berikut adalah alasan paling sering terjadi yang membuat merek gagal terdaftar:
1. Merek Mirip dengan Merek Terdaftar
Ini adalah penyebab utama penolakan. Kemiripan bisa terjadi pada:
• Bentuk tulisan
• Pelafalan
• Arti kata
• Warna atau gaya desain yang sangat menyerupai
• Unsur yang membingungkan konsumen
Contoh: PERMATAMAS vs PERMATA MAS dianggap mirip secara fonetik dan visual.
2. Mengandung Unsur yang Bersifat Deskriptif
Merek tidak boleh hanya menggambarkan jenis barang atau manfaat produk. Misalnya:
• “Manis”, “Enak”, “Wangi” untuk makanan
• “Putih”, “Bersih”, “Hero” untuk produk pembersih
Unsur deskriptif lemah dan tidak bisa dimonopoli.
3. Bertentangan dengan Moralitas atau Ketertiban Umum
Merek yang mengandung unsur SARA, kata kasar, pornografi, atau berpotensi menimbulkan gesekan sosial otomatis ditolak.
4. Mengandung Unsur Bendera, Lambang Negara, atau Organisasi Internasional Tanpa Izin
Contoh: Logo Garuda, Palang Merah, atau lambang PBB.
5. Merek Tidak Memiliki Daya Pembeda
Kata-kata umum seperti “TOP”, “BEST”, “BARU”, “SUPER” dinilai tidak punya kekuatan pembeda yang jelas.
6. Menggunakan Nama Orang Terkenal Tanpa Izin
Nama artis, tokoh publik, atau lembaga terkenal tidak boleh dipakai secara sembarangan.
7. Merek Menyerupai Merek Terkenal (Well-Known Mark)
Merek terkenal dilindungi meskipun tidak terdaftar di kelas yang sama.
Memahami alasan ini membantu Anda menghindari risiko penolakan sejak awal.
Cara Mengecek Penyebab Penolakan Merek HKI Anda
Bagi pemohon yang sudah menerima surat penolakan, langkah pertama adalah menganalisis alasan penolakannya. Berikut cara mengetahui penyebabnya:
1. Baca Surat Penolakan dari DJKI dengan Cermat
Di dalamnya tertulis dasar hukum dan pasal terkait alasan penolakan, seperti Pasal 20 atau Pasal 21 UU Merek.
2. Cek “Pembanding” yang Disebutkan
Biasanya DJKI mencantumkan merek pembanding yang dianggap mirip. Anda bisa mengeceknya di:
• PDKI: pdki-indonesia.dgip.go.id
• Data merek dagang milik kompetitor
• Database internasional (opsional)
3. Analisis Kesamaan Secara Visual, Fonetik, dan Konseptual
Misalnya:
• Visual: Logo, warna, bentuk huruf
• Fonetik: Cara pengucapan
• Konseptual: Makna atau kesan yang ditimbulkan
4. Periksa Kelas Barang/Jasa
Beberapa merek dapat mirip, tetapi tetap lolos jika berada di kelas berbeda dan tidak menimbulkan kebingungan.
Setelah mengetahui penyebabnya, Anda dapat menyiapkan argumen keberatan secara tepat.
Alasan Penolakan Merek HKI dan Cara Mengatasinya Agar Lolos
Langkah-Langkah Mengatasi Penolakan Merek HKI Agar Bisa Lolos
Jika merek Anda ditolak, jangan panik. Penolakan masih bisa diperbaiki dengan langkah-langkah berikut:
1. Menyusun Surat Keberatan yang Kuat
Surat keberatan harus disusun dengan argumentasi hukum yang jelas. Isi surat biasanya mencakup:
• Penjelasan bahwa merek Anda memiliki perbedaan visual yang signifikan
• Penjelasan mengenai segmentasi pasar
• Perbedaan fonetik yang kuat
• Analisis bahwa konsumen tidak akan tertipu
• Dukungan bukti seperti desain ulang logo atau pernyataan penggunaan
2. Menyertakan Bukti Pemakaian Merek
Jika merek Anda sudah dipakai di pasaran, bukti pemakaian bisa memperkuat posisi Anda:
• Foto kemasan
• Nota penjualan
• Iklan digital atau media sosial
• Surat keterangan dari mitra usaha
3. Rebranding Parsial (Opsional)
Jika kemiripan sangat tinggi, Anda bisa memperbaiki unsur tertentu tanpa mengubah keseluruhan identitas merek. Misalnya:
• Menambah elemen unik
• Mempertegas font atau warna
• Menambahkan tagline pembeda
4. Mengajukan Banding ke Komisi Banding Merek
Jika keberatan ditolak, Anda masih bisa melakukan banding. Banding memiliki dasar hukum lebih kuat karena diputuskan oleh panel ahli.
5. Menggunakan Jasa Konsultan HKI Profesional
Konsultan berpengalaman dapat menyusun keberatan secara legal formal dengan argumen yang tepat sesuai praktik pemeriksaan DJKI.
Dengan strategi yang tepat, banyak merek yang awalnya ditolak akhirnya berhasil terdaftar.
Tips Agar Pengajuan Merek HKI Tidak Ditolak di Masa Pemeriksaan
Supaya merek Anda aman dari risiko penolakan, lakukan langkah-langkah berikut sejak awal:
1. Lakukan Pengecekan Ketersediaan Secara Menyeluruh
Gunakan:
• Pencarian umum di Google
• Pencarian di marketplace
• Pengecekan detail di PDKI
• Analisis merek mirip, bukan hanya merek identik
Kesalahan banyak pemohon adalah hanya mencari nama yang sama, padahal DJKI menilai juga merek yang mirip.
2. Pilih Nama yang Memiliki Daya Pembeda Tinggi
Nama unik jauh lebih mudah lolos pemeriksaan. Sebaiknya hindari:
• Kata sifat umum
• Nama generik
• Nama yang menjelaskan fungsi produk
Lebih bagus menggunakan kombinasi huruf, istilah asing, atau nama gabungan.
3. Buat Deskripsi Barang/Jasa dengan Tepat
Jangan hanya mengisi secara asal. Salah memilih kelas dapat membuat merek ditolak atau tidak terlindungi secara maksimal.
4. Hindari Unsur-Unsur Terlarang
Jangan memakai kata yang bersinggungan dengan:
• Lambang negara
• Nama tokoh publik
• Organisasi internasional
• Unsur agama
• Kata-kata sensitif
5. Perhatikan Desain Logo
Logo yang unik dan memiliki elemen pembeda akan memperkuat perlindungan merek Anda.
6. Simpan Bukti Pemakaian Merek Sejak Awal
Ini penting jika suatu hari Anda harus mengajukan keberatan.
7. Gunakan Bantuan Profesional Jika Anda Ingin Aman
Pengajuan merek tanpa konsultasi sering berisiko karena banyak unsur yang tidak disadari pemohon.
Kapan dan Bagaimana Mengajukan Keberatan Terhadap Penolakan Merek HKI
Setelah menerima Surat Penolakan, Anda harus bertindak cepat. Berikut mekanismenya:
1. Tenggat Waktu Pengajuan Keberatan
Keberatan harus diajukan maksimal 30 hari sejak tanggal penolakan diterbitkan. Lebih dari itu, sistem akan menutup akses.
2. Dokumen yang Harus Disiapkan
• Surat keberatan lengkap
• Analisis pembanding
• Bukti pemakaian
• Desain logo yang diperbaiki (jika ada)
• Surat kuasa (jika menggunakan konsultan)
3. Tempat Mengajukan Keberatan
Keberatan diajukan melalui:
• Akun DJKI Anda di aplikasi Merek
• Menu “Keberatan Penolakan”
4. Proses Setelah Keberatan Diajukan
• Pemeriksa akan meninjau ulang argumen Anda
• Anda akan menerima pemberitahuan diterima atau ditolak
• Jika ditolak, Anda dapat mengajukan Banding
• Jika diterima, merek langsung lanjut ke Pengumuman dan proses hingga sertifikat terbit
Keberatan bukan sekadar menjawab penolakan. Anda harus bisa membuktikan bahwa merek Anda layak mendapatkan perlindungan.
Jasa Pendaftaran Merek HKI yang Profesional dan Terpercaya
Mengurus pendaftaran merek hingga mengatasi penolakan sering membutuhkan pemahaman hukum dan strategi analisis yang kuat. Kesalahan sedikit saja dapat membuat merek Anda hilang kesempatan untuk mendapatkan perlindungan.
Di sinilah peran jasa profesional menjadi penting. Konsultan yang berpengalaman akan membantu Anda:
• Melakukan pengecekan lengkap kemiripan merek
• Menganalisis risiko penolakan
• Menentukan kelas yang tepat
• Menyusun dokumen pengajuan
• Membuat surat keberatan yang kuat ketika terjadi penolakan
• Mendampingi proses hingga sertifikat merek terbit
PERMATAMAS Indonesia menjadi pilihan tepat bagi pemilik usaha karena memiliki tim hukum, tim pengalaman dalam bidang Merek HKI menangani berbagai kasus penolakan.
Jika Anda ingin memastikan merek usaha Anda aman dan terlindungi, menggunakan jasa profesional adalah langkah cerdas dan efisien.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
FAQ
1. Apa penyebab utama merek ditolak DJKI?
Penyebab utamanya adalah kemiripan dengan merek lain, baik secara visual, fonetik, maupun makna. DJKI menilai apakah kemiripan dapat membingungkan konsumen.
2. Apakah merek yang deskriptif bisa ditolak?
Ya. Merek yang hanya menggambarkan fungsi, sifat, atau manfaat produk biasanya ditolak karena tidak memiliki daya pembeda.
3. Berapa lama proses penolakan merek diterbitkan?
Proses penolakan biasanya muncul pada pemeriksaan substantif yang berlangsung sekitar 6–9 bulan setelah pendaftaran diajukan.
4. Bagaimana cara mengatasi penolakan merek?
Anda bisa mengajukan surat keberatan dengan argumen hukum yang kuat dan dilampirkan bukti pendukung seperti desain logo atau bukti pemakaian.
5. Apakah keberatan merek selalu diterima?
Tidak selalu. Keberhasilan bergantung pada kekuatan argumen, bukti pembeda, serta analisis terhadap merek pembanding.
6. Apakah bisa mengajukan banding jika keberatan ditolak?
Ya. Anda dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek untuk peninjauan lebih lanjut.
7. Berapa biaya pendaftaran merek resmi dari pemerintah?
UMK: Rp500.000 per kelas. Non-UMK: Rp1.800.000 per kelas. Biaya belum termasuk jasa konsultan.
8. Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk keberatan merek?
Surat keberatan, bukti pemakaian, analisis pembanding, desain logo, dan surat kuasa jika menggunakan konsultan.
9. Apakah saya bisa memperbaiki logo untuk mengurangi risiko ditolak?
Bisa. Rebranding parsial seperti modifikasi elemen visual dapat membantu membedakan merek Anda dari merek pembanding.
10. Apakah menggunakan jasa merek penting?
Sangat penting bagi pemilik usaha yang ingin aman dari penolakan. Jasa membantu analisis, penyusunan keberatan, dan pendampingan proses hingga sertifikat terbit.
Tahapan Pendaftaran Merek HAKI Terbaru – Mendaftarkan merek merupakan langkah penting untuk melindungi identitas bisnis dan memastikan produk atau jasa Anda memiliki perlindungan hukum. Untuk mendaftarkan merek di Indonesia, permohonan dilakukan lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses ini terlihat sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang tepat agar tidak terjadi penolakan atau revisi berulang.
Agar lebih mudah dipahami, berikut penjelasan lengkap mengenai tahapan pendaftaran merek HKI mulai dari persiapan dokumen hingga diterbitkannya sertifikat.
Persiapan Sebelum Mengajukan Permohonan
Tahapan pertama yang harus dilakukan sebelum mendaftarkan merek adalah melakukan persiapan administratif. Persiapan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan lengkap dan sesuai ketentuan DJKI sehingga proses dapat berjalan lancar.
• Pemeriksaan Ketersediaan Merek
Sebelum mengajukan pendaftaran, sangat penting untuk melakukan pengecekan ketersediaan atau clearance search. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa merek Anda:
• Tidak memiliki kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar
• Tidak sedang dalam proses permohonan oleh pihak lain
• Tidak termasuk kategori yang dilarang oleh undang-undang
Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan melalui fitur pencarian di situs resmi DJKI atau platform lain yang menyediakan layanan pengecekan merek. Apabila terdapat kesamaan, kemungkinan besar permohonan akan ditolak pada pemeriksaan substantif.
• Menyiapkan Dokumen Persyaratan
Secara umum, dokumen yang wajib dipersiapkan meliputi:
• Nama merek dan/atau logo
• KTP dan NPWP pemohon atau penanggung jawab
• Surat pernyataan kepemilikan merek
• Contoh etiket merek
• Daftar barang atau jasa yang akan dilindungi
• Bukti pembayaran biaya pendaftaran
Dokumen harus disiapkan dalam format digital yang sesuai agar dapat diunggah tanpa kendala.
• Menentukan Kelas Merek
Salah satu poin paling penting adalah menentukan kelas merek berdasarkan klasifikasi Nice (Nice Classification) yang terdiri dari 45 kelas:
• Kelas 1–34 untuk barang
• Kelas 35–45 untuk jasa
Pemilihan kelas harus dilakukan secara tepat karena kesalahan akan memengaruhi perlindungan hukum dan mungkin membutuhkan pendaftaran ulang.
Tahapan Pendaftaran Merek HAKI Tebaru
Berikut Tahapan Pendaftaran Merek HAKI Tebaru
Setelah seluruh dokumen siap, tahap selanjutnya adalah melakukan pendaftaran secara online melalui sistem resmi DJKI. Proses online ini diberlakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
• Membuat Akun di Sistem DJKI
Langkah awal adalah membuat akun di situs resmi DJKI melalui:
👉 https://merek.dgip.go.id atau sistem pendukung seperti InfinID.
Setelah akun dibuat, lakukan verifikasi email agar akses dapat digunakan sepenuhnya.
• Mengisi Informasi Permohonan
Setelah masuk, pilih “Permohonan Baru” dan isi data berikut:
• Data pemohon
• Data kuasa (jika menggunakan konsultan HKI)
• Informasi merek (nama, logo, warna)
• Kelas barang/jasa
• Deskripsi barang/jasa
• Informasi hak prioritas (jika ada)
Pastikan seluruh informasi diisi dengan benar karena kesalahan dapat menyebabkan permohonan tertunda atau bahkan ditolak.
Proses Pembayaran Pendaftaran Merek
Pembayaran merupakan tahapan wajib yang menentukan apakah permohonan dapat diproses lebih lanjut atau tidak.
• Membuat Kode Billing
Kode billing pendaftaran merek dapat dibuat melalui sistem permohonan DJKI atau melalui situs resmi pembayaran:
👉 https://simpaki.dgip.go.id
Kode billing bersifat unik dan berlaku dalam jangka waktu tertentu.
• Melakukan Pembayaran
Pembayaran dilakukan melalui:
• ATM
• Mobile banking
• Internet banking
• Teller bank
Pastikan nominal yang dibayar sesuai dengan yang tercantum di kode billing.
• Besaran Biaya Resmi Pendaftaran Merek
Berdasarkan Peraturan Pemerintah terbaru, biaya PNBP yang berlaku adalah: • Rp1.800.000 / kelas untuk kategori umum • Rp500.000 / kelas untuk UMK yang dibuktikan dengan surat keterangan UMK
Setelah pembayaran berhasil, sistem akan memverifikasi secara otomatis dan Anda dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.
Verifikasi dan Unggah Dokumen Persyaratan
Pada tahap ini, Anda perlu memastikan semua dokumen pendukung telah diunggah sesuai ketentuan.
• Unggah Dokumen yang Diminta
Dokumen yang perlu diunggah biasanya berupa:
• Etiket merek
• Surat pernyataan kepemilikan
• Identitas pemohon
• Bukti pembayaran
• Dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan
Format dan ukuran file harus mengikuti ketentuan agar tidak terjadi error saat pengunggahan.
