Merek Jika Ada Sengketa – Merek adalah identitas yang melekat pada sebuah produk atau jasa. Bagi pelaku bisnis, merek bukan sekadar nama atau logo, tapi juga aset berharga yang membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Namun, bagaimana jika suatu merek diperebutkan oleh lebih dari satu pihak? Siapa yang sebenarnya berhak atas merek tersebut?
Sengketa merek bukanlah hal baru dalam dunia bisnis. Banyak kasus di mana dua pihak merasa berhak menggunakan merek yang sama atau mirip, dan hal ini bisa berujung pada konflik hukum yang panjang. Tapi sebelum masuk ke ranah hukum, ada baiknya memahami dasar-dasar tentang kepemilikan merek dan faktor-faktor yang menentukan siapa yang lebih berhak.
Prinsip Dasar Kepemilikan Merek
Dalam hukum merek, prinsip yang umum digunakan adalah first to file atau first to use, tergantung pada negara dan regulasi yang berlaku.
Di Indonesia, sistem yang diterapkan adalah first to file, artinya siapa yang pertama kali mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan diakui sebagai pemilik sah. Jadi, meskipun seseorang sudah lama menggunakan merek tertentu tanpa mendaftarkannya, jika ada pihak lain yang lebih dulu mengajukan pendaftaran, maka yang mendapatkan hak eksklusif adalah pihak yang lebih dulu mengurus legalitasnya.
Namun, ada pengecualian. Jika pihak yang lebih dulu mendaftarkan ternyata dianggap beritikad tidak baik—misalnya dengan sengaja mengambil keuntungan dari merek yang sudah terkenal—pemilik asli tetap bisa memperjuangkan haknya dengan berbagai cara, termasuk melalui gugatan hukum.
Apa yang Terjadi Jika Ada Dua Pihak yang Mengklaim Merek yang Sama?
Ketika dua pihak mengklaim merek yang sama atau mirip, maka akan muncul sengketa. Biasanya, sengketa ini muncul dalam beberapa situasi umum, seperti:
- Dua perusahaan berbeda merasa memiliki merek yang sama
- Seseorang menemukan bahwa mereknya telah didaftarkan oleh pihak lain tanpa izin
- Dua merek berbeda tetapi memiliki kemiripan yang berpotensi membingungkan konsumen
Dalam kasus seperti ini, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui beberapa cara, mulai dari negosiasi hingga jalur pengadilan.
Jika kedua belah pihak ingin menyelesaikan masalah secara damai, mediasi atau arbitrase bisa menjadi solusi terbaik. Cara ini tidak hanya lebih cepat, tetapi juga menghindarkan kedua belah pihak dari biaya besar yang harus dikeluarkan jika harus berurusan dengan pengadilan.
Namun, jika negosiasi gagal dan salah satu pihak merasa haknya dilanggar, maka gugatan ke Pengadilan Niaga bisa diajukan. Pengadilan akan menilai berbagai aspek, termasuk sejarah penggunaan merek, bukti pendaftaran, dan niat di balik pendaftaran tersebut.
Bagaimana Menentukan Pihak yang Berhak?
Ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan siapa yang lebih berhak atas suatu merek. Salah satunya adalah tingkat keterkenalan merek. Jika suatu merek sudah dikenal luas dan digunakan secara konsisten dalam jangka waktu lama, maka pemiliknya bisa mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran pihak lain, terutama jika pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad buruk.
Selain itu, pengadilan juga akan mempertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan dalam pendaftaran merek yang mirip dengan merek lain. Jika terbukti bahwa pendaftaran dilakukan dengan tujuan membonceng popularitas merek lain, maka bisa diputuskan bahwa pendaftaran tersebut tidak sah.
Dalam beberapa kasus, pengadilan juga mempertimbangkan faktor geografis. Jika dua merek yang sama digunakan di wilayah yang berbeda dan tidak menyebabkan kebingungan di pasar, maka bisa saja kedua pihak tetap diizinkan menggunakan mereknya masing-masing.
Cara Menghindari Sengketa Merek
Untuk menghindari masalah hukum terkait merek, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan merek sejak awal. Jangan menunda-nunda, karena semakin cepat merek didaftarkan, semakin kuat perlindungan hukumnya.
Selain itu, sebelum memilih nama atau logo untuk bisnis, sebaiknya lakukan pengecekan terlebih dahulu di database merek yang tersedia di DJKI. Ini untuk memastikan bahwa nama yang ingin digunakan belum terdaftar oleh pihak lain.
Jika ingin memperluas bisnis ke luar negeri, jangan lupa untuk mendaftarkan merek di negara tujuan. Banyak pengusaha yang mengalami masalah karena mereknya justru didaftarkan oleh pihak lain di negara lain, sehingga mereka tidak bisa menggunakannya di sana.
Terakhir, selalu pantau dan jaga hak merek. Jika menemukan pihak lain yang menggunakan merek serupa tanpa izin, segera ambil tindakan sebelum masalah menjadi lebih besar.
Jasa Pendaftaran Merek
Sengketa merek bisa menjadi masalah serius yang mengancam keberlangsungan bisnis. Dalam banyak kasus, pihak yang lebih dulu mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki hak eksklusif atas merek tersebut, meskipun ada beberapa pengecualian bagi merek yang sudah dikenal luas. Oleh karena itu, langkah paling bijak untuk menghindari sengketa adalah dengan segera mendaftarkan merek bisnis sejak awal.
Permatamas Indonesia hadir sebagai solusi bagi para pelaku usaha yang ingin memastikan perlindungan hukum atas merek mereka. Dengan layanan profesional dalam pengurusan izin dan sertifikasi, termasuk pendaftaran merek dan izin halal MUI Bekasi, Permatamas Indonesia siap membantu bisnis Anda berkembang tanpa hambatan hukum. Jangan sampai merek yang sudah Anda bangun dengan susah payah justru menjadi sengketa di kemudian hari. Segera konsultasikan kebutuhan pendaftaran merek dan sertifikasi halal Anda dengan Permatamas Indonesia di Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No 61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat atau hubungi WhatsApp 085777630555 untuk layanan cepat dan terpercaya.