• Pemeriksaan Ulang Data Permohonan
Sebelum klik “Selesai” atau “Kirim”, pastikan Anda memeriksa kembali:
• Kelas barang/jasa
• Ejaan nama merek
• File dokumen
• Keterangan yang dimasukkan
Kesalahan kecil dapat berdampak besar dan menyebabkan revisi.
• Mengunduh Tanda Terima
Setelah permohonan dikirim, sistem akan menerbitkan tanda terima elektronik. Simpan tanda terima tersebut sebagai bukti sah bahwa permohonan Anda telah masuk ke sistem DJKI.
Pemeriksaan oleh DJKI dan Penerbitan Sertifikat
Inilah tahapan yang menentukan apakah merek Anda akan disetujui atau tidak.
• Pemeriksaan Formalitas (Maksimal 30 Hari)
Pada tahap ini, DJKI memeriksa:
• Kelengkapan dokumen
• Validitas data
• Kebenaran pembayaran
Jika ada kekurangan, pemohon akan diminta melakukan perbaikan.
• Masa Pengumuman Publik (2 Bulan)
Merek akan diumumkan selama dua bulan agar masyarakat dapat memberikan keberatan bila merasa ada kemiripan.
Jika tidak ada keberatan, proses akan lanjut ke tahap berikutnya.
• Pemeriksaan Substantif
DJKI melakukan pemeriksaan lebih dalam untuk melihat:
• Tingkat keunikan merek
• Potensi kemiripan dengan merek lain
• Kepatuhan terhadap UU Merek
Proses substantif dapat berlangsung beberapa bulan.
• Terbitnya Sertifikat Merek
Jika permohonan disetujui dan tidak ada kendala, sertifikat merek resmi akan diterbitkan secara digital dan dapat diunduh langsung melalui akun DJKI.
Sertifikat ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.
Jasa Pendaftaran Merek HKI Terpercaya
Apabila Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus pendaftaran merek tanpa kesalahan, cepat, dan sesuai prosedur, PERMATAMAS menyediakan layanan Jasa Pendaftaran Merek HKI dengan proses mudah, pendampingan lengkap, dan biaya transparan.
Kami didukung tim berpengalaman dan telah menangani ratusan permohonan dari berbagai sektor bisnis di seluruh Indonesia. Dengan dukungan konsultan profesional, proses Anda menjadi lebih cepat dan minim risiko penolakan.
Konsultasi Gratis
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
FAQ – Tahapan Pendaftaran Merek HKI
1. Berapa lama proses pendaftaran merek HKI?
Proses pendaftaran merek biasanya berlangsung antara 8–12 bulan, tergantung apakah terdapat keberatan dari pihak ketiga atau revisi dokumen. Lama proses terdiri dari pemeriksaan formalitas, masa pengumuman 2 bulan, pemeriksaan substantif, hingga penerbitan sertifikat.
2. Apa yang menyebabkan pendaftaran merek ditolak?
Penolakan terjadi jika merek mirip dengan merek terdaftar, mengandung unsur yang dilarang oleh undang-undang, deskripsi tidak jelas, atau pemilihan kelas tidak sesuai.
3. Apakah UMK mendapat biaya pendaftaran yang lebih murah?
Ya, UMK mendapatkan biaya lebih murah yaitu Rp500.000 per kelas, dengan syarat melampirkan Surat Keterangan UMK dan Surat Pernyataan UMK bermaterai.
4. Apakah pendaftaran merek bisa dilakukan secara online?
Bisa. Pendaftaran dilakukan melalui merek.dgip.go.id, mulai dari pembuatan akun, pengisian data, pembayaran kode billing, hingga mengunggah dokumen.
5. Apakah perlu melakukan pengecekan merek sebelum daftar?
Sangat perlu. Clearance search dilakukan untuk memastikan tidak ada merek yang sama atau mirip, agar peluang persetujuan lebih tinggi.
6. Apakah menggunakan konsultan HKI lebih aman?
Ya. Konsultan HKI membantu memilih kelas yang tepat, menyiapkan dokumen, menghindari kesalahan yang menyebabkan revisi, hingga memastikan proses berjalan sesuai aturan.
7. Apa yang harus disiapkan untuk daftar merek?
Pemohon perlu menyiapkan KTP/NPWP, nama atau logo merek, etiket, daftar kelas, surat pernyataan kepemilikan, dan bukti pembayaran.
8. Berapa lama sertifikat merek berlaku?
Sertifikat merek berlaku 10 tahun sejak tanggal pengajuan dan dapat diperpanjang tanpa batas selama masih digunakan.
9. Jika ada keberatan dari pihak lain, apa yang harus dilakukan?
Pemohon dapat memberikan tanggapan tertulis selama masa pengumuman. DJKI akan mempertimbangkannya sebelum memutuskan kelanjutan permohonan.
10. Apakah Permatamas bisa membantu pendaftaran merek?
Ya. PERMATAMAS menyediakan Jasa Pendaftaran Merek HKI Terpercaya, dengan pendampingan penuh, analisis ketersediaan merek, proses cepat, dan minim risiko penolakan.
Tahapan Pendaftaran Merek HKI – Proses pendaftaran merek HKI adalah langkah fundamental bagi setiap pelaku usaha yang ingin melindungi identitas bisnisnya secara hukum. Merek bukan hanya sekadar nama atau logo, tetapi merupakan aset penting yang menentukan nilai dan kredibilitas sebuah usaha di mata konsumen.
Karena itu, memahami setiap tahapan pendaftaran menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hukum berjalan maksimal—terutama bagi pelaku usaha yang sedang mengurus struktur badan usaha maupun Jasa Pendirian PT sebagai fondasi legal bisnis mereka.
Banyak pemilik usaha yang belum memahami bahwa pendaftaran merek tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada sejumlah prosedur yang telah ditetapkan oleh DJKI untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan benar-benar layak, tidak meniru, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Proses ini mencakup pencarian awal, pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, hingga pengumuman terbuka.
Beberapa tahapan yang harus diketahui sebelum mendaftarkan merek meliputi:
• Melakukan pencarian merek untuk menghindari duplikasi
• Menyiapkan dokumen administrasi dan identitas pemohon
• Mengajukan permohonan resmi secara online melalui DJKI
Dengan memahami tahapan-tahapan tersebut, pelaku usaha dapat memastikan bahwa proses pendaftaran merek berjalan lebih cepat dan minim kendala. Proses yang tepat akan membantu merek mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun dan bisa diperpanjang kembali. Tanpa perlindungan ini, risiko pembajakan merek, klaim pihak lain, dan hilangnya nilai usaha bisa semakin tinggi.
Pendaftaran merek HKI adalah proses resmi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap sebuah nama, logo, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Di Indonesia, pendaftaran dilakukan melalui DJKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
Proses ini memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan atau mengklaim identitas bisnis tersebut. Hal ini sangat penting terutama bagi industri yang memiliki persaingan tinggi, seperti kecantikan, di mana banyak pelaku usaha membutuhkan pendampingan Jasa Izin Kosmetik.
Pendaftaran merek bukan hanya prosedur administratif, tetapi sebuah mekanisme hukum untuk menjaga reputasi dan nilai komersial sebuah usaha. Merek yang terdaftar memberikan hak eksklusif bagi pemiliknya untuk menggunakan dan mengelola merek tersebut secara penuh. Ini termasuk hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang identik atau mirip pada produk sejenis. Dengan demikian, pendaftaran menjadi benteng utama dalam menjaga keberlangsungan brand di tengah kompetisi pasar.
Lebih jauh lagi, pendaftaran merek memberikan nilai tambah yang besar bagi bisnis. Produk atau jasa yang memiliki merek terdaftar memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi karena dianggap profesional dan serius dalam menjalankan usaha. Perlindungan hukum ini dapat menjadi aset penting dalam proses ekspansi, kerja sama bisnis, hingga kebutuhan investor. Pelaku usaha yang tidak mendaftarkan mereknya berpotensi kehilangan hak atas nama yang telah mereka bangun dengan susah payah.
Pentingnya Mendaftarkan Merek HKI untuk Perlindungan Usaha
Mendaftarkan merek adalah langkah strategis untuk melindungi identitas dan investasi bisnis dalam jangka panjang. Dengan merek yang terdaftar, pemilik usaha memiliki hak eksklusif untuk menggunakan brand tersebut dalam kegiatan perdagangan. Hal ini menghindarkan dari risiko peniruan yang semakin marak di berbagai sektor, misalnya pada industri herbal yang sering memanfaatkan Jasa Izin Herbal untuk memastikan legalitas produknya.
Tanpa perlindungan hukum, merek dapat diklaim oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Dari sisi keamanan bisnis, pendaftaran merek juga menjadi bukti legal yang kuat apabila terjadi sengketa. Sertifikat merek dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut pihak yang membajak atau menggunakan nama yang mirip.
Selain itu, kepemilikan merek yang sah dapat mencegah larangan penggunaan merek di kemudian hari akibat klaim dari pihak lain yang lebih dulu mendaftarkannya. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa usaha yang telah berkembang justru kehilangan mereknya karena tidak mengurus pendaftaran sejak awal.
Keuntungan lain dari pendaftaran merek adalah meningkatnya nilai komersial usaha. Merek yang terdaftar dapat dijadikan aset untuk lisensi, waralaba, atau investasi. Konsumen pun lebih percaya pada produk dengan identitas hukum yang jelas. Dengan demikian, pendaftaran merek bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang. Mengabaikan hal ini sama saja membiarkan risiko besar mengancam kelangsungan usaha.
Syarat Administratif Sebelum Mengajukan Pendaftaran Merek HKI
Sebelum mengajukan pendaftaran merek ke DJKI, pelaku usaha perlu memahami syarat administratif yang harus dipenuhi. Persiapan yang matang akan mempercepat proses pengajuan dan meminimalkan risiko penolakan. Banyak pelaku usaha yang mengurus berbagai legalitas sekaligus, seperti Jasa Izin Kosmetik, sehingga memahami persyaratan administrasi menjadi langkah penting.
Dokumen dan data yang disiapkan harus sesuai standar agar dapat diterima tanpa revisi.
Pada tahap awal, pemohon harus memastikan bahwa identitas pribadi atau badan usaha telah lengkap. Selain itu, merek yang akan didaftarkan tidak boleh meniru atau menyerupai merek pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya. Untuk memudahkan, DJKI menyediakan fasilitas pencarian merek sebagai pengecekan awal.
Beberapa syarat administratif yang wajib disiapkan meliputi:
• Identitas pemohon: KTP, NPWP, atau akta badan usaha
• Label merek dalam bentuk visual
• Surat pernyataan kepemilikan merek
• Kelas barang/jasa sesuai klasifikasi NICE
Dengan menyiapkan seluruh persyaratan tersebut, proses pengajuan akan berjalan lebih lancar. Dokumen yang lengkap mempercepat pemeriksaan formalitas dan mencegah penolakan oleh DJKI. Persiapan administratif yang baik adalah pondasi utama untuk memastikan keberhasilan pendaftaran merek.
Melakukan pencarian merek atau search di DJKI adalah langkah penting yang tidak boleh dilewatkan sebelum Anda mengajukan permohonan resmi. Proses ini bertujuan memastikan bahwa merek yang ingin didaftarkan belum digunakan atau diajukan oleh pihak lain. Banyak pelaku usaha yang tidak menyadari bahwa kekeliruan pada tahap ini dapat berujung pada penolakan permohonan.
Karena itu, proses pencarian harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama jika Anda juga mengurus izin yang bersinggungan dengan regulasi seperti Jasa Izin BPOM Makanan. Untuk membantu pemohon, DJKI menyediakan fitur pencarian resmi yang dapat diakses secara gratis melalui situs resminya. Fitur ini memungkinkan Anda melihat apakah terdapat kemiripan atau persamaan pada merek yang sudah didaftarkan sebelumnya.
Saat melakukan pencarian, pastikan Anda memeriksa beberapa variabel penting seperti ejaan, logo, kelas barang/jasa, dan bahkan unsur warna. Hal ini penting karena DJKI menilai kemiripan tidak hanya berdasarkan tulisan, tetapi juga keseluruhan identitas merek.
Di tahap ini, Anda juga bisa memperhatikan beberapa daftar pengecekan berikut:
• Pastikan tidak ada merek dengan nama yang sama
• Cek kemiripan logo atau elemen visual
• Pastikan kelas (Nice Classification) tidak tumpang tindih
• Telusuri merek yang mirip fonetik
Jika hasil pencarian menunjukkan bahwa tidak ada merek yang serupa, Anda dapat melanjutkan ke tahap pengajuan dengan lebih percaya diri. Namun, jika ditemukan kemiripan, sebaiknya lakukan modifikasi sebelum mendaftar. Kesalahan pada tahap awal akan berdampak besar selama proses pemeriksaan formalitas maupun substantif. Dengan mengikuti langkah pencarian ini secara menyeluruh, Anda akan lebih siap menghindari kemungkinan penolakan dan memperkuat peluang merek Anda diterima secara resmi.
Proses Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek HKI Secara Online
Pengajuan permohonan pendaftaran merek kini semakin mudah berkat sistem digital DJKI yang memungkinkan seluruh proses dilakukan secara online. Dengan adanya platform ini, pelaku usaha dari berbagai daerah dapat mengajukan permohonan tanpa harus datang ke kantor DJKI. Langkah awal yang harus dilakukan pemohon adalah membuat akun resmi di portal DJKI.
Setelah akun aktif, Anda dapat mengisi detail permohonan mulai dari identitas pemohon, contoh merek, hingga kelas barang atau jasa yang ingin dilindungi. Proses pengunggahan dokumen kini jauh lebih praktis sehingga memudahkan para pelaku usaha, termasuk yang berkaitan dengan layanan seperti Jasa Alat Kesehatan.
Agar proses pengajuan berjalan lancar, pastikan seluruh data dan dokumen telah sesuai persyaratan. Pada saat melakukan pendaftaran, ada beberapa komponen penting yang harus diperhatikan, seperti:
• Dokumen identitas pemohon
• Contoh merek (logo/tulisan)
• Surat pernyataan kepemilikan merek
• Bukti pembayaran PNBP
Dengan mengikuti seluruh prosedur tersebut, permohonan Anda akan masuk ke sistem DJKI dan siap memasuki tahap pemeriksaan formalitas. Kemudahan yang ditawarkan sistem online ini mempercepat proses pendaftaran merek sehingga lebih efisien bagi pelaku usaha modern.
Tahap Pemeriksaan Formalitas dalam Pendaftaran Merek
Tahap pemeriksaan formalitas adalah proses awal setelah permohonan dikirimkan ke DJKI. Pada tahap ini, petugas akan mengecek kelengkapan dokumen dan kesesuaian data yang diajukan. Pemeriksaan formalitas tidak menilai substansi merek, tetapi memastikan bahwa permohonan sudah memenuhi persyaratan administratif.
Proses ini sangat penting karena permohonan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dapat langsung ditolak sebelum memasuki pemeriksaan substantif. Tahap ini sering disepelekan oleh pemohon, padahal kelalaian kecil seperti salah unggah dokumen dapat menyebabkan penundaan. Layanan seperti Jasa Sertifikasi Halal pun sering melalui prosedur administratif serupa.
Ada beberapa aspek yang diperiksa pada tahap formalitas, seperti:
• Identitas pemohon
• Kelengkapan dokumen
• Kesesuaian kelas
Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, permohonan akan diteruskan ke tahap berikutnya yaitu pemeriksaan substantif. Dengan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sejak awal, proses pendaftaran akan berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan.
Tahap pemeriksaan substantif merupakan tahap paling krusial dalam proses pendaftaran merek. Pada tahap ini, DJKI akan menilai apakah merek yang diajukan memenuhi unsur orisinalitas, tidak meniru merek terdaftar, dan tidak melanggar ketentuan hukum. Pemeriksaan substantif dilakukan secara menyeluruh mulai dari aspek visual, fonetik, konsep, hingga kesamaan kelas. Jika ditemukan kemiripan dengan merek lain, permohonan dapat ditolak.
Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa merek benar-benar memiliki identitas unik. Banyak pelaku usaha yang berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli atau layanan seperti Jasa Hak Cipta DJKI untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Dalam pemeriksaan substantif, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama DJKI, seperti:
1. Kemiripan tulisan atau bunyi
2. Kemiripan logo atau elemen visual
3. Kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan
Tahap ini membutuhkan waktu cukup panjang karena pemeriksa harus memastikan seluruh aspek sesuai dengan aturan HKI. Permohonan yang lolos pemeriksaan substantif akan melanjutkan proses hingga tahap pengumuman. Jika pada tahap ini tidak ada keberatan dari pihak lain, maka merek dapat melanjutkan ke proses penerbitan sertifikat.
Pada akhirnya, ketelitian dalam proses pemeriksaan substantif sangat menentukan apakah merek akan diterima atau tidak. Dengan memahami proses ini, pelaku usaha dapat mempersiapkan merek dengan lebih matang dan meningkatkan peluang diterima oleh DJKI.
Pengumuman merek dalam Berita Resmi HKI adalah tahap publikasi yang dilakukan setelah permohonan lolos pemeriksaan substantif awal. Pada tahap ini, DJKI akan menampilkan informasi mengenai merek yang diajukan agar publik dapat melihat dan memberikan tanggapan apabila merasa keberatan.
Masa pengumuman biasanya berlangsung beberapa bulan, dan selama periode tersebut, pemilik merek harus siap menghadapi potensi sanggahan. Tahap ini menjadi momen penting karena membuka ruang transparansi untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap merek yang sudah terdaftar sebelumnya maupun yang sedang dalam proses.
Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan layanan seperti Jasa Izin Halal untuk memastikan brand mereka memiliki fondasi legal yang kuat sejak awal. Di dalam masa pengumuman, pihak ketiga dapat memantau, mengawasi, dan menilai apakah merek tersebut berpotensi menimbulkan persamaan atau konflik dengan merek mereka. Pengumuman ini dilakukan secara terbuka untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pendaftaran merek.
Agar pemohon memahami fokus yang harus diperhatikan, berikut beberapa poin penting dalam tahap pengumuman:
• Informasi merek yang dipublikasikan harus sesuai dengan permohonan yang diajukan
• Masa pengumuman memberi kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan
• Pemohon wajib memantau perkembangan secara berkala
• Pengumuman menjadi dasar sebelum proses penerbitan sertifikat
Setelah masa pengumuman selesai dan tidak ada keberatan, permohonan merek dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, apabila ada sanggahan dari pihak ketiga, pemohon harus menyiapkan argumen yang kuat untuk mempertahankan mereknya. Oleh sebab itu, pemantauan aktif dan konsultasi yang tepat sangat diperlukan agar merek dapat melanjutkan proses tanpa hambatan. Tahap ini menegaskan pentingnya strategi dan persiapan matang sebelum merek diumumkan secara publik.
Proses keberatan atau sanggahan merupakan bagian penting dalam prosedur pendaftaran merek yang berfungsi menjaga keadilan dan menghindari konflik antar pemilik merek. Ketika permohonan memasuki masa pengumuman, pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika merasa bahwa merek yang diumumkan memiliki persamaan atau berpotensi menimbulkan kebingungan dengan merek mereka.
Proses ini dilakukan dengan mengajukan dokumen resmi ke DJKI beserta bukti yang menguatkan keberatan tersebut. Banyak pemilik usaha yang menggunakan layanan seperti Jasa Pendaftaran Merek agar argumen yang disampaikan kuat dan memenuhi standar hukum. Keberatan dapat diajukan dengan alasan yang beragam, mulai dari kemiripan fonetik, persamaan visual, hingga penggunaan kelas yang sama.
Ketika keberatan diterima oleh DJKI, pemohon akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan resmi. Dalam tahap ini, bukti-bukti seperti desain asli, konsep, sejarah penggunaan merek, dan dokumen legal lainnya harus dipersiapkan secara detail.
Untuk memudahkan pemohon memahami aspek yang perlu diperhatikan, berikut beberapa poin penting dalam proses keberatan:
• Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas
• DJKI memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk menyampaikan argumen
• Bukti yang kuat sangat berpengaruh dalam hasil keputusan
• Tanggapan pemohon harus diberikan dalam batas waktu yang ditentukan
Setelah kedua pihak menyampaikan argumen, DJKI akan menilai dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan dapat berupa penolakan keberatan atau penolakan permohonan merek. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan persiapan yang matang dan pemahaman menyeluruh tentang peraturan HKI. Pelaku usaha yang ingin memperkuat posisi mereknya biasanya memilih pendampingan profesional untuk memastikan keberhasilan dalam menghadapi sanggahan.
Mengurus pendaftaran merek membutuhkan ketelitian, strategi, dan pemahaman hukum yang memadai. Banyak pelaku usaha yang akhirnya memilih menggunakan layanan profesional untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar tanpa kesalahan administratif maupun substantif.
Jasa profesional pendaftaran merek membantu mulai dari pengecekan awal, penyusunan dokumen, pengajuan online, hingga pendampingan jika terjadi keberatan dari pihak ketiga. Dengan adanya dukungan tenaga ahli, pemohon dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa harus repot memahami semua prosedur teknis.
Beberapa keuntungan menggunakan layanan profesional meliputi:
• Pendampingan dari awal hingga sertifikat terbit
• Analisis risiko dan pengecekan kemiripan merek
• Pengurusan dokumen dan pendaftaran dengan benar
• Konsultasi hukum dan strategi merek
Jika Anda ingin mengurus pendaftaran merek dengan aman, cepat, dan profesional, PERMATAMAS siap membantu. Segera amankan identitas bisnis Anda dan daftarkan merek Anda bersama tim ahli kami. Jangan menunda—urus pendaftaran merek Anda sekarang di PERMATAMAS untuk melindungi usaha Anda secara resmi dan berkelanjutan.
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
FAQ Pendaftaran Merek HKI
1. Apa itu pendaftaran merek HKI?
Pendaftaran merek HKI adalah proses legal untuk melindungi identitas merek sebuah produk atau jasa agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Setelah terdaftar, pemilik merek mendapatkan hak eksklusif secara hukum.
2. Berapa lama proses pendaftaran merek di DJKI?
Rata-rata prosesnya berlangsung 12–18 bulan, tergantung kelengkapan dokumen, hasil pemeriksaan substantif, serta apakah ada keberatan dari pihak ketiga.
3. Apakah pendaftaran merek bisa ditolak?
Ya. Penolakan terjadi jika merek terlalu mirip dengan merek sebelumnya, deskriptif, menyinggung, atau tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Merek.
4. Apakah pencarian merek (search) wajib dilakukan?
Tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk memastikan merek tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar sehingga mengurangi risiko penolakan.
5. Apakah merek harus diajukan oleh pemilik usaha?
Tidak harus. Merek dapat diajukan oleh individu, kuasa hukum, atau konsultan HKI resmi yang ditunjuk secara sah.
6. Apa manfaat utama memiliki merek terdaftar?
Merek terdaftar melindungi dari penjiplakan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memberikan kekuatan hukum jika terjadi sengketa merek.
7. Apakah merek yang sudah digunakan bertahun-tahun otomatis terdaftar?
Tidak. Penggunaan lama tidak menjamin perlindungan hukum. Anda tetap harus mengajukan pendaftaran ke DJKI untuk mendapatkan status “terdaftar”.
8. Berapa biaya pendaftaran merek di Indonesia?
Biaya resmi berbeda untuk UMK dan Non-UMK, serta tergantung kelas yang diajukan. Rata-rata mulai dari Rp 500.000 – Rp 1.800.000 per kelas.
9. Apa yang terjadi jika ada keberatan dari pihak ketiga?
Pemohon harus memberi tanggapan resmi melalui DJKI. Proses akan dinilai dan diputuskan oleh pemeriksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
10. Apakah PERMATAMAS bisa membantu pendaftaran merek?
Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan Jasa Pendaftaran Merek HKI Profesional mulai dari pengecekan, pengajuan, hingga pendampingan keberatan untuk memastikan merek Anda aman secara hukum.
Syarat dan Biaya Resmi Pendaftaran Merek HKI – Pendaftaran merek HKI merupakan langkah penting bagi pelaku usaha yang ingin melindungi identitas produk atau jasanya secara hukum. Dengan melakukan pendaftaran sejak awal, pelaku usaha dapat menghindari potensi sengketa merek, persaingan tidak sehat, hingga risiko penolakan ketika ingin memperluas usaha ke berbagai wilayah. Banyak bisnis yang telah berkembang pesat berawal dari perlindungan merek yang kuat dan terstruktur, sehingga proses ini menjadi pondasi penting dalam strategi branding jangka panjang.
Dalam konteks bisnis modern, pendaftaran merek bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga investasi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Data menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih brand yang memiliki perlindungan hukum karena dianggap lebih profesional dan terpercaya. Oleh karena itu, memahami syarat dan biaya resmi pendaftaran merek HKI adalah langkah awal yang harus dipahami oleh setiap pelaku usaha yang ingin bertumbuh secara legal dan berkelanjutan. Di sinilah layanan jasa pendaftaran merek dapat membantu mempermudah proses serta memastikan legalitas berjalan dengan benar.
Biaya pendaftaran merek HKI diatur langsung oleh pemerintah melalui Permenkumham, sehingga besarnya biaya resmi bersifat tetap dan transparan. Namun, pelaku usaha juga sering menghadapi kebingungan mengenai prosedur, dokumen yang dibutuhkan, hingga tahapan pemeriksaannya. Oleh karena itu, artikel ini memberikan penjelasan dasar yang mudah dipahami agar pelaku usaha dapat mempersiapkan pendaftaran dengan baik sejak awal.
Lamanya proses pendaftaran merek HKI dapat berbeda-beda tergantung status dokumen, kesesuaian data, serta antrian pemeriksaan di DJKI. Secara umum, proses ini tidak bisa selesai dalam hitungan hari karena harus melalui berbagai tahap seperti pemeriksaan formalitas, pengumuman, hingga pemeriksaan substansi.
Setiap tahap memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Di sinilah sebagian pelaku usaha memilih menggunakan layanan jasa pendaftaran hak cipta karena terbiasa mengurus persiapan dokumen secara terstruktur dan cepat.
Proses waktu pendaftaran merek HKI umumnya melalui beberapa tahapan penting berikut:
• Pemeriksaan Formalitas: DJKI memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
• Masa Pengumuman: Merek diumumkan kepada publik untuk menerima keberatan
• Pemeriksaan Substantif: DJKI menilai apakah merek layak mendapatkan perlindungan
Semua tahapan tersebut dirancang agar sistem perlindungan merek tetap objektif, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Durasi keseluruhan proses dapat memakan waktu lebih lama apabila terjadi keberatan dari pihak ketiga atau dokumen yang diajukan belum sesuai ketentuan.
Dalam praktiknya, pelaku usaha perlu memahami bahwa proses pendaftaran merek adalah prosedur hukum, bukan pendaftaran biasa yang langsung disetujui.
Karena itu, penting untuk menyiapkan dokumen dan informasi dengan tepat agar tidak memicu revisi atau penolakan yang dapat memperlambat waktu verifikasi.
Memahami persyaratan pendaftaran merek HKI adalah langkah awal yang penting sebelum masuk ke tahapan teknis pengajuan. Banyak pelaku usaha yang langsung terburu-buru mendaftar tanpa memahami konteks hukum, alur administratif, serta dokumen apa saja yang harus disiapkan. Padahal, persiapan inilah yang menentukan kelancaran seluruh proses.
Secara umum, persyaratan pendaftaran merek tidak hanya sekadar mengumpulkan berkas, tetapi juga memastikan bahwa identitas merek, deskripsi usaha, dan kategori barang/jasa yang dipilih sudah sesuai dengan klasifikasi internasional. Kesalahan kecil pada tahap ini sering memicu revisi atau bahkan penolakan permohonan, sehingga pemohon perlu melakukan pengecekan ulang secara detail.
Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha belajar mengenai pentingnya penyusunan dokumen lewat pengalaman mengurus legalitas lain seperti layanan jasa izin kosmetik, yang juga memerlukan kejelian administrasi agar pengajuan berjalan lancar.
Selain itu, persyaratan pendaftaran merek HKI juga menuntut pemohon untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya. Meskipun pemeriksaan substantif dilakukan oleh DJKI, pemohon tetap dianjurkan melakukan pencarian merek terlebih dahulu untuk mengurangi risiko penolakan. Penggalian informasi awal ini tidak hanya membantu mempercepat proses, tetapi juga melindungi pemohon dari potensi sengketa merek di kemudian hari.
Pemeriksaan mandiri juga dapat mencegah penggunaan nama merek yang berisiko atau tidak memenuhi ketentuan hukum. Di samping itu, bagi pelaku UMKM, ada persyaratan tambahan seperti surat rekomendasi UKM binaan dan pernyataan bermaterai untuk memperkuat status usaha. Semua persyaratan ini bersifat administratif, namun dampaknya besar dalam memastikan bahwa pendaftaran merek berjalan sesuai aturan dan diterima tanpa hambatan.
1. Dokumen Identitas Pemohon
• Perorangan: KTP atau identitas resmi pemohon
• Badan Hukum: Akta pendirian perusahaan, NPWP, dan dokumen legal lainnya
2. Desain/Etiket Merek
File logo atau etiket merek dalam format JPEG sesuai ketentuan.
3. Surat Pernyataan Pemilik Merek
Dokumen resmi yang menyatakan bahwa merek benar milik pemohon.
4. Daftar Produk atau Layanan
Daftar barang/jasa sesuai klasifikasi 1–45.
5. Surat Kuasa (bila melalui konsultan)
Dibutuhkan jika mendaftar melalui pihak ketiga.
Persyaratan Tambahan untuk UMKM:
• Surat rekomendasi UKM binaan
• Surat pernyataan UMKM bermaterai
Syarat dan Biaya Resmi Pendaftaran Merek HKI
Biaya Resmi Pendaftaran Merek HKI
Biaya resmi pendaftaran merek HKI telah ditetapkan pemerintah dan mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga besarnya biaya bersifat tetap dan transparan bagi seluruh pemohon. Meski begitu, banyak pelaku usaha sering kali belum memahami komponen biaya tersebut maupun perbedaannya antara UMKM dan non-UMKM. Pada tahap awal, yang terpenting adalah memahami bahwa biaya pendaftaran ini merupakan investasi jangka panjang karena perlindungan merek berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.
Banyak pemilik usaha membandingkan proses ini dengan pengurusan legalitas lain seperti layanan jasa izin alat kesehatan yang sama-sama membutuhkan komitmen administratif untuk memperoleh perlindungan hukum yang jelas.
Selain biaya resmi yang ditentukan pemerintah, pemohon biasanya hanya menyiapkan anggaran tambahan jika menggunakan konsultan, namun hal tersebut bersifat opsional. Fokus utama dalam memahami biaya adalah mengetahui manfaat jangka panjang dari perlindungan merek dan bagaimana merek tersebut akan menjadi aset bisnis yang bernilai. Dengan pemahaman yang tepat, pelaku usaha dapat merencanakan pendaftaran tanpa hambatan sekaligus menjaga keberlanjutan identitas brand mereka di pasar.
Rincian Biaya Pendaftaran:
• UMKM : Rp500.000 per kelas
• Reguler : Rp1.800.000 per kelas
Proses pendaftaran merek HKI dilakukan secara online melalui sistem yang telah disediakan pemerintah, sehingga pelaku usaha dapat mengurusnya dari mana saja dengan lebih praktis. Tahapan ini mencakup pembuatan akun, pengisian formulir, unggah dokumen, hingga pembayaran biaya resmi melalui kode billing. Setiap langkah memiliki ketentuan yang harus diikuti agar permohonan dapat diproses tanpa penolakan. Banyak pelaku usaha juga menyiapkan kelengkapan dokumen sejak awal dengan dukungan layanan profesional seperti jasa sertifikasi halal, terutama jika bisnis mereka memiliki produk yang perlu diurus legalitasnya secara bersamaan.
Tahapan Pendaftaran Merek ke HAKI
1. Membuat akun di portal DJKI
Akses situs resmi merek.dgip.go.id, pilih menu Daftar, isi identitas lengkap, lalu verifikasi melalui email.
2. Mengajukan permohonan merek baru
Login dan klik fitur Tambah Merek untuk memulai proses pengajuan.
3. Mengisi formulir permohonan
Masukkan data merek, deskripsi barang/jasa, dan pilih kelas merek sesuai kategori.
4. Mengunggah dokumen pendukung
Unggah logo/etiket (JPG, max 5MB, 1024×1024 px), identitas pemohon, dan dokumen lainnya.
5. Meminta kode billing
Setelah formulir lengkap, pesan kode billing untuk pembayaran biaya pendaftaran.
6. Melakukan pembayaran resmi
Bayarkan biaya melalui bank atau metode pembayaran yang tersedia.
7. Memantau selama proses permohonan
Pemantauan dilakukan melalui akun DJKI. Durasi pemeriksaan sekitar 6–12 bulan.
Lama waktu proses pendaftaran merek HKI dapat berbeda untuk setiap pemohon, tergantung kelengkapan dokumen, antrean pemeriksaan, hingga kompleksitas barang/jasa yang diajukan. Secara umum, proses ini dapat berlangsung antara 6 hingga 12 bulan, dimulai dari tahap pengajuan, pemeriksaan formalitas, publikasi, keberatan (jika ada), hingga pemeriksaan substantif. Banyak pelaku usaha mempersiapkan dokumen pendukung sejak awal, terutama yang juga mengurus legalitas usaha lain seperti melalui jasa izin herbal, agar seluruh proses administrasi berjalan lebih efisien dan tanpa revisi.
Beberapa faktor yang memengaruhi durasi pendaftaran meliputi:
• Kelengkapan dokumen permohonan
• Tidak adanya persamaan merek dengan pihak lain
• Jumlah antrean pemeriksaan di DJKI
Jika seluruh data sudah sesuai dan tidak ada keberatan dari pihak lain selama masa publikasi, proses biasanya berjalan lebih cepat. Namun, jika ditemukan persamaan merek dengan permohonan sebelumnya atau ada keberatan dari pihak ketiga, maka durasi pendaftaran dapat bertambah panjang. Oleh karena itu, pemohon dianjurkan melakukan pencarian merek terlebih dahulu sebelum mendaftar untuk mengurangi risiko penolakan.
Dalam beberapa kasus, pemeriksaan substantif juga memerlukan waktu lebih lama, terutama untuk merek yang berada dalam kategori barang/jasa yang luas atau memiliki kemungkinan tumpang tindih dengan merek terdaftar. Persiapan yang matang sejak awal sangat membantu mempercepat proses, termasuk penyusunan dokumen, pemilihan kelas merek yang tepat, dan kejelasan deskripsi barang/jasa. Dengan memahami tahapan serta estimasi waktu, pelaku usaha dapat menyesuaikan rencana bisnis dan strategi peluncuran produk secara lebih terukur.
Dalam proses pendaftaran merek HKI, pelaku usaha kerap menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan pengajuan. Hambatan ini biasanya muncul karena kurangnya pemahaman mengenai ketentuan merek serta minimnya persiapan dokumen sejak awal.
Banyak pelaku usaha yang menyiapkan dokumen legalitas lain seperti melalui jasa izin BPOM makanan, namun kurang memberikan perhatian khusus pada detail unsur merek yang diajukan. Alhasil, proses di DJKI menjadi terhambat dan memerlukan revisi berulang.
Beberapa kendala umum dalam pengajuan pendaftaran merek antara lain:
1. Desain atau nama merek terlalu umum dan tidak memiliki daya pembeda
2. Dokumen identitas atau legalitas tidak sesuai format yang ditentukan
3. Penempatan kelas barang/jasa yang tidak tepat
Jika kendala tersebut tidak diantisipasi sejak awal, proses dapat berhenti di tahap pemeriksaan formalitas atau bahkan ditolak sebelum masuk tahapan substantif. Oleh sebab itu, pemohon dianjurkan memahami secara menyeluruh aturan merek, mulai dari ciri khas, kelas, hingga kemungkinan persamaan dengan merek lain. Dengan persiapan yang lebih matang, proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar tanpa hambatan yang tidak perlu.
Selain masalah teknis, antrean pemeriksaan juga dapat memengaruhi durasi. Sistem DJKI memproses ribuan permohonan setiap hari, sehingga ketidaksesuaian kecil pun bisa membuat berkas menumpuk lebih lama. Untuk itu, melakukan pengecekan awal secara mandiri atau melalui konsultan sangat membantu mengurangi risiko penolakan. Pada akhirnya, persiapan dokumen dan pemahaman regulasi adalah kunci utama agar pendaftaran merek berlangsung cepat, tepat, dan tanpa revisi berulang.
Penolakan pendaftaran merek HKI merupakan hal yang umum terjadi dan sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara merek yang diajukan dengan ketentuan yang berlaku. Banyak pelaku usaha tidak melakukan pemeriksaan awal terhadap potensi persamaan dengan merek lain, sehingga permohonannya otomatis ditolak ketika memasuki pemeriksaan substantif.
Dalam kondisi tertentu, persiapan legalitas usaha melalui layanan seperti jasa pendirian PT/CV sudah lengkap, namun unsur merek yang diajukan justru tidak memenuhi syarat perlindungan.
Beberapa alasan umum penolakan pendaftaran merek antara lain:
• Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar
• Merek mengandung unsur deskriptif yang tidak memiliki daya pembeda
• Merek meniru nama tokoh, lembaga, atau simbol tertentu tanpa izin
• Merek berpotensi menyesatkan konsumen karena menunjukkan klaim yang tidak benar
Penolakan dapat muncul pada tahap awal maupun setelah masa publikasi. Jika ditemukan keberatan dari pihak ketiga yang merasa memiliki persamaan, DJKI akan meninjau ulang permohonan tersebut sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemohon untuk melakukan clearance search sebelum mendaftarkan merek dan memastikan bahwa unsur merek benar-benar unik serta tidak menyerupai merek lain.
Dalam beberapa kasus, penolakan juga terjadi karena kesalahan administratif, seperti dokumen yang tidak lengkap, klasifikasi barang/jasa yang keliru, atau desain logo yang tidak sesuai ketentuan teknis. Dengan memahami penyebab umum penolakan ini, pelaku usaha dapat mempersiapkan permohonan dengan lebih akurat dan mengurangi risiko kegagalan. Persiapan yang matang sebelum mengajukan permohonan adalah langkah penting untuk memastikan merek dapat diterima tanpa hambatan.
Bagi pelaku usaha yang ingin memastikan proses pendaftaran merek berjalan lebih cepat dan tanpa revisi, menggunakan layanan profesional dapat menjadi solusi yang sangat membantu. Dengan dukungan tim yang berpengalaman, proses mulai dari pengecekan merek, penyiapan dokumen, pengajuan permohonan, hingga pemantauan status dapat dilakukan secara lebih terarah. Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi pelaku usaha yang juga mengurus legalitas usaha lain secara bersamaan.
Beberapa manfaat menggunakan layanan profesional dalam pengurusan merek antara lain:
• Pengecekan persamaan merek secara menyeluruh
• Penentuan kelas barang/jasa yang tepat
• Penyusunan dokumen yang sesuai standar DJKI
Menggunakan layanan profesional membuat proses administrasi jauh lebih efisien karena setiap tahap ditangani sesuai ketentuan. Anda tidak perlu khawatir mengenai kesalahan teknis yang berpotensi menyebabkan penolakan atau memanjang waktu pemeriksaan. Dengan demikian, Anda dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan strategi bisnis, sementara proses legalitas ditangani oleh tenaga ahli.
Jika Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus pendaftaran merek HKI, PERMATAMAS siap membantu mulai dari pengecekan merek, penyusunan dokumen, hingga permohonan resmi ke DJKI. Dengan pengalaman panjang dalam legalitas usaha, PERMATAMAS menjadi mitra terbaik Anda untuk memastikan merek terlindungi secara hukum. Segera hubungi PERMATAMAS untuk mulai mengamankan merek bisnis Anda sebelum digunakan oleh pihak lain.
1. Berapa biaya resmi pendaftaran merek HKI untuk UMK?
Biaya resmi untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah Rp500.000 per kelas sesuai tarif pemerintah yang berlaku.
2. Berapa biaya pendaftaran merek untuk kategori umum atau non-UMK?
Untuk pemohon umum atau non-UMK, biaya pendaftaran merek ditetapkan sebesar Rp1.800.000 per kelas.
3. Apa yang dimaksud dengan “per kelas” dalam pendaftaran merek?
“Per kelas” berarti biaya dihitung berdasarkan jumlah kelas barang/jasa yang diajukan. Jika merek diajukan di dua kelas, maka biaya yang dibayar adalah dua kali tarif per kelas.
4. Bagaimana cara mengetahui apakah usaha saya termasuk UMK?
UMK ditentukan berdasarkan kriteria omset dan aset sesuai UU UMKM. Selain itu, pemohon biasanya diminta melampirkan Surat Pernyataan UMKM dan Surat Rekomendasi UMK Binaan sebagai bukti.
5. Apakah biaya pendaftaran merek HKI sudah termasuk biaya penggunaan konsultan?
Tidak. Biaya di atas hanya biaya resmi pemerintah. Jika menggunakan jasa konsultan atau biro pengurusan merek, maka ada biaya tambahan sesuai layanan yang diberikan.
6. Jika satu merek ingin didaftarkan untuk banyak produk, apakah biayanya bertambah?
Biaya bertambah hanya jika produk tersebut berasal dari kelas yang berbeda. Namun jika masih satu kelas, biayanya tetap satu tarif.
7. Apakah biaya akan hangus jika permohonan merek ditolak?
Ya, biaya pendaftaran merek tidak dapat dikembalikan meskipun permohonan ditolak oleh DJKI.
8. Apakah ada biaya tambahan selain biaya pendaftaran?
Biasanya tidak ada biaya tambahan dari DJKI, kecuali jika ada revisi tertentu atau permohonan dilakukan melalui pihak ketiga.
Konsultasi Gratis
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
Apa Itu Jasa Merek HKI – Merek bukan sekadar nama atau logo produk; ia adalah identitas dan aset berharga yang membedakan usaha Anda dari kompetitor, membangun kepercayaan konsumen, dan meningkatkan nilai jual bisnis. Namun, proses mendaftarkan merek agar memiliki perlindungan hukum yang sah di Indonesia bisa rumit dan memakan waktu, terutama bagi pelaku usaha baru atau UMKM.
Inilah peran jasa merek HKI. Layanan ini membantu pelaku usaha memastikan nama, logo, dan identitas bisnis terlindungi secara resmi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Jasa ini menangani seluruh proses, mulai dari pengecekan ketersediaan merek, persiapan dokumen, hingga penerbitan sertifikat resmi.
Panduan berikut akan membahas secara lengkap mengenai apa itu jasa merek HKI, mengapa penting bagi pelaku usaha, jenis layanan yang tersedia, biaya, serta tips memilih penyedia jasa yang tepat. Dengan panduan ini, Anda akan memahami manfaat dan langkah praktis untuk mengamankan merek bisnis agar terlindungi secara hukum.
Pengertian Jasa Merek HKI
Jasa Pendaftaran Merek HKI adalah layanan profesional yang membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan merek secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengecekan ketersediaan merek, persiapan dokumen, hingga pengajuan dan pemantauan status permohonan. Dengan menggunakan jasa pendaftaran merek ini, proses pendaftaran merek menjadi lebih cepat, aman, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pelaku usaha dapat memastikan merek mereka terlindungi dari penggunaan pihak lain secara ilegal.
Selain itu, jasa pendaftaran merek HKI juga memberikan konsultasi terkait strategi perlindungan merek, termasuk pemilihan kelas produk yang tepat sesuai dengan sistem klasifikasi internasional (Nice Classification). Layanan ini penting untuk menghindari konflik hukum di kemudian hari, terutama bila merek yang ingin didaftarkan memiliki kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar.
Secara keseluruhan, jasa pendaftaran merek membantu pelaku usaha untuk mengurangi risiko kesalahan administrasi, mempercepat proses pendaftaran, dan memberikan perlindungan hukum bagi merek yang dimiliki. Menggunakan jasa profesional juga memungkinkan pelaku usaha fokus pada pengembangan produk dan strategi pemasaran, sementara urusan pendaftaran merek ditangani oleh pihak yang berkompeten.
Pelaku usaha membutuhkan jasa daftar merek HKI karena pendaftaran merek merupakan proses yang rumit dan penuh prosedur hukum. Tanpa bantuan profesional, banyak pelaku usaha yang menghadapi risiko penolakan atau kesalahan administrasi yang berujung pada tertundanya penerbitan sertifikat merek. Jasa Merek HKI memberikan panduan step-by-step mulai dari pengecekan nama merek hingga pengajuan resmi ke DJKI.
Selain itu, pendaftaran merek bukan hanya soal legalitas, tapi juga strategi perlindungan bisnis jangka panjang. Dengan merek yang terdaftar secara resmi, pelaku usaha dapat mengklaim hak eksklusif atas logo, nama, atau simbol dagang mereka, sehingga mencegah kompetitor meniru atau memanfaatkan merek secara ilegal. Jasa profesional membantu memastikan semua dokumen lengkap, sesuai format DJKI, dan memperhitungkan potensi konflik dengan merek lain.
Terakhir, jasa daftar merek HKI juga mempercepat proses pengurusan. Tanpa jasa, pemilik usaha harus memahami aturan hukum yang kompleks, mengikuti alur administrasi DJKI, dan melakukan monitoring sendiri. Dengan bantuan jasa profesional, pelaku usaha dapat fokus pada pengembangan produk, sementara seluruh proses hukum dan administrasi ditangani secara sistematis oleh konsultan berpengalaman.
Jenis Jenis Layanan Jasa Merek HKI
Jasa Merek HKI menawarkan beragam layanan untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha dalam mendaftarkan dan mengelola merek. Layanan ini biasanya mencakup seluruh tahap, dari awal hingga sertifikasi resmi.
Beberapa layanan utama antara lain:
• Pengecekan Ketersediaan Merek: Memastikan nama atau logo yang ingin didaftarkan belum terpakai.
• Pendaftaran Merek Baru: Menyusun dokumen, mengisi formulir resmi, dan mengajukan ke DJKI.
• Perpanjangan Merek: Mengurus renewal atau perpanjangan masa berlaku sertifikat.
• Perubahan atau Pengalihan Merek: Membantu proses perubahan nama, logo, atau kepemilikan merek.
• Konsultasi Strategi Merek: Memberikan saran tentang kelas produk, branding, dan perlindungan hukum.
Selain di atas, jasa ini juga memberikan pendampingan lengkap untuk menghadapi potensi penolakan, keberatan pihak ketiga, atau masalah administratif. Pelaku usaha dapat memperoleh arahan praktis dan solusi atas kendala yang muncul selama proses pendaftaran.
Dengan adanya berbagai layanan ini, pelaku usaha dapat memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan—baik untuk pendaftaran tunggal, perpanjangan, atau manajemen portofolio merek. Hal ini membuat jasa merek HKI menjadi investasi penting dalam menjaga legalitas dan keberlangsungan bisnis.
Proses kerja jasa pendaftaran merek HKI dimulai dari konsultasi awal antara pelaku usaha dan konsultan. Pada tahap ini, pihak jasa akan mengecek ketersediaan nama atau logo, menentukan kelas produk, dan memberikan arahan terkait dokumen yang harus disiapkan. Konsultasi awal memastikan langkah selanjutnya lebih cepat dan minim risiko penolakan.
Tahap berikutnya adalah persiapan dan pengajuan dokumen ke DJKI. Jasa profesional akan menyiapkan formulir, akta perusahaan, surat pernyataan, serta dokumen pendukung lain sesuai ketentuan resmi. Dokumen kemudian diajukan melalui sistem online DJKI atau manual sesuai prosedur. Selama tahap ini, konsultan memantau setiap langkah untuk memastikan tidak ada dokumen yang kurang atau salah format.
Terakhir, setelah pengajuan dilakukan, jasa pendaftaran merek HKI memantau status permohonan sampai sertifikat diterbitkan. Bila terjadi kendala, seperti keberatan pihak ketiga atau revisi dokumen, jasa akan memberikan bimbingan untuk menyelesaikannya. Dengan proses ini, pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan birokrasi kompleks, karena seluruh alur pendaftaran ditangani secara profesional dan sistematis.
Biaya Umum untuk Jasa Daftar Merek di Indonesia HKI
Biaya pendaftaran merek di Indonesia tergantung pada jenis pelaku usaha dan paket layanan yang digunakan. Untuk UMKM, biaya resmi pendaftaran merek Rp 500.000 per kelas, sedangkan untuk pendaftaran reguler sebesar Rp 1.800.000 per kelas.
Biaya ini mencakup pengajuan resmi ke DJKI, pemeriksaan formalitas dokumen, dan publikasi merek dalam Berita Resmi Merek. Selain biaya resmi, penyedia jasa merek HKI biasanya menawarkan biaya jasa tambahan untuk mempermudah proses pengajuan.
Beberapa layanan yang biasanya termasuk:
• Konsultasi awal terkait kelas produk dan strategi pendaftaran
• Penyusunan dokumen administrasi dan formulir pengajuan
• Pemantauan status permohonan hingga sertifikat diterbitkan
• Pendampingan jika terjadi keberatan atau revisi dokumen
Pelaku usaha perlu memahami perbedaan antara biaya resmi DJKI dan biaya jasa konsultan. Dengan mengetahui rincian biaya, pelaku usaha bisa menyiapkan anggaran secara tepat dan menghindari pembayaran berlebih. Biaya tambahan ini biasanya sebanding dengan kemudahan dan efisiensi waktu yang diperoleh.
Secara keseluruhan, memahami biaya umum pendaftaran merek membantu pelaku usaha membuat keputusan yang tepat. Dengan menggunakan jasa profesional, proses pendaftaran menjadi lebih cepat, aman, dan terhindar dari kesalahan administrasi yang berpotensi menyebabkan penolakan.
Kriteria Memilih Penyedia Jasa Merek HKI yang Tepat
Memilih penyedia jasa merek HKI yang tepat sangat penting agar proses pendaftaran berjalan lancar dan aman. Tidak semua jasa memiliki pengalaman atau reputasi yang sama, sehingga pelaku usaha harus mempertimbangkan beberapa faktor.
Beberapa kriteria penting dalam memilih jasa merek HKI antara lain:
• Pengalaman dan rekam jejak dalam mengurus pendaftaran merek di DJKI
• Transparansi biaya antara biaya resmi DJKI dan jasa layanan
• Layanan lengkap mulai dari konsultasi, pengurusan dokumen, hingga monitoring permohonan
• Kemudahan komunikasi dan update informasi proses pendaftaran
Selain itu, pastikan penyedia jasa memiliki tim profesional yang memahami aturan hukum HKI dan prosedur pendaftaran. Pilihan yang tepat akan membantu pelaku usaha mengurangi risiko penolakan dan mempercepat penerbitan sertifikat merek.
Dengan kriteria tersebut, pelaku usaha bisa memilih penyedia jasa yang tepercaya, responsif, dan efisien, sehingga proses pendaftaran merek menjadi lebih terstruktur dan aman.
Pertanyaan Umum Tentang Jasa Merek HKI
Banyak pelaku usaha yang baru pertama kali mendaftarkan merek sering memiliki pertanyaan seputar proses dan layanan jasa merek HKI. Menjawab pertanyaan ini penting agar pemilik usaha memahami hak, kewajiban, dan prosedur pendaftaran.
Beberapa pertanyaan umum meliputi:
• Apa perbedaan biaya UMKM dan reguler? Biaya UMKM lebih rendah, sedangkan reguler mengikuti tarif resmi DJKI.
• Berapa lama proses pendaftaran merek? Biasanya 12–18 bulan tergantung kelas dan kelengkapan dokumen.
• Apakah bisa menggunakan nama atau logo yang mirip merek lain? Tidak, harus dicek ketersediaannya untuk menghindari penolakan.
• Apakah jasa merek HKI juga menangani keberatan pihak ketiga? Ya, penyedia jasa profesional memberikan pendampingan penuh.
Selain itu, penting juga mengetahui bahwa sertifikat HKI berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sehingga pertanyaan tentang masa berlaku dan perpanjangan juga sering muncul.
Dengan memahami pertanyaan umum ini, pelaku usaha lebih siap menghadapi proses pendaftaran dan memilih jasa merek HKI yang sesuai kebutuhan.
Risiko Jika Mengurus Merek Tanpa Jasa Profesional HKI
Mengurus pendaftaran merek tanpa bantuan jasa profesional memiliki risiko yang cukup tinggi. Banyak pelaku usaha yang mengalami penolakan, kesalahan administrasi, atau keterlambatan sertifikat karena kurang memahami prosedur DJKI.
Beberapa risiko utama yang perlu diperhatikan:
• Kesalahan pengisian dokumen, seperti formulir tidak lengkap atau salah format, yang bisa menyebabkan penolakan.
• Pemilihan kelas produk yang salah, sehingga merek tidak terlindungi sesuai jenis produk yang dimaksud.
• Keterlambatan proses pendaftaran, karena pelaku usaha harus belajar prosedur sendiri dan memantau status permohonan secara manual.
• Konflik dengan merek lain, bila tidak melakukan pengecekan ketersediaan secara menyeluruh.
Tanpa pendampingan profesional, pelaku usaha juga akan kesulitan menghadapi keberatan pihak ketiga atau revisi dokumen yang diminta DJKI. Akibatnya, proses pendaftaran bisa memakan waktu lebih lama dan menimbulkan biaya tambahan yang tidak perlu.
Dengan memahami risiko ini, pelaku usaha akan lebih bijak untuk menggunakan jasa profesional, sehingga proses pendaftaran menjadi lebih aman, cepat, dan sesuai regulasi HKI.
Manfaat Menggunakan Jasa Pendaftaran Merek HKI
Menggunakan jasa pendaftaran merek HKI memberikmerekan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi pelaku usaha. Perlindungan hukum yang diberikan oleh sertifikat HKI memastikan bahwa merek, logo, dan identitas bisnis Anda aman dari penggunaan pihak lain tanpa izin. Hal ini sangat penting untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.
Selain itu, jasa profesional membantu pelaku usaha mengoptimalkan strategi merek.
Beberapa manfaat jangka panjang antara lain:
1. Perlindungan Eksklusif – Merek terdaftar memberikan hak eksklusif atas penggunaan nama, logo, atau simbol dagang, sehingga mencegah kompetitor meniru.
2. Nilai Tambah Bisnis – Merek terdaftar meningkatkan nilai brand, memudahkan penjualan lisensi atau franchise, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
3. Efisiensi Waktu dan Biaya – Dengan pendampingan profesional, proses pendaftaran lebih cepat, mengurangi risiko revisi dokumen dan penolakan.
Selain keuntungan hukum dan strategi, menggunakan jasa merek HKI juga memudahkan pelaku usaha mengelola portofolio merek dan melakukan perpanjangan atau perubahan bila diperlukan. Hal ini membuat bisnis tetap kompetitif, legal, dan siap berkembang dalam jangka panjang.
Perbedaan Antara Jasa Daftar Merek atau Jasa Pendaftaran Merek HKI
Meskipun istilah “jasa daftar merek” dan “jasa pendaftaran merek” sering terdengar mirip dan digunakan secara bergantian, sebenarnya terdapat perbedaan signifikan yang perlu dipahami oleh pelaku usaha. Memahami perbedaan ini penting agar proses pendaftaran merek berjalan lebih efisien, aman, dan sesuai dengan regulasi DJKI.
Beberapa perbedaan utama antara kedua layanan ini adalah:
Jasa Daftar Merek
• Fokus pada tahap awal pendaftaran merek, termasuk pengecekan ketersediaan nama atau logo.
• Membantu pelaku usaha menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti formulir permohonan, surat pernyataan, dan dokumen pendukung lain.
• Mengajukan permohonan resmi ke DJKI agar merek mulai diproses secara formal.
Jasa Pendaftaran Merek
• Mencakup seluruh proses administrasi pendaftaran hingga merek resmi diterbitkan sertifikatnya.
• Memberikan pendampingan selama pemeriksaan formalitas dan substantif oleh DJKI, termasuk publikasi.
• Menawarkan layanan tambahan seperti perpanjangan masa berlaku merek, perubahan data, atau pengalihan hak merek jika diperlukan.
Lingkup Layanan Tambahan
• Konsultasi strategi merek agar perlindungan hukum lebih optimal.
• Pemantauan status permohonan untuk memastikan tidak ada kendala selama proses pemeriksaan.
• Bimbingan menghadapi keberatan pihak ketiga jika terjadi sengketa selama proses publikasi.
Perbedaan ini penting agar pelaku usaha memahami lingkup tanggung jawab penyedia jasa dan memilih layanan sesuai kebutuhan bisnis. Dengan layanan yang tepat, risiko kesalahan dokumen, penolakan, atau keterlambatan bisa diminimalkan.
Selain di atas, pelaku usaha juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting lainnya:
• Reputasi penyedia jasa: Pastikan jasa memiliki pengalaman dan rekam jejak yang terbukti.
• Transparansi biaya: Hindari biaya tersembunyi dan pastikan semua layanan dijelaskan secara jelas.
• Kompetensi dan kecepatan layanan: Pilih penyedia yang bisa menangani dokumen secara profesional dan memantau status permohonan secara berkala.
Dengan memperhatikan semua aspek ini, investasi pendaftaran merek melalui jasa profesional akan memberikan perlindungan hukum maksimal, memperkuat nilai brand, dan memastikan merek bisnis Anda aman dari risiko pelanggaran atau peniruan.
Waktu yang Diperlukan untuk Proses Pendaftaran Merek HKI
Proses pendaftaran merek HKI tidak instan dan melibatkan beberapa tahapan pemeriksaan oleh DJKI. Secara umum, waktu yang diperlukan bisa berbeda tergantung kelengkapan dokumen, jumlah kelas produk, dan potensi keberatan pihak ketiga.
Beberapa estimasi waktu rata-rata meliputi:
• Pengecekan ketersediaan merek: 1–3 hari kerja
• Pengajuan dokumen ke DJKI: 1–2 minggu tergantung persiapan
• Pemeriksaan formalitas dan substantif: 6–12 bulan
• Publikasi dan penerbitan sertifikat: 1–2 bulan setelah pemeriksaan selesai
Selain itu, penggunaan jasa profesional membantu mempercepat proses karena:
• Dokumen sudah lengkap dan sesuai format
• Proses pengajuan dilakukan sesuai alur resmi DJKI
• Pendampingan tersedia jika ada revisi atau keberatan
Dengan memahami estimasi waktu ini, pelaku usaha bisa merencanakan strategi branding dan pemasaran sambil menunggu sertifikat diterbitkan.
Kesalahan Umum dalam Pengajuan Merek dan Cara Menghindarinya
Banyak pelaku usaha baru melakukan kesalahan dalam proses pendaftaran merek HKI, yang bisa menyebabkan penolakan atau keterlambatan sertifikat. Kesalahan umum ini sebaiknya diantisipasi dengan strategi pendaftaran yang tepat.
Beberapa kesalahan yang sering terjadi:
1. Dokumen tidak lengkap atau salah format – Pastikan semua dokumen pendukung tersedia dan sesuai standar DJKI.
2. Pemilihan kelas produk yang salah – Gunakan sistem klasifikasi internasional (Nice Classification) agar merek terlindungi secara tepat.
3. Tidak melakukan pengecekan ketersediaan merek – Selalu pastikan nama atau logo yang didaftarkan belum terdaftar pihak lain.
Selain itu, pelaku usaha harus memperhatikan:
• Revisi dokumen bila diminta DJKI
• Keberatan pihak ketiga yang mungkin muncul selama proses publikasi
• Masa berlaku sertifikat dan jadwal perpanjangan
Dengan memahami kesalahan umum ini, proses pendaftaran merek dapat berjalan lebih lancar, aman, dan efektif, terutama bila menggunakan jasa profesional.
Pelaku Usaha yang Sukses Menggunakan Jasa Merek HKI
Banyak pelaku usaha berhasil mengembangkan bisnis mereka berkat bantuan jasa pendaftaran merek HKI. Dengan menggunakan jasa profesional, mereka dapat mengamankan hak eksklusif atas merek, logo, dan identitas bisnis, sehingga produk mereka terlindungi dari peniruan dan kompetitor yang tidak sah.
Beberapa contoh keberhasilan pelaku usaha yang menggunakan jasa merek HKI meliputi:
• UMKM lokal yang berhasil mendaftarkan produk makanan atau minuman khas daerah, sehingga bisa memperluas distribusi ke supermarket dan marketplace nasional.
• Perusahaan startup yang mendaftarkan logo dan brand mereka sejak awal, sehingga investasi branding menjadi lebih aman dan memiliki nilai jual tambahan saat menggaet investor.
• Perusahaan besar yang melakukan portofolio merek lengkap, termasuk perpanjangan dan perubahan, sehingga setiap sub-brand terlindungi secara hukum.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa menggunakan jasa merek HKI bukan hanya soal legalitas, tetapi juga strategi bisnis. Pelaku usaha bisa fokus mengembangkan produk dan pemasaran, sementara urusan administrasi dan hukum ditangani oleh pihak yang berpengalaman.
Bagaimana Jasa Merek HKI Membantu UMKM vs Perusahaan Besar
Jasa pendaftaran merek HKI memiliki peran berbeda untuk UMKM dan perusahaan besar, sesuai kebutuhan dan skala usaha. Untuk UMKM, jasa merek HKI membantu mengurangi beban administrasi dan memastikan pendaftaran merek berjalan sesuai prosedur resmi DJKI.
Beberapa layanan yang bermanfaat bagi UMKM dan perusahaan besar meliputi:
UMKM:
1. Pendaftaran merek produk lokal atau rumahan
2. Pendampingan lengkap agar tidak terjadi penolakan
3. Saran strategi kelas produk untuk perlindungan maksimum
Perusahaan:
1. Pengelolaan portofolio merek multi-produk dan sub-brand
2. Perpanjangan, perubahan, dan pengalihan merek secara sistematis
3. Konsultasi strategi perlindungan merek di tingkat nasional dan internasional
Dengan layanan ini, baik UMKM maupun perusahaan besar bisa memastikan merek mereka terlindungi secara hukum, menghindari konflik, dan memaksimalkan nilai brand di pasar.
Menggunakan jasa pendaftaran merek HKI memang membutuhkan biaya, tetapi ada beberapa strategi untuk menghemat pengeluaran tanpa mengorbankan perlindungan hukum.
Pertama, pilih paket jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua layanan harus lengkap, terutama bagi UMKM yang baru memulai. Fokus pada pembuatan dokumen dan pengajuan resmi ke DJKI terlebih dahulu, sementara layanan tambahan seperti pengalihan atau perpanjangan bisa dilakukan nanti.
Kedua, lakukan pengecekan ketersediaan merek secara mandiri sebelum menggunakan jasa profesional. Ini membantu menghindari penolakan akibat nama atau logo yang sudah terdaftar, sehingga biaya jasa tidak sia-sia.
Ketiga, manfaatkan program UMKM yang menawarkan tarif pendaftaran lebih rendah, yakni Rp 500.000 per kelas dibandingkan tarif reguler Rp 1.800.000. Dengan strategi ini, pelaku usaha bisa menghemat biaya pendaftaran sekaligus memastikan perlindungan hukum tetap maksimal.
Peraturan Hukum Terkait Pendaftaran Merek dan Jasa Merek HKI
Pendaftaran merek di Indonesia diatur oleh peraturan yang ketat untuk memastikan hak eksklusif pelaku usaha terlindungi. Jasa pendaftaran merek HKI membantu pelaku usaha mematuhi semua aturan tersebut sehingga proses menjadi lancar dan aman.
Beberapa peraturan utama meliputi:
• Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
• Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tentang Tata Cara Pendaftaran Merek
• Persyaratan dokumen resmi yang harus dipenuhi untuk pengajuan pendaftaran
Penyedia jasa merek HKI profesional akan memastikan semua dokumen dan prosedur sesuai peraturan, termasuk:
• Pengisian formulir dan dokumen pendukung yang lengkap
• Penentuan kelas produk sesuai klasifikasi internasional
• Pemantauan status permohonan hingga sertifikat diterbitkan
Dengan memahami dan mematuhi regulasi ini, pelaku usaha terhindar dari penolakan, sengketa, atau masalah hukum di kemudian hari. Jasa profesional menjadi kunci untuk memastikan pendaftaran merek berjalan sesuai hukum dan efektif.
Bagaimana Mengecek Status Permohonan Merek Setelah Jasa Merek HKI Bekerja
Setelah jasa merek HKI mengajukan permohonan, pelaku usaha perlu mengetahui cara memantau status permohonan agar tetap up-to-date.
Pemantauan ini penting untuk memastikan tidak ada masalah atau keberatan yang tertunda.
1. Mengakses Sistem Online DJKI – Pelaku usaha dapat login ke situs resmi DJKI dan memasukkan nomor permohonan untuk melihat status. Ini memungkinkan pengecekan apakah dokumen sudah diterima, sedang diperiksa, atau sudah dipublikasikan.
2. Meminta Laporan dari Jasa Merek HKI – Jasa profesional biasanya memberikan update berkala, termasuk email atau notifikasi tentang setiap perubahan status. Dengan laporan ini, pelaku usaha tidak perlu memantau sendiri setiap hari.
3. Tindak Lanjut Bila Ada Keberatan atau Revisi – Jika DJKI meminta revisi dokumen atau ada keberatan pihak ketiga, pelaku usaha perlu segera bertindak. Dengan pendampingan jasa, semua langkah hukum dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai prosedur.
Dengan mengetahui cara mengecek status permohonan, pelaku usaha dapat memastikan proses pendaftaran berjalan lancar dan mengantisipasi potensi hambatan sebelum sertifikat diterbitkan.
Konsultan berperan penting dalam layanan jasa merek HKI karena mereka memastikan seluruh proses pendaftaran sesuai hukum dan efisien. Konsultan membantu pelaku usaha memahami regulasi, menyiapkan dokumen, dan menghindari kesalahan administratif.
Beberapa peran konsultan dalam layanan jasa merek antara lain:
• Konsultasi awal: Membantu memilih nama, logo, dan kelas produk yang tepat.
• Persiapan dokumen: Menyusun formulir, surat pernyataan, dan dokumen pendukung.
• Pendampingan pengajuan: Mengajukan permohonan ke DJKI dan memantau status secara berkala.
• Mengatasi keberatan: Memberikan bimbingan bila ada penolakan atau keberatan pihak ketiga.
• Strategi perlindungan merek: Menyusun langkah untuk perpanjangan atau pengalihan hak merek.
Dengan konsultan, pelaku usaha tidak perlu menghadapi proses birokrasi sendiri, sehingga waktu dan risiko kesalahan dapat diminimalkan.
Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya Jika Anda Ingin Menggunakan Jasa Merek HKI
Menggunakan jasa pendaftaran merek HKI memberikan banyak keuntungan, mulai dari perlindungan hukum, efisiensi waktu, hingga strategi branding. Pelaku usaha dapat memastikan merek, logo, dan identitas bisnis terlindungi secara resmi, sehingga mengurangi risiko peniruan atau sengketa.
Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan paket jasa yang sesuai, apakah untuk pendaftaran awal, perpanjangan, atau pengalihan merek. Selanjutnya, pilih penyedia jasa yang berpengalaman dan transparan dalam biaya dan layanan.
Terakhir, setelah memilih jasa, pelaku usaha perlu memantau proses pendaftaran, menyiapkan dokumen dengan lengkap, dan menindaklanjuti setiap permintaan revisi atau keberatan dari DJKI. Dengan langkah-langkah ini, proses pendaftaran merek akan lebih lancar, aman, dan memberikan perlindungan jangka panjang bagi bisnis Anda.
Jasa pengurusan daftar merek HKI adalah layanan profesional yang membantu pelaku usaha mengurus semua aspek pendaftaran merek resmi di DJKI. Layanan ini memastikan setiap langkah, dari pengecekan nama hingga penerbitan sertifikat, dilakukan sesuai prosedur hukum.
Beberapa layanan yang biasanya disediakan antara lain:
• Pengecekan ketersediaan merek: Menjamin nama atau logo belum digunakan pihak lain.
• Pengajuan dokumen ke DJKI: Meliputi formulir, surat pernyataan, dan dokumen pendukung.
• Monitoring status permohonan: Memastikan proses pendaftaran berjalan lancar.
• Pendampingan jika ada keberatan: Menyelesaikan masalah yang muncul selama proses publikasi.
• Perpanjangan atau pengalihan merek: Memberikan dukungan untuk manajemen portofolio merek.
Dengan menggunakan jasa pengurusan daftar merek HKI, pelaku usaha bisa fokus pada pengembangan produk dan pemasaran, sementara urusan administrasi dan hukum ditangani oleh konsultan profesional. Layanan ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memastikan keamanan hukum dan nilai brand tetap terjaga.
Konsultasi Gratis
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
Cara Cek Nama Merek yang Sudah Digunakan Orang Lain– Menentukan nama merek merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun identitas dan citra bisnis. Namun, sebelum meluncurkan produk dengan nama tersebut, Anda perlu memastikan bahwa nama merek itu belum digunakan atau didaftarkan oleh pihak lain. Langkah ini penting untuk menghindari potensi sengketa hukum atau keharusan mengganti nama setelah melakukan promosi besar-besaran.
Proses pengecekan nama merek kini dapat dilakukan dengan mudah melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan memahami cara cek merek yang benar, Anda dapat memastikan bahwa merek Anda benar-benar unik, tidak melanggar hak pihak lain, dan sah secara hukum. Artikel ini akan membahas panduan lengkap cara cek nama merek yang sudah digunakan orang lain, serta menjelaskan pentingnya bekerja sama dengan jasa pendaftaran merek profesional agar bisnis Anda terlindungi secara maksimal sejak awal.
Mengapa Penting Mengecek Nama Merek Sebelum Digunakan
Banyak pelaku usaha terburu-buru meluncurkan produk tanpa mengecek status merek terlebih dahulu. Padahal, langkah ini bisa berakibat fatal. Jika ternyata nama yang digunakan sudah terdaftar, maka penggunaan nama tersebut bisa dianggap pelanggaran hukum, dan Anda berpotensi dituntut secara perdata maupun pidana.
Selain itu, merek yang tidak terdaftar juga tidak memiliki perlindungan hukum. Artinya, jika ada pihak lain yang mendaftarkan nama yang sama lebih dulu, maka Anda bisa kehilangan hak untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, melakukan pengecekan terlebih dahulu menjadi langkah wajib sebelum Anda mengajukan pendaftaran melalui jasa pendaftaran merek resmi.
Langkah-Langkah Cara Cek Nama Merek yang Sudah Terdaftar di DJKI
Berikut panduan lengkap untuk mengecek apakah nama merek yang ingin Anda gunakan sudah dipakai atau belum:
1. Kunjungi situs resmi DJKI
Buka laman https://pdki-indonesia.dgip.go.id. Situs ini merupakan basis data resmi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2. Pilih menu pencarian merek dagang
Setelah masuk ke halaman utama, pilih kategori “Merek” untuk memfilter hasil pencarian sesuai dengan kebutuhan Anda.
3. Masukkan nama merek yang ingin dicek
Ketik nama merek Anda pada kolom pencarian, misalnya “PERMATAMAS”. Hasil pencarian akan menampilkan merek-merek yang sudah terdaftar dan mirip dengan nama tersebut.
4. Analisis hasil pencarian
Jika muncul hasil dengan status “Terdaftar”, artinya merek tersebut sudah digunakan orang lain. Namun, jika tidak ada hasil, maka Anda dapat melanjutkan proses pendaftaran. Di tahap ini, menggunakan jasa daftar merek sangat disarankan agar bisa mendapatkan pendampingan analisis kesamaan merek dengan lebih akurat.
5. Lanjutkan ke tahap pendaftaran
Setelah yakin nama merek belum digunakan, segera daftarkan melalui DJKI atau konsultan resmi seperti PERMATAMAS agar merek Anda terlindungi secara hukum.
Contoh Cek Merek Terdaftar
Sebagai contoh, merek PERMATAMAS dengan Nomor Registrasi IDM001301979 adalah salah satu merek yang telah terdaftar secara resmi di DJKI. Artinya, merek tersebut sudah memiliki perlindungan hukum penuh dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin pemiliknya. Contoh ini menunjukkan pentingnya melakukan pendaftaran merek sejak awal, karena status “Terdaftar” memberikan kekuatan hukum atas identitas bisnis Anda.
Dengan menggunakan jasa pendaftaran merek profesional, Anda tidak hanya memastikan nama merek aman dari peniruan, tetapi juga meminimalkan risiko penolakan saat proses pendaftaran berlangsung.
Cara Cek Nama Merek yang Sudah Digunakan Orang Lain
Kesalahan Umum Saat Mengecek Nama Merek
Beberapa kesalahan yang sering dilakukan pelaku usaha saat melakukan pengecekan merek di antaranya:
– Tidak menggunakan ejaan yang benar saat mencari merek.
– Hanya mengecek sebagian kata, bukan keseluruhan nama merek.
– Tidak memperhatikan kelas barang atau jasa (karena setiap merek terdaftar berdasarkan kategori tertentu).
– Mengabaikan kemiripan visual atau fonetik yang juga bisa menyebabkan penolakan saat pendaftaran.
Agar tidak salah langkah, pelaku usaha sebaiknya menggunakan jasa daftar merek yang sudah berpengalaman. Konsultan berlisensi biasanya memahami pola penolakan di DJKI dan bisa memberikan saran modifikasi agar merek Anda lolos pemeriksaan formal maupun substantif.
Kelebihan Menggunakan Jasa Pendaftaran Merek
1. Menghemat waktu dan tenaga
Proses pendaftaran merek di DJKI bisa memakan waktu lama jika dilakukan sendiri. Dengan bantuan jasa pendaftaran merek, semua proses administratif dapat diurus lebih cepat dan efisien.
2. Mengurangi risiko penolakan
Konsultan berpengalaman memahami aturan hukum dan klasifikasi merek. Mereka bisa membantu memilih kelas produk yang sesuai dan memastikan nama merek tidak menyalahi ketentuan DJKI.
3. Pendampingan hingga sertifikat terbit
Layanan jasa daftar merek biasanya mencakup pemantauan status pendaftaran hingga sertifikat merek resmi diterbitkan.
Dengan bantuan profesional seperti PERMATAMAS, Anda tidak perlu khawatir terhadap kesalahan teknis atau kendala birokrasi karena semua proses akan dijalankan sesuai prosedur hukum.
Tips Memilih Nama Merek yang Aman dan Unik
– Gunakan nama yang belum pernah dipakai atau mirip dengan merek terkenal.
– Hindari penggunaan kata yang terlalu umum atau deskriptif.
– Pastikan nama mudah diucapkan, diingat, dan relevan dengan produk.
– Gunakan alat bantu seperti Google Search dan database DJKI untuk memastikan tidak ada kesamaan.
Nama yang unik akan memperkuat branding bisnis Anda sekaligus mempermudah proses pendaftaran merek di DJKI.
Jasa Pendaftaran Merek HKI
Bagi pelaku usaha yang ingin memastikan mereknya terlindungi secara hukum, menggunakan layanan jasa pendaftaran merek HKI adalah langkah cerdas. Melalui layanan ini, seluruh proses mulai dari pengecekan nama merek, analisis kesamaan, pengisian dokumen, hingga pengajuan ke DJKI bisa dilakukan dengan cepat dan aman.
PERMATAMAS Indonesia merupakan salah satu konsultan profesional yang berpengalaman dalam bidang jasa daftar merek dan pengurusan HKI. Dengan tim ahli yang memahami regulasi serta sistem DJKI, proses pendaftaran dapat berjalan tanpa kendala dan hasilnya valid sesuai hukum yang berlaku.
Jadi, sebelum memasarkan produk atau memperluas usaha, pastikan nama merek Anda sudah dicek dan didaftarkan secara resmi. Dengan menggunakan jasa pendaftaran merek, Anda tidak hanya mengamankan identitas bisnis dari potensi sengketa, tapi juga memperkuat reputasi merek di mata konsumen dan mitra bisnis.
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
Jasa Pendaftaran Merek HAKI – Pendaftaran merek HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah langkah penting bagi setiap pelaku usaha, UMKM, startup, maupun perusahaan besar. Dengan merek yang terdaftar secara resmi, Anda mendapatkan perlindungan hukum terhadap nama, logo, atau simbol bisnis. Hal ini tidak hanya melindungi bisnis dari penggunaan pihak lain tanpa izin, tetapi juga meningkatkan kredibilitas,
kepercayaan konsumen, dan nilai aset bisnis Anda.
Permatamas hadir sebagai penyedia jasa pendaftaran merek HKI profesional yang memudahkan proses ini bagi berbagai jenis usaha. Dengan pengalaman dan pengetahuan mendalam mengenai regulasi DJKI, Permatamas memastikan setiap langkah pendaftaran dilakukan dengan tepat dan aman.
Pembahasan berikut menjelaskan secara lengkap jasa pendaftaran merek HKI, manfaatnya, langkah-langkah pendaftaran, tips memilih jasa yang tepat, serta estimasi biaya dan waktu yang diperlukan.
Mengapa Menggunakan Jasa Pendaftaran Merek HAKI Itu Penting
Meskipun pendaftaran merek HAKI bisa dilakukan sendiri, menggunakan jasa profesional memiliki berbagai keuntungan. Pertama, memastikan proses pendaftaran berjalan sesuai prosedur. Ahli HKI memahami regulasi DJKI, dokumen yang diperlukan, serta tata cara pengajuan sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan. Kesalahan dokumen atau langkah prosedural yang salah bisa menunda proses atau membuat permohonan ditolak.
Kedua, mengurangi risiko sengketa hukum. Konsultan atau biro jasa pendaftaran merek akan melakukan pengecekan mendalam untuk memastikan merek yang diajukan belum digunakan pihak lain. Hal ini penting agar bisnis Anda terlindungi dari potensi konflik hukum di masa depan.
Ketiga, memberikan strategi branding yang tepat. Ahli HKI dapat memberikan masukan mengenai nama merek, kelas barang/jasa, dan aspek legal lainnya agar merek lebih aman digunakan secara komersial. Strategi yang tepat membantu merek Anda dikenal luas sekaligus menghindari kesamaan dengan merek lain.
Keempat, memudahkan pelaku usaha fokus pada bisnis. Dengan menggunakan jasa profesional, Anda dapat memusatkan energi pada pengembangan produk atau layanan tanpa terganggu urusan administratif dan legalitas.
Keuntungan menggunakan jasa pendaftaran merek HAKI:
• Memastikan dokumen lengkap dan prosedur sesuai DJKI.
• Meminimalisir risiko penolakan atau sengketa hukum.
• Mendapat panduan strategi branding dan pemilihan kelas merek yang tepat.
• Menghemat waktu dan fokus pada pengembangan bisnis.
Langkah-Langkah Proses Pendaftaran Merek HAKI
Proses pendaftaran merek HAKI bisa tampak rumit jika dilakukan sendiri. Berikut langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh jasa profesional seperti Permatamas:
1. Pengecekan Merek di DJKI
Sebelum mendaftar, dilakukan pengecekan untuk memastikan merek belum digunakan pihak lain. Hal ini penting agar permohonan diterima dan menghindari penolakan.
2. Menentukan Kelas Barang/Jasa
Setiap merek harus didaftarkan sesuai kelas barang atau jasa. Konsultan akan membantu menentukan kelas yang sesuai dengan produk atau layanan bisnis Anda agar sesuai dengan standar internasional dan lokal.
3. Persiapan Dokumen Pendukung
Dokumen biasanya meliputi formulir permohonan, surat kuasa (jika menggunakan jasa), identitas pemohon, dan desain merek yang jelas. Semua dokumen harus lengkap agar proses pendaftaran berjalan lancar.
4. Pengajuan Permohonan ke DJKI
Jasa profesional mengajukan dokumen secara online melalui sistem e-Registration DJKI atau secara manual sesuai kebutuhan. Dengan pengalaman mereka, proses ini menjadi lebih cepat dan aman.
5. Monitoring Proses Pendaftaran
Setelah pengajuan, jasa pendaftaran akan memantau status permohonan dan memberikan update kepada pemilik usaha secara berkala.
6. Sertifikat Merek HAKI
Jika permohonan diterima, DJKI akan menerbitkan sertifikat resmi sebagai bukti kepemilikan merek, memberikan perlindungan hukum eksklusif terhadap merek Anda.
Jasa Pendaftaran Merek HAKI
Manfaat Memilih Jasa Pendaftaran Merek HAKI Berpengalaman
Menggunakan jasa pendaftaran merek HKI berpengalaman seperti Permatamas membawa banyak manfaat tambahan:
Pertama, proses lebih cepat dan tepat. Ahli HKI sudah terbiasa dengan alur DJKI, sehingga permohonan lebih efisien dan terstruktur.
Kedua, panduan pemilihan nama dan kelas merek aman. Pengalaman jasa profesional membantu menghindari nama merek yang berpotensi konflik atau mirip dengan merek lain, sehingga peluang diterima lebih besar.
Ketiga, dukungan untuk semua jenis usaha, mulai dari UMKM, startup, hingga perusahaan besar. Setiap jenis usaha memiliki kebutuhan berbeda, dan jasa profesional dapat menyesuaikan strategi pendaftaran sesuai kapasitas dan target bisnis.
Keempat, mengurangi risiko penolakan. Dengan bantuan jasa profesional, dokumen dan prosedur diperiksa secara detail sehingga kemungkinan penolakan sangat kecil.
Manfaat menggunakan jasa:
• Proses pendaftaran lebih cepat dan akurat.
• Panduan pemilihan nama dan kelas merek aman.
• Dukungan untuk UMKM, startup, dan perusahaan besar.
• Mengurangi risiko penolakan dan konflik hukum.
Tips Memilih Penyedia Jasa Pendaftaran Merek HAKI yang Tepat
Memilih jasa pendaftaran merek HKI yang tepat adalah kunci keberhasilan pendaftaran. Berikut tips memilih penyedia jasa yang handal: 1. Cek Pengalaman dan Portofolio
Pastikan jasa tersebut memiliki pengalaman menangani berbagai jenis pendaftaran merek, dari UMKM hingga perusahaan besar.
2. Periksa Reputasi dan Testimoni
Cari review atau testimoni dari klien sebelumnya untuk mengetahui kualitas layanan dan profesionalisme.
3. Pastikan Transparansi Biaya
Jasa profesional akan memberikan estimasi biaya secara jelas, termasuk biaya tambahan jika ada pengalihan atau banding.
4. Kemudahan Komunikasi
Pilih jasa yang responsif dan siap memberikan update selama proses pendaftaran agar Anda tidak ketinggalan informasi penting.
5. Layanan Lengkap
Idealnya, jasa tidak hanya membantu pendaftaran, tetapi juga pengecekan merek, banding, sanggah, dan pengalihan merek jika diperlukan.
Biaya dan Estimasi Waktu Pendaftaran Merek HAKI
Biaya pendaftaran merek HKI di Indonesia bervariasi tergantung jenis usaha dan jasa yang digunakan:
• Biaya Resmi DJKI: Setiap permohonan dikenakan biaya dasar sesuai kelas barang/jasa.
• Biaya Jasa Profesional: Menyesuaikan layanan, biasanya mencakup pengecekan, pengajuan, dan monitoring permohonan.
Estimasi waktu pendaftaran merek HKI:
• 3–6 bulan untuk proses pemeriksaan formal dan substantif.
• Bisa lebih cepat jika dokumen lengkap dan tidak ada konflik merek.
Menggunakan jasa pendaftaran profesional membantu mempercepat proses, mengurangi risiko penolakan, dan memberikan panduan strategi legalitas merek jangka panjang.
Solusi Mudah Pendaftaran Merek HAKI dengan Permatamas
Menggunakan jasa pendaftaran merek HKI dari Permatamas adalah solusi praktis bagi pelaku usaha yang ingin memastikan merek mereka aman, terlindungi secara hukum, dan dapat digunakan secara eksklusif. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, menggunakan jasa berpengalaman, serta memahami perbedaan kelas dan regulasi DJKI, proses pendaftaran merek menjadi lebih cepat, aman, dan efektif.
Pemilik usaha, UMKM, maupun startup dapat fokus mengembangkan strategi bisnis dan branding tanpa khawatir mengenai legalitas merek.
Dengan dukungan jasa pendaftaran merek HKI profesional dari Permatamas, setiap langkah mulai dari pengecekan hingga sertifikasi resmi menjadi mudah, terstruktur, dan memberikan keamanan hukum jangka panjang bagi bisnis Anda.
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
Apa itu Merek HKI – Dalam dunia usaha modern, merek bukan sekadar simbol atau nama dagang, melainkan identitas hukum dan nilai strategis yang melekat pada suatu produk atau jasa. Merek menjadi pembeda utama di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Di sinilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan penting sebagai payung hukum yang melindungi karya, inovasi, serta reputasi bisnis dari tindakan peniruan atau penyalahgunaan oleh pihak lain.
Sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya pendaftaran merek secara resmi. Tanpa perlindungan hukum, merek yang sudah dikenal luas bisa diklaim dan didaftarkan lebih dulu oleh pihak lain, sehingga pemilik aslinya kehilangan hak atas nama yang telah dibangun bertahun-tahun. Risiko seperti ini kerap terjadi dan dapat merugikan reputasi maupun nilai ekonomi perusahaan.
Oleh karena itu, mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah langkah strategis dan wajib dilakukan setiap pemilik usaha. Dengan sertifikat resmi, merek Anda akan memiliki kekuatan hukum yang diakui negara, melindungi identitas bisnis, serta memberikan kepastian hukum atas penggunaan dan pengembangannya di masa depan.
Pengertian Merek HKI itu Apa
Secara umum, Merek HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan, melindungi, serta melarang pihak lain memakai merek tersebut tanpa izin. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan reputasi sebuah produk atau jasa agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang berpotensi meniru atau menjiplak identitas bisnis tersebut.
Merek sendiri dapat berbentuk kata, nama, logo, simbol, angka, gambar, bentuk tiga dimensi, suara, atau kombinasi dari berbagai unsur tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek memberikan kekuatan hukum yang sah kepada pemiliknya. Artinya, setiap penggunaan merek serupa tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Secara esensial, Merek HKI bukan sekadar tampilan visual atau tanda dagang, melainkan aset hukum dan komersial bernilai tinggi yang mencerminkan reputasi serta kredibilitas sebuah usaha. Dengan perlindungan HKI, merek dapat dijadikan investasi jangka panjang — bahkan bisa dialihkan, diwariskan, atau dijual layaknya aset berwujud lainnya yang memiliki nilai ekonomi nyata.
Apa Pentingnya Merek HKI
Mendaftarkan merek merupakan langkah strategis dalam melindungi identitas bisnis dan membangun kepercayaan konsumen. Di tengah kompetisi yang semakin ketat, baik di pasar offline maupun online, merek bukan sekadar nama atau logo—melainkan simbol keaslian, reputasi, dan jaminan kualitas dari produk atau layanan Anda. Dengan merek yang terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Anda memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut dari pihak lain yang berpotensi meniru atau mengakuinya sebagai milik mereka.
Tanpa perlindungan hukum melalui pendaftaran merek, bisnis Anda berada pada posisi yang rentan. Tidak sedikit kasus di mana pelaku usaha kehilangan hak atas merek yang sudah digunakan bertahun-tahun hanya karena pihak lain lebih dahulu mendaftarkannya secara sah. Hal ini bisa berdampak besar, mulai dari hilangnya identitas usaha, kehilangan pelanggan, hingga kerugian finansial yang tidak sedikit akibat rebranding mendadak.
Dengan kata lain, pendaftaran merek bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan bisnis yang serius ingin berkembang.
Selain sebagai bentuk perlindungan hukum, pendaftaran merek juga menjadi investasi jangka panjang yang bernilai tinggi. Merek yang kuat dan terdaftar dapat meningkatkan nilai jual perusahaan, menarik investor, bahkan menjadi aset yang bisa dijual atau diwariskan.
Jadi, pentingnya merek HKI bukan hanya tentang kepemilikan, melainkan juga tentang menjamin keberlanjutan, kredibilitas, dan nilai ekonomi bisnis Anda di masa depan.
Pentingnya pendaftaran merek antara lain:
1. Memberikan perlindungan hukum yang sah dari negara.
2. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan reputasi Anda.
3. Menjadi identitas resmi yang memperkuat brand awareness.
Dengan kata lain, merek HKI adalah perlindungan sekaligus pembeda yang memastikan nama bisnis Anda tetap menjadi milik Anda.
Apa Manfaat Merek HKI
Memiliki merek yang terdaftar secara resmi memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemiliknya. Dengan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Anda memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dan melarang pihak lain meniru, menggunakan, atau memperjualbelikannya tanpa izin.
Perlindungan ini menjadi tameng penting dari potensi sengketa, pemalsuan, maupun tindakan tidak etis yang dapat merugikan reputasi bisnis Anda. Selain itu, kepemilikan merek yang sah juga menunjukkan keseriusan dan profesionalisme usaha di mata pelanggan maupun mitra bisnis.
Dari sisi bisnis, merek HKI adalah aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Merek yang kuat mampu meningkatkan daya saing, memperkuat citra perusahaan, serta membangun loyalitas konsumen. Dalam jangka panjang, merek yang telah dikenal dan dipercaya dapat meningkatkan nilai jual perusahaan, menarik investor, bahkan dijadikan jaminan dalam kerja sama bisnis.
Dengan kata lain, manfaat merek HKI bukan hanya sekadar perlindungan, tetapi juga modal strategis yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.
Manfaat utama memiliki merek terdaftar antara lain:
• Perlindungan hukum terhadap peniruan, pemalsuan, dan penggunaan tanpa izin.
• Nilai jual meningkat, karena merek yang sah dapat dilisensikan, dijual, atau diwariskan.
• Meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional.
Selain itu, merek yang memiliki legalitas resmi juga lebih mudah diterima oleh marketplace, lembaga ekspor, dan mitra kerja sama besar.
Hal-hal yang Dilindungi oleh HKI Merek
Perlindungan merek di bawah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukan hanya sekadar pengakuan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap identitas usaha Anda. Setiap elemen yang melekat pada merek memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan konsumen dan citra perusahaan di pasar.
Dengan memiliki merek yang terdaftar, Anda tidak hanya melindungi nama atau logo, tetapi juga seluruh elemen pembeda yang menjadi ciri khas produk atau jasa Anda.
Berikut adalah hal-hal yang termasuk dalam perlindungan HKI merek:
• Tanda: Merek mencakup berbagai bentuk tanda grafis seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, hingga komposisi warna tertentu yang memiliki karakter khas dan mudah dikenali oleh konsumen.
• Unsur lain: Selain bentuk visual, merek juga dapat dilindungi dalam bentuk elemen non-visual seperti suara, hologram, atau perpaduan berbagai unsur kreatif lainnya yang memiliki daya pembeda dan identitas unik bagi pemiliknya.
• Tujuan: Perlindungan ini bertujuan untuk memberi identitas hukum sekaligus nilai komersial bagi pemilik merek, membantu membedakan produk atau jasa antar pelaku usaha, serta berfungsi sebagai alat pemasaran dan simbol kepercayaan dalam membangun citra bisnis.
Apa itu Merek HKI
Dasar Hukum Merek HKI
Perlindungan terhadap merek di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur secara komprehensif dalam beberapa regulasi penting. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi landasan utama dalam pengaturan, pendaftaran, serta perlindungan merek.
Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatur besaran biaya resmi dalam proses administrasi pendaftaran merek. Kedua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang telah resmi terdaftar. Artinya, jika suatu merek belum memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka negara tidak memiliki dasar untuk melindunginya apabila terjadi pelanggaran, peniruan, atau perebutan merek oleh pihak lain.
Dengan adanya pendaftaran, pemilik merek memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan, mengalihkan, maupun melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip dalam satu kelas barang/jasa.
Oleh karena itu, mendaftarkan merek bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan langkah hukum strategis untuk menjaga identitas, reputasi, dan nilai komersial bisnis Anda. Kepemilikan merek yang sah memberikan rasa aman dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha, sekaligus menjadi bukti konkret bahwa merek Anda diakui serta dilindungi oleh negara.
Cara Mengurus Merek HKI
Mengurus merek HKI dapat dilakukan dengan mudah jika memahami prosedur dan dokumennya. Prosesnya melibatkan beberapa tahap administratif yang harus dilalui dengan benar.
Berikut langkah-langkah pendaftaran merek di DJKI:
1.Pemeriksaan Awal (Cek Merek): Pastikan merek yang akan didaftarkan belum digunakan pihak lain.
2. Persiapan Dokumen: Siapkan KTP atau NIB, contoh merek, dan daftar barang/jasa.
3. Pengajuan Online: Dilakukan melalui situs resmi DJKI (https://merek.dgip.go.id).
4. Pemeriksaan Formal dan Substantif: DJKI akan menilai kelayakan merek.
5. Pengumuman Publik: Jika tidak ada sanggahan dalam 2 bulan, maka berlanjut ke sertifikat.
Jika Anda tidak ingin repot, PERMATAMAS dapat menangani seluruh proses ini dengan pendampingan profesional dan laporan status secara berkala.
Berapa Biaya Resmi Merek HKI
Biaya pendaftaran merek telah diatur secara resmi oleh pemerintah dan termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dengan adanya ketentuan ini, setiap pelaku usaha dapat mengetahui besaran biaya yang harus dikeluarkan secara transparan tanpa ada pungutan liar.
Pendaftaran merek dikenakan per kelas barang atau jasa yang diajukan, sehingga semakin banyak kelas yang didaftarkan, biaya totalnya pun akan menyesuaikan.
Berikut adalah rincian biaya resmi pendaftaran merek di DJKI:
• Untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah): Rp 500.000 per kelas barang/jasa.
• Untuk Reguler (Non-UMKM): Rp 1.800.000 per kelas barang/jasa.
Biaya tersebut wajib dibayarkan langsung ke rekening resmi DJKI sebagai bentuk PNBP. Nominal ini hanya mencakup biaya pengajuan resmi ke pemerintah dan belum termasuk biaya jasa apabila Anda menggunakan layanan konsultan HKI profesional.
Menggunakan jasa pendaftaran merek seperti PERMATAMAS memberikan banyak keuntungan dibanding mengurus sendiri. Tim kami akan membantu seluruh tahapan pendaftaran — mulai dari pengecekan merek, pengisian data, unggah dokumen, hingga sertifikat resmi terbit. Proses menjadi lebih cepat, aman, dan minim risiko kesalahan administratif.
Selain itu, PERMATAMAS juga memberikan garansi 100% uang kembali apabila terjadi penolakan akibat kesalahan dari pihak kami. Sebuah jaminan pasti untuk Anda yang ingin mendaftarkan merek tanpa kerumitan dan dengan hasil yang terjamin.
Bagaimana Cara Daftar Merek HKI
Proses pendaftaran merek HKI dapat dilakukan dengan dua cara, tergantung pada kebutuhan dan tingkat pemahaman Anda terhadap sistem hukum kekayaan intelektual.
1. Daftar Mandiri ke DJKI.
Cara ini cocok bagi Anda yang sudah memahami alur pendaftaran, tata cara pengisian dokumen, serta syarat-syarat hukum yang berlaku. Semua proses dilakukan sendiri melalui sistem daring milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mulai dari pembuatan akun, pengunggahan dokumen, hingga pembayaran biaya resmi.
2. Daftar Melalui Biro Jasa atau Konsultan HKI.
Ini merupakan opsi terbaik bagi pelaku usaha yang ingin prosesnya lebih aman, efisien, dan tanpa risiko kesalahan administratif.
Keuntungan menggunakan konsultan HKI profesional antara lain:
• Dokumen Anda akan diperiksa secara teliti agar tidak ada kekeliruan dalam formulir maupun lampiran.
• Proses pendaftaran diawasi langsung oleh ahli hukum dan praktisi HKI berpengalaman.
• Anda tidak perlu mengurus tahapan yang rumit — cukup pantau progres hingga sertifikat merek resmi diterbitkan oleh DJKI.
Melalui pendampingan PERMATAMAS, semua proses pendaftaran dijamin resmi, cepat, dan data Anda 100% aman. Tim kami telah membantu ribuan pelaku usaha dari berbagai sektor — mulai dari kosmetik, makanan, hingga produk rumah tangga — untuk mendapatkan hak merek yang sah secara hukum. Dengan pengalaman dan kecepatan layanan kami, Anda dapat fokus mengembangkan bisnis, sementara urusan merek kami yang tangani hingga selesai.
Masa Berlaku Merek HKI
Merek yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat resmi dari DJKI berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Selama periode ini, pemilik memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, melisensikan, atau melarang pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.
Setelah masa berlaku berakhir, pemilik dapat memperpanjang perlindungan merek untuk jangka waktu yang sama, yaitu 10 tahun berikutnya. Perpanjangan dapat dilakukan berulang kali tanpa batas, selama dilakukan tepat waktu dan memenuhi syarat administratif. Dengan demikian, merek dapat terus dilindungi sepanjang pemilik masih menggunakannya secara aktif dalam kegiatan usaha.
Untuk menghindari keterlambatan atau kelalaian dalam proses perpanjangan, PERMATAMAS menyediakan layanan pengingat otomatis dan pendampingan penuh. Dengan sistem ini, klien dapat tenang karena mereknya akan selalu terlindungi secara hukum tanpa khawatir masa berlaku habis tanpa disadari.
Apakah Merek HKI Perlu Diperpanjang
Ya, perpanjangan merek merupakan kewajiban hukum bagi setiap pemilik merek yang ingin mempertahankan hak eksklusifnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perlindungan hukum atas merek terdaftar hanya berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Proses perpanjangan ini penting dilakukan agar merek tetap diakui dan dilindungi secara sah oleh negara.
Apabila pemilik tidak melakukan perpanjangan dalam jangka waktu yang ditentukan, merek tersebut akan dianggap tidak berlaku dan dapat dihapus dari sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Bahkan, jika merek telah dihapus, pihak lain berpotensi untuk mendaftarkan merek yang sama atau serupa.
Oleh karena itu, menjaga masa berlaku merek dengan memperpanjangnya tepat waktu merupakan langkah penting untuk menghindari kehilangan hak hukum yang sudah dimiliki.
Untuk memudahkan prosesnya, PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional yang membantu seluruh tahapan perpanjangan merek hingga selesai.
Tim berpengalaman kami memastikan setiap dokumen lengkap, tenggat waktu tidak terlewat, dan proses di DJKI berjalan lancar tanpa risiko administratif. Dengan pendampingan yang tepat, Anda tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga memastikan hak atas merek Anda tetap aman dan sah secara hukum.
Apa Sanksinya Bila Merek HKI Tidak Diperpanjang
Jika merek tidak diperpanjang tepat waktu, pemilik akan kehilangan seluruh hak hukumnya atas merek tersebut. Konsekuensinya sangat serius dan bisa berdampak langsung pada bisnis serta reputasi usaha.
• Hak eksklusif dicabut. Pemilik tidak lagi memiliki perlindungan hukum untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip.
• Nama atau logo Anda bisa digunakan pihak lain secara legal. Setelah merek terhapus dari daftar DJKI, siapa pun dapat mendaftarkannya kembali tanpa pelanggaran hukum.
• Reputasi dan kepercayaan pasar dapat hilang. Konsumen bisa bingung terhadap merek serupa yang muncul, mengakibatkan penurunan nilai brand.
Selain itu, merek yang dihapus dari daftar resmi DJKI tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam sengketa, karena statusnya sudah tidak lagi dilindungi. Oleh karena itu, melakukan perpanjangan tepat waktu bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk menjaga eksistensi dan nilai ekonomi dari aset merek Anda.
Apakah Merek HKI Bisa Dialihkan
Ya, merek HKI dapat dialihkan kepada pihak lain baik melalui pewarisan, hibah, perjanjian, maupun sebab lain yang sah menurut hukum. Pengalihan hak atas merek ini diatur secara jelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa pemilik merek memiliki hak penuh untuk memindahkan kepemilikan mereknya kepada pihak lain.
Namun, agar sah secara hukum, pengalihan tersebut wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis dan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses pengalihan merek tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Selain membutuhkan dokumen resmi seperti surat perjanjian dan bukti kepemilikan merek, juga diperlukan bukti pembayaran biaya resmi ke DJKI.
Pengalihan baru dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum setelah tercatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan demikian, baik pihak pengalihan maupun penerima hak memiliki jaminan hukum yang jelas atas kepemilikan merek tersebut.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan administratif, PERMATAMAS menyediakan layanan pendampingan pengalihan merek secara profesional. Tim kami akan membantu mulai dari pemeriksaan dokumen, penyusunan perjanjian pengalihan, hingga proses pencatatan di DJKI.
Dengan pengalaman dan ketelitian kami, pengalihan merek dapat dilakukan cepat, aman, dan sah secara hukum, tanpa risiko penolakan atau keterlambatan proses.
Merek dapat dialihkan melalui beberapa cara, antara lain:
1. Jual beli.
2. Hibah atau wasiat.
3. Perjanjian lisensi.
4. Pewarisan.
Namun, peralihan hak merek harus dicatat di DJKI agar sah secara hukum.
Tanpa pencatatan, hak tersebut belum diakui oleh negara dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Apakah Merek HKI Bisa Diwariskan
Ya, merek HKI dapat diwariskan karena termasuk dalam kategori aset tidak berwujud (intangible asset) yang memiliki nilai ekonomi dan hukum. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek dapat beralih atau dialihkan, salah satunya melalui pewarisan. Artinya, ketika pemilik merek meninggal dunia, hak eksklusif atas merek tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris yang sah.
Dalam praktiknya, pewarisan merek dapat dilakukan dengan mencantumkan hak merek dalam surat wasiat, atau melalui proses hukum sesuai ketentuan waris yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa merek tidak hanya menjadi simbol identitas bisnis, tetapi juga aset berharga yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi generasi berikutnya.
Dengan memiliki merek terdaftar, ahli waris dapat melanjutkan bisnis, memperluas merek, atau bahkan menjadikannya sumber penghasilan yang berkelanjutan. Agar hak waris atas merek diakui secara sah, pencatatan perubahan kepemilikan harus dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). PERMATAMAS siap membantu Anda dalam proses tersebut, mulai dari penyiapan dokumen hukum hingga pencatatan resmi di DJKI.
Dengan pendampingan profesional kami, merek yang Anda bangun tidak hanya terlindungi selama hidup, tetapi juga menjadi warisan berharga yang abadi untuk keluarga dan penerus usaha Anda.
Apakah Merek HKI Bisa Dijual
Tentu bisa. Merek yang telah terdaftar secara hukum merupakan aset tidak berwujud (intangible asset) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Proses penjualan merek ini umumnya dilakukan melalui perjanjian tertulis yang disahkan oleh kedua belah pihak dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar perubahan kepemilikan tercatat secara sah. Dengan begitu, pemilik baru memiliki hak eksklusif penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, dan melindungi merek tersebut.
Menjual merek HKI bisa menjadi langkah strategis bagi pemilik yang ingin mendapatkan keuntungan dari merek yang sudah dikenal atau memiliki reputasi baik di pasaran. Dalam banyak kasus, merek yang sudah memiliki nilai komersial tinggi dapat dijual dengan harga yang signifikan, bahkan menjadi bagian dari investasi bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, pendaftaran merek sejak awal bukan hanya sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai bentuk investasi yang bisa memberikan keuntungan nyata di masa depan.
Namun, sebelum melakukan transaksi jual-beli merek, penting untuk memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk penyusunan akta perjanjian pengalihan hak merek dan pencatatan resmi di DJKI. Ketelitian dalam proses ini penting agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Bila Anda membutuhkan pendampingan dalam pengalihan atau penjualan merek HKI, layanan konsultan merek berpengalaman seperti PERMATAMAS siap membantu Anda menyusun dokumen dan memastikan seluruh proses berjalan aman, sah, dan efisien.
Nilai jual sebuah merek biasanya bergantung pada:
• Popularitas dan reputasi merek.
• Kekuatan brand di pasar.
• Legalitas pendaftaran di DJKI.
Banyak merek terkenal yang memiliki nilai jual miliaran rupiah karena brand awareness yang tinggi.
Dengan demikian, merek bukan sekadar simbol, tetapi juga aset investasi jangka panjang.
PERMATAMAS Indonesia adalah konsultan resmi yang berfokus pada layanan pendaftaran, perpanjangan, dan perlindungan merek di seluruh Indonesia. Dengan pengalaman dan tim ahli hukum profesional, kami siap mendampingi Anda dari awal hingga sertifikat merek terbit.
Keunggulan kami:
• Tim berpengalaman di bidang HKI dan hukum merek.
• Proses cepat, aman, dan transparan.
• Laporan progres dan status merek setiap tahap.
Kami tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga memberikan strategi perlindungan merek jangka panjang untuk memperkuat posisi bisnis Anda di mata hukum dan konsumen.
Hubungi Kami Sekarang
PERMATAMAS Indonesia
Konsultasi Gratis: 085777630555
Website: www.merekhki.com
Segera daftarkan merek HKI Anda hari ini.
Karena perlindungan hukum bukan sekadar pilihan — tetapi kebutuhan mutlak bagi setiap pelaku usaha yang ingin maju dan aman.
Apakah Anda sedang membangun bisnis dan ingin memastikan nama atau logo produk Anda tidak disalahgunakan oleh pihak lain? Maka Anda wajib mempertimbangkan pendaftaran merek. Proses ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan langkah penting dalam melindungi identitas usaha. Melalui jasa pendaftaran merek produk dan jasa, Anda bisa mengurusnya dengan lebih mudah, cepat, dan aman.
• Merek yang terdaftar memberikan hak eksklusif untuk menggunakan nama atau logo di seluruh Indonesia, melindungi usaha dari pihak yang mungkin ingin meniru atau menyalahgunakan merek Anda.
• Pendaftaran merek juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang ekspansi usaha seperti waralaba.
Merek adalah identitas yang membedakan produk atau jasa Anda dari yang lain. Baik Anda menjual barang seperti makanan, minuman, kosmetik, pakaian, maupun menyediakan layanan seperti konsultasi, pengiriman, atau kebersihan — merek yang terdaftar akan memberikan Anda perlindungan hukum resmi dari negara.
• Dengan merek yang terdaftar, Anda memiliki hak eksklusif untuk menggunakan nama atau logo usaha tersebut.
• Pendaftaran merek juga memungkinkan Anda untuk lebih mudah membangun brand awareness dan meningkatkan daya tarik pelanggan.
Proses Pendaftaran Merek di Indonesia
Di Indonesia, pendaftaran merek dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses pendaftaran merek dimulai dengan pengecekan kelayakan dan kesesuaian merek, yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan permohonan pendaftaran kepada DJKI. Setelah itu, merek Anda akan menjalani berbagai tahapan verifikasi.
1. Pemeriksaan awal untuk memastikan tidak ada merek yang serupa.
2. Pengajuan permohonan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen pendukung.
3. Pemeriksaan oleh DJKI untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian merek.
4. Pengumuman dalam berita resmi merek, di mana pihak lain dapat mengajukan keberatan.
5. Jika semua tahapan berhasil, sertifikat merek akan diterbitkan.
Proses pendaftaran ini membutuhkan waktu beberapa bulan, tergantung pada kelengkapan dokumen dan apakah ada keberatan dari pihak lain. Menggunakan jasa pendaftaran merek produk dan jasa akan membantu meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses pendaftaran.
Berikut beberapa alasan mengapa layanan profesional dibutuhkan dalam pendaftaran merek. Pertama, jasa pendaftaran merek memastikan bahwa proses administrasi dan dokumen Anda diproses dengan benar. Pengisian data atau klasifikasi yang salah bisa menyebabkan permohonan ditolak, dan tim profesional tahu persis bagaimana cara menyusun permohonan yang kuat.
1. Pencarian merek: Menghindari kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar.
2. Penyusunan dokumen: Mengisi dan melengkapi dokumen secara tepat agar tidak terjadi penolakan.
3. Perlindungan Hukum: Menjamin merek Anda terdaftar dengan sah dan dilindungi oleh hukum negara.
Tim profesional dapat memberikan konsultasi mengenai apakah merek Anda perlu didaftarkan untuk produk atau jasa, dan memastikan bahwa semua dokumen administratif lengkap.
Pengalaman tim dalam menangani berbagai jenis merek akan sangat membantu dalam menghindari masalah atau penolakan dalam pendaftaran.
Layanan Jasa Pendaftaran Merek Produk dan Jasa
PERMATAMAS hadir sebagai solusi terpercaya untuk Anda yang ingin mendaftarkan merek tanpa ribet. Kami telah menangani berbagai jenis pendaftaran — dari produk makanan, kosmetik, fashion, hingga layanan digital dan jasa profesional. Dengan pengalaman kami yang luas di bidang HAKI, Anda bisa mempercayakan pendaftaran merek usaha Anda pada kami.
• Konsultasi gratis untuk memahami kebutuhan pendaftaran merek Anda.
• Penyusunan dokumen yang akurat untuk mempercepat proses pendaftaran.
• Pendampingan penuh hingga sertifikat merek terbit, menghindari segala kemungkinan masalah di masa depan.
• Layanan kami mencakup pemeriksaan merek, pengajuan permohonan, dan pengurusan sertifikat hingga Anda mendapatkan perlindungan hukum yang sah atas merek usaha Anda.
• Kami memastikan bahwa merek Anda terdaftar sesuai dengan regulasi yang berlaku, menghindari penolakan atau masalah hukum.
Semua pihak bisa mengajukan permohonan pendaftaran merek. Baik itu perorangan yang memiliki produk atau jasa tertentu, pelaku UMKM yang ingin melindungi identitas usaha, maupun perusahaan besar yang memiliki banyak produk dan layanan. Dengan adanya pendaftaran merek, Anda memperoleh hak eksklusif atas penggunaan nama atau logo merek di seluruh wilayah Indonesia.
1. Perorangan yang memiliki produk atau jasa tertentu.
2. Pelaku UMKM yang ingin melindungi merek dari risiko penyalahgunaan.
3. Perusahaan besar yang membutuhkan perlindungan merek untuk produk atau layanan mereka.
Pendaftaran merek juga terbuka untuk perusahaan asing yang ingin melindungi merek mereka di pasar Indonesia. Dengan pendaftaran merek, Anda dapat lebih percaya diri mengembangkan bisnis dan menjalin kerjasama dengan pihak lain.
Berapa Lama Masa Berlaku Merek?
Sertifikat merek yang terdaftar memiliki masa berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan. Setelah 10 tahun, Anda dapat memperpanjang masa berlaku merek Anda. Hal ini memberikan jaminan perlindungan jangka panjang, selama merek tersebut masih aktif digunakan dalam bisnis Anda.
• Merek yang telah terdaftar memberi Anda hak eksklusif selama 10 tahun penuh, tanpa gangguan dari pihak luar.
• Jika merek Anda tetap digunakan dalam bisnis, Anda dapat memperpanjang perlindungan tersebut setiap 10 tahun.
Jangan tunggu sampai merek Anda digunakan oleh orang lain. Proses klaim atas pelanggaran bisa jauh lebih sulit dan mahal dibanding mendaftarkannya sejak awal. Dengan menggunakan layanan jasa pendaftaran merek produk dan jasa dari PERMATAMAS, Anda mendapatkan pendampingan menyeluruh dari awal hingga sertifikat terbit.
• Pendaftaran merek adalah langkah penting untuk memastikan usaha Anda terlindungi.
• Tim kami akan membantu Anda melalui setiap tahapan dan memberikan solusi yang tepat untuk merek usaha Anda.
PERMATAMAS – Solusi Mudah, Cepat, dan Legal untuk Pendaftaran Merek Usaha Anda.
📞 Konsultasi Gratis: 085777630555
🌐 Website: www.merekhki.com
📍 Kantor: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
